Waktu kita bertemu terakhir kali, saya terkesan sekali oleh toleransi Anda terhadap serangan-serangan yang orang luar melihatnya tidak fair terhadap pemerintah khususnya SBY-Boediono. Saya terima kebesaran hati itu. Tapi sebagai masyarakat, kami agak khawatir kalau dibiarkan kemana-mana, larinya akan ke publik opini di sini. Menurut Anda, apakah Anda setuju bahwa mainstream pers itu kuat, dan pada umumnya tidak bersimpati terhadap pimpinan yang sekarang? Apakah Anda juga setuju bahwa banyak orang cerdas yang tidak terlalu terpengaruh, dan juga bahwa pemerintah tidak punya stasiun TV, tidak punya pers? Apa yang bisa dilakukan untuk mengisi gap ini? Apakah tidak bisa ada empowerment dari masyarakat yang baik-baik yang melakukan jurnalisme tanpa kepentingan, tanpa menjadi orang pemerintah tapi memberikan resource dan motivasi yang lebih kuat lagi untuk membela kebenaran?

Saya pikir masyarakat kita sekarang ini lebih mengandalkan informasi pada beberapa karakter media. Pertama, karena televisi itu masih menjadi sumber utama informasi. Kalau kita lihat juga masyarakat tidak terlalu suka membaca. Ini karakter yang sangat jelas. Dan masyarakat sekarang lebih suka membaca atau mengetahui hal yang berkaitan langsung dengan dirinya. Berita itu lebih hiperlokal daripada lokal. Dalam karakter seperti ini yang lebih berperan dalam waktu-waktu mendatang, mungkin juga sekarang adalah jaringan-jaringan seperti Perspektif Baru ini yang menjadi alternatif. Mainstream setuju dan penting, tetapi pendengarnya maupun penikmatnya, orang yang mencernanya, ya itu-itu saja.

Artinya, mereka seperti bicara di kalangan mereka sendiri. Seperti elit perkotaan yang memang tidak bisa diremehkan. Karena mereka juga bisa mempengaruhi opini, bisa menjalankan hal-hal tertentu yang bisa mempengaruhi banyak hal. Namun untuk "melawan" mereka, pemerintah dalam hal ini sebetulnya tidak perlu menggunakan sumber daya negara. Karena memang kita itu mempunyai penataan arus informasi yang sudah sangat advance dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Singapura, di mana media itu betul-betul menjadi alat propaganda pemerintah.

Pernyataan Pak Wimar tadi sebenarnya bisa diringkas menjadi satu kalimat, "Apakah pemerintah membutuhkan mesin propaganda?" Kalau saya menjawabnya, sebaiknya tidak. Kalau informasi yang berguna untuk masyarakat dan perlu diketahui sekarang, mekanisme pasar yang ada akan mencarikan bursa. Contohnya info lebaran. Tidak ada yang menyuruh itu, seluruh media tahu persis bahwa rakyat butuh informasi mengenai arus mudik. Radio juga tidak ada yang menyuruh untuk menyiarkan secara live (langsung). Kalau zaman Soeharto harus disuruh, supaya orang tahu, di sini macet, di sana tidak. Akhirnya palsu. Sekarang ini kita apa adanya, maka kembali lagi saya tetap melihat mekanisme "perlawanan" akan ada pada obyektifitas yang secara ideal akan muncul sendiri. Memang itu proses jangka panjang. Betul, tadi pak Wimar mengatakan ini dosisnya harus jangka panjang, perlahan, tapi ya memang begitulah keadaannya. Kalau sepanjang mereka menggunakan media untuk menyerang, mendiskreditkan pemerintah atau memfitnah, sepanjang faktanya tidak ada, akan seperti membuang uang ke sumur. Karena operasi media seperti itu amat sangat mahal sekali, dan secara komersial saya yakin tidak ada hasilnya. Nah, kalau mereka masih mau membuang uang seperti itu dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan sendiri, itu saya pikir pada suatu titik akan ada keterbatasan juga. Sehingga singkat kata, amat tidak bijak kalau menggunakan dana pembayar pajak untuk melawan itu. Untuk apa?

