Rocky Gerung
Inventaris Pluralisme Memperkokoh Demokrasi
Edisi 826 | 19 Jan 2012 | Cetak Artikel Ini
Salam Perspektif Baru,
Selamat bertemu kembali pembaca Perspektif Baru di seluruh Indonesia, dari Barat sampai ke Timur. Kita bergembira bisa ketemu seperti sudah terjadi selama 15 tahun setiap minggu. Dan kebetulan minggu ini kita akan membicarakan satu topik yang akan penting untuk 15 tahun lagi. Apa yang kita simak hari ini dan kita kerjakan selanjutnya akan sangat menentukan negara yang kita akan miliki 15 tahun dari sekarang sampai 15 tahun yang akan datang. Kita akan membicarakannya dengan Rocky Gerung, Dosen Fakultas Filsafat Universitas Indonesia. Selain dosen, dia dari dulu memang aktifis politik dalam arti politik warga negara yang kita perlukan saat ini.
Rocky Gerung mengatakan pluralisme memberi peluang kepada seluruh masyarakat untuk berkelahi di dalam konsep, apalagi konsep kebijakan publik. Kalau kebijakan publik dimonopoli oleh suatu lembaga, maka itu berarti kehidupan plural juga tidak berlangsung. Contohnya, sekarang ada ribut-ribut soal Badan Anggaran melakukan renovasi besar-besaran ruangannya, dan publik hanya bisa nyinyir karena terus-menerus diucapkan hal yang bertentangan. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana proses memutuskan untuk merenovasi kursi seorang anggota dewan seharga Rp 20 juta.
Menurut Rocky Gerung, pluralisme menyodorkan suatu percakapan yang betul-betul bermutu. Kalau dimungkinkan ada debat publik, karena perdebatan itu seharusnya adalah hak warga negara. Sedangkan sekarang kita melihat perdebatan itu hanya hak komisi ini dan itu di DPR. Kalau kita sedikit cerewet kita dianggap tidak sopan sebagai warga negara. Padahal pluralisme menjamin itu. Jadi justru agar supaya kita saling merawat kepercayaan antar warga, kita mengadakan diskusi khusus kemajemukan. Dengan cara itu ada kontrol akal sehat terhadap kebijakan publik. Dengan cara itu korupsi bisa kita minimalisir.
Saya termasuk pengikut Rocky Gerung dalam gerakannya. Saya pengikutnya walaupun dia belum lahir waktu saya mulai aktif. Itu karena politik yang dia kumandangkan sangat berarti. Kebetulan diwujudkan dalam satu partai, tapi ini bukan acara partai. Kami bukan mempropagandakan partai Serikat Rakyat Independen (SRI), tapi dia adalah Ketua Biro Politik SRI. Di sini tentu dia bicara bukan sebagai Ketua Biro Politik partai tetapi sebagai Rocky Gerung. Man with conscience. Man with intellect. Man with articulation.
Sejak Gus Dur menjadi presiden semua sadar bahwa
Ok, saya kira betul tadi awal itu. Gus Dur adalah investor peradaban majemuk
Apakah itu maksudnya atas nama pluralisme terjadi konflik itu?
Pluralisme yang ditafsirkan secara keliru bahwa seolah-olah setiap orang boleh mengucapkan sesuatu dengan peralatan apa saja. Padahal pluralisme, apalagi yang diingatkan, justru adalah diucapkan berdasarkan prinsip citizenship. Jadi peralatan pluralisme adalah konstitusi bukan ayat suci yang menghasilkan kekerasan itu. Ayat konstitusi saja sebetulnya itu. Nah kita mengetahui bahwa sewaktu kita menyelenggarakan reformasi, kita seperti men-download sesuatu dari luar. Pikiran pluralisme, multikulturalisme, sebetulnya pikiran dari luar, yaitu dari negeri-negeri yang telah terlatih di dalam demokrasi.
Program kita adalah kita mau mengganti sistem otoriter dengan sistem demokrasi. Jadi demokrasi adalah peralatan yang kita download dari luar. Problemnya adalah kita mau save demokrasi ke dalam folder yang mana. Pada waktu itu satu-satunya folder yang tersedia adalah kekuatan konstitusi. Artinya, kita ingin agar supaya demokrasi itu kita install ke dalam sistem konstitusi kita. Jadi kita mempunyai kemampuan untuk meng-install itu melalui Gus Dur. Setelah Gus Dur, ada virus baru yang masuk yaitu virus kekuasaan, virus fanatisme, virus fundamentalisme. Lalu sistem itu akhirnya hang.
