Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Sebastian Salang

Kenali Sejarah Caleg

Edisi 897 | 03 Jun 2013 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita adalah Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Kita akan membicarakan tentang Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan partai politik (parpol) untuk pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014.

Sebastian Salang mengatakan saat berdiskusi dengan parpol, mereka berbusa-busa menjelaskan sistem kaderisasi partai, mekanisme perekrutan caleg yang diterapkan, dan semua sistem tersebut bagus dan ideal. Tetapi fakta yang kita temukan, orang-orang yang katanya diseleksi melalui mekanisme begitu ketat, malah Caleg yang muncul seperti Angel Lelga dan Ridho Rhoma. Jadi menyakitkan kalau kita mendengar penjelasan Parpol dan fakta caleg yang mereka sodorkan. Terlihat Parpol sendiri yang akhirnya yang menjebakkan diri dalam kepentingan pragmatis mereka. Itu karena semua parpol yang ada dibenak adalah bagaimana memenangkan Pemilu 2014, bagaimana mendapatkan suara terbanyak pada Pemilu, dan bagaimana mendapat kekuasaan. Mereka hanya siap untuk mendapat kekuasaan tetapi tidak bertanggung jawab mempersiapkan orang-orang berkualitas untuk memperbaiki demokrasi kita agar lebih baik.

Sebastian Salang menyarankan agar para pemilih mulai melihat track record para caleg yang diajukan partai. Walau pun hal ini juga hal yang sulit dilakukan oleh masyarakat, karena Sebastian Salang juga meragukan apakah partai juga mengetahui track record caleg yang ia ajukan.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Ansy Lema sebagai pewawancara dengan narasumber Sebastian Salang.

Partai politik (Parpol) telah mengajukan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota legislatif (Caleg) yang akan mengikuti pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014. Apakah dari DCS ini wajah parlemen 2014-2019 akan lebih baik dari parlemen 2009-2014?

Biasanya setiap Pemilu, masyarakat Indonesia selalu diantarkan dari suatu pengharapan menuju harapan berikutnya. Jadi setiap Pemilu masyarakat selalu didorong untuk memiliki harapan baru, bahwa Pemilu itu menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih produktif, sesuatu yang lebih berkualitas yang bisa membawa arah perubahan, selalu seperti itu.

Mungkinkah ekspektasi itu tercapai pada 2014?

Rasanya kalau melihat tren perkembangan hasil Pemilu, justru berbanding terbalik dengan harapan itu. Itulah yang membuat hari-hari menjelang Pemilu selalu muncul kritikan, selalu muncul nada-nada pesimis dari publik melihat proses politik dan melihat proses rekrutmen yang dilakukan oleh Parpol.

Jadi bukan optimisme yang muncul tetapi justru pesimisme yang makin mengental. Apa pangkal persoalannya?

Menurut saya hal ini sangat bisa dipahami. Ketika menjelang Pemilu, kita diajak untuk mempunyai harapan yang besar. Tapi pasca Pemilu, politisi kita, partai politik, DPR, dan juga eksekutif justru memperlihatkan sesuatu yang menyakitkan. Misalnya, tingkat kehadirannya minim, kualitas produk yang mereka hasilkan juga rendah, produktivitas serta kinerjanya secara keseluruhan setiap tahun makin menurun. Sementara di sisi lain, perilaku korup semakin merajalela, kemudian jalan-jalan ke luar negeri makin menjadi-jadi. Fakta di masyarakat, kondisi kehidupan makin sulit, beban hidup makin berat, dan sepertinya wakil rakyat tidak hadir di sana untuk mencari solusi bersama. Nah ini fakta yang membuat harapan itu berubah menjadi kebencian, kalau saya mengatakan itu mungkin terlalu berlebihan. Namun kadang-kadang harapan itu berubah wajah menjadi kritikan, menjadi cemoohan, dan mungkin membuat masyarakat menjadi apatis terhadap politik.

DCS ini baru dimunculkan oleh partai politik. Apakah Anda mempunyai kajian sehubungan DCS ini?

Kalau melihat Caleg, maka bisa dikategorikan seperti ini. Pemilu 2009, 80% calonnya adalah kaum berduit dan para pesohor, sedangkan 20% adalah kelompok aktivis, wartawan, dan akademisi. Pemilu 2009 mayoritas diisi oleh kaum berduit dan para pesohor, sehingga yang tejadi pada Pemilu 2009 adalah pertarungan kekuatan modal dan bukan pertarungan gagasan, ide, dan bukan juga pertarungan program. Jadi yang menjadi alat kompetisi adalah modal. Dari 80% kaum berduit dan para pesohor, yang terpilih hampir 60%. Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana kinerjanya? Sejak tahun pertama, yang dikritik publik terhadap DPR hasil Pemilu 2009 adalah tingkat kehadiran yang minim. Baru pertama kali terjadi, sejak tahun pertama anggota DPR sudah malas menghadiri sidang-sidang.

