Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Yenti Garnasih

Mengerti Pencucian Uang

Edisi 821 | 18 Des 2011 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita akan bicara secara benar bukan dari pinggir, yaitu masalah pencucian uang dan aspek kriminalitasnya. Tidak kurang usaha kami untuk mensosialisasikan dan memberitahukan hal-hal yang baru di masyarakat. Ini salah satu yang sangat baru dan saya rasa belum cukup dipahami orang. Masalah pencucian uang (money laundering) ini bukan seperti saya ketinggalan uang di kantong celana lalu dibawa ke laundry. Ini memang uangnya dicuci supaya kehilangan jejaknya. Tamu kita adalah Yanti Ganarsih, seorang ahli hukum yang terakhir melakukan riset di University of Washington di Seattle, Amerika Serikat. Dalam hubungan hari ini yang relevan adalah dia telah mendalami kira-kira 500 research literature mengenai kriminalitas dalam pencucian uang dan juga menerbitkan buku mengenai pencucian uang.

 

Yenti Garnasih menjelaskan bahwa bentuk pencucian uang ada dua yaitu aktif dan pasif. Aktif adalah orang yang pelaku kejahatan utama yang menghasilkan uang, dan pencucian uangnya justru menempati the second crimes. Artinya, orang yang telah melakukan korupsi kemudian mengalirkannya. Kemudian orang-orang yang menerima aliran dana, contohnya para pegawai negeri sipil (PNS) “gendut” yang katanya ada rekening ke istri dan anak, dalam hal ini anak dan istri adalah pelaku pencucian uang pasif. Jadi masyarakat harus hati-hati ketika kita menerima uang karena ketika orang yang memberi uang kepada kita kemudian terungkap korupsinya dan  menyatakan sebagian uangnya mengalir ke kita, maka kita juga akan kena.

 

Menurut Yenti Garnasih, dalam hal ini yang penting juga adalah kita jangan kagum dengan orang yang kaya. Justru kalau orang itu tiba-tiba kaya, sebaiknya langsung mengatakan ini mungkin hasil pencucian uang. Kita belum tahu darimana asal uangnya, apakah itu dari penyelundupan, narkotika, atau korupsi. Yang jelas itu uang hasil kejahatan yang sudah dicuci.  

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar dan Yenti Garnasih.

Kita sering melihat pencucian uang, misalnya di film-film dilakukan oleh drug lord atau kriminal lain, tapi di Indonesia konteksnya adalah korupsi, illegal income. Jadi susah bagi awam menangkapnya. Lalu, kalau orang mempunyai banyak uang ditaruh di sana-sini, maka dimana aspek kriminalnya? Barangkali Anda bisa menjelaskan aspek-aspek yang berbeda dari cash flow.  Di mana batas antara aliran uang yang “innocent” yaitu orang yang menaruh uang di bank sana-sini, dan yang merupakan aspek kriminal. Apa itu money laundering yang kriminal?

 

Orang dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang atau melakukan kejahatan pencucian uang ketika seseorang atau korporasi menikmati dan memanfaatkan uang hasil kejahatan. Dalam konteks ini misalnya hasil korupsi. Menikmati dan memanfaatkan artinya kalau ada uang hasil kejahatan lalu dialirkan atau ditransfer ke bank atau memasukkan ke asuransi atau ke lembaga keuangan, atau ditukarkan ke money changer, atau untuk membeli mobil, rumah atau bahkan sekarang untuk membeli perhiasan, maka itu adalah suatu bentuk kejahatan.

 

Kita baru mempunyai Undang-Undang (UU) tentang Pencucian Uang sejak 2002. Saya mengatakan baru karena sebetulnya pertama kali di dunia ada peraturan anti pencucian uang pada 1986 di Amerika Serikat (AS). Tapi esensinya bahwa pencucian uang adalah menikmati hasil kejahatan dan itu dikatakan suatu perbuatan jahat, perbuatan yang anti sosial. Sebetulnya hal ini sudah dipahami sejak pelarian dari Nazi, Jerman, ke Swiss dan menyimpan uang di bank-bank Swiss. Itu sudah ada indikasi bahwa inilah perbuatan-perbuatan para pelaku, orang-orang yang mendapatkan uang secara ilegal, dan mereka pasti akan mencari tempat agar uang hasil kejahatan disembunyikan. Dalam hal ini pada waktu itu adalah di bank-bank Swiss.

