Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Bara Hasibuan

PAN dan Koalisi

Edisi 729 | 15 Mar 2010 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita sangat spesial terutama bagi saya pribadi karena saya mengenal dia sebelum Soeharto jatuh pada 1998, ketika kami banyak bergaul antar generasi, antar kelompok untuk bersama menempuh Indonesia baru setelah Soeharto. Dia adalah Bara Hasibuan, yang waktu itu tokoh muda, profesional, berpendidikan luar negeri, berkeahlian tinggi dan berbeda dengan profesional lainnya dimana dia sangat komit pada perkembangan politik dalam negeri.

Bara Hasibuan mengatakan kalau partai-partai sudah menentukan dukungan terhadap pemerintah maka mereka bagian dari koalisi itu. Nah ini yang belum kita lihat sekarang. Permasalahan yang besar adalah koalisi ini tidak dibangun berdasarkan ide-ide bersama, suatu common purpose. Ini akhirnya menyebabkan koalisi bersifat sangat fluid jadi bisa bubar setiap saat. Di samping juga partai-partai ini memang kurang memiliki tanggung jawab yang sama dengan presiden dan wakil presiden dalam memerintah.

Menurut Bara Hasibuan, ini juga kesempatan bagi presiden untuk memulai sesuatu yang baru. Ini harus dimanfaatkan. Presiden mempunyai kesempatan untuk membentuk konfigurasi politik yang baru. Kita percaya bahwa presiden mempunyai kemampuan untuk itu. Investigasi dari kasus Century adalah pelajaran sangat besar, dengan begitu ini harus dimanfaatkan. Ini adalah momentum yang kuat.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Bara Hasibuan.

Bara Hasibuan dan saya banyak bertemu dan bergaul dan sama-sama terlibat dalam pendirian suatu partai yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Saya tidak masuk dalam partai itu, tapi mendukungnya dalam Pemilu pertama. Bara masuk partai itu, kampanye dan juga menjabat dalam kepengurusan partai selama beberapa tahun sampai ada beberapa perubahan, yang menyebabkan Bara Hasibuan melakukan gerakan politiknya di tempat lain baik di dalam ataupun luar negeri. Belakangan ini setelah Pemilu 2009, Bara mulai aktif lagi dan kemudian setelah sidang paripurna saya melihat dia semakin aktif. Saya melihat ada pembaharuan di tubuh PAN, dengan pergantian Ketua Umum menjadi Hatta Rajasa dan tentunya juga semua pengurusnya dimana sekarang Bara Hasibuan menjadi salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Apakah itu betul?

Betul sekali. Sekarang saya kembali ke PAN setelah 10 tahun tidak aktif di PAN. Dulu saya ikut mendirikan PAN yang prosesnya cukup panjang dimana Anda (red: Wimar Witolear) terlibat aktif didalamnya. Mulai dari kita sama-sama mempunyai satu gerakan yang bernama Majelis Amanat Rakyat (MARA), yaitu sebuah gerakan kaum intelektual pro-reformasi yang waktu itu meminta Soeharto turun dari jabatannya dan kita mendukung gerakan mahasiswa. Saat itu MARA dipimpin Amien Rais yang dinilai sebagai tokoh yang bisa memimpin Indonesia baru setelah Seoharto jatuh. Setelah Soeharto jatuh, sekelompok orang di MARA berkesimpulan untuk melanjutkan perjuangan kita agar betul-betul bisa terlibat aktif dalam proses transisi politik di Indonesia. Jadi kita harus mendirikan sebuah partai politik, maka didirikanlah PAN.

Di kepengurusan pertama saya menjabat sebagai Kepala Departemen Luar Negeri. Selanjutnya dalam kongres tahun 2000 naik menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen). Waktu itu Sekjennya adalah Hatta Rajasa. Setahun kemudian saya memutuskan keluar dari PAN karena banyak perbedaan fundamental antara saya dan teman-teman dalam kepengurusan PAN. Itu menyebabkan saya megambil sikap untuk mengundurkan diri. Namun sekarang ini saya melihat PAN dalam kepemimpinan Hatta Rajasa berkomitmen menjadikan PAN lebih terbuka, modern dan progresif. Ketika berdiskusi dengan Hatta Rajasa tidak lama setelah dia dipilih menjadi ketua umum, saya melihat dia memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan partai ini menjadi partai masa depan. Jika saya kemudian tidak terlibat membantu dia, saya merasa bersalah dengan partai yang pernah saya dirikan, dan bagaimanapun saya masih memiliki emotional attachment.

