Saat ini banyak ancaman yang muncul dari manusia terhadap sumber daya alam kita. Bagi Indonesia yang mempunyai populasi hutan termasuk tiga besar di dunia dan juga terlibat dalam menghasilkan emisi karbon yang membahayakan, hal ini menjadi masalah sangat penting. Kita sering meninjau persoalan ini dari berbagai segi tapi yang paling penting dari hutannya sendiri. Bagaimana Anda menghadapi situasi hutan sekarang ini karena kita perlu mengetahuinya, sebagai orang yang di luar lingkungan tersebut?

Salah satu yang penting bagi negara kita tentu yang tadi disebutkan adalah hutan. Itu karena hampir 70% daratan kita termasuk dalam kawasan hutan. Kawasan hutan sebenarnya wilayah politik yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Itu artinya kawasan hutan, yang di dalamnya ada hutan atau tidak, adalah wilayah politik yang dikelola oleh negara.

Misalnya, kalau kita berbicara hutan secara ekologi tentu yang kita gunakan sebagai bahan identifikasi adalah pepohonan, biodiverse, dan sebagainya. Dalam UU Kehutanan kita ada juga yang disebut dengan kawasan hutan yang luasnya kurang lebih sekitar 120 juta hektar. Artinya, kalau kita bicara rumah, ini adalah halaman rumahnya Kementerian Kehutanan. Tidak peduli di dalam halaman itu ada pepohonan atau tidak, tapi ini adalah halaman yang dikontrol. Ini menjadi sangat penting karena 120 juta hektar hutan kita kemudian di dalamnya ada tumpang tindih dalam banyak hal. Mulai dari masyarakat yang hidup di dalamnya, hutannya sendiri yang bernilai ekonomi, ada tambang yang berada di bawah hutan, dan kemudian pada beberapa tahun terakhir menjadi sangat penting karena hutan merupakan sumber penghasil dari gas rumah kaca (GRK) atau karbon.

Secara global deforestasi menyumbang 20% GRK. Memang yang paling tinggi dari sektor energi dan transportasi, tetapi kalau kita mau menahan kenaikan iklim pada 2050 di bawah dua derajat maka mau tidak mau emisi dari masalah deforestasi harus kita tangani secara serius. Indonesia menjadi penting karena salah satu pemilik hutan terbesar di dunia. Celakanya, kita juga menjadi negara paling cepat deforestasinya di dunia. Pada 2009, Greenpeace memasukkan Indonesia ke The Guinness Book of World Records sebagai negara yang memiliki angka deforestasi paling cepat. Ini sebenarnya bukan untuk menjelek-jelekan tapi untuk "menantang" pemerintah untuk menangani masalah ini karena ini memalukan kalau tidak ditangani.

Ketika kita memasukkan Indonesia sebagai negara tercepat di dunia dalam deforestasi, kita sebenarnya merujuk ke angka yang saat itu paling sering digunakan oleh pemerintah dan juga kita temukan di dokumen-dokumen pemerintah. Saat itu angkanya adalah sekitar 2,7 juta hektar per tahun. Setelah angka tersebut masuk dalam The Guinness Book of World Records, kemudian pemerintah buru-buru meralatnya. Jadi itu bukan data dari Greenpeace tapi data yang dilansir oleh pemerintah.

Itu seperti kita rata-rata kehilangan hutan sekitar 12 kali lapangan bola per detik. Kemudian data itu direvisi oleh pemerintah. Mereka mengatakan itu bukan 2, juta tapi yang resmi adalah 1,1 juta. Dalam acara seminar yang juga diorganisir oleh Yayasan Perspektif Baru beberapa waktu lalu, kami melakukan analisis dan menemukan angka deforestrasi kita masih 2,1 juta hektar bukan 1,1 juta yang selama ini dilansir oleh pemerintah.

Mungkin untuk kita yang tidak setiap hari melihat hutan di Indonesia, angka ini tidak terlalu berarti. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi, misalnya, saya terbang di atas Papua dan melihat dengan mata kepala saya sendiri, hutan sagu dibabat untuk perkebunan sawit. Lalu saya terbang di atas Sumatera, saya melihat sendiri hutan yang katanya degraded forest oleh industri kemudian dibabat habis untuk menanam kayu akasia sebagai bahan baku membuat kertas. Tentu Greenpeace melihat bahwa ini memang penting untuk pengembangan ekonomi, tetapi alangkah tidak bijaknya kalau kita tidak merencanakan semua ini dengan baik.

Tentu ada banyak hal penyebabnya. Misalnya, antara 1970 sampai awal 1990-an industri penebangan hutan mendominasi karena untuk diambil kayunya. Pemerintah waktu itu punya sistem "Tebang Pilih Tanam Indonesia", tapi kemudian buat saya itu menjadi Tebang Pilih Tanam Insya Allah karena saya tidak melihat industri menanam kembali kayu yang ditebang. Akibatnya, hutan Kalimantan kita habis dan yang tersisa adalah besi tua di sepanjang sungai Kalimantan. Itu bekas dari industri pengolahan kayu.

Itu karena yang terjadi adalah industri hanya ingin mengambil untung sebesar-besarnya dan tidak ada pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah. Ketika ada dana reboisasi, yang kita tahu dananya dipakai untuk membuat pesawat, tapi dikorupsi dan tidak kembali juga sampai hari ini. Kedua, tentu industri ingin menabung tanah. Izin konsep yang sudah diberikan kemudian dijual kepada industri kelapa sawit.

Saya pikir pada zaman Soeharto kelapa sawit belum menjadi sebuah "primadona". Kelapa sawit menjadi primadona baru 10 tahun terakhir.

