Tolong Anda mulai menjelaskan dampak turunnya Sri Mulyani kemudian digantikan oleh Agus Martowardojo.

Tentu yang pertama dilihat adalah track record (rekam jejak). Lima tahun merupakan waktu yang cukup panjang untuk membuktikan diri dalam bekerja. Di sini terlihat sekali pada diri seorang Sri Mulyani. Pertama, Kementerian Keuangan seperti terlihat dalam pembenahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencapai hasil yang cukup baik. Itu mengarah pada penerimaan pajak negara dan kepatuhan membayar pajak meningkat. Masyarakat juga berkampanye agar orang mendaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melaporkan pajak kekayaan. Ada usaha bagus di situ.

Namun itu baru berbicara sebelah kaki mengenai yang dikerjakan Sri Mulyani. Di sisi lain Sri Mulyani boleh dikatakan mempunyai kontribusi sangat besar, terutama pasang badan paling depan dalam usaha menekan belanja kementerian lainnya. Ini yang kadang-kadang menyebabkan Sri Mulyani harus berhadapan dengan menteri-menteri lain, terutama yang paling sering terjadi adalah berhadapan dengan apapun yang terkait energi. Itu supaya lifting minyak naik karena dari dulu angkanya hanya segitu-gitu saja. Kita ingat beberapa kali terjadi benturan yang cukup keras mengenai penerimaan negara dari sektor perminyakan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ternyata target tersebut tidak tercapai juga dan Sri Mulyani harus menanggungnya dengan harus bekerja lebih keras lagi untuk ini.

Ada beberapa posisi Sri Mulyani dalam membenahi anggaran ini yang menjadi penting. Karena hanya dengan penerimaan negara yang baik, meningkat, dan pengeluaran yang terkendali maka tercapai postur anggaran kita yang sehat. Kalau postur anggaran kita sehat maka pemerintah dalam rangka menggalang dana dari dalam dan luar negeri tentu akan membayarnya dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Kita lihat postur anggaran ini juga tercapai. Kita lihat juga hutang luar negeri dan dalam negeri kita, saat ini sudah lebih banyak atau lebih besar hutang dalam negeri. Ini berarti beberapa orang yang dulu mengatakan bahwa kita berhutang ke luar negeri lebih besar daripada hutang dalam negeri ternyata sudah berubah keadaannya sekarang.

Ini juga baik untuk ekonomi kita terutama karena porsi hutang di dalam negeri akan memudahkan Bank Indonesia (BI) dalam mengendalikan nilai tukar. Di sisi lain bunga hutang kita yang di luar negeri (walaupun statusnya adalah hutang komersial) akan lebih rendah. Kini rating Indonesia sudah tinggal satu tingkat saja dari investment grade.

Pencapaian lima tahun ini boleh dikatakan spektakuler untuk sebuah negara yang dulunya, 10-12 tahun lalu, dianggap sudah tidak memiliki harapan bisa kembali atau pulih dengan cepat. Namun terbukti itu bisa tercapai. Tentu ketika orang tersebut berganti, maka pertanyaannya apakah ini bisa atau tidak dipertahankan?

Sebenarnya itu harus dipandang sebagai kesalahan tanggung renteng karena lembaganya sudah ada. Namun masalahnya waktu itu yang terjadi dari Bank Century adalah tidak ada landasan hukum. Di situ kita lihat parlemen kita cuci tangan karena mereka menolak rancangan undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang diajukan. Sebenarnya kuncinya ada di situ. Kalau UU diterima tentu tidak akan jadi masalah. Di sini terlihat bahwa ada orang yang bertindak sebagai arson atau tukang membakar tetapi sekaligus ingin jadi pemadam kebakaran, jadi terjebak diantaranya.

Jadi masalahnya terutama pada dasar landasan UU karena kita lihat semua perangkat sudah ada dan kita lihat tanggung jawab sudah terbagi. Di sini juga terlihat risiko tidak hanya pada satu pihak. Kalau tidak ada landasan undang-undang (UU) maka terbuka celah untuk dibawa ke sisi politik, tetapi kita lihat negara mana yang tidak berusaha untuk melindungi perbankannya? Kita lihat Amerika sampai melakukan injeksi dana sedemikian besarnya dan hal itu belum pernah tercatat terjadi sebelumnya. Ini dilakukan demi perbankannya. Eropa belum lama ini juga melakukannya hingga hampir US$ 1 trilyun. Kalau untuk mem-bailout Yunani, cuma sekitar 110 milyar Euro. Tetapi jauh lebih besar adalah melindungi sistem perbankan Eropa. Itu yang paling penting. Semua negara berusaha habis-habisan mempertahankan sistem perbankannya supaya tidak ambruk. Kita hanya satu bank yang relatif kecil kemudian sudah dilakukan tindakan preventif yang bagus dan juga tidak menular. Tetapi ternyata karena tidak ada konsistensi dari parlemen kita sehingga terbuka celah hukum yang akhirnya malah dibawa ke arah politik. Ini langkah yang sebenarnya bisa berulang ke depannya kalau parlemen kita tidak meletakkan konsistensi. Jadi memang perlu ada dasar hukum dan perlu segera disahkan.