Setelah kita telusuri lebih jauh, ternyata orang-orang yang mengandalkan modal finansial besar untuk menjadi anggota DPR itu menemukan tradisi baru. Mereka adalah rata-rata orang yang berbisnis, dan orang-orang bisnis biasanya rapat 1-2 jam. Setelah itu menghitung berapa keuntungan yang ia dapat. Jadi untungnya besar, rapatnya sedikit. Kalau di DPR, rapatnya banyak untungnya tidak ada.

Nah ini dua pengalaman yang sama sekali berbeda, dan itu berbeda dengan ekspektasi awal mereka. Dampaknya kemudian, mereka hanya datang 1-2 jam di ruang rapat, setelah itu pergi bahkan kebanyakan mereka hanya titip absen. Atau awalnya datang rapat 1-2 jam, sisanya berkurang tidak mau ikut lagi. Ini terjadi karena membahas satu pasal di DPR bisa berminggu-minggu, dan untuk membicarakan hal yang sama orang-orang seperti itu malas. Kalau di perusahaan, rapat 1-2 kali outputnya jelas. Kalau di DPR belum tentu. Ini hal yang sama sekali bertolak belakang dengan budaya kerja mereka sebelumnya, akhirnya jadi seperti ini. Sementara anggota DPR sisanya yang berjibaku dan berhubungan dengan proses yang ada adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai pengalaman politik. Mereka bekerja untuk partai, mereka sebelumnya memang terlibat dalam berbagai aktifitas politik maupun di luar partai politik.

Kemudian Caleg 2014, saya melihat gambaran yang kurang lebih sama. Calegnya hampir 80% juga adalah kaum berduit seperti Pemilu 2009. Ini terjadi karena ketika kita masuk dalam era liberisasi politik, maka semua orang merasa mempunyai hak untuk berpolitik.

Pasca reformasi tingkat pendidikan dari Caleg lebih baik dari sebelumnya. Apakah ini tidak memiliki kontribusi terhadap pembenahan kinerja legislatif kita?

Ini yang menyakitkan. Dari data yang kita punya, DPR hasil Pemilu 1999 mayoritas diisi oleh anggota DPR berusia 50 tahun ke atas. Tingkat pendidikannya 70% sarjana dan sisanya SMA. Kemudian Pemilu 2004 sudah seimbang antara usia 50 ke atas dengan usia 50 ke bawah. Tingkat pendidikannya 80% S1, S2 dan S3, yang lulusan SMA makin sedikit. Pemilu 2009 hampir 100% sarjana, usianya 70% anak-anak muda atau 50 ke bawah. Jadi kalau melihat grafik itu semestinya makin bagus. Usianya makin muda lalu tingkat pendidikannya makin bagus. Usia muda sering dikatakan mempunyai semangat progresif, perubahan, kerja tinggi, dibandingkan orang yang sudah berusia 60 ke atas.

Lalu, bagaimana faktanya di DPR?

Saat melihat kinerja dan produktifitasnya justru berbanding terbalik. DPR hasil Pemilu 1999 produktifitasnya lebih baik daripada hasil Pemilu 2004. DPR hasil Pemilu 2004 lebih baik daripada DPR hasil Pemilu 2009.

Jangan-jangan DPR hasil Pemilu 2014 nanti tidak lebih baik dari DPR hasil Pemilu 2009.

Saya terus terang saja begitu cemas. Jangan-jangan Pemilu 2014 nanti 100% diisi anak-anak muda, tingkat pendidikan mungkin rata-rata Doktor, tapi kelakuannya minus, kinerjanya buruk.

Mekanisme perekrutan parpol dilaporkan cukup kualitatif, selektif, dan terbuka bagi siapa saja, tidak hanya kader partai tapi juga ada non kader partai. Bagaimana pandangan Anda?

Kalau saya diskusi dengan parpol, mereka berbusa-busa menjelaskan sistem kaderisasi partai, mekanisme perekrutan caleg yang diterapkan, dan semua sistem tersebut bagus dan ideal. Tetapi fakta yang kita temukan, orang-orang yang katanya diseleksi melalui mekanisme begitu ketat, malah Caleg yang muncul seperti Angel Lelga dan Ridho Rhoma. Jadi menyakitkan kalau kita mendengar penjelasan Parpol dan fakta caleg yang mereka sodorkan. Terlihat Parpol sendiri yang akhirnya yang menjebakkan diri dalam kepentingan pragmatis mereka. Itu karena semua parpol yang ada dibenak adalah bagaimana memenangkan Pemilu 2014, bagaimana mendapatkan suara terbanyak pada Pemilu, dan bagaimana mendapat kekuasaan.