Saya tersenyum mendengar jawaban Anda. Mengapa? Karena senang sekali berbicara dengan seorang juru bicara pimpinan negara, wakil presiden dan mendapatkan jawaban yang berarti, sopan, tapi penuh arti. Jadi kalau Anda ingin menikmatinya lebih lanjut, lihat transkripnya di www.perspektifbaru.com atau rekamannya di www.tvtwo.info, karena Yopie Hidayat tidak setenar Irfan Bachdim, tapi sama bergunanya untuk mempertahankan nasionalisme kita yang benar. Bicara soal nasionalisme, kadang-kadang yang saya bilang seperti pengertian yang jelas salah, itu gemas kalau tidak ditanggapi. Sekarang ada suatu aliran di luar, mainstream, social media, yaitu semacam ultra nasionalisme atau chenophobia dimana asing itu jelek. Orang yang mereka tidak suka disebut neolib, kemudian antek bank dunia, antek IMF. Nah, untuk menenangkan orang-orang itu, karena saya agak lelah menjelaskannya, kalau orang menuduh pemerintahan ini neolib, apa yang bisa Anda jelaskan untuk menenangkan mereka?

Kembali lagi ini seperti stigma yang diletakkan pada pemerintah. Sama halnya seperti "Century", seolah-olah Century itu harus Sri Mulyani dan Boediono yang salah. Neolib juga begitu, sudah pasti Sri Mulyani dan Boediono yang salah. Dan selalu salah mengartikan neolibnya itu sendiri. Kita perlu menyampaikan kembali kepada semua orang bahwa neoliberalisme itu adalah sebuah paham yang menghendaki pemerintah yang tidak berperan sama sekali. Kurang lebih begitu. Pemerintah itu dianggap cuma menjadi satuan pengamanan (satpam), mengurusi keamanan negara, itu saja. Kalau perlu, yang lain tidak. Akhirnya yang terjadi di pasar adalah mekanisme pasar yang gila-gilaan. Sehingga terjadi yang kaya menekan yang miskin, dan sebagainya. Kita lihat sekarang, apa yang terjadi? Sedikit-sedikit pemerintah harus ini dan itu. Sekarang ini intervensi pemerintah di dalam sedikit banyak kehidupan justru luar biasa. Contohnya Bantuan Operasional Sekloah (BOS), dana pendidikan. Anggaran pendidikan kita itu 260 trilyun, mungkin tahun depan hampir 300 trilyun per tahun. Itu sudah luar biasa.

Kita mempunyai banyak program pengentasan kemiskinan yang langsung memberikan uang kepada masyarakat, waktu itu juga di kritik, dibilang neolib. Itu terbalik, karena justru intervensi pemerintah secara langsung kepada masyarakat itu bukan neolib. Jadi selalu dikacaukan dan dituduhkan menjadi bagian yang keliru secara pemahaman. Kalau kita lihat secara general, perlu saya jelaskan bahwa keterlibatan negara di Indonesia saat ini mungkin justru luar biasa intens-nya. Dalam hal penyelenggaraan sehari-hari, kegiatan ekonomi, maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Dan itu sudah pasti jauh sekali dari definisi neoliberalisme dari segi manapun. Seperti saya berikan contoh tadi, beberapa hal saja, kalau saya cerita lagi semuanya panjang sekali, dan itu mungkin malah membuat orang bosan. Justru kita itu beroperasi mungkin lebih dalam lagi dibanding negara-negara lain yang mengklaim sebagai negara yang kesejahteraannya, sosialisme atau apa, karena dalam banyak hal intervensi pemerintah itu sudah cukup dalam. Apakah itu berhasil atau tidak ini persoalan lain. Jadi jangan mengukur sebuah pemerintahan itu neolib atau bukan dari keadaan sekarang, karena kita kan berupaya. Kita berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya tidak miskin. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih miskin, tapi tidak bisa dengan karena masih banyaknya orang yang miskin, dikatakan bahwa pemerintah ini neolib. Kita itu melakukan sesuatu supaya ini hilang, jadi bukan karena banyak orang miskin, ini disebut neolib. Jadi ini perlu pemahaman logika yang sedikit lurus.