Kita harus memberikan waktu karena ini juga pekerjaan kompleks. Tetapi bisa kita lihat dengan mundurnya Sri Mulyani betapa kompleks dimensinya. Pertama, Menteri Keuangan juga pejabat dalam G20, dan ini orang sering lupa. Kemudian juga harus punya kementerian yang perlu diurus isi dalamnya, dan penerimaan pajak. Kemudian mengatasnamakan negara atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Memang betul itu diatur Menteri Negara BUMN, tetapi semuanya harus konsolidasi pada Menteri Keuangan. Kemudian kita lihat juga APBN pun pertanggung jawabannya di Menteri Keuangan. Hanya dengan mundur ini baru kita lihat di sini kompleksnya.

Saya cuma mengkhawatirkan bahwa dua orang penggantinya mungkin tidak bisa mengisi penuh semua spektrum yang ada sebelumnya. Kalau memang begitu kita akan lihat dimana prioritasnya. Kalau priotas terbesarnya, saya pikir pasti pada pembenahan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi penting sekali, apalagi kemarin sempat ada kasus seperti Gayus. Itu sebuah tamparan besar tetapi merupakan cambuk penting juga bagi orang di dalam kementerian agar bisa membuktikan lebih baik ke depannya. Tetapi mereka perlu tetap dipelihara walaupun memang ada kesalahan Gayus, tetapi yang tidak salah perlu tetap diberi insentif untuk dapat bekerja lebih baik, itu penting.

Saya agak ragu posisi yang ini dapat diisi oleh siapa antara kedua orang yang menggantikan Sri Mulyani. Kalau dengan fiskal untuk hubungan dengan parlemen, saya pikir sudah ada bagiannya. Kemudian untuk hubungan luar negeri saya pikir Agus Martowardojo figur yang mungkin bisa menyesuaikan dengan itu. Kita lihat lagi kompleksitas lainnya, kita lihat juga bahwa dengan BUMN perlu jawaban yang memuaskan mengenai kemana arah pengaturan asetnya.

Saya juga mengharapkan peran kita di G20 kalau tidak primer maka kita akan lebih low profile di situ karena kita akan lebih fokus. Itu karena memang ada kimia antara Sri Mulyani dengan Tim Geithner (Menteri Keuangan AS) dan Menteri Keuangan lainnya yang tidak bisa tergantikan. Kemudian salah satu sebab kompleksitas Kementerian Keuangan adalah karena kementerian tersebut begitu besar sekali. Di negara lain tidak selalu seluruh pekerjaan dicakup dalam satu kementerian. Di AS, urusan pajak diurus oleh Internal Revenue Service (IRS). Jadi terpisah dengan Kementerian Keuangannya.

Dalam soal kelembagaan, ke depannya juga bagian dari rolling kasus Bank Century adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ini diberi deadline agar otorisasinya harus sudah berjalan sebelum 2010. Kita akan melihat Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) akan mulai spin off atau keluar dari Kementerian Keuangan. Namun kita juga jangan pernah lupa bahwa Bapepam di Kementerian Keuangan sudah menjadi contoh yang baik mengenai re-organisasi sebuah institusi. Masih ada waktu supaya re-organisasi ini bisa diterapkan pada bagian-bagian lain di Direktorat Jenderal yang lain.

Di sini kita lihat konsistensi Sri Mulyani tidak terbantahkan. Bahkan ketika pasar harus buka, maka pasar dibuka, tidak peduli siapapun. Yang jelas level playing fit-nya perlu dan ini prioritas karena kalau sampai pasar berhenti maka akan sulit untuk buka kembali. Ini pernah terjadi sewaktu krisis lalu di Pakistan, pasar di-suspend dan tidak buka sampai enam bulan kemudian. Akhirnya apakah ada yang mau investasi di tempat seperti itu?

Ya, ketika Sri Mulyani diumumkan secara publik akan mengundurkan diri, kapitalisasi yang hilang hanya dalam hitungan menit dan itu mencapai Rp 100 triliun. Saat pengumuman itu indeks kita hampir 3.000, sekarang tinggal 2.600. Setiap satu poin kira-kira sekitar Rp 900 milyar.

