Immas sudah mulai bekerja di TVRI sejak awal karier. Mulai dari reporter, pewawancara, produser, hingga semua level. Karier seperti ini menyenangkan sehingga ketika menjadi direktur utama sudah mengetahui semuanya. Apa yang paling menyenangkan Anda diantara sekian tugas itu?

Tentu saja reporter. Sampai sekarang reporter adalah profesi saya yang tidak akan hilang. Dari profesi tersebutlah saya selalu mengamati apa yang terjadi dan harus disiarkan di TVRI karena kami harus melayani seluruh masyarakat Indonesia khususnya.

Sejak 1982 saya sudah menjadi reporter yang meliput ke pedesaan maupun manca negara. Pada 1983 saya sudah ditugasi menjadi reporter istana. Pada saat itu sangat bergengsi jika kita bertugas di Istana Kepresidenan, sehingga saya banyak sekali mengikuti perjalanan kenegaraan. Hampir 30 negara saya ikut perjalanan kenegaraan untuk meliput. Ini sangat menyenangkan karena saya bisa mengabarkan kegiatan Kepala Negara di luar negeri ke seluruh tanah air. Pada waktu itu saya berkutat agar kita harus betul-betul bisa melakukan siaran langsung dari penjuru dunia manapun, tentunya dengan menyewa satelit. Banyak juga pengalaman – pengalaman dalam negeri sampai ke pedesaan, sehingga pengalaman liputan di pedesaan tersebut menjadi sebuah modal bagi saya pribadi khususnya dan sebuah kepuasan tersendiri. Ini menjadi bekal saya untuk mengelola TVRI yang begini luas.

Bersyukur sekali kami mempunyai satuan armada yang sangat besar. Kita mempunyai 27 stasiun di ibukota provinsi. Jadi tinggal lima provinsi saja yang belum ada. Siaran dipancarluaskan oleh 376 satuan pemancar. Kami bersiaran sehari selama 21 jam untuk siaran nasional. Kemudian ditambah siaran lokal, sehingga TVRI siaran setiap hari selama 138 jam per hari.

Pegawai TVRI ada 5.813, sampai ke gunung-gunung.

Kota-kota besar terutama di ibukota provinsi seperti Surabaya, Bandung, Denpasar, Yogyakarta.

Mereka diwajibkan relay dari pagi sampai selesai siaran, tapi di tengah-tengah acara yaitu pukul 15.00 – 19.00 mereka menyiarkan konten lokal. Itulah yang kami relay secara keseluruhan. Kemudian ada beberapa stasiun yang tidak bisa dicover oleh lokal jadi mereka bisa bersiaran nasional. Jadi 27 stasiun di provinsi melakukan siaran lokal antara 4 – 5 jam siaran.

TVRI siaran sejak pagi hari, pukul 04.30, mulai dengan program siraman rohani setiap harinya. Setelah itu kami menyiarkan berita satu jam. Kami sambung dengan acara pedesaan. Itu semua acara yang benar-benar kepublikan karena TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Pada malam hari ada berita pada pukul 19.00, yang direlay oleh stasiun daerah. Ada juga acara hiburan serta acara–acara dialog unggulan, dimana Pak Wimar sering menjadi narasumber TVRI seperti Bincang Malam, Minggu Malam bersama Slamet Rahardjo. Kemudian ada juga musik –musik yang memang milik Indonesia, seperti keroncong, musik Melayu, serta kesenian tradisional dari berbagai daerah yang merupakan produksi stasiun daerah dan TVRI. Kami menyiarkan itu secara terus menerus. Jadi konten kami lebih banyak konten kepublikan, kami mengangkat betul-betul kearifan lokal. Acara kami diukur oleh norma dan nilai jadi kami tidak ikut-ikutan untuk mendapatkan rating tinggi, tidak ikut-ikutan mengangkat masalah-masalah yang sensasional. Berita di TVRI juga betul-betul berita fakta yang murni sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan siaran berita apa adanya. Termasuk untuk acara dialog, seperti Pak Wimar beberapa kali menjadi salah satu narasumber, kami tidak mengangkat yang kontraversial.

Saya senang sekali pertanyaan ini karena ini mengetuk stakeholders dan pemerintah. Sesuai undang-undang (UU), TVRI mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kemudian kerjasama iuran masyarakat dan juga usaha-usaha lain yang sah. Memang TVRI tidak ditujukan untuk komersial (non profit). Sekitar 71% anggaran TVRI berasal dari APBN. Anggarannya sangat kekurangan, tapi bagi kami tidak serta merta meluluhkan untuk berjuang karena tugas kami memberikan layanan kepada masyarakat. Kami independen, netral, dan tidak komersial meskipun kami diperbolehkan untuk menerima iklan.

Sekarang pemasangan iklan di suatu acara rata-rata diukur berdasarkan hasil riset AGB Nielsen dimana acara yang sensasional menarik para agency. Acara-acara di TVRI mengandung nilai kepublikan, kurang laku untuk dijual. Kami banyak bekerjasama dengan beberapa kementerian untuk menyebarluaskan informasi. Kami memang bukan corong pemerintah tetapi kami media negara.

