Apa yang membuat Anda lebih tertarik pada isu lingkungan, padahal di sisi lain banyak pihak yang hanya memandang pada kemajuan bidang ekonomi dan industri?

Latar belakang pendidikan saya adalah sekolah bisnis, jadi sebenarnya lebih cocok bicara mengenai finance. Namun, bagi saya yang menarik adalah gerakan masyarakat sipil Indonesia karena saya menjadi mahasiswa dalam periode pergolakan pada 1996 - 1998. Saya tertarik pada bidang lingkungan karena saya melihat pada akhirnya kita akan berhadapan dengan tantangan persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini yang membuat saya akhirnya mendalami bidang lembaga swadaya masyarakat (LSM) khususnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Sebenarnya pemanasan global adalah akumulasi dari kegagalan sekaligus akar dari kesalahan kita dalam merancang pembangunan. Contohnya, sekarang makin banyak badai, permukaaan air laut terus naik, hingga persoalan-persoalan iklim seperti cuaca yang tidak terprediksi lagi. Jadi ini sebetulnya akumulasi dari kegagalan model pembangunan kita, dimana yang orentasinya hanya kepada satu hal yaitu ekonomi. Dunia sudah terlalu lama didesain untuk melihat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya, kemudian juga menilai pertumbuhan ekonomi secara sangat sempit.

Sekarang sudah banyak organisasi, kelompok, bahkan institusi-institusi resmi lainnya yang mendorong untuk membicarakan isu lingkungan.

Ini juga menjadi persoalan. Satu sisi, kita menyebut Indonesia adalah salah satu negara paling luas hutan tropisnya di dunia, dan itu benar. Namun kalau kita melihat perkembangan situasi hari ini, kondisi hutan kita bukan pada kondisi yang berkelanjutan. Artinya, begitu banyak wilayah hutan kita yang terkonversi menjadi usaha-usaha di sektor kehutanan yang juga mengalami persoalan. Selain itu, dari tahun ke tahun luas kawasan hutan di Indonesia makin menyusut.

Kalau pemerintah menyebut setengah juta hektar per tahun, tetapi angka yang digunakan sebenarnya ada penyesuaian-penyesuaian karena ada pelepasan kawasan hutan yang bukan lagi termasuk kawasan hutan. Dalam perhitungan Walhi, sampai hari ini angkanya hampir satu juta hektar per tahun.

Ini akan menjadi satu situasi yang sangat membahayakan bagi Indonesia karena kita mengetahui keberadaan hutan menjadi sangat strategis dalam konteks mendukung Indonesia. Misalnya, bagaimana keeratan dengan masyarakat di kawasan-kawasan sekitar hutan, juga bagaimana sumber-sumber kehidupan kita berasal dari hutan, dan tidak kalah pentingnya juga ini terkait dengan isu perubahan iklim. Kalau kita bicara soal perubahan iklim, maka salah satu hal yang paling banyak yang dibicarakan adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti pengunaan energi atau pun pelepasan karbon. Indonesia menjadi peringkat nomor tiga di dunia penghasil emisi atau karbon karena alih fungsi hutan.

Kalau bicara potensi, itu pasti besar dan juga dalam konteks luas lahan karena saat ini Indonesia menjadi negara yang kawasan perkebunan kelapa sawitnya terluas di dunia. Kita nomor satu dan itu pasti berkonsekuensi ke produksinya. Luas lahan kelapa sawit di Indonesia sekitar 11,5 juta hektar, sedangkan negara tetangga seperti Malaysia hanya sekitar 5 juta hektar dan negara-negara lain cukup kecil. Seluruh produksi global kelapa sawit sebesar 80% berasal dari Indonesia dan Malaysia.

Kita melihat sektor sawit mempunyai problem fundamental. Pertama, problem itu dipengaruhi oleh kebijakan seperti masalah kawasan, perizinan, kemudian penerimaan negara. Kedua adalah praktek industri itu sendiri. Sejak awal sawit diperkenalkan di Indonesia dalam skala besar dan monokultur. Artinya, ada ancaman terhadap keragaman hayati.

