Kita akan sorot dulu dari sisi Jopie Hidayat dan hubungan kerjanya dengan wakil presiden. Saya mengenal dia sejak dulu. Tadi sebelum wawancara, saya diingatkan kembali bahwa pada 1996 grup Kompas mendirikan Kontan dan Jopie Hidayat yang waktu itu wartawan senior di Kompas ditugaskan sebagai pemimpinnya. Sampai saat meninggalkan jabatan itu untuk join sebagai juru bicara (Jubir) wakil presiden, dia masih wartawan. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apakah peralihan dari dunia wartawan ke dunia kepemimpinan negara tersebut sebagaimana yang Anda ekspektasikan dan apakah ada hal lain yang Anda bisa share di sini?

Sebenarnya menjadi wartawan dan juru bicara adalah sisi yang berseberangan sekali. Yang satu bertugas mencari atau membongkar berbagai macam informasi yang ada di balik jalannya sebuah pemerintahan. Sementara gambaran secara umum tugas juru bicara adalah menyampaikan versi resmi atau yang diinginkan oleh orang yang justru menjadi target jurnalis. Jadi memang agak unik peran yang saya lakukan sekarang. Saya sedang menjalani sebuah peran yang dulu, dalam bahasa Inggris karena agak susah menemukan bahasa Indonesianya, merupakan despise by journalist. Jadi agak dilecehkan, dibenci, tidak disukai. Itu karena memang dulu jika jurnalis mendapat sumber dari juru bicara maka kita merasa kesal.

Saya suka diledek oleh teman-teman. Ini menjalani semacam karma untuk menjalankan tugas sebaliknya. Namun so far, dalam dua tahun ini saya sangat senang. Pertama, mungkin karena faktor yang sangat personal, menurut saya, Wakil Presiden Boediono mempunyai kepribadian sangat luar biasa. Saya pikir dia pantas mendapatkan porsi yang cukup baik dalam arus informasi kepada media.

Saya pikir kita tidak perlu memberikan reaksi berlebihan terhadap situasi media seperti yang terjadi saat ini. Ini adalah konsekuensi sangat wajar dari sebuah iklim demokratis dan kita sejak tahun 1998 sudah menginginkan hal itu. Itu sebabnya undang-undang (UU) pertama yang dibongkar ketika reformasi berlangsung justru UU mengenai media. Kita berutang besar kepada BJ Habibie maupun Junus Josfiah yang waktu itu membongkar UU tersebut, dan memang sebaiknya itu tidak diubah atau ditarik kembali. Itu kenyataan yang harus kita hadapi bahwa salah satu elemen terpenting demokrasi adalah keterbukaan informasi. Kalau toh ada media yang secara tidak proporsional menyalahgunakan situasi ini untuk kepentingan sempit atau mengkritik secara berlebihan atau dipakai untuk kepentingan politik, saya lebih suka menyerahkan itu kepada "mekanisme pasar" atau publik. Saya yakin publik kita dalam waktu 14 tahun terakhir sudah makin cerdas karena elemen terpenting dari sebuah demokrasi adalah arus informasi yang baik. Saya pikir kita tidak boleh merendahkan intelektualitas publik untuk menilai kualitas informasi. Kalau Anda melihat hasil survei maupun riset SRI, TV yang kritis atau over selalu memiliki rating kecil.

Persoalan persepsi dan realitas ini memang masalah cukup serius. Ada gap yang sangat besar. Seperti tadi Anda mengatakan bahwa dalam persoalan Century memang banyak orang masih menilai kasus ini secara dangkal, sehingga penyelesaian Century harus berarti sampai ke pemakzulan. Selalu arahnya ke sana karena dua nama yang selalu disebut adalah Sri Mulyani Indrawati dan Boediono. Kita berulang kali menyampaikan kepada publik dalam segala kesempatan bahwa yang terjadi di parlemen bukanlah sebuah pengadilan. Secara hukum itu tidak berarti apa-apa, kecuali statement politik. Itu memang hak anggota DPR untuk melakukan hal itu, mengkritik, melakukan apa saja sesuai dengan mandatnya sebagai "pengawas pemerintah". Nah, kami sebagai pihak yang disalahkan dan diserang berhak untuk menjawab itu ketika media ternyata tidak memberikan porsi yang cukup besar. Sebetulnya saya tidak terlalu komplain mengenai medianya. Tapi mungkin juga karena nature masalah Century sangat teknis. Lebih mudah melemparkan tuduhan daripada menangkisnya dengan memberikan secara detail hal teknis karena orang akan menjadi bosan.