Jadi pluralisme dan multikulturalisme juga ada bahayanya. Bisa diulangi sekali, bagaimana sesuatu yang begitu penting kok bisa berbahaya?
Misalnya, hari ini hak saya untuk mengucapkan pendapat bisa sama dengan hak seorang fundamentalis untuk mengucapkan hal yang sama. Bedanya, saya tidak bisa mencegah hak dia, tapi dia bisa mencegah hak saya kalau saya tidak sepakat dengan dia. Jadi pluralisme sudah diganggu oleh hal itu. Dengan kata lain, di dalam masyarakat dimana kematangan kewarganegaraan tidak ada, pluralisme bisa berubah menjadi peralatan yang akan membenarkan tindakan seorang fundamentalis, seorang rasis. Karena itu kemudian kita mencoba menggabungkan antara multikulturalisme dan pluralisme.
Multikulturalisme adalah prinsip bahwa setiap kebudayaan, setiap anggota dari satu komunitas kebudayaan berhak untuk memelihara identitasnya. Itu prinsipnya. Tetapi prinsip itu tidak boleh menghalangi apa yang kita sebut tadi hukum-hukum konstitusi. Jadi yang indah di dalam multikulturalisme adalah bahwa kita menghargai identitas kebudayaan, tapi kita minta juga agar supaya kebudayaan itu menghargai kemajemukan itu. Jadi kalau ada seorang di dalam komunitas itu dia merasa tidak cocok lagi dengan folder kulturnya dan dia ingin pindah folder, maka kebudayaan itu tidak boleh melarang dia sebab dia dijamin oleh konstitusi untuk pindah folder. Jadi itu yang kita sebut dijamin oleh pluralisme bahwa setiap orang boleh berselisih dan perselisihan itu justru menghidupkan demokrasi.
Yang membunuh demokrasi adalah kalau perselisihan itu kemudian dinilai berdasarkan versi-versi kebenaran yang pembuktiannya adanya di langit, bukan di bumi. Itu soal-soal yang sebetulnya membuat kita prihatin hari-hari ini. Itu karena membuat yang pernah kita instalasi, yang pernah kita bangun untuk menyelenggarakan pluralisme dan multikulturalisme justru sekarang dihalangi oleh satu sebab, yaitu sebut saja kita sebenarnya buta huruf terhadap prinsip citizenship itu. Jadi, kita mau memberantas buta huruf itu melalui partai politik, melalui Perspektif Baru, melalui kampus, melalui pergaulan anak muda. Itu yang saya sebut tadi.
Kalau kita bisa melakukan atau re-invent pluralisme itu, maka kita bisa mengucapkan ulang dengan semacam keyakinan bahwa sebelum 2014, sebelum 15 tahun ke depan, kita bisa memperoleh satu bangsa yang betul-betul beradab, berpikiran cerdas, dan toleran terhadap kemajemukan pikiran. Minimal terhadap kemajemukan pikiran itu.
Sewaktu tadi dikatakan kita semua secara umum mencoba menghidupkan nilai-nilai pluralisme lagi, itu seiring dengan satu perubahan politik besar yang seharusnya menjadi perubahan rezim tapi juga tidak. Banyak orang yang ikut serta dalam perubahan itu dengan motif anti totaliterisme, anti korupsi, dan ingin ada sistem demokrasi. Sejauh mana pluralisme merupakan bagian yang terkait dengan itu semua, atau ini usaha-usaha yang terlepas satu sama lain?
Demokrasi, reformasi, atau apa aja yang kita anggap sebagai upaya untuk menyegarkan Indonesia sebetulnya hanya bisa hidup di dalam situasi plural. Nah, kadang kala kita mempunyai obsesi tentang kebenaran; entah itu kebenaran karena aturan kebudayaan, atau kebenaran karena kita terus didoktrin oleh keyakinan-keyakinan religious. Ok, itu tidak ada soal itu.
Jadi, pluralisme hanya bisa tumbuh dalam demokrasi atau dan sebaliknya. Kalau di Jerman ada Partai Kristian Demokrat, atau di suatu negara ada Partai Islam Rakyat semacam itu. Bagaimana mengenai hal itu, apakah itu kontradiktif?
Partai-partai tersebut adalah partai yang tumbuh dari tradisi yang juga sebetulnya komunalistik. Artinya, ingin eksklusif. Tapi kemudian demokrasi memaksa partai-partai ini untuk hidup di dalam fakta sosial bahwa tidak mungkin partai itu tumbuh secara eksklusif kecuali ingin mempertajam pertentangan dalam masyarakat. Jadi dia cuma nama saja yang dia pakai. Nama ini, nama itu sebagai identitas saja, tapi kemudian partai-partai itu betul-betul menjadi partai yang majemuk. Bahkan yang memakai nama agama.