Kami sangat erat berkoordinasi jika memang diperlukan. Tapi pada intinya pembagian pekerjaannya sangat jelas. Kalau saya lebih langsung menempel, attached kepada Bapak Wakil Presiden, sementara Bapak Julian Pasha dan teman-teman di sana, Juru Bicara Kepresidenan jadi mewakili kepresidenan secara keseluruhan, jauh lebih besar dan jauh lebih penting. Karena memang mereka yang langsung Juru Bicara Kepresidenan, yang artinya juga menyangkut wakil presiden.

Saya pikir pak Boediono mengembalikan peran wakil presiden pada yang semestinya. Artinya, kita menganut sistem Presidential. Sudah pasti yang namanya wakil presiden itu adalah pembantu presiden, bukan saingannya presiden. Jadi memang sudah sepantasnya dan sewajarnya jika wakil presiden itu menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden sebagai atasannya. Memang kalau ada apa-apa di negeri ini, jika presiden berhalangan, tetap wakil presiden yang menggantikannya. Memang, kalau istilah ban serep itu dianggap sebagai hal yang negatif, tapi kalau buat saya, kalau dipraktekkan sehari-hari, memang itu yang terjadi. Namun tentu saja ban serep ini tidak menganggur sekedar digantung di dalam mobil seperti halnya ban serep betulan. Karena dalam hal sekarang ini, sehari-hari ada tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dari presiden kepada wakil presiden. Itu sebabnya hampir dalam setiap bidang dan semua persoalan ada banyak sekali koordinasi yang memang diberikan, ditugaskan kepada wakil presiden untuk menjalankannya.

Kalau saya list bisa panjang sekali, mulai dari urusan pembangunan infrastruktur, sampai hal-hal lain. Tapi yang jelas, sudah pasti bahwa wakil presiden yang sekarang ini harus menangani reformasi birokrasi. Sebuah program yang sangat besar. Bapak Wakil Presiden juga harus menangani penanggulangan kemiskinan karena ada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai langsung oleh Bapak Wakil Presiden. Ini pekerjaan yang sangat luar biasa karena menyangkut lintas sektoral, lintas menteri, lintas semuanya. Muaranya adalah perbaikan kesejahteraan supaya orang miskin menjadi semakin berkurang di negeri ini. Juga dalam banyak hal proyek-proyek, misalnya percepatan pembangunan jalan tol, pipa gas, sampai pada urusan keketuaan ASEAN, Bapak Wapres juga terlibat langsung dalam koordinasi. Artinya justru Bapak Wakil Presiden ini menjadi "tukang masak", dapur kebijakan yang mengkoordinasikan itu dengan penugasan dari presiden. Setelah selesai, memang Bapak Wakil Presiden sudah sangat wajar dan pantas jika menyerahkan itu kembali kepada presiden untuk diputuskan di level kabinet. Itulah saya pikir manajemen pemerintahan yang benar. Bukan lapor dulu, kemudian untuk mendapatkan popularitas, tapi kita lebih senang bekerja secara lebih proper dan lebih pantas.

Saya mempunyai dua jawaban. Pertama mengenai substansi, kedua soal koordinasinya. Kalau substansi kita harus lebih dingin menghadapi situasi soal data server. Dengan segala hormat kepada Pak Tifatul Sembiring, beliau dianggap terlalu ekstrim menerapkan itu, tapi sebetulnya itu ada benarnya. Mungkin cara penyampaiannya sehingga publik agak antipati karena kita sudah terlanjur cinta pada Blackberry. Saya mengatakan ini bukan karena saya cinta Pak Tifatul, tapi data server itu penting. Karena di banyak negara di Eropa juga Blackberry menghadapi masalah serupa dan perusahaannya ini terkenal perusahaan yang agak koboi dalam hal policy karena mereka tidak mau bekerjasama. Contohnya Inggris kemarin dalam mengatasi kerusuhan. Marah orang Inggris karena Blackberry tidak mau bekerjasama. Belakangan baru mereka mau. Jadi dalam hal substansi ini kalau saya, tetap menginginkan kita lebih dingin sedikit melihat pentingnya mengontrol data. Karena bagaimanapun juga kalau kita itu menyerahkan semuanya itu secara terbuka dan membiarkan server ada di luar misalnya, artinya Republik Indonesia, bukan negara ya, termasuk juga pak Wimar dan siapapun yang mendengar siaran ini sama sekali tidak berdaya. Apa itu yang kita mau?