Monokultur itu maksudnya satu jenis tanaman dalam skala yang luas, dan skala yang luas ini berbahaya. Per unit produksi sawit minimal 6.000 hektar. Kalau kita dalam satu kawasan perkebunan sawit seluas 6.000 hektar itu tumbuhannya monokultur semua, apa yang terjadi dengan kondisi lingkungan di sana? Kemudian kalau kita bicara soal aktor, aktornya adalah perusahaan-perusahaan skala besar. Kalau bicara soal penerimaan pemerintah, yang menerima adalah pemerintah pusat, bukan untuk pemerintah daerah. Jadi itu problemnya, belum lagi praktek-praktek buruk dalam usaha yang akhirnya suka menjadi masalah fundamental, misalnya banyak sekali perizinan yang menggunakan uang pelicin. Berdasarkan pengalaman saya sebelum di Walhi, yaitu saat berkecimpung di Sawit Watch, dari informasi berbagai pihak bahwa untuk mendapakan izin usaha perkebunan sawit per 1.000 hektar membutuhkan uang pelicin Rp 1 miliar.

Ya, korupsinya juga ada. Jadi itu menjalar ke tata kelolanya, dan sebenarnya ini juga sudah meresahkan banyak pihak. Ingat, dulu ada kasus korupsi Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah yang terkait dengan kelapa sawit, kemudian Bupati Buol Amran Batalipu. Artinya, praktek hari ini sangat buruk dalam konteks bagaimana penggunaan uang pelicin yang berujung pada korupsi.

Kalau dalam konteks itu jelas berbeda. Satu kawasan yang mempunyai keragaman hayati lebih tinggi akan mempunyai daya serap yang lebih tinggi. Kemudian aspek konservasi terhadap tanah dan air lebih tinggi juga. Yang membedakan adalah monokultur tadi, apa lagi ini jenis palma. Tumbuhan Palma memiliki akar serabut sehingga kemampuan untuk menahan air lebih rendah tapi konsumsi airnya lebih tinggi. Dalam konteks monokultur, itu membuat konservasi dalam kawasan akan menurun sekali sehingga dibutuhkan input tambahan. Misalnya, kita melihat di perkebunan-perkebunan sawit sangat tinggi penggunaan pestisida dan herbisida, termasuk pupuk-pupuk kimia lain. Dalam konteks yang lain adalah, kalau kita pergi ke kawasan perkebunan sawit maka hampir semua sungainya berwarna coklat, itu pasti.

Walaupun belum ada teori atau penelitian yang berujung pada teori, ini seperti erosi permanen. Itu karena monokultur dalam skala besar tadi dan karakteristik tanamannya, sehingga saat curah hujan tinggi run off-nya cepat sekali. Saat kita pergi ke seluruh kawasan perkebunan hanya ada dua yang akan kita lihat, yaitu anak sungainya mati atau air sungainya coklat. Ini satu indikasi yang sederhana, kasat mata, dan ini fakta.

Ya, itu pasti berbeda. Organisasi sawit dunia (Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO) pernah menghitung beberapa tahun lalu bahwa sawit dalam konteks emisi tingkat absorb and release (menyerap dan melepaskannya) lebih menguntungkan kalau dikembangkan di daerah alang-alang. Kalau masih hutan-hutan sekunder malah menjadi negatif. Padahal seperti kita tahu bahwa sawit banyak sekali dikembangkan di kawasan hutan, baik di hutan alam maupun sekunder. Alang-alang itu sendiri sebenarnya vegetasinya paling banyak di Nusa Tenggara dan sebagainya.

Manfaat yang cukup besar dari sawit ada di tingkat makro ekonomi, sedangkan di tingkat mikro sebenarnya sangat debatable. Bahkan beberapa fakta menunjukkan, misalnya jika bicara soal ekonomi, kami banyak menemukan kawasan-kawasan perkebunan sawit justru yang paling banyak dibagikan beras untuk orang miskin (Raskin), artinya ada subsidi di sana.