Sejak Departemen Penerangan bubar sekitar tahun 1999, sejak itu TVRI terlepas. Dulu menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Departemen Penerangan. Kemudian pada tahun 2000 ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan TVRI. Jadi status TVRI berubah dari UPT menjadi Perusahaan Jawatan. Menjadi sebuah Perusahaan Jawatan pada saat itu agak berat juga karena personil yang masih birokrasi, dan culture dari para pegawai. Belum juga jawatan ini sehat, sudah berubah lagi menjadi PT. Persero pada tahun 2002. Saat itu UU penyiaran sudah diluncurkan pada Desember, kami berubah lagi di bulan April. Pada saat itu belum sehat karena karena di tahun 2002 hutang kita masih tinggi dan tidak ada anggaran. Setelah Departemen Penerangan bubar, TVRI praktis tidak punya anggaran untuk operasional, kami hanya diberikan anggaran untuk gaji pegawai. Apalagi pada saat menjadi PT, muncul pandangan mengapa pemerintah harus memberikan anggaran operasional, kami harus berusaha sendiri. Pada saat itulah kami agak terpuruk. Tidak ada lagi maintenance, tidak ada lagi peralatan, sementara teknologi maju pesat. TVRI ketinggalan dalam hal teknologi sehingga pada saat itu persepsi TVRI tidak bagus di masyarakat. Sementara TV swasta hadir dengan peralatan yang sangat canggih. Pada tahun 2002 TVRI menjadi PT namun pada tahun 2005 sesuai UU penyiaran, TVRI menjadi lembaga penyiaran publik. Di sinilah setahap demi setahap kami mendapatkan anggaran walaupun belum optimal mendapatkannya.

Pada saat Departemen Penerangan bubar, TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kami sebagai insan TVRI sudah punya self control yang sudah sangat melekat bahwa apa-apa yang disiarkan, pertama tentu adalah hal-hal yang menjaga NKRI. Itu sudah harga mati. Yang kedua adalah tentu saja siaran yang tetap bisa memberikan optimisme untuk membangun. Jadi kami kontrol sendiri untuk konten, untuk acara film ada Lembaga Sensor Film (LSF) yang mengontrol.

Untuk pembinaan teknis waktu itu kami di bawah Kementerian BUMN karena kami Perjan. Kalau untuk masalah konten, kami sebagai pengelola TVRI tidak pernah keluar dari jalur jurnalistik, baik jurnalistik yang membangun maupun damai. Karena kami sangat faham betul, di belakang lembaga kami masih ada nama RI yang berarti milik bangsa ini. Seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai KTP adalah juga memiliki TVRI. Itu yang kami jaga.

Tentunya, karena kami dibiayai oleh masyarakat.

Rata-rata yang sudah seumur saya dari awal di TVRI. Pemikiran-pemikiran kami rasa-rasanya sama bahwa TVRI harus tetap eksis, dan mengemban amanah untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Setelah kami menjadi LPP juga terbuka peluang kepada pegawai yang bukan berkarir di TVRI. Contohnya, di jajaran direksi terdiri dari pegawai TVRI, juga dari pegawai negeri di luar TVRI. Direktur Keuangan kami dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan ada yang sudah berkarir di TV swasta sekarang menjadi salah satu direktur yaitu direktur pengembangan usaha. TVRI sangat terbuka. Ada yang berkarir di lembaga elektronik sekarang menjadi direktur teknik. Pada dasarnya kami sangat terbuka.

Tidak ada. Kami juga sangat terbuka untuk presenter tamu, kami mengundang mahasiswa dan profesional lainnya yang kami anggap mampu untuk membawakan acara di TVRI. Kami ingin TVRI betul-betul milik masyarakat. Siapapun yang aware terhadap TVRI silakan datang dan bantu. Kami terbuka untuk dikritik sepedas apapun. Karena ini milik publik. Kami selaku jajaran manajemen harus berlapang dada karena memang banyak sekali kekurangan yang kami rasakan di TVRI, sedikit demi sedikit kami coba perbaiki.

Kalau dulu pak Wimar pulang ke Bandung, siaran TVRI masih ber"semut", sekarang tidak lagi karena TVRI sudah membangun transmisi di Bandung 20 KM yaitu di 27 UHF. Bahkan sekarang TVRI menjadi pioneer untuk siaran digital. Kalau konsorsium yang lain sudah off dengan digital, TVRI masih siaran.

Di beberapa kota besar juga kami sudah bersiaran UHF dengan transmisi yang sangat besar. Yogyakarta sudah siaran 30 KM, Semarang siaran 20 KM, Makassar sudah siaran 30 KM. Juga di Ternate, Papua, Bengkulu, dan lain-lain. Yang juga kami banggakan saat ini adalah saudara-saudara kita di perbatasan atau bagian terdepan negara ini sudah dapat menikmati layanan TVRI. Misalnya, di Nunukan kami sudah memperbaiki transmisi baru di 30 lokasi.