Ya. Itu pun karena dunia semakin mengalami krisis minyak bumi. Kemudian, orang mulai berpikir mencari sumber alternatif lain untuk pengganti minyak bumi, maka dipikirkanlah biofuel, sumber minyak yang berasal dari vegetable oil.

Saya pikir sekarang yang menjadi pendorong industri kelapa sawit makin buas untuk ekspansi salah satunya adalah untuk memasok kebutuhan biofuel yang sekarang menjadi kewajiban di Eropa dan Amerika. Tentu ini mempunyai harga yang cukup tinggi. Jika dibanding dengan vegetable oil yang lain, kelapa sawit mempunyai karakter yang lebih bagus. Pertama, dia bisa ditanam sekali dalam 35 tahun, kemudian produksi minyaknya cukup tinggi. Biaya produksinya murah dibanding dengan minyak kedelai atau bunga matahari yang diproduksi di tempat lain. Jadi kita punya keunggulan komparatif. Tetapi kalau keunggulan ini tidak dikelola dengan baik, maka jangan bermimpi untuk kita bisa masuk ke pasar internasional.

Greenpeace memulai kampanye dengan Anger Palm oil pada 2007, dan di awal 2008 kita secara terbuka meminta pemerintah untuk melakukan moratorium penebangan hutan di Indonesia. Yang unik, kami mengusulkan moratorium ini tidak semata-mata dalam kerangka penyelamatan hutan, tetapi yang kami usulkan ketika itu adalah memperbaiki tata pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum berusaha yang lebih baik kepada industri. Lalu memberikan kepastian hukum untuk kelangsungan hutan di Indonesia. Dalam perspektif kami salah satu penyebab rusaknya hutan di Indonesia adalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam kebijakannya dan juga lemahnya tata pemerintahan. Celakanya, industri memanfaatkan kelemahan pemerintah ini untuk menangguk untung yang lebih besar. Moratorium penebangan hutan yang sekarang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saya pikir sebuah kesempatan yang baik untuk memperbaiki semua. Saya yakin kita masih memiliki banyak sekali lahan yang tidak berhutan dan itu tidak dimanfaatkan dengan secara maksimal. Itu harus dicari di mana letaknya sehingga ekspansi perkebunan sawit bisa dilakukan di tempat-tempat itu.

Benar. Kemudian yang kedua, membenahi kebijakan-kebijakan yang saling tumpang tindih sehingga berdampak kepada biaya besar dalam bisnis. Itu karena mau tidak mau yang terjadi untuk mengeluarkan satu izin, ini sudah menjadi rahasia umum, industri harus memberikan uang untuk "service" kepada pemerintah daerah di kabupaten dan provinsi maupun Pemerintah Pusat. Tentu ini berdampak buruk kepada lingkungan karena dengan memberikan "tip" ini industri berfikir mereka bisa melakukan apa saja. Jadi sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu lebih baik. Tentu pemerintah harus memberikan dukungan juga kepada komitmen yang sudah disampaikan oleh SBY untuk melakukan perbaikan-perbaikan selama dua tahun moratorium. Saya pikir dalam pidato SBY ketika menandatangani moratorium, dia jelas mengatakan bahwa moratorium ini untuk memperbaiki citra produk Indonesia di pasar internasional. Jadi ada dua hal muatannya. Pertama, muatan dari sustainability bisnis itu sendiri. Kedua, muatan penyelamatan lingkungan.

Masalah ini sudah sangat kompleks. Jadi sumber daya alam kita sudah sekian lama menjadi mesin pencetak uang terutama untuk biaya politik. Kalau kita lihat hampir tidak ada partai politik yang mandiri di Indonesia.

Kalau kita lihat menteri-menteri di bawah presiden SBY juga merupakan konsesi-konsesi yang diberikan kepada partai politik. Ini kemudian menjadi "sumber pendanaan". Kalau ini terjadi terus menerus, sumber daya alam kita akan tergerus dan menjadi biaya politik serta tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Saya pikir reformasi terhadap birokrasi untuk memberikan ruang kepada profesional mengelola republik ini menjadi hal yang sangat penting, dan kemudian pemberantasan korupsi sudah pasti menjadi hal yang urgent dilakukan.

Mungkin ini personal. Saya mulai bekerja untuk isu lingkungan dan sosial sejak masih kuliah. Mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan bekerja bersama masyarakat. Kemudian Greenpeace datang meminta saya untuk membantu mereka. Bagi saya, Greenpeace sebuah kendaraan untuk memperbaiki kondisi di Indonesia. Keuntungan Greenpeace adalah memiliki jaringan global yang sangat kuat. Saya pikir ini harus dimanfaatkan untuk keuntungan kita. Di Indonesia, Greenpeace dikelola oleh aktifis-aktifis Indonesia yang menurut saya dedikasinya sudah tidak perlu dipertanyakan.

Buat saya dan teman-teman di Greenpeace, suaranya sama baik dibayar atau tidak, yaitu menentang perusakan hutan. Dulu sewaktu baru mulai ikut terlibat, saya tidak dibayar. Sekarang tidak menafikan bahwa saya mendapatkan gaji dari Greenpeace, tapi sekalipun itu tidak ada tetap saja upaya dan suara saya dalam meneriakkan penyelamatan hutan dan isu sosial lainnya. Saya pikir itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi saya.

Saya pikir ini adalah tahun terbaik yang kita miliki untuk hutan Indonesia. Ibaratnya, perahu kita sedang bocor sehingga kita harus berhenti untuk memperbaikinya. Dua tahun moratorium adalah untuk memperbaiki yang bocor supaya keuntungan maksimal bagi masyarakat Indonesia bisa kita dapatkan dari sumber daya alam yang kita miliki.