Asvi Warman Adam
Pansus Century Hanya Membuang Waktu
Edisi 726 | 22 Feb 2010 | Cetak Artikel Ini
Salam Perspektif Baru,
Sekarang kita membicarakan perkembangan politik seputar Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Bank Century. Pansus ini merupakan perwujudan dari suatu drama politik besar yang pernah terjadi di Indonesia. Kita harapkan dapat menggali beberapa segi yang tajam dan menarik yang berlangsung di sekitar kita. Pada kesempatan ini hadir DR. Asvi Warman Adam, Ahli Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Asvi mengatakan, dirinya sebagai sejarawan yang mengamati masa lampau, kadang terbiasa juga untuk meramal. Karena itu dia meramal hasil Pansus akan berupa tiga fraksi menolak kebijakan bailout dan enam fraksi mendukung bailout. Setelah Pansus ini, SBY akan tegas di dalam menentukan siapa lawan dan siapa kawan. Artinya, tidak ada lagi partai atau kelompok yang bisa bermain dua kaki yaitu ingin tetap di pemerintahan tapi sekaligus menjadi oposisi.
Menurut Asvi, Pansus Bank Century harus cepat selesai seperti keinginan banyak publik supaya kita dapat melakukan hal-hal lain yang mungkin lebih positif dan berguna bagi bangsa dan negara ini. Hal-hal yang lebih penting untuk memajukan bangsa ini dalam menghadapi persaingan dengan China dan negara lain. Banyak yang kita bisa pelajari dari gonjang-ganjing Bank Century yaitu dari dulu kita merupakan bangsa yang suka membuang waktu. Itu pelajaran yang sangat berharga. Perjalanan sejarah Indonesia, kita dari dulu selalu membuang waktu dan hendaknya kalau ini selesai maka kita harus bertekad memajukan Indonesia.
Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan DR. Asvi Warman Adam.
Bagaimana pandangan Anda mengenai yang terjadi di Indonesia seputar Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang Bank Century?
Ini kasus yang sangat menyita perhatian, bukan hanya di pemerintahan tetapi juga masyarakat. Apalagi kegiatan Pansus disiarkan secara terbuka dan intensif penuh dengan caci maki dan segala macamnya. Ini sebuah pertunjukan yang ditonton oleh jutaan pemirsa di Indonesia, yang sebetulnya orang berharap Pansus ini cepat selesai, supaya kita dapat melakukan hal-hal lain yang mungkin lebih positif dan berguna bagi bangsa dan negara ini. Hal-hal yang lebih penting untuk memajukan bangsa ini dalam menghadapi persaingan dengan China dan negara lain.
Menurut pandangan saya, kita harus menyelesaikannya dengan baik, artinya masyarakat jangan sampai bingung melihat yang terjadi dan yang didiskusikan di dalam Pansus. Contohnya, soal score 7-2 yang maksudnya adalah tujuh fraksi menentang dengan mengatakan bailout merupakan sebuah pelanggaran, dan dua fraksi setuju dengan mengatakan tidak ada masalah dengan bailout. Pandangan masing-masing fraksi tidak persis sama. Angka itu hanya penyederhanaan sekali. Sebagai sejarawan yang mengamati masa lampau, kadang terbiasa juga untuk meramal. Saya meramal score ini justru akan berubah menjadi 3-6.
Siapa saja tiga fraksi yang masih sangat keras anti pemerintah?
Kita beranggapan bahwa pemerintah hanya terdiri dari dua kelompok saja, yaitu partai pemerintah dan oposisi. Yang pemerintah ada enam partai atau fraksi, sedangkan yang oposisi ada tiga yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Saya kira pada akhirnya ketiga partai ini saja yang akan konsisten untuk mengatakan bahwa Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus turun.
Jadi, yang menjadi partai oposisi akan tetap tiga, sedangkan yang enam partai kita tidak tahu. Pandangan Anda berbeda dengan yang ada di Pers. Pers mengatakan tujuh Fraksi akan keras terhadap Sri Mulyani-Boediono, sedangkan dua fraksi akan berbeda. Tiga dari partai oposisi akan keras, sedangkan yang lainnya dari partai pemerintah dan koalisi akan lebih lunak. Bagaimana lunaknya?