Sentimennya kurang baik, tetapi fundamental ekonomi kita lihat cukup baik. Tetapi yang penting adalah menjaga momentumnya karena di sini penerimaan pajak harus tetap mencapai target. Basis penerimaan pajak juga meluas dan meningkat. Kalau kita hanya bergantung pada segelintir orang yang punya pajak besar dan susah ditagih maka akan susah. Tetapi kalau kita meluas ke masyarakat luas terutama kalangan menengah lebih punya dorongan untuk bayar pajak, maka pemerintah tentunya tidak akan gampang terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan bisnis tertentu yang memang mempunyai hutang pajak besar.

Seharusnya iya. Ini akan menjadi preseden buruk apabila dari satu penghutang pajak tidak terpenuhi penerimaan negara maka semua akan bertanya. Apa esensinya kita bayar pajak kalau bisnis sebesar itu dan memang menguntungkan besar tapi tidak bayar pajak? Ini akan memutar balik kepada posisi 3-5 tahun yang lalu ketika orang skeptis; untuk apa saya bayar pajak kalau kita tidak terima manfaatnya. Untuk apa saya bayar pajak kalau ternyata orang lain tidak bayar pajak. Kita ingat dulu kasus Asian Agro yang mengemplang pajak dengan skala cukup besar lalu menjadi pertanyaan orang. Apa pentingnya saya membayar pajak kalau ternyata kasus besar di depan mata seperti itu saja bisa lolos dari sisi penerimaan pajak.

Apakah ada atau tidak hubungannya Wall Street dengan Main Street, apa yang terjadi di bursa efek dengan yang terjadi di pendapatan masyarakat, potongan pajak, terkait ada tuduhan yang mengatakan bahwa bursa efek adalah permainan antara pemodal luar negeri sehingga yang terjadi di jalanan tidak jadi soal?

Saya rasa itu tidak tepat juga karena kapitalisasi terbesar di bursa kita sekitar 40% adalah perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi masih signifikan peran pemerintah di Wall Street. Peran pemerintah di situ melalui BUMN-BUMN in-line dengan bagaimana pemerintah bisa men-set atau memenuhi target terutama dalam penerimaan pajak dan belanja negara.

Kalau di level belanja negara saja kita keteteran, pemerintah juga banyak memiliki BUMN yang istilahnya sakitan-sakitan dan tidak punya modal tetapi tetap beroperasi. Memiliki modal tetapi tidak bisa berkembang, ini akan menjadi pertanyaan kembali. Saya tetap melihat bahwa antara Main Street dan Wall Street di Indonesia tetap ada benang merah yang menghubungkannya. Benang merah tersebut adalah bagaimana pemerintah bisa mengatur keuangannya dalam hal ini tentu bergantung kepada siapa yang menjabat sebagai Menteri Keuangan saat ini dan ke depannya.

Kita harus melihatnya secara utuh karena masalah di Indonesia adalah alokasinya salah. Jadi bukannya orang Indonesia itu tidak boleh mempunyai sumber daya keuangan yang kuat, tetapi tersebar dan tidak ada pola yang jelas. Saving rate orang Indonesia sekitar 20% dari produk domestik bruto (PDB). Sekarang PDB kita Rp 6.000 triliun, seharusnya setidak-tidaknya Rp 1.000 triliun tabungan orang Indonesia. Tapi kenapa dana pihak ketiga dari perbankan kita cuma Rp 1.800? Itu karena kebanyakan dari masyarakat masih sangat konvensional. Kalau punya uang dia membeli tanah-bangunan dalam skala besar. Ini sebenarnya kurang bagus untuk ekonomi secara umum. Kenapa tidak membeli surat hutang negara, misalnya, agar pembiayaan pemerintah lebih murah. Kenapa tidak membeli surat hutang korporasi atau bonds?

Pertanyaannya adalah siapa yang akan mengajari mereka kalau tidak ada yang mengajarinya? Di samping diajari juga harus diberi kepercayaan dan yang mengajarinya juga dapat dipercaya. Jadi dalam hal ini kalau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga kuat, saya rasa alokasi tadi yaitu saving Rp 1.000 triliun per tahun tidak akan bertumpuk pada sektor-sektor non konsumtif tetapi juga bisa mengalir ke pendanaan proyek-proyek pemerintah misalnya jalan tol, atau bandara, atau pelabuhan, dan lain-lainnya. Masa sih kita membangun jembatan hanya di Sumatera-Jawa saja. Kalau dibandingkan dengan saving orang Indonesia mencapai Rp 1.000 triliun, maka seharusnya bukan masalah pendanaan. Kita mempunyai kekuatan tetapi tidak terkoordinasi. Tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana agar masyarakat lebih terkoordinasi dididik dan juga dipercaya oleh masyarakat. Kalau itu terpecahkan maka yang namanya Wall Street Indonesia adalah satu jalan.