Akhir-akhir ini kita kembali lagi diguncang oleh berita mengenai kita akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetapi melalui konversi ke Pertamax. Kemudian banyak masyarakat yang  mempertanyakan hal ini, yaitu apakah memang ini merupakan kebijakan yang begitu mendesak sehingga pengalihan per 1 April untuk kita memakai Pertamax harus segera dilaksanakan?

Kita menyadari bahwa subsidi BBM di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita setiap tahun terus meningkat. Jadi cukup memprihatinkan di tengah infrastruktur yang ada di negeri ini yang sangat kurang, baik infrastruktur transportasi berupa jalan raya, rel kereta api, ataupun gerbongnya, dan lainnya.

Berapa jumlah subsidi BBM di dalam APBN?

Sekarang subsidi sudah membengkak menjadi Rp160-an trilyun. Kalau ada upaya untuk menurunkan jumlah subsidi tersebut, itu kebijakan yang bagus. Hanya saja dalam beberapa tahun ini wacana kebijakan yang akan dikembangkan bahkan yang akan diterapkan adalah melakukan pembatasan BBM yang kita telah mendengar konsepnya selama bertahun-tahun. Yang terakhir, pemerintah mengumumkan mulai 1 April 2012 untuk Jawa-Bali mau diterapkan pembatasan BBM dimana kendaraan plat hitam akan dilarang membeli BBM bersubsidi atau Premium. Alternatifnya adalah pindah ke non-subsidi yaitu Pertamax yang memiliki oktan 92 ke atas yang dijual Pertamina. Ada juga super 92 ke atas yang dijual pom bensin lain. Jadi, pindah dari Premium ke Pertamax dan sejenisnya.

Bukankah perbedaan harganya lumayan jauh karena harga Premium sekitar Rp 4.500 per liter sedangkan Pertamax sekitar Rp 8.500 sampai 9.000-an per liter?

Nah itu berarti kebijakan ini sama juga menaikkan harga hampir dua kali lipat. Sementara kalau dilihat dari sisi kebijakan energi, maka jelas sekali kalau upaya untuk menggiring rakyat secara massal pindah dari Premium ke Pertamax dan sejenisnya ini tidak tepat, bahkan boleh dibilang salah. Itu karena memindahkan pemakaian dari minyak ke minyak.  Premium berasal dari crude oil atau minyak mentah, Pertamax juga asalnya sama minyak mentah. Padahal, semestinya ke depan kita sebagai bangsa harus bisa menjamin ketersediaan atau keamanan energi kita yang tangguh. Saat ini kita mengetahui produksi minyak kita terus turun. Jadi kebijakan energi yang benar adalah harus mengurangi ketergantungan pada minyak.

Apakah mungkin kita dapat menghentikan ketergantungan terhadap minyak?

Kalau menghentikan ketergantungan tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi ketergantungan kita pada minyak karena minyak yang kita konsumsi sekarang sebagian besar berasal dari impor. Riskannya di situ. Kalau kita pindah dari Premium ke Pertamax berarti pindah dari minyak ke minyak. Itu artinya melanggengkan ketergantungan kita pada minyak impor, padahal ini yang harus kita kurangi.

Itu juga tergantung kepada  konstelasi politik dari negara-negara pengekspor minyak seperti di Timur Tengah, betulkah demikian?

Iya, kalau kita terus mengimpor minyak.  Saat ini kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah merupakan kilang terbesar di Indonesia. Sejak awal itu didisain untuk mengolah minyak mentah yang berasal dari  Timur Tengah, yang kalau diangkut memakai kapal laut harus melewati Selat Hormuz yang sekarang sedang panas karena politik. Kalau itu betul-betul diblokade maka kilang Cilacap akan lumpuh sehingga BBM yang dihasilkan akan berkurang secara drastis pada akhirnya kita akan kesulitan. Kalau kita mau impor BBM dari luar negeri dalam waktu dekat sulit juga karena negara lain juga pasti akan membutuhkan itu. Ini yang kita tidak kehendaki. Seharusnya untuk kebijakan jangka panjang, kita harus mengurangi ketergantungan pada minyak. Sekaranglah kesempatannya kebijakan ini diterapkan. Tapi tidak tahunya pemerintah malah ngeyel  memaksa rakyat pindah dari Premium ke Pertamax. Itu artinya pindah dari minyak ke minyak.

Anda melihat ada alternatif lain misalnya gas. Apakah itu memang dimungkinkan dan apa yang perlu disiapkan dari masyarakat?

Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita pindah dari minyak ke minyak adalah kebijakan yang salah. Di samping itu, rakyat akan terberatkan karena harus membayar Pertamax dua kali lipat dari Premium. Jadi harus diupayakan pindah dari minyak ke non-minyak. Semestinya non-minyak yang paling tepat adalah bahan bakar nabati yang bisa diperbarui. Misalnya, ethanol yang dari tebu bisa dicampur dengan bensin 20 persen sehingga mengurangi pemakaian bensin. Lalu bisa dari solar nabati seperti dari jarak pagar. Tapi sampai sekarang tidak ada upaya untuk itu karena jumlah yang tidak mencukupi. Jadi yang tersedia sekarang untuk non-minyak adalah gas. Kita memilih beralih ke gas karena harganya lebih murah dibandingkan dengan BBM bersubsidi. Jadi gas tanpa subsidi lebih murah dibanding dengan BBM. Kedua, di perut bumi Nusantara ini secara geologis cadangan gas kita 5-6 kali lipat jumlah cadangan minyak. Kita lebih kaya gas daripada minyak. Kita terbesar di kawasan Asia Timur untuk cadangan gas.

Di mana cadangan gas paling besar di wilayah Indonesia?

Sekarang cadangan gas yang terbanyak dan sudah diproduksi ada di Kalimantan Timur dan Papua. Sedangkan yang siap dikembangkan nanti di Maluku Tenggara, kemudian nanti di Natuna dalam jumlah yang lebih besar dari saat ini di sana. Jadi kita tidak perlu impor jika pindah ke gas. Tnggal pemerintah membangun infrastrukturnya. Memang pada tahap awal infrastrukturnya relatif mahal, tapi seterusnya tidak keluar subsidi. Bayangkan kalau dalam setahun kita menghemat subdsidi Rp 100 triliun maka itu sudah luar biasa besar. Tidak apa-apa investasi dulu membangun infrastruktur tapi seterusnya kita akan lebih enak karena rakyat membayar energi murah tanpa subsidi, lingkungan menjadi lebih baik karena udara menjadi lebih bersih jika memakai gas. Sekali lagi tinggal pemerintah membangun infrastruktur saja. Infrastruktur yang dibutuhkan adalah receiving terminal, terminal penerima dari gas yang berbentuk cair. Misalnya, dari Papua diangkut ke Tanjung Priok maka harus ada terminal khusus.

Apakah terminal tersebut sudah atau belum dibangun?

Sekarang sudah dibangun dan mau selesai di Tanjung Priok. Lalu, ada infrastruktur berupa unit regasifikasi. Gas yang berbentuk cair itu dibuat gas kembali. Setelah jadi gas lalu dialirkan lewat pipa dari Tanjung Priok ke pangkalan bus, taksi, kendaraan umum sehingga kendaraan umum  mengisi bahan bakar gas (BBG) di pangkalannya masing-masing.

Kalau infrastruktur yang Anda sebutkan tadi sebenarnya sudah ada, lalu mengapa pemerintah tidak melanjutkan saja kebijakan pindah ke non minyak seperti Anda paparkan tadi?

Inilah yang kita herankan dari pemerintah. Kebijakan pindah ke gas sebenarnya ide lama yang tenggelam. Sekarang mau dihidupkan tetapi pemerintah amat sangat lamban di dalam membangun infrastrukturnya. Padahal dari media massa kita mengetahui pemerintah mengumumkan mulai 1 April untuk Jawa dan Bali sudah bisa pindah ke BBG. Tapi sekarang tinggal dua bulan lagi infrastruktur untuk gas yang tersedia di Jakarta berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) hanya 18. Mereka tidak membangun atau tidak menghubungkan pipa gasnya ke pool-pool kendaraan umum. Semestinya kendaraan umum mempunyai tempat pengisian gas sendiri di pangkalannya sehingga tidak antri di jalan.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk persiapan kalau kita pindah dari minyak ke gas?