Jadi, apakah sebenarnya Parpol siap atau tidak untuk mengikuti Pemilu?

Siap dalam arti normatif, tapi dalam arti substansi tidak. Mereka hanya siap untuk mendapat kekuasaan tetapi tidak bertanggung jawab mempersiapkan orang-orang berkualitas untuk memperbaiki demokrasi kita agar lebih baik. Yang penting bagi Parpol adalah berkuasa. Dengan kekuasaan yang mereka miliki, mereka bisa merampok uang sebanyak-banyaknya dari negara, merampok harta kekayaan bangsa ini. Kemudian menjual kekuasaan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pribadi mereka, misalnya membuat kebijakan impor daging.

Salah satu ciri partai modern, rekrutmen yang cenderung mengandung nepotisme atau politik dinasti itu kecil. Bagaimana dalam proses penentuan DCS ini?

Mana ada partai modern di Indonesia, yang ada partai keluarga. Lihat partai penguasa sekarang, bapaknya menjadi ketua umum, anaknya menjadi sekretaris jenderal (Sekjen). PDI Perjuangan juga begitu. Ibunya menjadi ketua umum, anaknya menjadi wakil ketua. Dari hasil kajian kita, hampir semua partai hasil seleksi Pemilu banyak sekali diisi oleh politik dinasti.

Kita melihat di Amerika Serikat (AS) ada klan Bush, Kennedy, Clinton, tapi itu tidak menimbulkan masalah. Mengapa?

Itu sah-sah saja. Tapi jangan lupa, di luar negeri ada budaya malu dan ada kesadaran etis yang begitu tinggi. Ada tanggung jawab moral yang begitu besar. Kalau gagal mereka siap bertangung jawab dan menerima kegagalan. Sikap itu tidak ada di Indonesia. Kalau ada George Bush senior dan George Bush Junior, sebenarnya masyarakat AS mengetahui persis bahwa anak menjadi politisi mengikuti jejak bapaknya, ada proses yang begitu matang sehingga membuat masyarakat percaya bahwa dia menjadi politisi bukan karena ayahnya.

Tidak semata-mata karena orang tuanya, betulkah?

Ya, jadi anaknya juga membuktikan kepada publik bahwa dia tidak hanya mengandalkan popularitas orang tuanya saja, tidak mengandalkan pengaruh orang tuanya. Dia menunjukkan karakternya sendiri. Sedangkan di Indonesia, lebih karena takut kekuasaan diambil oleh orang lain. Jadi yang pertama ada dasar filosofi yang berbeda. Kedua, ini juga cermin dari kegagalan Parpol melakukan kaderisasi sehingga istrinya, anak, cucu, nenek, bahkan selingkuhannya masuk menjadi Caleg. Kalau perlu selirnya juga masuk. Jadi yang terjadi bukan karena proses seleksi yang ketat, tapi karena parpol kesulitan mencari Caleg sehingga semua keluarganya kemudian dimasukkan. Yang menarik sekarang, partai yang sudah pernah berkuasa tidak bisa menyanggupi 100% DCS.

Apakah itu karena terlalu selektif?

Parpol tersebut sudah sekian puluh tahun berdiri, bahkan pernah menjadi partai berkuasa, tapi memenuhi 100% DCS saja tidak bisa. Lalu, Parpol tersebut juga mendorong agar partai yang berada di Indonesia menjadi partai nasional. Jadi partai lokal tidak diberikan ruang oleh partai nasional.

Bagaimana dengan politik transaksional karena ada yang mengatakan bahwa di masa lalu uang itu menjadi penentu orang bisa masuk menjadi anggota legislatif, tapi kabarnya hal tersebut belakangan ini tidak lagi menjadi masalah karena yang terpenting adalah kualitas?