Banyak yang bertanya mengapa dulu saya keluar dan sekarang masuk lagi, kalau Anda ingat Presiden ke-40 AS Ronald Reagan (dari Partai Republik) dulu ketika masih menjadi aktor adalah anggota Partai Demokrat. Saat ditanya mengapa dia keluar dari Demokrat dan masuk ke Republik, dia menjawab, "Bukan saya yang meninggalkan Demokrat, tapi Demokrat yang meninggalkan saya."

Apa ada benang merah antara yang dulu kita cita-citakan saat zaman MARA dengan sekarang?

Sekarang ini setelah 12 tahun mengalami transisi politik banyak kemajuan secara demokratis yang telah kita capai tapi pekerjaan belum selesai. Di sini kita melihat peran partai politik seperti PAN sangat krusial, dimana kita ingin demokrasi kita well consolidated. Kita sering disebut di dunia sebagai the third largest democracy tapi saya melihat demokrasi yang kita miliki belum well consolidated dan mature. Guna membuat mature dan well consolidated perlu ada perjuangan politik. Itu benang merah PAN tahun 1998 dengan sekarang.

Zaman sekarang orang suka curiga. Kalau saya mengatakan saya mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lalu orang bertanya, "Dibayar berapa loe?" Kira-kira begitu jika bicara kasar. Ada juga orang bertanya, "Jadi Anda juru bicara Sri Mulyani?" Saya jawab, "Bukan." Saya senang sekali Koprol (red: Koprol.com situs jejaring sosial lokal), lalu ada orang bertanya "Anda tuh ada investasi di situ?" saya jawab lagi, "Tidak lah." Jadi mengapa orang senang akan sesuatu yang dianggap punya kepentingan. Saya mendukung Arsenal bukan berarti saya punya saham. Jadi saya dukung PAN itu tidak ada apa-apanya, memang saya dukung saja partai yang muncul sekarang di kala partai-partai lain turun kredibilitasnya. Terus terang saja, Golkar, PDIP, PKB, PKS, Partai Pelopor semuanya sangat menurun. PAN at least mulai. Kalau partai ini ingin mendapatkan kredibilitas rakyat, apa yang harus diraih dari rakyat yang sedang dikecewakan oleh partai lain?

Saya pikir PAN harus kembali kepada cita-cita awal. PAN sewaktu pertama kali didirikan begitu aktraktif bagi banyak orang karena partai itu penuh dengan audiens (party of audience) dan komit terhadap reformasi. Walaupun kemudian di pemilihan tahun 1999 kita hanya mendapatkan 7% jauh di bawah dari target awal kita, tapi saya pikir itu memang mereflesikan karakteristik pemilih Indonesia, dimana politik tradisional masih memegang peran.

Apalagi waktu itu belum pernah ada Pemilu yang bebas sebelumnya, betulkah?

Betul. Pemilu 1999 merupakan pemilihan yang bebas pertama setelah 1955. Saya pikir saat ini politik aliran makin lama makin berkurang dominasinya di politik Indonesia. Kalau PAN memang ingin betul-betul mempunyai peranan maka harus kembali lagi ke cita-cita awal. PAN harus mengeluarkan ide-idenya dari sisi politik maupun perbaikan ekonomi yang dulu merupakan kekuatan PAN. Saya pikir PAN juga harus bisa memunculkan semacam politic of common sense yang akhir-akhir ini agak hilang. Kita juga harus meninggalkan personalization of politics yang selama beberapa bulan terakhir ini agak mendominasi kehidupan politik kita. Nah di sini peran PAN sebagai partai yang tidak tergantung pada Amien Rais ataupun Hatta Rajasa memiliki keunggulan PAN dimana tidak ada semacam kultus individu di dalam partai. Di sini PAN menekankan kepada kualitas dari banyak orang didalamnya dan juga pada institusional development.

