Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Saras Dewi

Bersuaralah Melawan Kekerasan Seksual

Edisi 934 | 17 Feb 2014 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Di Indonesia, perempuan masih menjadi kaum yang tidak terlindungi oleh undang-undang, termasuk dari berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Kita akan membicarakan hal ini dengan Saras Dewi, aktivis perempuan dan dosen di Universitas Indonesia.

Saras Dewi mengatakan kekerasan seksual di Indonesia sangat mengkhawatirkan, apalagi angka kesuksesan kepolisian dalam menuntaskan kasus perkosaan maupun kekerasan seksual sangat kecil. Selain itu, mereka masih menggunakan pola pembuktian yang sulit dalam kasus yang sensitif seperti kasus perkosaan. Lalu masih banyak juga stigma atau penghakiman terhadap korban bukan terhadap pelaku. Kondisi inilah yang menyebabkan banyaknya tindakan kekerasan seksual yang tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Korban sering merasa tidak mendapatkan keadilan jika mereka melapor. Mereka justru merasa melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya menyebabkan kondisi makin buruk.

Menurut Saras Dewi, kta harus mempunyai produk-produk hukum yang berpihak pada korban. Penegakkan hukum memang seharusnya berpihak pada korban bukan mencari netralitas atau objektif. Kita seharusnya memprioritaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) anti kekerasan seksual dalam Prolegnas. Sampai sekarang RUU ini memang tertahan di Prolegnas karena dianggap bukan prioritas, padahal selalu ada berita pemerkosaan di media massa setiap harinya, selalu ada pelecehan seksual dengan korban mulai dari bayi hingga perempuan lanjut usia, dan dari berbagai kalangan. Fenomena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah seharusnya bergerak.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Ansy Lema sebagai pewawancara dengan narasumber Saras Dewi.

Bagaimana sebenarnya potret perlindungan terhadap perempuan dan potret kekerasan seksual terhadap mereka saat ini?

Kekerasan seksual di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan, apalagi angka kesuksesan kepolisian dalam menuntaskan kasus perkosaan maupun kekerasan seksual sangat kecil. Selain itu, mereka masih menggunakan pola pembuktian yang sulit dalam kasus yang sensitif seperti kasus perkosaan. Lalu masih banyak juga stigma atau penghakiman terhadap korban bukan terhadap pelaku. Kondisi inilah yang menyebabkan banyaknya tindakan kekerasan seksual yang tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Korban sering merasa tidak mendapatkan keadilan jika mereka melapor. Mereka justru merasa melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya menyebabkan kondisi makin buruk.

Apa yang menjadi akar persoalannya sehingga angka kasus kekerasan seksual masih tinggi?

Banyak orang yang berpikir bahwa akar masalah dari perkosaan dan kekerasan seksual adalah kemiskinan, mungkin ini disebabkan oleh banyaknya berita di media yang mendeskripsikan para pelaku perkosaan dari kalangan ekonomi ke bawah. Namun, banyak yang tidak dipahami oleh masyarakat bahwa ekonomi bukan persoalan utama. Banyak kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik dan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menunjukkan pelaku adalah orang yang dikenal korban, dan ini sering terjadi di lingkungan ekonomi menengah ke atas. Jadi kekerasan seksual terselubung ini pun terjadi di mana-mana.

Artinya pelaku maupun korban sangat variatif. Hal ini bisa terjadi pada orang dengan tingkat ekonomi rendah, menengah, maupun atas, serta pada usia berapa pun. Banyak juga pelecehan seksual yang dilakukan di dalam keluarga.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur dapat dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saat ini kami sedang mengupayakan proses hukum pada kasus perkosaan terhadap anak usia 16 tahun di Citayam. Dia sudah tiga kali diperkosa tetangganya. Karena memiliki keterbelakangan mental, dia tidak bisa bercerita secara kronologis apa yang terjadi, tapi bukti-bukti sudah lengkap. Pada dasarnya banyak korban yang belum terlindungi karena belum ada perangkat hukumnya. Inilah yang menjadi kekhawatiran kami.

Apa persisnya bentuk-bentuk kekerasan seksual itu?

Jika Anda pergi ke laman Komnas Perempuan akan dijelaskan bahwa ada 15 bentuk kekerasan seksual. Bisa dikatakan kekerasan seksual jika ada ketimpangan kuasa. Jadi salah satu pihak merasa lebih berkuasa atau menguasai pihak lainnya. Selain itu, pemaksaan dalam penggunaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, itu juga dianggap kekerasan seksual.

