Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Sjamsiah Ahmad

Kuota Perempuan di DPR

Edisi 880 | 04 Feb 2013 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita, Sjamsiah Ahmad merupakan salah satu tokoh penggiat kesetaraan jender dan penguatan hak-hak perempuan. Sjamsiah Ahmad lama berkarir di birokrat, dia juga menjadi wakil Indonesia di Komisi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yaitu komisi yang bertugas menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Sjamsiah Ahmad, kuota 30% perempuan di parlemen merupakan merupakan salah satu dari beratus-ratus tindakan sementara untuk mencapai kesetaraan dan kemitraan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Kuota untuk perempuan diperlukan karena pada saat-saat tertentu perempuan tidak bisa berperan seperti laki-laki, tetapi itu tidak berarti bahwa perempuan tidak dapat melakukannya. Kita mengetahui bahwa kita sama dari sisi kemanusiaan, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi yang sama itu adalah manusianya, harganya, dan nilainya sebagai manusia.

Sjamsiah mengatakan laki-laki dan perempuan sama haknya dalam konstitusi, tetapi karena kita diciptakan Tuhan dengan kodrat berbeda maka kebutuhan kita juga berbeda. DPR dan pemerintah membuat kebijakan publik untuk melayani masyarakat. Lalu, bagaimana mereka bisa melakukan itu kalau tidak mengetahui apa yang dibutuhkan. Kalaupun sudah mengetahui harus memberikan apa, kemudian apakah yang diberikan itu tepat guna. Jadi kalau perempuan tidak ikut memutuskan atau membuat rencana tadi maka akan susah.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Jaleswari Pramodhawardani sebagai pewawancara dengan narasumber Sjamsiah Ahmad.

Beberapa waktu lalu, banyak pihak berbicara mengenai kuota 30% perempuan di parlemen. Mengapa harus ada kuota 30% perempuan di parlemen?

Menurut saya, istilah kuota itu tidak tepat. Seharusnya istilah yang digunakan dalam undang-undang adalah tindakan khusus sementara karena kuota merupakan salah satu dari beratus-ratus tindakan sementara. Itu sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan dan kemitraan yang adil antara laki-laki dan perempuan.

Banyak pihak yang memandang negatif mengenai kuota 30% perempuan di parlemen dengan alasan jika perempuan ingin kesetaraan mengapa harus dijatah 30%. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

Perjuangan ini berdasarkan kenyataan dengan melihat kondisi hidup manusia di dunia terutama setelah perang dunia kedua. Korban dari perang dan bencana selalu perempuan yang jumlahnya lebih besar. Kondisi tersebut telah mendorong para pakar di seluruh dunia melakukan studi atau penelitian untuk mencari penyebabnya, dan itu dilakukan oleh mayoritas perempuan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan, perempuan diberikan kodrat oleh Tuhan untuk haid, hamil, melahirkan dan menyusui anak dengan air susu ibu (ASI). Ini hanya dapat dilakukan oleh perempuan, sedangkan laki-laki tidak bisa melakukannya. Sehubungan dengan hal itu, pada saat tertentu perempuan tidak bisa melakukan banyak hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Begitulah yang diciptakan Tuhan untuk melanjutkan kehidupan di atas bumi ini.

Artinya, kodrat perempuan seperti yang Anda jelaskan seharusnya diakomodir dalam kehidupan politik, hukum, dan lain-lain. Betulkah?

Iya, karena pada saat-saat tertentu perempuan tidak bisa berperan seperti laki-laki, tetapi itu tidak berarti bahwa perempuan tidak dapat melakukannya. Kita mengetahui bahwa kita sama dari sisi kemanusiaan, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi yang sama itu adalah manusianya, harganya, dan nilainya sebagai manusia.

Jadi aturan kuota 30% untuk mengejar ketertinggalan perempuan di ranah politik karena kondisi-kondisi yang telah Anda jelaskan tadi.

Iya, jadi dari penelitian membuktikan bahwa perempuan tidak dalam kedudukan untuk mengambil keputusan publik, seperti membuat undang-undang (UU), program-program untuk pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan sebagainya.

Apakah karena perbedaan perempuan dan laki-laki sehingga membuat kebutuhan perempuan belum terakomodir sepenuhnya?

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan - bukan laki-laki tidak mau tetapi memang tidak mengalami hal-hal tadi yang saya katakan - laki-laki tidak haid, hamil, melahirkan, dan menyusui anak dengan ASI. Karena itu perempuan mempunyai kebutuhan khusus yang tidak sama dengan laki-laki. Untuk bisa memberikan pelayanan publik, pemerintah harus mengetahui yang dibutuhkan oleh perempuan.

Bagaimana pengalaman Anda selama bertugas 11 tahun di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan antara lain menjadi anggota Komisi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yaitu komisi yang bertugas menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan?

Saya beruntung sekali sempat bekerja sebagai pegawai di markas besar PBB bagian penelitian. Lalu saya juga pernah ditempatkan di bagian yang bertalian dengan peran masyarakat sipil atau yang sekarang lazim kita sebut Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Yang terlama, saya di bagian yang mengurus kesejahteraan dan keadilan hak-hak perempuan. Jadi di situlah saya belajar bahwa ini bukan mendiskriminasi perempuan dan laki-laki. Namun itu karena kondisi perempuan yang berbeda kodratnya dengan laki-laki. sehingga perempuanlah yang lebih tahu persis bagaimana dan apa keperluannya. Kalau ini tidak disuarakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membuat UU untuk mengatur kehidupan kita, maka hal itu tidak diperhitungkan. Misalnya, laki-laki tidak perlu ke bidan sedangkan perempuan perlu ke bidan atau dokter kandungan. Hal paling menyedihkan adalah Indonesia salah satu negara dengan angka kematian ibu hamil dan melahirkan tertinggi di dunia.