Belum lagi kalau bicara berkurangnya luasan kawasan yang menjadi wilayah kelola masyarakat lokal. Belum lagi kasus-kasus yang kami temukan, misalnya keberatan masyarakat terhadap kondisi kualitas air setelah perkebunan beroperasi. Kemarin, saya mendapat pesan singkat (short message service/SMS) dari teman-teman di Merauke, bahwa di sana banyak ikan mati dan udang juga sulit dicari di kawasan rawa. Dugaan kami sementara ini karena di kawasan pinggiran rawa itu beroperasi beberapa perusahaan perkebunan. Artinya dalam konteks masyarakat, itu suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa ada persoalan di sini. Walaupun tidak signifikan sebesar sektor-sektor lain, tapi ada kontribusi makro ekonomi yang selalu digunakan di dalam melihat manfaat sawit ini.

Sebenarnya secara fundamental sama karena dipengaruhi oleh sistem yang dikembangkan seperti pertambangan. Memang perkebunan sawit sudah bertahun-tahun memecah kawasan hutan, dalam arti ekspansinya ke sana. Dalam konteks ekonomi, perkebunan sawit dikuasai oleh perusahaan perusahaan skala besar. Kemudian dalam konteks skala, perkebunan sawit selalu skala besar. Yang membedakannya adalah kalau tambang tergantung depositnya, sedangkan sawit tergantung pengelolaannya artinya produksinya. Kalau melihat cirinya sama, dan kita juga melihat dua sektor ini merupakan sektor yang paling banyak konflik dengan masyarakat seperti konflik agraria. Kemudian juga perlakuan ketidakadilan. Masyarakat lokal merasa diperlakukan tidak adil karena dulu janjinya ada perekrutan tenaga kerja tapi faktanya tidak.

Kita jangan sampai terbuai. Plasma ini sesuai dengan undang-undang, tetapi harus diingat bahwa plasma dipengaruhi juga dengan infrastruktur yang ada di kawasan industri tersebut. Banyak plasma yang berantakan dan kolap, misalnya kondisi plasma di Papua dan Monokwari sangat memprihatinkan.

Pertama, itu karena infrastruktur, kemungkinan tidak ditunjang oleh keahlian. Jadi di sana hanya sekadar dibangun plasma. Contohnya, itu terjadi di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Jadi, infrastruktur dan kapasitas masyarakat menjadi sangat penting di dalamnya. Hanya saja kita sering terbuai dengan kondisi di Sumatera Utara dan Riau karena kita melihat di sana sukses. Tapi kalau kita melihatnya lagi bahwa Sumatera Utara (Sumut) dan Riau membutuhkan waktu 100 tahun. Perkebunan sawit di Sumut hampir 100 tahun dan dimulai sejak zaman Belanda, ada proses yang cukup panjang di sana. Kemudian di Riau juga cukup lama, walaupun kecepatan tertinggi pertumbuhan perkebunan swaitnya terjadi pada 1980-an dan 1990-an. Kita melihat bahwa selain proses yang panjang, itu juga karena berbatasan dengan Sumatera Utara. Jadi ini tidak bisa dilakukan suatu proses generalisasi. Untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa saat ini pemerintah memberikan insentif terlalu banyak. Insentif yang dimaksudkan itu adalah dalam bentuk memfiskalkan.

Kalau dilihat dalam konteks devisa sebesar 9 ¨C 12%, lumayan tinggi. Yang harus diperhatikan juga bahwa pemerintah harus membuat skala prioritas. Dalam konteks perkebunan, Indonesia jarang atau sulit membuat skala prioritas karena beberapa komoditas lainnya yang berpotensi dikembangkan juga dan ikut membawa manfaat, artinya memberikan kontribusi yang cukup signfikan. Misalnya, 80% perkebunan karet dihidupkan oleh rakyat, kopi 90% dihidupkan rakyat, dan lada hampir 100% rakyat. Sedangkan kenapa kelapa sawit menjadi prioritas karena terkait dengan "angpao".