 

Lebih maju lagi, kasus money laundring terjadi pada 1930-an yang dilakukan Al Capone dari hasil penjualan minuman keras, prostitusi, dan sebagainya. Saat itu mereka tidak bisa menikmati langsung hasil kejahatannya. Mereka harus melakukan perbuatan lain dengan cara menyembunyikan dan menyamarkan sumber uang. Pada waktu itu mereka mendirikan usaha laundry. Kebetulan memang usaha laundry sungguhan. Uang hasil kejahatan dipakai untuk usaha laundry supaya mereka tidak dicurigai mengapa tiba-tiba kaya. Kalau di Indonesia malah bangga  dicurigai kaya. PNS kaya sekali malah bangga, padahal sebetulnya kita sudah bisa berpikir jangan-jangan itu hasil pencucian uang. Sebagai suatu komparatif terhadap kegiatan money laundring, misalnya di Italia. Kita mengetahui di Sisilia, mereka memasukkan hasil penjualan narkotika ke perusahaan pizza.

 

Sebelum ada UU tentang money laundering, dulu international community melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa ada conference related with money laundering yang masuk dalam konferensi anti narkotika. Sebenarnya ini merupakan awal dari anti narkotika dan  namanya masih berubah-ubah. Misalnya, dulu sempat bernama Pizza Connecting karena uang hasil kejahatan itu masuk ke perusahaan pizza. di Australia bernama Proceed of Criminal Act yaitu UU tentang hasil dari  kejahatan. Akhirnya PBB mengatakan bahwa uang tersebut memang masuk ke laundry, tapi sebetulnya yang namanya mencuci uang seperti inilah. Jadi memang cocok betul.

 

Kemudian dalam menangani money laundering di Indonesia, kita membuka satu badan untuk penegakkan hukumnya maka muncullah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Di tempat lain ada yang bernama Financial Intelligent Unit (FININT) seperti di AS. Di Australia ada Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac). Yang penting adalah ada lembaga yang membantu penyidik, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi, atau jaksa. Lembaga ini bersanding dengan perbankan dan lembaga keuangan  yang melakukan transaksi. Kemudian dibuat aturan bahwa siapa yang melakukan transaksi di atas 500 juta atau berapapun yang mencurigakan, maka itu harus dilaporkan oleh lembaga keuangannya, dalam hal ini perbankan atau money changer kepada PPATK untuk dianalisis. Dari program Know Your Customer (KYC) maka itu akan ketahuan bahwa transaksi tersebut tidak cocok dengan profil usaha nasabah. Misalnya, Anda  tiba-tiba transfer hampir Rp 1 trilyun padahal usahanya tidak mencapai nilai tersebut, maka mungkin boleh dicurigai. Dalam hal ini berapapun jumlahnya. Pokoknya di atas Rp 500 juta meskipun itu bersih maka harus dilaporkan kepada PPATK.

 

Kalau jumlah uang di atas Rp 500 juta maka asumsi pertama adalah dia bersalah. Apakah memang pembuktian negatif begitu?

 

Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau penyidiknya bagus, tidak perlu juga. UU mengatakan apapun nanti pada akhirnya orang yang menerima, orang yang pada dirinya ada jumlah rekening uang yang besar maka nanti pada sesi akhir dari pengadilan dia harus membuktikan darimana asal uang itu.

 

Apakah itu kasusnya seperti dulu disebut rekening gendut polisi?

 

Sebetulnya seperti itu seharusnya. Sebetulnya ini langkah pencegahan. Ada uang Rp 500 juta terus-terusan tidak apa-apa kalau memang orang itu bersih tapi terdata. Jadi bank harus mempunyai record keeping yang mereka harus simpan dalam waktu lima tahun.

 

Kalau dia memiliki Rp 500 juta dan disimpan terpisah di lima bank masing-masing Rp 100 juta, apakah itu akan lolos dari deteksi?

 

Ya, kalau yang itu. Tapi akan lolos kalau Rp 100 jutanya tidak mencurigakan. Kalau mencurigakan maka tidak lolos juga. Bisa juga dalam satu bank dia melakukan sehari delapan  kali transaksi sebesar Rp 50 juta. Sayangnya, itu yang tidak diantisipasi. Kalau di AS hal itu disebut “Anti Smurfing”. 