Kalau kita lihat di berbagai negara, saya bukan ahli politik dan juga bukan ahli luar negeri tapi saya suka melihat saja, misalnya di Amerika, orang menjadi anggota partai atau anggota parlemen titik beratnya memang banyak ke legislatif karena Kongres dan Senat itu penting. Di sini orang menjadi anggota partai ujung-ujungnya banyk yang senang di eksekutif. Bagi beberapa partai, posisi menteri barangkali lebih penting daripada posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bagaimana untuk PAN sekarang, apakah mereka ingin mengambil posisi yang mana tentu maunya komprehensif, tapi apakah PAN punya pendapat mengenai posisi presiden yang sekarang mempunyai masalah dengan koalisi?

Pada rapat kerja nasional tahun 2009 PAN memutuskan untuk mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono dan keputusan tersebut masih tetap. Jadi PAN mempunyai tanggung jawab untuk stick kepada keputusan tersebut dalam arti mendukung pemerintahan SBY dan Boediono. Itu kita tunjukkan sewaktu proses akhir dari Panitia Khusus Bank Century minggu lalu. PAN ingin menunjukkan bahwa kita adalah partai konsisten. Kalau kita memang bagian dari koalisi kita juga mempunyai semacam tanggung jawab kepada pemerintah. Jadi bukan hanya responsibilitas itu dimiliki oleh Presiden SBY sebagai pemimpin koalisi atau Wakil Presiden Boediono tapi juga semua partai yang termasuk dalam koalisi itu juga mempunyai tanggung jawab yang sama.

Tentu saja kita juga mempunyai wakil-wakil di DPR dan saya pikir memang dengan diberikannya kursi-kursi di kabinet oleh Presiden SBY juga otomatis ada semacam harapan di situ bahwa wakil-wakil dari partai-partai yang ada di parlemen juga mendukung pemerintah. Namun kejadian akhir-akhir ini menujukkan bahwa tidak semua partai komit terhadap yang sudah mereka sepakati dari awal.

Pada waktu Pansus DPR mengenai Century dibentuk atau sebelumnya tidak terbayang bahwa itu akan menjadi isu yang sangat besar, sangat dominan. Selama tiga bulan berlalu isu itu memang menguasai media maupun perhatian publik sampai selesai. Saya sebagai penonton dan orang biasa agak bingung ingin minta pendapat Bara Hasibuan karena kemenangan yang dicapai oleh kekuatan-kekuatan anti SBY sangat mutlak, tapi juga harus ada catatan seperti harus ada proses hukum dan sebagainya. Apakah proses Century itu sudah selesai atau belum dan kalau belum apa yang harus dilakukan karena saya mendengar pidato Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie seakan-akan mengajak perdamaian dan tidak melihat ada persoalan padahal Golkar adalah kekuatan utama dibalik Pansus. Sementara anggota DPR masih tetap mengejar-ngejar Sri Mulyani Indrawati sehingga dimana sebetulnya perjuangannya dan dimana Anda menempatkan diri?

Yang jelas secara politik proses yang dilakukan oleh Pansus DPR sudah berakhir, dalam arti mereka sudah menyatakan kesimpulan mereka. Walaupun ada next step lagi di DPR yang bisa dilakukan yaitu dengan hak menyatakan pendapat yang sekarang katanya sedang di diskusikan di dalam DPR.

Apakah hak menyatakan pendapat itu otomatis pemakzulan atau bukan?

Tidak, hak menyatakan pendapat adalah suatu statement yang dikeluarkan oleh DPR yang tidak mengikat secara hukum dan mempunyai berbagai macam konstitusi politik

Apakah yang kemarin bukan pendapat bahwa katanya ada kesalahan?