Lunaknya tergantung dari pendekatan yang dilakukan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap dua partai yang sekarang mempunyai manuver sangat agresif yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Di sini Anda tidak melakukan value judgment benar atau salah, betulkah?
Ini hanya asumsi, analisis atau perkiraan. Golkar sudah terbiasa memerintah dari dulu dan bawaan atau karakternya adalah memerintah. Apakah di luar atau di dalam mereka akan dekat dengan pemerintahan.
Dia akan memerintah, tetapi dia menginginkan pemerintahannya menurut sama dia. Betulkah begitu?
Betul. Tapi Golkar mempunyai kelemahan karena mempunyai sejarah masa lampau. Mereka mempunyai pimpinan yang rekam jejaknya banyak yang bisa diserang.
Apakah yang Anda maksud seperti masalah pajak dan Lapindo?
Bukan hanya pajak dan Lapindo. Ada masalah yang lebih besar yang akan bisa membangkrutkan Bakrie. Misalnya, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto bukan mengenai pajak tapi ada berbagai kasus yang lain. Saya kira Golkar akan tetap berkoalisi di kabinet, tapi orang per orang tadi yang mungkin akan diserang. Itu akan lain terhadap PKS.
Apakah karena orang PKS yang di kabinet dianggap sudah menjadi menteri?
Bukan, karena PKS mempunyai jejak record yang agak sulit untuk dicecar. Kedudukan mereka di kabinet bisa ada, bisa tidak ada, karena empat orang yang di kabinet bukan tokoh luar biasa pada bidangnya. Tifatul Sembiring adalah seorang sarjana komputer dari sebuah universitas yang tidak terkenal. Dia menjadi Menkominfo karena dari PKS.
Seakan-akan masalah aliran dana dan bailout sekarang sudah tidak terlalu diperhatikan. Apakah itu positioning dari orang-orang atau partai-partai?
Itu karena sangat sulit untuk membuktikan aliran dana bailout ke partai atau orang-orang di dekat partai. Kita melihat dari perspektif bahwa pemilihan umum (Pemilu) sudah selesai. Kalau masih mau diungkit lagi aliran dana yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) atau Pemilu legislatif yang lampau maka semua partai apalagi partai besar pasti bermasalah.
Saya membaca tulisan Anda bahwa kalaupun ada hal-hal janggal yang terjadi, maka terjadinya di pemerintahan SBY-JK bukan di pemerintah sekarang?
Untuk kasus bailout, misalnya, saat roda pemerintahan SBY-JK. Sedangkan untuk merger terjadi pada zaman dulu lagi. Persetujuan merger itu sewaktu Sjahrir Sabirin menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) dan ditandatangani oleh Burhanuddin Abdullah sewaktu menjadi Gubernur BI. Jadi sewaktu pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati.
Yang menjadi pertanyaan bagi awam juga, walaupun kita cukup dewasa adalah apa alasan kalau tiga partai yang katakanlah garis keras meminta Sri Mulyani atau Boediono mundur atau diberhentikan karena dua orang tadi tidak ada kesalahannya?
Itu untuk memperlihatkan bahwa PDIP adalah partai oposisi dan mereka menjalankan perannya dengan baik.
Saya mengerti, tapi apa dasar hukumnya atau alasan keduanya di hukum?
Waktu itu salah satu anggota Pansus mengatakan kalau mereka turun maka itu bonus. Saya tidak tahu apa arti bonus tadi. Artinya, mereka memperlihatkan bahwa mereka serius dan menganggap kebijakan ini suatu kesalahan.
Satpam ingin menunjukkan dia bekerja keras dengan cara ada orang lewat dipukuli. Tapi orangnya tidak salah. Sri Mulyani dan Boediono sampai sekarang belum salah.