Kalau serius hanya dua tahun selesai untuk seluruh Indonesia. Saya mohon maaf quote and quote saya ajarkan caranya. Receiving terminal sedang dibangun di Tanjung Priok dan sebentar lagi selesai. Medan sebentar lagi selesai, Semarang sebentar lagi jadi. Semestinya secara multiple juga dibangun receiving terminal yang sama di pelabuhan-pelabuhan Indonesia lainnya. Misalnya, di Ampenan di Lombok, Kendari, Ambon, Ternate, Manado, Pontianak. Bangun sekarang, lalu bangun jaringan pipanya. Jaringan pipa gas tidak membutuhkan pembebasan lahan, cukup mengikuti alur pipa perusahaan air minum (PAM) atau alur pipa gas yang sudah ada. Ini cepat selesai. Kendaraan umum yang menjadi prioritas sehingga pipa gas dialirkan dulu ke pool-pool kendaraan umum. Setelah itu baru dibangun SPBG di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang masih ada tanahnya. SPBG dipersiapkan untuk kendaraan plat hitam atau pribadi yang mau pindah secara sukarela. Pada saat yang sama, bangun segera pabrik converter kit.

Apa itu converter kit?

Ini adalah alat yang dibutuhkan agar kendaraan bisa memakai gas dan bisa juga memakai bensin. Jadi mohon dicatat, kendaraan plat hitam atau kendaraan apapun yang nanti dipasang converter kit bisa memakai gas dan bensin. Jadi jangan khawatir, kalau mau ke Jawa Tengah atau Jawa Timur di tengah jalan tidak ada SPBG maka bisa pindah ke BBM untuk sementara karena tidak ada SPBG di sana. Sekarang bangun converter kit sehingga kita bisa menentukan sendiri dan mengawasi spesifikasi teknis yang ketat agar tidak ada peluang sedikitpun untuk terjadinya ledakan, misalnya. Harus ada spesifikasi yang meyakinkan berapa ketebalan baja yang dipakai untuk tangki BBG di kendaraan sehingga misalnya kendaraannya tabrakan secara parah tapi tangki BBG tidak meledak dan tidak boleh pecah. Itu harus ada kriteria seperti itu sehingga aman total.

Apakah masa persiapan selama dua tahun sudah termasuk untuk converter kit?

Termasuk itu. Nah kalau ini dilakukan disamping juga membangun infrastruktur, maka ini artinya penciptaan lapangan kerja.

Sekarang pertanyaannya adalah seandainya pemerintah ternyata akan tetap memutuskan bahwa April nanti wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi (Jabodetabek)  akan beralih ke Pertamax, apakah ini merupakan solusi dari keterbatasan BBM kita?

Setelah diwacanakan untuk Jawa Bali pindah ke gas tapi infrastrukturnya masih sangat minim, lalu kita mendengar pemerintah akan menerapkan untuk Jabodetabek dulu tidak jadi Jawa-Bali. Mungkin untuk Jawa-Bali menyusul tetapi yang kelihatannya hampir pasti adalah kebijakan pembatasan melalui penggiringan secara masal pindah dari Premium ke Pertamax. Menurut pendapat saya, kebijakan ini bukan solusi karena ini sama juga menaikkan harga BBM dua kali lipat. Kedua, butuh pengawasan yang sangat mahal dan sangat rumit untuk bisa terlaksananya program ini sebab ada saja peluang kendaraan yang masih boleh beli Premium seperti kendaraan plat kuning dan sepeda motor. Jadi ada peluang untuk mendapatkan rezeki untuk menjual kembali Premiumnya. Ini butuh pengawasan yang ketat dan nyaris mustahil untuk diawasi. Ingat,   kalau kita ingin mengurangi subsidi BBM untuk jangka pendek maka solusinya bukan dengan memaksa pindah ke Pertamax tetapi menaikkan harga.

Berapa kenaikan harga paling tepat menurut Anda?

Kenaikan harganya sekitar Rp 1.000 – 1.500 per liter. Premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000. Saya pikir ini cukup reasonable karena pada 2008 saat harga minyak dunia sudah menembus di atas US$ 100 per barel, harga Premium di Indonesia pernah Rp 6.000 per liter pada 2008. Itu semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga. Jadi kalau sekarang menaikkan harga Premium menjadi Rp 6.000  per liter maka ini bukan hal baru.

Saya pikir masyarakat juga lebih senang daripada harus dipaksa beralih ke Pertamax, betulkah?

Iya benar, dan ingat dipaksa beli BBM yang 100% harga pasar karena Pertamax sudah 100% harga pasar, atau tidak ditentukan pemerintah. Di situ ada lobang dan risiko dimana pemerintah bisa dianggap menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2004.

Apa keputusan MK tersebut?