Ini lepas dari soal nasionalisme, toh terbukti perilaku itu ditunjukkan dengan jelas, bahwa Malaysia kan tidak lebih merdeka dari kita, tapi Blackberry memilih Malaysia padahal pasarnya jauh lebih besar di sini. Saya kira alasan soal server dan sebagainya kita harus lebih cermat melihatnya. Apa itu persoalannya, kita harus lebih dingin. Pertimbangan bisnis Blackberry untuk meletakkan server di sana mungkin lebih berinfrastruktur, mungkin pada koneksi yang lebih baik. Mungkin karena banyak hal yang kita tidak bisa menjawabnya. Saya akan sangat tidak setuju itu disederhanakan dari persoalan pengharusan server data itu, apalagi saya juga termasuk orang yang secara pribadi mendukung policy yang lebih berpihak kepada Republik Indonesia. Dalam hal ini supaya kita tidak hanya sekedar menjadi pasar, konsumen, tapi kita juga harus ikut terlibat dalam pengaturannya. Saya orang yang berprinsip, we are open to business, but on our term. Kita tidak bisa membiarkan orang berbisnis on their term. Sama juga saya datang ke sini, menjadi tamu Pak Wimar pasti on Pak Wimar term. Kamu boleh bicara, tapi ketika disuguhi mie atau gado-gado, saya tidak bisa bilang, saya tidak mau Pak Wimar, karena hari ini saya ingin makan steak. Kan tidak bisa begitu. Saya datang ke sini on your term. Sama juga dengan hal bisnis, harus begitu.

Koordinasi itu hal yang sangat mahal dalam banyak hal. Termasuk juga di korporasi maupun organisasi selain non pemerintah. Kalau di antara menteri berbeda pendapat itu hal yang sangat wajar, justru harus di encourage karena pak Gita tujuannya mendorong investasi. Jadi mungkin banyak orang mengatakan yang penting investasinya masuk. Karena job desk dia jelas, yaitu memasukkan investasi sebanyak mungkin, sedangkan di job description dia tidak ada harus menjaga data.

Ya, sementara Pak Tifatul sendiri memikirkan tugas dan tanggung jawab dia adalah mengurusi data karena memang ada kominfonya. Jadi kalau 2 orang ini berbeda pandangan, itu hal yang sangat wajar. Saya ingin mengajak orang-orang untuk lebih bijaksana melihat perbedaan pandangan antar menteri itu sebagai bagian dari diskursus kebijakan. Untuk publik akan lebih menguntungkan jika menteri itu sedikit ngomong. Karena kita bisa mengikuti alur pikirannya seperti ini. Dan kita jadi tahu justru itu mendorong orang untuk menilai mana yang lebih baik, apakah pak Gita Wirjawan yang lebih baik, saya serahkan kepada Pak Wimar dan teman-teman untuk memberi rating.

Tapi soal koordinasi dan sebagainya itu lain lagi. Yang penting pada saat pembuatan kebijakan itu ketika sudah diputus, ya kita harus terima. Contohnya kemarin yang juga tidak kalah hangat adalah perdebatan antara Menteri BUMN melawan Menteri Keuangan mengenai BPJS atau banyak hal lain. Ada menteri yang mempunyai pandangan lain-lain. Itu hal yang sangat bermutu. Itulah perdebatan publik yang harusnya kita encourage karena mendebatkan sistem jaminan sosial adalah perdebatan yang paling esensial bagi sebuah negara. Karena kita sedang memperdebatkan konstruksi negara ini, kita mau jadi negara seperti apa. Kalau kita bisa meng-encourage perdebatan seperti itu, buat saya jauh lebih bermutu daripada perdebatan Nazaruddin, atau soal Syaiful Jamil yang karena satu kecelakaan seluruh TV isinya itu. Ini agak menakutkan karena korban lain agak terabaikan. Kesannya begitu. Bukan berarti saya tidak berduka cita, kadang-kadang perhatian orang pada satu hal atau selebritas atau popularitas itu jauh berlebihan daripada esensinya.