TVRI berdiri berdasarkan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan derivatifnya yaitu PP No.11 dan 13 tahun 2005 bahwa TVRI didirikan sebagai televisi publik, sebuah keniscayaan di negara demokrasi. Berdasarkan UU kami harus tetap netral, independen, dan tidak komersial. Ini yang kami pegang. Kami juga punya tugas mulia yaitu memberikan kecerdasan, pencerahan terhadap masyarakat. Memberikan edukasi, mengawal kepentingan negara, menjaga persatuan dan kesatuan seluruh NKRI. Namun selain itu kami juga tetap harus memberikan kontrol sosial yang membangun.

Saya berterimakasih bahwa memang TVRI ada pada porsi untuk penyeimbang komunikasi bagi masyarakat, khususnya melalui televisi. Itu karena saat ini TV sangat berdampak bagi masyarakat untuk mengubah perilaku dan juga pendapat, sehingga kadang-kadang masyarakat menjadi permisif terhadap sesuatu hal yang sangat melanggar nilai dan norma.

TVRI dalam hal ini mengemban tugas, dan seluruh acara TVRI diukur oleh nilai dan norma, sehingga apapun yang kami siarkan kami cross check, apakah ini sudah sesuai dengan guidance yang kami harus patuhi.

Ya, pemerintah tidak ikut campur. Kita juga tidak boleh alergi terhadap pemerintah. Sekarang kita sudah menjadi negara demokrasi, pemerintah dipilih oleh lebih dari 60% rakyat Indonesia. Saya pikir itu legitimasi yang sangat kuat. Mereka juga harus mempunyai porsi untuk memberikan informasi, dan masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui sampai seberapa jauh apa yang dilakukan pemerintah yang notabene sudah dipilih.

Di sini TVRI mengambil peran untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah yang dipilihnya sudah melakukan apa dan bagaimana, termasuk apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah harus kami sosialisasikan kepada masyarakat. Disamping tentu saja kami tetap memberikan kritik sosial yang membangun.

Kami sama sekali tidak, walaupun kami faham betul bahwa seluruh kalender event yang terjadi di Indonesia bahkan dunia sekarang sudah masuk ke dalam bisnis. TVRI mengalami keterbatasan anggaran dan juga peralatan yang harus dienskripsi karena selain diterima oleh negara ASEAN, juga di negara ASEAN plus seperti Australia bagian Utara, Papua Nugini, Macau, Hongkong. Jadi untuk masalah pembelian hak siar sangat berpengaruh kepada pertelevisian di dunia ini. TVRI termasuk yang agak sulit masuk dalam calendar of event, seperti Thomas Cup dan Uber Cup. Sebenarnya TVRI sudah membeli sharing kepada Trans 7 yang sudah memiliki hak siar. Namun karena sekarang di dunia sudah diatur dengan segala sesuatu bisnis bahwa siaran-siaran yang sudah dibeli hak siarnya tidak boleh menjadi spilled over ke negara lain.

Jadi pada saat TVRI baru siaran dua partai saja, tapi karena TVRI diterima jernih di Singapura dan Malaysia maka akhirnya diberhentikan. Ini merupakan kesulitan bagi kami, sebuah lembaga negara yang harus melayani masyarakat. Kalau harus di-enskripsi maka kami harus membeli peralatan yang jauh lebih mahal daripada hak siar. Kita sampai ke pedesaan, perbatasan dan negara lain, sehingga kami terpaksa tidak bisa menyiarkannya. Padahal olah raga seperti bulutangkis adalah olahraga kebanggaan Indonesia, yang akan menimbulkan rasa nasionalisme. Kami sulit menerobosnya. Setelah staf kami bicara di forum internasional, ini sekarang sudah menjadi bisnis, ini sudah menjadi handicap buat kami.

Saya pikir melalui forum-forum seperti ini kami akan terus berjuang bahwa TVRI harus eksis dengan tugas yang mulia ini. Tapi dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga memberikan bantuan.

Menurut PP No.13 Pasal 41, kami ada dua status kepegawaian yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS. Setelah Departemen Penerangan bubar, PNS menjadi pegawai kantor Kementerian Kominfo yang dipekerjakan di TVRI tetapi tidak mempengaruhi konten.

Sangat beda. Selama ini Kominfo tidak ikut campur masalah konten. Mereka membantu seperti pembangunan 30 transmisi (infrastruktur) dengan bantuan soft loan dari pemerintah Spanyol. Itu karena TVRI tidak diperkenankan menerima bantuan dari luar negeri secara langsung, jadi harus G to G (government to government). Kami juga terus menerus meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan alokasi APBN, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah/Provinsi untuk mendapatkan alokasi APBD karena sesuai UU diperbolehkan juga.