Jika kita menilik dari UU anti kekerasan di New York, Amerika Serikat (AS), ada hukum mengenai perkosaan dalam pernikahan, dan perkosaan dalam hubungan percintaan. UU ini juga sudah disahkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi, bukan berarti jika sudah menikah, tubuh ini menjadi properti pasangan, tetapi harus ada persetujuan setiap terjadi persetubuhan. Ini menjadi UU paling mutakhir yang sudah disahkan PBB.

Jadi kekerasan seksual bisa terjadi dalam hubungan pernikahan saat dimana pasangan tidak selalu melakukan persetubuhan atas kesadaran. Bagaimana hal ini bisa terjadi?

Beberapa bentuk kekerasan seksual sudah ditolerir oleh masyarakat dan dianggap sebagai bahasa yang umum, bahasa tubuh yang umum. Padahal terjadi resistensi, ketidak-nyamanan, atau bahkan trauma dalam pikiran korban.

Misalnya, kasus yang pernah saya dampingi. Tiga orang korban yang mengalami kekerasan seksual masih merasa tersakiti secara mental meskipun sudah dua tahun berselang. Mereka mengalami kejadian yang berulang-ulang dan itu membuat mereka menderita. Pada awal kejadian mereka tidak menyadari, justru bertanya-tanya apa yang terjadi pada saya, saya tidak mau seperti ini. Tapi mereka segan dan takut untuk menolak sehingga mengharuskan dia mengikuti pelaku. Memang, ketidaksadaran korban justru yang sering kali mendorong terjadinya kekerasan itu.

Bagaimana peran negara dalam mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan?

Jika kita melihat dari produk hukum di Indonesia, memang harus ada terobosan yang menyangkut masalah kekerasan seksual ini.

Apakah belum ada perangkat perundangan yang memadai?

Saya rasa perangkat hukum mengenai kekerasan di Indonesia masih sangat minim, tapi paling tidak kita sudah memiliki UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disahkan sejak tahun 2004. Kita harus punya produk-produk hukum yang berpihak pada korban. Penegakkan hukum memang seharusnya berpihak pada korban bukan mencari netralitas atau objektif. Saya rasa yang masih sangat kurang adalah lembaga dan penegakkannya. Jadi, penegakkan oleh lembaga-lembaga yang ada harus dimaksimalkan. Jangan sampai produk hukum yang ada seperti di atas kertas saja. Hal inilah yang saya khawatirkan ketika ada UU yang mengatur kekerasan seksual.

Bagaimana dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), apa UU yang perlu didorong negara ini untuk memperlihatkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan?

Memang seharusnya Rancangan Undang-Undang (RUU) anti kekerasan seksual ini diprioritaskan dalam Prolegnas. RUU mengenai perlindungan perempuan dan anak sudah diupayakan oleh LBH sejak 1976, namun kemudian tertunda hingga tahun 2000. Sampai sekarang RUU ini memang tertahan di Prolegnas karena dianggap bukan prioritas, padahal selalu ada berita pemerkosaan di media massa setiap harinya, selalu ada pelecehan seksual dengan korban mulai dari bayi hingga perempuan lanjut usia, dan dari berbagai kalangan. Fenomena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah seharusnya bergerak.

Kita harus mendorong RUU anti kekerasan seksual dengan membentuk semacam unit khusus di Kepolisian. Polisi-polisi yang melakukan penyidikan harus memiliki sensitivitas terhadap korban. Berdasarkan pengalaman saya saat mendampingi korban kekerasan dan pelecehan seksual, mereka sering kali dipojokan oleh penyidik. Anda harus membayangkan korban yang mengalami kekerasan seksual harus menceritakan kembali pengalaman yang sangat mengerikan itu. Terkadang polisi tidak sensitif dalam mempertanyakan hal itu.

Apakah faktor kultural sebagai penyebab maraknya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap wanita dan anak?

Masyarakat Indonesia memiliki sikap permisivitas (serba membolehkan) yang sangat tinggi terhadap pelaku kekerasan seksual, sehingga kasus-kasus seperti ini dianggap sebagai hal yang biasa. Hal ini justru memperburuk keadaan. Menurut saya, lembaga pemerintah, swasta, universitas harus memiliki kode etik kesusilaan bahwa kita harus memiliki sensitivitas terhadap relasi kerja. Hubungan kerja harus dibangun secara adil, tidak timpang.

Hukuman yang tegas dapat memberikan efek jera pada para pelaku dan membuat orang yang ingin melakukan kejahatan seksual mengurungkan niatnya. Bagaimana kondisi sistem hukum kita terhadap isu ini?