Kalau saya mengatakan bahwa yang bersalah sudah dipenjara. Yang merampok bank adalah Tantular dan kawan-kawan, dan kini mereka sudah dipenjara. Pemegang sahamnya yang orang asing malah kabur sekarang. Mereka juga malah menggugat pemerintah. Tapi fakta ini seringkali di spin terus, dan kemudian dijadikan semacam alat politik untuk menyerang pemerintah. Kembali lagi saya katakan, mungkin persepsi secara umum begitu, namun publik yang akan mengatakan itu salah atau tidak. Saya pikir kita harus kembali lagi pada esensi demokrasi bahwa orang boleh dan terserah mengatakan a, b, c, d, e, tapi itu adalah opini. Persepsi adalah bagian dari pendapat. Kalau secara faktual, saya pikir perlu ada pengujian yang lebih rinci mengenai apakah betul seluruh Indonesia sudah memvonis Sri Mulyani Indrawati maupun Boediono bersalah. Kita perlu pengujian yang lebih rinci mengenai hal itu karena memang selalu ada penyederhanaan yang sangat serius mengenai persoalan Century. Seolah-olah kalau tidak selesai, itu berarti karena Boediono dan Sri Mulyani tidak diadili. Ini satu hal yang sangat salah. Saya dalam hal ini harus sepakat dengan Anda bahwa kita kalah dalam hal penguasaan media. Namun bagi saya yang menghargai keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, itu adalah sah-sah saja. Jadi yang perlu kami lakukan adalah bagaimana kami memperbaiki diri dalam hal penyampaian informasinya dan cara yang dipakai. Itu sebabnya saya sekarang bicara di ruangan ini untuk menyampaikan kepada seluruh pembaca bahwa masih ada juga pandangan-pandangan lain yang patut dipertimbangkan dalam banyak hal dan ini tidak hanya sekadar persoalan Century saja.

Secara umum memang kita mengalami sebuah situasi dimana dalam lima tahun terakhir Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil dalam hal perbaikan kesejahteraan secara umum. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia termasuk tiga negara di dunia selama krisis ekonomi pada tahun 2008 yang masih mampu tumbuh. Kemudian kita juga menikmati masa-masa dimana inflasi kita secara historis menyentuh titik-titik terendah dalam waktu beberapa tahun terakhir ini. Artinya secara umum kita membaik tapi perbaikan ini juga menimbulkan sebuah masalah serius karena ketika orang menjadi lebih baik, maka tuntutannya pun menjadi lebih keras. Jadi ada ekspektasi yang lebih besar terhadap kinerja pemerintahan. Ada tuntutan yang jauh lebih keras terhadap pelayanan publik, misalnya. Itu konsekuensi yang sangat wajar sekali. Itu seharusnya kita anggap sebagai pemicu supaya pemerintahan ini harus selalu lebih baik.

Itu artinya kalau kita menganggap itu sebagai hal yang buruk dan harus dilawan dengan perang opini maka apa gunanya itu. Jadi justru di pemerintahan ini sejak awal Wakil Presiden Boediono selalu mengambil sikap yang jelas. Kita menganggap itu sebagai kritik yang meskipun kadang-kadang tidak proporsional, tapi biarlah orang bisa menilai sendiri. Kalau tidak proporsional toh itu cuma kritik. Catatannya cuma satu, dalam situasi apapun yang terjadi jangan sampai persaingan politik atau kompetisi politik itu mengarah kepada sebuah tindakan yang tidak konstitusional dan tidak demokratis. Ini memang persoalan serius karena memang kita sedang belajar berdemokrasi dan banyak orang yang mungkin merasa kalau memakai ajaran demokrasi maka dia tidak akan menang. Dia bisa saja memakai cara yang non demokratis dan itu tentu harus kita lawan secara bersama-sama karena kita sudah sepakat ada pemilihan umum (Pemilu) lima tahun sekali, ada pemilihan secara terbuka, dan kalau memang ada kritik bisa disalurkan lewat berbagai media. Saya pikir ini adalah sebuah situasi dimana Indonesia menempatkan dirinya sekarang pada tataran yang mungkin salah satu terbaik di dunia. Demokrasi kita is a multicultural and multiracial democracy. Itu jauh lebih sulit. Seorang senator Amerika Serikat (AS) datang ke kantor Wapres menyatakan hal itu. Jangan bandingkan demokrasi AS dan Indonesia karena justru berdemokrasi di Indonesia 10 kali lebih sulit. Kita mempunyai berbagai ragam agama, suku, budaya, dan macam-macam. Kalau itu dilaksanakan di negara lain belum tentu bisa seperti ini. Kita harus mensyukuri, merawat dan menjaga itu.