Indonesia kalau mau melakukan perubahan selalu dari satu titik ekstrem ke titik ekstrem yang lain. Dulu kita hanya memilih partai politik, maka orang-orang yang punya uang "membeli" pemimpin partainya supaya dia masuk ke dalam daftar calon legislatif, kalau bisa menjadi calon prioritas. Lalu publik mengkritik, "Mengapa kita membeli kucing dalam karung? Kalau kucingnya bagus tidak masalah, bagaimana kalau ternyata kucingnya garong?" Kemudian masyarakat mendorong untuk memakai nomor terbuka dengan memakai nomor urut. Akhirnya politisi juga tidak kehilangan akal. Orang yang mempunyai uang membeli urutan paling atas karena jika calon yang dipilih masyarakat tidak memenuhi kuota suara, maka tetap nomor urut paling atas yang masuk. Jadi orang membeli nomor urut itu kepada elit parpol. Lalu kita mengatakan ubah itu semua, buka seluas-luasnya, dan biarkan masyarakat yang memilih. Ternyata, sekarang politisi tidak membeli elit partai, tidak membeli partai politik, tetapi dia membeli suara dari rakyat.

Apakah itu berarti rakyat memiliki kontribusi dalam rusaknya negara karena rakyat mau dibeli dengan nominal tertentu?

Meskipun menimbulkan kritikan, sikap pragmatis itu pasti ada alasannya. Sikap politisi-politisi itu hanya mengujungi dan berjumpa dengan rakyat ketika mereka membutuhkan suara rakyat tapi setelah itu seolah-olah "kontrak" dengan rakyat sudah selesai. Karena itu masyarakat berpikir, mumpung kamu datang dan mempunyai kepentingan maka berapa kamu mau bayar sekarang?

Saat ini yang menjadi perhatian DCS adalah keterwakilan kaum perempuan. Bagaimana keterwakilan dari sisi kuantitas dan kualitas dari sisi perempuan?

Nah ini yang paling banyak bermasalah. Dengan ketentuan kuota 30% perempuan, yang diperkuat dengan undang-undang (UU) dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), semua Parpol wajib memiliki 30% kader perempuan baik di tingkat lokal maupun nasional. Semua Parpol kesulitan, baik partai non-parlemen maupun yang parlemen. Nah ini ada Parpol di tingkat nasional yang mengakali dengan mendaftarkan delapan Caleg perempuan ke 19 daerah pemilihan (Dapil) nasional, hanya untuk memenuhi ketentuan 30% kuota perempuan. Itu karena kalau mereka tidak mendaftarkan di 19 Dapil, maka mereka akan kehilangan 10 Dapil. Jadi Parpol tersebut mengakalinya seperti itu. Ini akal bulus dari partai politik. Ada juga partai yang memasukkan perempuan di bawah umur hanya untuk memenuhi kuota 30% itu. Jadi mencari Caleg sekarang seperti mencari cabe di pasar. Ketemu perempuan di pasar atau jalanan, lalu kenal dan diajak menjadi caleg, soal persyaratan dipikirkan nanti.

Bagaimana dampaknya nanti?

Dampaknya kemudian adalah 30% hanya untuk memenuhi persyaratan saja. Mengharapkan 30% yang terpilih ini jauh sekali dari harapan. Seperti yang tadi saya katakan, demokrasi kita hanya sekadar formalitas dan prosedural saja. Jadi belum masuk ke hal-hal yang lebih dalam, hal yang lebih substansial.

Lantas, apa pesan Anda kepada para pemilih di Pemilu 2014 mendatang?

Nah, memberikan pesan kepada pemilih ini yang sebetulnya selalu saya hindari karena pesannya selalu basi. Kita berharap masyarakat memilih orang yang benar. Itu kata-kata basi, yang juga tidak mudah untuk dilaksanakan. Bayangkan, meminta masyarakat memilih yang bagus dari 5.000 sekian Caleg merupakan pekerjaan yang besar. Masyarakat sudah terlalu terbebani dengan masalah mencari penghidupan. Dengan beban hidup yang makin berat, kita menambah beban lagi dengan pesta demokrasi lima tahunan untuk mencari Caleg yang benar. Yang paling bertanggung jawab adalah partai politik, yang seharusnya menyediakan Caleg yang paling baik, sehingga siapa pun yang terpilih nanti oleh masyarakat, dijamin orang yang terbaik. Namun karena kita tidak mempunyai pilihan, mau tidak mau rakyat harus berjuang jika kita ingin lebih baik ke depan. Berjuangnya seperti apa? Berjuang supaya jangan mau dibeli suaranya, jangan mau dibayar oleh politisi-politisi uangnya merupakan hasil mencuri dan merampas uang negara dan uang rakyat.

Pilihlah orang yang paling anda kenal latar belakangnya, track record-nya. Namun untuk mengenal track record juga susah sekali. Partai politik juga tidak mengenal track record Caleg mereka, apalagi rakyat? Karena itu media massa jangan lelah untuk membuka track record dari para Caleg dan track record dari partai politik supaya masyarakat tahu. Hanya itu caranya sekarang.