Bukan itu adalah hasil dari proses investigasi yang dilakukan oleh Pansus atau Panitia Angket. Kesimpulannya kemudian disahkan oleh rapat paripurna yang diproses melalui vote. Saat ini memang kita lihat bola ada di tangan presiden dan presiden sudah menyatakan dia menghormati hasil panitia khusus tersebut walaupun juga menekankan bisa juga dilakukan proses hukum.

Sekarang kalau kita bicara mengenai proses hukum memang KPK sudah melakukan investigasi kemudian kepolisian dan kejaksaan mempunyai hak. Namun kepolisian dan kejaksaan berada di bawah presiden. Saya pikir presiden juga mempunyai hak untuk menimbang-nimbang dari berbagai macam sudut seperti bagaimana kasusnya, apakah bisa dilakukan penyelidikan atau tidak. Ini semua juga berkaitan kalau kita lihat dari pidato Aburizal Bakrie yang sangat consolatory dan itu merespons pidato presiden. Pada akhirnya ini semua memang tidak bisa dipisahkan dari proses politik.

Lalu, apa kesimpulannya dan apa tangung jawab partai?

Kalau partai sudah menetapkan pilihan maka partai harus bersikap konsisten dengan pilihan tersebut walaupun misalnya pemerintah tidak harus selalu populer di mata rakyat dan bisa juga mengambil kebijakan yang salah. Di sini kalau partai-partai sudah menentukan dukungan terhadap pemerintah maka mereka bagian dari koalisi itu. Nah ini yang belum kita lihat sekarang. Permasalahan yang besar adalah koalisi ini tidak dibangun berdasarkan ide-ide bersama, suatu common purpose. Ini akhirnya menyebabkan koalisi bersifat sangat fluid jadi bisa bubar setiap saat. Di samping juga partai-partai ini memang kurang memiliki tanggung jawab yang sama dengan presiden dan wakil presiden dalam memerintah. Nah ini yang harus ditekankan, dan ini yang ingin dilakukan PAN bahwa kita memang menunjukkan konsistensi kita sebagai bagian dari pemerintah. Kita juga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memerintah (responsibility to govern).

Saya ada pertanyaan yang mudah-mudahan Anda bisa jawab seakan-akan Anda belum menjadi ketua partai. Bagaimana Anda sebagai orang biasa melihat segala sesuatunya atau ujung proses di Pansus DPR kemarin, apakah itu memperkuat atau memperlemah lembaga demokrasi ?

Prosesnya memang sangat demokratis dan semua wakil-wakil partai yang ada di Pansus bisa berbicara apa saja. Namun yang kita mau juga bahwa dalam demokrasi perlu ada semacam kejelasan, mana kawan-kawan bagian dari koalisi dan mana oposisi. Nah ini kemudian garisnya menjadi sangat kabur. Saya pikir sewaktu proses akhir dari investigasi yang dilakukan DPR, saya juga mengatakan bahwa kita memang bagian dari koalisi tapi kalau kita melihat adanya kesalahan-kesalahan bukan berarti kita tidak bisa meng-expose kesalahan-kesalahan tersebut dan itu sebetulnya juga dilakukan oleh PAN. Misalnya, kita juga menemukan adanya kesalahan sewaktu proses merger. Juga kemudian sewaktu ada semacam fasilitas yang diberikan kepada Bank Century mungkin juga dilakukan dengan tidak hati-hati. Tapi kita juga melihat konteks pada saat itu dimana orang-orang yang mempunyai otoritas merasa bahwa perlu dilakukan sesuatu untuk bisa mencegah Indonesia tidak terkena krisis lagi. Kalau kita lihat kembali ke belakang sekarang ini memang situasi menjadi sesuatu yang tidak fair karena kita tidak bisa menempatkan diri kita pada konteks pada waktu itu. Fraksi PAN di dalam Pansus tidak melihat adanya semacam motivasi yang bersifat kriminal yang dimiliki Boediono dan Sri Mulyani Indrawati sebagai orang yang mempunyai otoritas untuk melakukan sesuatu itu. Pada waktu itu jika mereka yang mempunyai otoritas tidak melakukan sesuatu sehingga Indonesia masuk dalam krisis maka mereka juga akan disalahkan. Jadi memang situasinya menjadi serba salah. Mungkin tidak semua prosedur itu dipatuhi oleh mereka, tapi kadang memang dalam situasi emergency kita harus melakukan sesuatu dengan cepat. Kalau ada peraturan yang memang kemudian membatasi kita, maka kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut.