 

Kita tidak mau yang seperti itu. Saya masih melihat bahwa masih ada celah-celah yang agak lemah untuk UU Pencucian Uang. Artinya, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku. Jadi sekarang kalau orang mempunyai uang maka harus bersih sumbernya. Yang paling penting berkaitan untuk upaya mencegah korupsi. Dulu sebelum ada undang-undang pencucian uang, kalau orang melakukan korupsi kemudian ada tindakan hukum, maka itu hanya berakhir pada korupsinya saja yaitu pada koruptornya saja. Artinya, dulu orang menikmati hasil korupsinya tidak apa-apa, tidak ada hukumnya. Kalau sekarang kita harus hati-hati. Kita harus tanya, dari mana asal uang ini?

 

Apakah orang yang menerima uang dari koruptor juga bersalah?

 

Pencucian uang ada dua yaitu aktif dan pasif. Aktif adalah orang yang pelaku kejahatan utama yang menghasilkan uang, dan pencucian uangnya justru menempati the second crimes. Artinya, ada dua kejahatan pencucian uang, yaitu orang yang telah melakukan korupsi kemudian mengalirkannya. Misalnya Nazaruddin, ia habis menerima suap kemudian mengalirkan kepada orang-orang yang disebutnya. Itu berarti ia melakukan pencucian uang aktif. Kemudian orang-orang yang menerima aliran dana, contohnya para pegawai negeri sipil (PNS) “gendut” yang katanya ada rekening ke istri dan anak, dalam hal ini anak dan istri adalah pelaku pencucian uang pasif. Jadi masyarakat harus hati-hati ketika kita menerima uang karena ketika orang yang memberi uang kepada kita kemudian terungkap korupsinya dan  menyatakan sebagian uangnya mengalir ke kita maka kita juga akan kena. Memang di sana ada aturan-aturan sehingga orang tidak serta merta, juga yang menerima langsung kena.

 

Dalam hal ini paling tidak kita harus melihat dulu profil orang yang mengirim uang pada kita. Apakah dia patut diduga atau tidak, atau bahkan mengetahui sumber uang. Kalau sudah jelas kita mengenal bahwa dia pengedar narkoba, apapun kiriman uang dari orang tersebut maka kita sudah harus siap-siap atau patut menduga. Misalnya, dia mengetahui dirinya mendapatkan hadiah Rp 100 juta, bulan depan mendapat Rp 100 juta lagi padahal kita mengetahui  dia andalah PNS muda. Dari mana uangnya? Meskipun kita tidak betul-betul tahu kapan dia korupsinya, tapi kita patut menduga bahwa yang memberikan uang kepada kita tidak pantas memberikan uang sebesar itu. Kalau nanti  terungkap kejahatan orang yang memberi uang pada kita, maka kita akan terseret karena pencucian uang, meskipun kita tidak kena korupsinya.

 

Tadi berbicara mengenai PNS muda yang tidak jelas dari mana asal uangnya, tapi ada yang kasat mata sudah jelas asal uangnya tidak jelas dari mana. Misalnya, orang yang seumur hidup militer tapi sewaktu Pemilu dia mendeklarasikan hartanya Rp 1,7 miliar, atau seorang pengusaha yang jadi Menko beberapa tahun dan menjadi orang terkaya di Indonesia tapi pajaknya tidak dibayar. Itu sudah kasat mata dan jelas. Mengapa money laundering investigation tidak mulai dari orang-orang yang sangat jelas itu?

 

Ya, apalagi dia mempunyai kegiatan melakukan kampanye calon presiden. Itu berarti ada pendanaan. Aturan terhadap itu sudah ada seperti dari mana sumber dana untuk kampanye, dan itu seharusnya declare. Kemudian PPATK seharusnya menelusuri yang bersangkutan  seperti di mana saja rekeningnya, dari mana uang itu masuk pada waktu itu. Itu sebenarnya bisa. Misalnya, dari bank ini maka PPATK sudah bisa meminta data-data rekeningnya kepada bank ini.

 

Kapan mulai ada PPATK?

 

Tahun 2002. 

 

Menurut penglihatan Anda, apakah PPATK sudah menemukan temuan-temuan besar yaitu money trail atau aliran dana yang mencurigakan? Apakah sudah ada action?

 

Sampai sekarang KPK sering mengeluh bahwa ada sekitar 20.000 transaksi mencurigakan, sayangnya tidak ada 5% dari transaksi yang mencurigakan ditindaklanjuti oleh kepolisian, jaksa apalagi KPK. Mereka mengeluh bahwa itu tidak bermanfaat sekali. Padahal itu pintu masuk untuk melihat apakah terjadi pencucian uang atau tidak. Sementara kita tahu pencucian uang adalah suatu strategi untuk mengungkap korupsinya.