Apakah di Indonesia ada partai yang kelihatannya innocent tapi justru membawa mundur pluralisme? Bukan mau menyebut partai mana tapi ada atau tidak. Apakah kita patut waspada, atau tenang saja karena pluralisme sudah tegak di sini?
Sebetulnya ukurannya sederhana. Kalau di partai itu dia mau memakai nama apa aja, kalau di dalamnya ada prosedur untuk mengucapkan kemajemukkan, maka itu okay. Tapi kalau partai itu bisa memakai nama demokrasi tapi didalamnya sebetulnya yang berkuasa adalah dinasti, maka itu buruk sekali. Atau partai yang memakai nama keadilan, tapi sebetulnya yang bekerja di situ bukan keadilan. Orang tidak bisa menuntut keadilan selain kalau diucapkan oleh pemilik partai itu, misalnya. Atau ada partai yang kelihatannya didisain dengan slogan demokrasi, keadilan, kesejahteraan, tapi pengambilan keputusan sangat hierarkis.
Ada satu dewan yang tidak boleh diketahui bagaimana cara mereka mengambil keputusan, dan itu pasti bertentangan dengan kemajemukan. Jadi, di kita sebetulnya sinyal tentang kemajemukkan kadang kala palsu kalau kita sekadar melihat nama partainya begini atau gerak-gerik partainya begini. Jadi kita mesti melihat sistem pengambilan keputusan di dalam partai itu terbuka atau tertutup. Jadi itu sebetulnya hal penting. Yang kedua adalah apakah partai itu menyelenggarakan kurikulum kemajemukan. Di dalam partai itu ada atau tidak pendidikan politik tentang citizenship. Nah, kalau tidak ada maka itu artinya partai juga sebetulnya tidak menyumbang pada pluralisme.
Bagi orang yang mendengarkan dan tertarik, mungkin dia juga melayangkan pikirannya pada kehidupan sehari-hari dimana concern dia adalah jalan macet, pekerjaan susah, terutama soal ekonomi, soal lapangan kerja, korupsi. Mungkin dia ingin bertanya, bagaimana hubungan perjuangan pluralisme dengan perjuangan nasib sehari-hari?
Pluralisme memberi peluang kepada seluruh masyarakat untuk berkelahi di dalam konsep, apalagi konsep kebijakan publik. Kalau kebijakan publik dimonopoli oleh suatu lembaga, maka itu berarti kehidupan plural juga tidak berlangsung. Contohnya, sekarang ada ribut-ribut soal Badan Anggaran melakukan renovasi besar-besaran ruangannya, dan publik hanya bisa nyinyir karena terus-menerus diucapkan hal yang bertentangan. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana proses memutuskan untuk merenovasi kursi seorang anggota dewan seharga Rp 20 juta. Kalau ada kesempatan, saya ingin mengatakan yang perlu direnovasi sebetulnya bukan kursi dari Komisi Anggaran tetapi otaknya yang perlu direnovasi supaya ada debat publik. Jadi yang jelas adalah pluralisme menyodorkan suatu percakapan yang betul-betul bermutu kalau dimungkinkan ada debat publik, dan perdebatan itu seharusnya adalah hak warga negara. Kalau sekarang kita melihat perdebatan itu adalah hak komisi ini dan itu di DPR. Kalau kita sedikit cerewet kita dianggap tidak sopan sebagai warga negara, padahal pluralisme menjamin itu. Itu karena kebenaran tidak pernah final. Jadi justru agar supaya kita saling merawat kepercayaan antar warga, kita mengadakan diskusi khusus kemajemukan. Itu sebenarnya hubungan dasarnya. Dengan cara itu ada kontrol akal sehat terhadap kebijakan publik. Dengan cara itu korupsi bisa kita minimalisir.
Korupsi terjadi karena bukan sekadar disain dari kebijakannya, tetapi prosesnya berlangsung under table dan itu bukan prluralisme namanya tetapi semacam kongkalingkong. Jadi saya kira kita perlu memperluas forum publik, pluralisme harus dirawat di dalam forum publik. Perspektif Baru adalah desiminator dari pluralisme. Kita boleh mengucapkan apa saja di sini dan kita hanya mengedarkan pikiran. Kalau ada yang tidak sepakat dia boleh datang ke sini dan minta diwawancara ulang oleh Wimar. Jadi saya percaya bahwa kita bisa menumbuhkan instalasi pluralisme lewat Perspektif Baru dan itu adalah modal untuk memelihara akal sehat publik menuju 2014 minimal, kalau tidak untuk 15 tahun ke depan.