MK telah mencabut Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang Minyak dan Gas (Migas) dimana ayat tersebut berbunyi harga BBM dan gas di Indonesia diserahkan ke mekanisme persaingan terhadap pasar. Nah ayat ini oleh MK dicabut dengan pertimbangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD). Sekarang kita ketahui harga Pertamax sudah 100% harga pasar. Kalau rakyat secara masal digiring untuk membeli Pertamax yang 100% harga pasar, maka itu bisa dimaknai pemerintah melanggar keputusan MK. Keputusan MK itu memakai konsideran pasal 33 UUD sehingga orang bisa menembak wah ini berarti pemerintahan melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan sehingga bisa di-impeach seperti itu. Nah ini harus dihindari karena kita juga tidak menginginkan situasi “chaos”. Jadi lebih baik mengambil kebijakan yang rasional. Kalau memang subsidi BBM dirasakan berat dan memang sudah mencapai Rp 160 trilyun maka naikkan harga Premium.

Menurut Anda, mengapa pemerintah selalu seperti ini yaitu setiap pemerintah selalu ada kecenderungan tidak menaikkan harga BBM tapi justru ingin memindahkan penggunaan Premium ke Pertamax sedangkan kalau dilihat dari kalkulasi yang Anda katakan tadi  jelas sebenarnya itu lebih riskan ?

Iya, mungkin pemerintah itu ngeri dengan istilah kenaikan harga. Menaikkan harga BBM apalagi belakangan ini di Nigeria terjadi protes besar-besaran. Memaksa pindah ke Pertamax sama juga, sekalipun tak disebut, kenaikan harga dua kali lipat. Kedua, mohon maaf mungkin saya bisa salah sebagai pengamat independen, mungkin ada tujuan untuk mendorong, mendukung, dan membantu SPBU non-pertamina yang hanya menjual BBM non-subsidi dimana pelanggan mereka sangat sepi. Jadi kalau kebijakan ini diterapkan maka otomatis mereka akan memperoleh luapan pelanggan baru dalam jumlah besar.

Bukankah itu merugikan masyarakat kita?

Nah itu dia. Jadi kalau sudah untung maka mereka akan membuka SPBU di seluruh Indonesia karena untung sekali. Lalu, keuntungannya ditransfer ke luar. Saya pribadi tidak anti SPBU  asing tetapi kalau mereka dikasih porsi keuntungan yang begitu besar dengan kebijakan pemerintah dan rakyat harus membayar BBM dua kali lipat maka ini kurang tepat. Sementara Pertamina kalau mau membuka SPBU di Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia mensyaratkan Pertamina harus membangun kilang di Malaysia. Sementara SPBU asing masuk ke Indonesia tidak ada persyaratan tersebut. Mereka cukup mendapat izin dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas, serta Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk bisa membuka SPBU yang sangat menguntungkan.

Apakah itu artinya kita sangat longgar sekali?

Longgar dan kita dirugikan. Ingat, begitu kita pindah ke Pertamax maka kita ada ketergantungan pada High Octane Mogas Component (HOMC) untuk menghasilkan Pertamax. Pertamina untuk menghasilkan Pertamax dalam jumlah besar harus impor HOMC, yaitu minyak yang dicampurkan ke bensin sehingga oktannya bisa naik. Nah di pasar Singapura, HOMC dikuasai oleh perusahaan minyak asing yang membuka SPBU di Indonesia. Nah ini berarti kita menjerumuskan Pertamina juga untuk bergantung kepada HOMC yang mereka kuasai pasarnya.

Kalau kita mau mengikuti alur pemikiran pemerintah sekalipun, pengalihan ke Pertamax tidak seluruhnya memberikan solusi kita mengenai terpenuhi kebutuhan tentang bensin, betulkah begitu?

Betul dan ingat Premium dan Pertamax sebenarnya dua jenis bensin yang sudah sama-sama ramah lingkungan. Jangan mengatakan Premium tidak ramah lingkungan. Premium sudah unleaded atau sudah tanpa timbal sama seperti Pertamax tanpa timbal. Kebetulan saya pribadi pernah hidup di Amerika Serikat (AS) selama tujuh tahun dan hobi saya di sana mobil. Saya pernah isi bensin di seluruh negara bagian AS dan di SPBU sana tertulis kadar oktan untuk BBM. Ada oktan 84, 86, 88 yang disebut regular gasoline di AS. Ada juga oktan 92, 93, 95. Yang disebut regular gasoline di AS, untuk di Indonesia identik dengan Premium. Di AS yang merupakan negara kaya tidak menghapus atau masih mempertahankan Premium dan mayoritas rakyat AS yang kaya masih memakai Premium.