Anda pernah mengatakan kalau kita ingin melihat keadilan jender dari suatu negara maka pintu masuknya adalah statistik. Mengapa?

Untuk dapat mengetahui kondisi aktual dari masyarakat termasuk perempuan, kita harus mempunyai statistik yang dipilah-pilah menurut jenis kelamin. Kalau disebutkan orang Indonesia yang miskin sekian persen, kita tidak pernah mengetahui berapa persen laki-laki miskin atau perempuan yang miskin. Pengangguran sekian persen, maka kita tidak mengetahui berapa laki-lakinya dan berapa perempuannya. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa perempuan mempunyai kodrat tertentu, sehingga dia mempunyai pengetahuan, pengalaman, kebutuhan dan cara pandang yang berbeda dengan laki-laki. Bagaimana kita mengetahui kebutuhannya kalau kita tidak mempunyai statistik yang menunjukkan gender gate atau kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan.

DPR dan pemerintah membuat kebijakan publik untuk melayani masyarakat. Lalu, bagaimana mereka bisa melakukan itu kalau tidak mengetahui apa yang dibutuhkan. Kalaupun sudah mengetahui harus memberikan apa, kemudian apakah yang diberikan itu tepat guna. Jadi harus berkualitas, tepat guna, tepat waktu, dan ini semua yang harus diperhitungkan. Jadi kalau perempuan tidak ikut memutuskan atau membuat rencana tadi maka akan susah.

Itu karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai pengalaman dan kebutuhan yang berbeda, betulkah?

Haknya sama dalam konstitusi, tetapi karena kita diciptakan Tuhan dengan kodrat berbeda maka kebutuhan kita juga berbeda. Kebutuhan dan pengalaman berbeda, maka cara pandangnya pun berbeda. Ini kadang-kadang tidak disadari sehingga mereka membuat undang-undang seenaknya saja.

Laki-laki dan perempuan semuanya bermula dari badan ibu. Kehidupan mulai di badan ibu, tapi itu tidak berarti ibu bertanggung jawab sendiri. Itu terjadi karena laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab melaksanakan rahmat dan mandat dari Tuhan untuk melanjutkan kehidupan di dunia. Anak tidak hanya dilahirkan begitu saja, tetapi dia harus sehat, sekolah, pakai baju, dan jika perempuan maka harus dandan.

Istilah Ibu yang kodratnya melahirkan, menyusui, hamil, menstruasi kemudian diperluas menjadi melayani, mencuci, memasak, dan lainnya. Pelabelan itu kadang-kadang diperluas ketika dalam kehidupan masyarakat sehingga dimaknai secara berbeda. Bagaimana mengenai hal ini?

Jadi kalau anaknya sudah lahir, bapaknya tidak menyusui. Sebenarnya bapaknya bisa memandikan bayi jika seandainya di sekolah diajarkan, tapi ini tidak. Karena itu setelah konsepsi mulai terjadi, sebenarnya sudah tanggung jawab berdua.

Bukankah keadilan jender itu sebenarnya bukan hanya perempuan saja tapi soal laki-laki juga?

Benar. Keadilan jender sebenarnya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan supaya bisa setara dan adil, sehingga laki-laki dan perempuan keduanya harus diberdayakan. Di sekolah sudah harus mulai diajarkan hidup berkeluarga, saling menghargai, saling sayang dan sebagainya. Jadi karena itulah perempuan dan laki-laki harus diberdayakan sama-sama. Saya pikir saat sekarang kita bicara pendidikan karakter, pendidikan kebangsaan, tetapi yang paling penting adalah kemanusiaan karena kemanusiaan berlaku di masyarakat manapun. Kemanusiaan itu adalah sama, menghargai, mendukung, melindungi, dan menyayangi. Jadi tidak usah kita berteori terlalu banyak, mari kita kembali mulai dalam keluarga masing-masing. Kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita, dan kepada saudara-saudara kita

Apakah ada perkembangan yang signifikan dari tahun 1980-an hingga sekarang mengenai penguatan terhadap hak-hak perempuan?

Perubahan itu harus dilakukan secara bertahap. Kalau ada dua pihak yang harus berubah maka kita harus yakin bahwa keduanya berubah. Saya sangat senang melihat debat luar biasa di televisi, radio, mereka pandai bicara tapi tidak ada tindakannya. itu yang membuat saya kadang-kadang sedih. Kalau kita meneliti sebab-sebab terjadinya banyak hal, seharusnya hasilnya bukan saja didebatkan di televisi, tetapi data dan pengetahuan tentang sebab-sebab itu disampaikan kepada pihak yang berwenang mengambil keputusan publik seperti pemerintah atau DPR.

Kepada pihak seperti pemerintah atau DPR, jangan bersembunyi kalau ada pihak yang ingin menyampaikan pendapat. Kalau Anda menerima jabatan publik, maka Anda harus siap untuk mendengarkan masyarakat, seperti apa kebutuhannya, aduannya, dan Anda harus bersedia berdebat dengan mereka. Anda juga harus mengetahui jika kebijakannya seperti ini maka butuh dana sekian.

Apakah itu juga termasuk soal kuota 30% perempuan di parlemen?

Termasuk itu. Kalau kesepakatan dunia melalui PBB sudah memutuskan harus 30% keterwakilan perempuan di parlemen, maka kita juga harus ikut membuat kebijakan seperti itu.

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...