Memang ada keganjilan yang sangat besar dengan sistem kita.

Apa persisnya keganjilan itu?

Misalnya, ada korban yang melaporkan bahwa dia mengalami pemerkosaan yang kemudian difoto telanjang. Tetapi, pelaku justru memperkarakan balik dan mengkriminalisasikan korban. Hukum kita bisa jadi seperti itu karena hukum belum punya orientasi keberpihakan pada korban. Jadi suara korban masih dianggap belum menyakinkan untuk suatu kasus pemerkosaan.

Bagaimana membuat korban menceritakan pengalaman traumatik mereka?

Biasanya kami menawarkan dua skenario ketika mendampingi korban kekerasan seksual. Apakah mereka ingin meneruskan kasus yang mereka alami ke jalur hukum yang berkelok-kelok dan luar biasa sulit, atau hanya konseling untuk membantu dan mendampingi mereka melewati masa-masa sulitnya. Jika korban ingin bersuara dan melanjutkan ke ranah hukum, maka akan kita bantu. Semuanya harus berdasarkan permintaan dari korban. Korban memiliki kebebasan untuk melapor bukan berdasarkan paksaan dari pendamping. Biasanya, korban yang ingin melanjutkan kasusnya ke ranah hukum karena ada dukungan dari keluarga karena di banyak kasus, keluarga justru tidak ingin berkomentar.

Apa karena malu?

Biasanya karena malu. Kebetulan korban yang saat ini saya dampingi memiliki lingkungan yang mendukung. Dia seorang mahasiswi. Dalam proses mendapatkan keadilan dalam kasusnya, dia mendapatkan dukungan dari keluarga, dan lingkungan kampusnya. Dukungan-dukungan ini menguatkan korban untuk bersuara. Sementara dua korban lain yang saya dampingi, juga mendapatkan dukungan dari lingkungan kerjanya sehingga dapat menguatkan korban. Seiring dengan dukungan-dukungan tersebut, korban tetap menjalani konseling.

Orang jika mengalami kesedihan yang mendalam dan tidak ada wadah untuk mengeluarkan kesedihan itu akan menyiksa sekali, jadi harus dikeluarkan secara perlahan dan bertahap. Dalam penyidikan, kondisi rohani korban harus sehat sehingga mampu menuturkan kronologi kejadian secara konsisten. Tentu, korban memerlukan kesiapan mental. Karena itulah sangat dibutuhkan dukungan dari lingkungan korban dan masyarakat, serta konseling. Jadi memang tahapan yang dilalui korban sangat berat.

Apa edukasi yang perlu diberikan kepada perempuan agar mereka bisa menjaga diri sehingga menekan angka kekerasan seksual?

Sebagai perempuan, saya sering terlibat dalam pendampingan beberapa kasus kekerasan seksual terhadap korban dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai penampilan. Memang tidak ada jaminan kita dapat lepas dari tindakan kejahatan seksual. Yang paling penting untuk ditegaskan adalah hal ini berasal dari perilaku kriminal pelaku. Jadi, apapun yang perempuan lakukan, pelaku memang sudah memiliki pikiran dan niat buruk untuk menjebak korban. Mengatasi fenomena ini memang sulit, kecuali pola pikir masyarakat kita diubah.

Apa biasanya motif pelaku sehingga melakukan kekerasan seksual atau perkosaan?

Di satu sisi, pelaku-pelaku kekerasan seksual bisa dikatakan "sakit" karena, menurut kami, pelaku dapat melakukan kekerasan seksual terhadap tiga atau lebih korban. Dari kasus tiga korban yang kami tangani, pelaku menginginkan bentuk penaklukan. Ada modus yang bekerja dan persis sama terjadi pada setiap korban. Pelaku mendapatkan kepuasan ketika dia mendapatkan atau bisa menaklukkan seseorang, apalagi gadis-gadis muda. Sementara itu, mayoritas korban mudah ditipu dan dibujuk sehingga terjadi ketimpangan kuasa atau pemaksaan yang menyebabkan rasa takut pada korban.

Apakah itu yang disebut relasi kuasa?

Relasi kuasa adalah bentuk ketimpangan kuasa yang menimbulkan kekerasan dan terjadi di lingkungan yang familiar dengan korban. Hal ini terjadi berulang-ulang, sementara korban takut untuk menolak sehingga menimbulkan trauma. Hal ini yang paling bahaya.

Apa closing statement Anda?

Lawan kekerasan seksual dan bagi para korban bersuaralah.