Ini bukan problem yang unik di Indonesia. Contoh yang paling baru adalah AS. Politisi mereka mempertaruhkan kredibilitas ekonomi maupun mata uang AS, yang saat ini menjadi benchmark di seluruh dunia, ketika mereka berdebat mengenai plafon utang. Dalam banyak hal, bahkan politisi AS rela membiarkan salah satu agen federal yang mengurusi keamanan airpoirt berhenti beroperasi karena tidak punya budget. Jadi, ini adalah nature of democracy. Di Jepang kita lihat dalam waktu beberapa tahun terakhir, entah berapa kali, kita pun sudah tidak hafal lagi perdana menterinya. Padahal dia negara yang sangat penting di dunia ini dan ekonominya masih nomor 3 dunia. Artinya itulah esensi demokrasi.

Mengenai efektifitas, kalau kita sepakat bahwa negara ini harus dijalankan dengan demokrasi, kita memang harus mengorbankan itu. Harus diakui demokrasi itu lebih mahal, kadang-kadang lebih menyebalkan, lebih lama dalam berproses, dan kadang-kadang tidak efektif. Kalau kita bandingkan dengan China, kita lihat mereka begitu gampang membuat keputusan, begitu cepat terjadi banyak hal. Tapi kalau kembali kita tanyakan, apakah kita lebih memilih pemerintah yang efektif tapi tidak demokratis, atau lebih baik tetap seperti ini tapi demokratis? Orang sudah langsung menjawab, tidak mungkin kita kembali ke zaman otoritarian.

Soal efektif ataupun tidak, saya pikir sebaiknya demokrasi maupun gangguan secara opini itu tidak dianggap sebagai bagian dari hal yang betul-betul menganggu. Kami di kantor tetap rapat seperti biasa. Kami membicarakan mengenai masalah perluasan tanjung priok, percepatan jalan tol, pembangunan fasilitas floating storage gas terminal, banyak sekali. Saya bisa list ini dan waktu saya bisa habis hanya untuk pamer hal-hal yang kita kerjakan. Tapi itu sebagian besar jalan. Saya pikir kalau toh opini itu dirasa mengganggu, iya dan ada beberapa hal yang bisa menjadi lebih lama. Harus diakui ada gangguan dalam hal itu, tapi memang kami menganggapnya sebagai bagian dari kontrol saja, serta check and balance mechanism yang memang harus dilakukan dan dilewati dalam sebuah proses demokrasi. Kalau tidak dilewati, pemerintah mungkin akan terlena dan bisa jadi salah arah karena tidak ada yang mengeceknya.

Jadi, kembali lagi kita serahkan kepada masyarakat. Saya pikir, orang yang cerdas dan memiliki banyak achievement memang banyak. Cuma di seluruh dunia selalu ada yang namanya silent majority. Mereka tidak mau ikut campur, tidak bergerak karena memang tahu apa yang terjadi. Tidak bodoh. Apalagi sekarang kita memiliki social media yang luar biasa. Indonesia dalam menggunakan twitter dan facebook termasuk terbesar di dunia. Artinya ada alternatif informasi yang berlangsung. Jadi saya bukan ingin merendahkan atau menyepelekan media mainstream yang keras atau ekstrim tadi, tapi menurut saya itu bagian dari salah satu warna saja. Kita usahakan supaya mereka tidak memfitnah atau melakukan tindakan yang membakar atau menghasut, makar, dan sebagainya. Sepanjang koridor itu masih ada, dan saya yakin itu masih terjadi, mereka tidak akan menghasut kerusuhan masal.

Sepanjang itu masih mengkritik, mensponsori demonstrasi, dan sepanjang demonstrasinya tidak anarkis, saya pikir itu hal yang bisa kita terima dalam koridor demokrasi kita. Soal efektifitas nanti pintar-pintar pemerintah, presiden dan wakil presidennya untuk tetap bekerja tanpa harus terlalu terganggu dengan urusan-urusan yang ramai di media itu.