Pada waktu awal perjuangan yang sekarang, Anda dan kawan-kawan menyatakan secara jelas bahwa sudah jelas kita mempunyai keberpihakan moral bahkan melakukan perjuangan moral. Tapi kalau berhenti di situ maka itu akan tanggung, jadi berubahlah menjadi perjuangan politik. Kita sudah melakukan perjuangan politik semacam ini dalam bentuk lain setiap ada perubahan besar, baik pergantian presiden Soekarno-Soeharto, maupun dalam masa Soeharto. Bibit-bibit baik muncul dari bibit yang kecil menjadi pohon yang besar. Apa yang membuat Anda berpikir atau berharap bahwa sekarang perjuangannya akan hasilnya lebih jauh?
Lebih jauh hasilnya karena di dalam hitungan saya, termasuk hitungan Wimar, ini pembekuan di dalam pembuluh darah kita sehingga tidak bisa lagi diberi semacam terapi kecil-kecilan. Jadi semestinya ada operasi besar di dalam anatomi politik kita dan itu memerlukan ketajaman intuisi seorang dokter bedah politik. Kebetulan, saya sebut saja saya terlibat dalam pembentukan Partai SRI, kita mempunyai intuisi bahwa kalau tidak sekarang maka berarti bangsa ini akan dibuat sekarat oleh yang saya sebut tadi virus korupsi, persengkongkolan kekuasaan yang menghalangi kemajemukan pikiran bangsa ini.
Kita kaya sekali dalam sumber daya alam, dan juga imajinasi kita kaya sekali tapi justru dibendung oleh kekuatan-kekuatan konservatif entah itu karena persengkongkolan moral, persengkongkolan modal, atau persengkongkolan ambisi, dan itu menghalangi proses pluralisme dan multikultural. Jadi demi itu sebetulnya kita pastikan kita harus masuk ke dalam ruang operasi dan kita mengambil risiko kalau ini kesempatan terakhir. Ini adalah kesempatan yang paling menguntungkan sebetulnya bagi bangsa jika ingin bisa berkompetisi secara global. Jadi kesempatan itu disediakan oleh sejarah dan kita memilih untuk terlibat sebagai aktor historis itu.
Anda itu tadi membenarkan perlunya ada perjuangan politik partai yang baik tapi kemarin partai SRI tidak lolos verifikasi hukum. Apa artinya itu? Orang yang nyinyir mengatakan bubar saja. Apa harus bubar seperti Arsenal yg sekali kalah harus bubar?
Partai SRI itu tidak lolos dalam arti yang sangat teknis, yaitu keperluan surat yang disebut sebagai akta badan hukum. Tapi kita tahu bahwa itu politik sebetulnya. Awalnya, kita tidak ingin menghadapi itu. Tapi itu adalah siksaan administrasi sebetulnya. Sebetulnya orang berpolitik tidak boleh diatur oleh ada atau tidaknya badan hukum. Fakta di dalam masyarakat yang justru harus diperhatikan. Berapa banyak dukungan terhadap tokoh atau partai itu? Nah, tentu saya katakan tadi bahwa politik adalah siasat, dan kita sedang olah satu siasat yang cerdas, satu siasat yang indah, satu siasat yang terbuka. Bukan satu trik tapi kita akan perlihatkan pada publik nanti bahwa Partai SRI bisa meniti jalan lain, di samping untuk tiba pada keputusan kita bahwa kita ingin melakukan perubahan pada negara ini.
Jadi optimisme itu adalah sesuatu yang terus mendorong kita agar supaya kita tidak terjatuh dalam false hope, karena itu kita aktifkan akal sehat kita. Kita pakai seluruh kepekaan sosial kita untuk meraba bahwa denyut perubahan tidak bisa dicegah hanya oleh satu sistem yang disebut sebagai status hukum. Jadi nanti mungkin dalam waktu tidak lebih dari 10 hari, Anda atau publik Indonesia akan melihat hadiah kecil tapi bermutu dari partai bahwa kita akan tetap mengikuti proses politik 2014.
Jadi pada Januari 2012 akan diumumkan format politik baru yang tetap membawa Partai SRI ke pemilu 2014?
Pasti, tidak terhalangi.