Sawit justru kebalikannya, 65 ¨C 70% perkebunan sawit milik perusahaan swasta besar. Jadi insentif itu justru tidak berjalan ke tingkat rakyat, dan di sini aktor juga sangat mempegaruhi. Kalau kita melihat ke sektor pertanian, sampai saat ini Vietnam dan Kamboja masih ekspor, dan mereka untung besar dalam bisnis beras. Namun di Indonesia itu bermasalah karena rugi terus.

Kalau kita melihat dalam konteks aktor tadi, mereka berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional.

Kalau dilihat dalam konteks Walhi, sawit sudah pada posisi sudah tidak perlu diekspansi lagi. Dalam arti, ekspansi harus lebih ke vertikal dibandingkan horizontal. Bagaimana industri di hilir harus dikembangkan, misalnya unit-unit pengolahan, produk barang jadi, dan sebagainya.

Dengan kebun yang telah ada yakni 11,5 juta hektar maka kita harus fokus pada penyelesaian masalah¨Cmasalah yang ada. Artinya konflik tanah meningkat, ketidakadilan ekonomi yang belum terungkap, dan masih ada keluhan masyarakat terhadap pencemaran. Ini harus dijawab oleh institusi pemerintah maupun anggarannya. Kewenangan serta struktur pemerintahan yang ada tidak bisa merespons dalam waktu yang bersamaan. Artinya, kalau bicara ekspansi dalam konteks sawit, kita mau menyelesaikan masalah yang ada juga sulit.

Misalnya, pemerintah mendukung industri sawit di satu sisi dan di sisi lain ada kebijakan menanan 1 miliar pohon, apakah itu tidak bisa menyambung?

Ya tidak bisa menyambung sebenarnya. Kita mendorong pemerintah untuk fokus pada lahan sawit 11,5 juta ha yang sudah ada. Yakin saja bahwa dalam konteks negara, tidak ada di dunia ini yang bisa melampaui luas kebun sawit di Indonesia. Kalaupun mereka secara wilayah memiliki lahan luas yang memunginkan, tapi scara konteks jumlah penduduk tidak mungkin. Misalnya, Papua Nugini memiliki wilayah yang luas tapi penduduknya 4,5 juta jiwa, Malaysia tidak mungkin karena sudah jelas kesulitan tenaga kerja hingga mereka mendatangkan pekerja dari Indonesia dan Filipina. Di luar itu, negara-negara Amerika Latin juga tidak mungkin karena jumlah penduduknya kecil.

Jadi pada intinya adalah bagaimana optimalisasi yang ada dengan fokus pengembangan industri hilir, dan bagaimana penyelesaian persoalan¨Cpersoalan yang ada. Ini lebih baik daripada pemerintah selalu membuka ruang untuk bicara ekspansi. Seperti yang telah saya katakan tadi, perizinan masih bobrok, dan aturan juga masih banyak dilanggar. Karena itu WALHI mendukung moratorium hutan, tapi seharusnya hal itu lebih besar pada moratorium perizinan baru. Hanya yang membedakan Walhi dengan pemerintah adalah pemerintah membicarakan waktu artinya tahun 2013 moratorium akan berakhir. Kalau Walhi lebih mendorong kepada moratarium berbasis pencapaian. Apakah sudah tercapai target moratorium atau tidak. Kemudian juga merevisi perizinan yang ada karena kita harus ingat luas lahan 11,5 juta ha, produktivitas perkebunan sawit kita agak rendah dibanding Malaysia. Yang mendesak juga adalah persoalan di sektor masyarakat dan lingkungan menjadi penting untuk segera diselesaikan.

Tetapi bukan dikompromikan. Dalam bahasa saya yang mungkin tepat adalah itu harus membuat keputusan karena situasi persoalan hari ini kita tidak bisa menggunakan pendekatan bisnis yang biasa atau business as usual. Kita harus berubah di tingkat kebijakan, yaitu kebijakan di lingkungan ekonomi dan pertanahan.

¡¡