 

Jadi sudah bisa dipakai sebagai entry point, yaitu temuan pencucian uang bisa menjadi bukti untuk investigasi korupsi. Tapi, mengapa belum dipakai?

 

Masih sangat lemah. Contoh terakhir, saya sangat kecewa dalam kasus M. Nazaruddin tidak menggunakan itu, padahal yang bersangkutan mengatakan bahwa uang itu mengalir. Ketika orang mengatakan uang hasil korupsi itu mengalir maka harus langsung dilihat, dan itu pasti pencucian uang. Atau sebaliknya, kita tidak mengetahui apa bentuk kejahatannya, tapi ketahuannya justru dari adanya aliran-aliran dana atau rekening yang mencurigakan. Itu seharusnya berakhir pada pertanyaan, “Dari mana dapat uangnya?” Artinya, sekaligus masuk dari mengungkap pencucian uang di hulu akan menemukan apa kejahatannya di hilirnya?

 

Yang paling penting kalau ada korupsi kemudian kita menggunakan UU korupsi maka yang kita dapat  paling-paling memenjarakan pelaku. Itu karena UU Korupsi menyatakan bahwa terhadap uang hasil korupsi hanya mengembalikan kerugian. Kalau pelakunya mengatakan uangnya hilang, mau apa? Paling-paling diganti dengan subsidier atau kurungan delapan bulan tidak lebih, tapi uang hilang. Kita tidak puas dengan hanya memenjarakan orangnya, tetapi juga kita ingin uang negara dikembalikan kalau dikorupsi.

 

Apakah kemudahan itu belum ada bagi hukum Indonesia?

 

Sudah pernah pada kasus pajak Bahasyim. Kebetulan saya memberikan keterangan di persidangan sebagai ahli, dan saya yang mendorong hakim untuk pembuktian terbalik.  Aturan tersebut di UU sudah ada sejak lama, tapi baru pertama kali diterapkan pembuktian terbalik itu. Pada waktu persidangan, Bahasyim diduga hanya melakukan pencucian uang Rp 1 milyar padahal uang yang disita adalah Rp 64 milyar. Jadi saya katakan bahwa untuk Rp 63 milyar tersebut hakim harus berani memerintahkan kepada terdakwanya untuk membuktikan dari mana asal uangnya. Kalau tidak bisa membuktikan, uangnya harus disita oleh negara, dan akhirnya disita. Baru sekali itu saja keberhasilannya yang nyata. Kita tunggu berikutnya, mungkin pada kasus Malinda Dee.

 

Kalau kepada masyarakat, kami sebagai orang awam dan komunikator publik barangkali bisa menganjurkan pada orang bahwa orang berhak untuk curiga pada orang yang terlalu banyak uangnya, apalagi kalau tidak jelas dari mana dia punya profit. Ke mana hal itu dilaporkan?

 

Ya. Itu bisa dilaporkan ke KPK. Ada kotak pelaporan di KPK. KPK akan menelusuri terlebih dahulu. Yang penting adalah masyarakat sekarang tidak boleh langsung memberikan apresiasi kepada orang-orang yang tiba-tiba kaya.

 

Saya kira itu masalah tersendiri. Apakah harus ada sanksi sosial?

 

Kita jangan kagum dengan orang yang kaya. Justru kalau orang itu tiba-tiba kaya, sebaiknya langsung mengatakan ini mesti hasil pencucian uang. Kita belum tahu dari mana asal uangnya, apakah itu dari penyelundupan, narkotika, atau korupsi. Yang jelas itu uang hasil kejahatan yang sudah dicuci.

 

Apakah untuk awam yang baik-baik harus waspada juga kalau menerima dan memasukkan uang lebih dari Rp 500 juta dan harus bisa menjelaskan dari mana asal uangnya?

 

Ya, dan jangan tersinggung kalau ditanya dari mana asal uangnya karena itu aturan hukum. Kalau tidak ditanya, mungkin KYC di bank-bank juga belum tersosialisasi dengan baik. Suatu saat kalau ternyata bank tidak melaporkan dan kemudian ternyata ada pencucian uang, bank itu juga kena tindakan. Kalau bank ragu sebaiknya bank menyampaikan saja kepada PPATK. Kalau tidak dilaporkan, dan kemudian ternyata ada pencucian uang, bank itu kena sanksi pidana denda.

 

Apakah Anda bekerja sama dengan PPATK?

 

Saya di perguruan tinggi saja.

 

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...