Analoginya, kalau rumah tetangga Anda kebakaran dan ada tiga anak kecil yang terperangkap di dalamnya, sedangkan untuk menyelamatkan tiga anak kecil itu Anda harus memecahkan jendelanya. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Itu sesuatu yang melanggar hukum tapi Anda harus melakukannya untuk menyelamatkan tiga anak kecil di dalamnya. Nah itu yang kita lihat bahwa tidak ada semacam bad motive, tidak ada intensi bersifat kriminal yang dimiliki oleh para pengambil keputusan pada waktu itu.

Ya, saya kira semua orang orang menyatakan baik diucapkan atau tidak, mengaku atau tidak melihat proses itu sebagai proses politik bukan proses hukum semata. Apa lagi banyak orang yang ikut bicara yang sama sekali tidak mengerti soal banking dan krisis. Kalau partai koalisi mempunyai bias, mempunyai sentimen negatif atau kurang percaya pada pejabat pemerintah, padahal pejabat itu adalah orang yang sangat dibanggakan oleh presiden, apakah partai tersebut lebih baik mundur saja dari koalisi ?

Nah itu yang saya tidak lihat. Seharusnya sewaktu menyatakan dukungan terhadap presiden, meraka juga seharusnya memberikan kepercayaan kepada presiden untuk menyusun pemerintahan dan mereka juga merupakan bagian dari pemerintahan itu. Artinya, kalau memang pada awalnya mereka tidak sesuai, tidak suka dengan beberapa figur yang ada dalam kabinet, mereka harus menyatakan pendapat dari awal bahwa mereka tidak suka dan tidak akan masuk koalisi. Namun mereka tetap masuk koalisi walaupun mereka tidak merasa nyaman dengan beberapa individu di dalamnya. Mereka tetap jalan dan kalau ada kesempatan untuk melemahkan posisi dari orang-orang tersebut mereka akan lakukan. Saya pikir itu suatu tindakan, dimana kita masih membangun dan melakukan transisi politik, yang tidak bisa dibenarkan.

Semua partai yang waktu itu siap-siap masuk koalisi sudah mengetahui bahwa Boediono akan menjadi wakil presiden, sudah tahu bahwa Sri Mulyani Indrawati salah satu calon kuat menteri keuangan. Mereka juga sudah tahu bahwa ada bailout Bank Century pada November 2008 dan juga sudah ikut mempersoalkan itu sebagai anggota DPR. Sebetulnya persoalan Bank Century itu sudah banyak diketahui, tapi baru dibongkar-bongkar setelah ada masalah lain. Penonton, pengamat, atau orang awam melihat itu sebagai tindakan yang tidak ada fatsunnya. Saya tidak minta Anda memberikan testimoni melawan partai lain, tapi bagaimana kita memelihara fatsun politik supaya itu tidak terjadi lagi?

Saya pikir ini juga kesempatan bagi presiden. Kalau Anda baca dari tulisan kolom mengenai Century, presiden mempunyai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Ini harus dimanfaatkan. Satu hal yang penting adalah di sini presiden mempunyai kesempatan untuk membentuk konfigurasi politik yang baru. Kita percaya bahwa presiden mempunyai kemampuan untuk itu. Investigasi kasus Century adalah pelajaran sangat besar, dengan begitu ini harus dimanfaatkan. Ini adalah momentum yang kuat. Presiden harus bisa menilai siapa-siapa anggota koalisi yang selama ini bersikap konsisten sebagai bagian dari koalisi, dan siapa-siapa yang tidak. Siapa-siapa yang kemudian mempunyai agenda lain yang memanfaatkan posisinya itu untuk menjatuhkan lawan-lawan politik yang mereka tidak suka selama ini. saya pikir untuk ke depan, dan ini akan dilakukan PAN, kita akan memberi contoh bagaimana berpolitik secara sehat dan menggunakan etika.