Menurut mereka yang menyerang, kebijakan bailout menghasilkan korupsi dan segala macam, tapi tidak dipisahkan kebijakannya dengan kebocoran yang terjadi pada masa itu. Menurut hemat saya, ketiganya akan tegas. Yang menarik adalah Partai Hanura karena jelas partai tersebut tidak berada di pemerintahan. Tapi anggota Pansusnya adalah Akbar Faisal. Dia adalah penulis buku tentang Partai Demokrat, dia adalah pendiri dan ketua umum pemuda demokrat. Saya bertanya-tanya kenapa dia kemudian menyeberang ke Hanura. Apa kekecewaan yang dialami? Bahkan kemudian dia bersemangat sekali untuk menyerang Demokrat.
Itu seperti pemain sepakbola Emmanuel Adebayor yang semula di Arsenal, tapi karena dia mendapat tawaran lebih tinggi sehingga pindah ke Manchester City. Emmanuel Adebayor di Manchester City juga membuat gol melawan Arsenal.
Tapi saya memaklumi mengapa dia sangat gigih untuk mendatangkan SBY ke Pansus. Itu karena dia mantan kader Demokrat dan rindu bertemu dengan mantan ketua pembinanya. Kalau tidak bisa bertamu maka bertemu di Pansus saja. Wah, kompleks sekali motif psikologis orang-orang itu.
Mengapa dalam sehari-hari Golkar paling galak. Bahkan ada Bambang Soesatyo yang sampai menuduh Robert Tantular bicara dengan Sri Mulyani. Padahal tidak ada pembicaraan Robert Tantular dengan Sri Mulyani, dan Bambang Soesatyo tidak minta maaf. Segala agresifitas keluar, padahal PDIP lebih beradab. Tapi di lain pihak Golkar dianggap akan lebih bersedia menerima penyelesaian yang moderat. Mengapa tindak tanduknya galak tapi Priyo Budi Santoso, Ketua Golkar, mengatakan mereka tidak menemukan apa-apa yang memungkinkan pemakzulan presiden?
Menarik kalau melihat personil atau orang-orang yang di Pansus. Jangan-jangan mereka yang membuat semuanya menjadi begitu riuh rendah. Misalnya, Bambang Soesatyo melakukan beberapa hal yang menyolok ketika dia mengatakan ini suara dari Robert Tantular ternyata itu bukan suara Robert Tantular, tetapi suara Marsillam Simandjuntak. Dia juga membuat kekeliruan yang lain, yang menurut hemat saya, dia tidak etis ketika Sri Mulyani diperiksa mulai pukul 10.30 sampai 22.30. Jadi selama 12 jam seseorang diperiksa, dikeroyok oleh 30 orang. Saat itu Bambang Soesatyo dan Fachri Hamzah datang ke acara talk show TV One. Jadi sangat tidak disiplin dan tidak etis.
Tapi orang-orang yang tidak etis dan disiplin itu yang menguasai media dan jangan-jangan menguasai hati sebagian orang. Buktinya, banyak demo yang mendukung mereka. Jelas saya setuju dengan Anda terutama mengenai Bambang Soesatyo tidak etis. Kalau dia tidak ditindak oleh Pansus atau yang lain, saya bisa mengerti. Namun mengapa dia tidak ditindak oleh Golkar. Apakah memang Golkar senang mempunyai orang-orang yang sangat menganggu selera masyarakat?
Golkar terdiri dari faksi-faksi, tidak semonolitik seperti PKB. PKB tidak ada masalah, padahal dua orang di sana sangat tajam karena garis partai seperti itu. Tetapi di Golkar agak berbeda. Contohnya, Bambang Soesatyo yang setahu saya dulunya tangan kanan dari Agung Laksono. Jadi bukan tangan kanan Aburizal Bakrie. Seharusnya Agung Laksono bisa menekannya, tapi ini dibiarkan.
Kalau ini berakhir menjadi kompromi, apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman ini?
Banyak yang kita bisa pelajari bahwa dari dulu kita bangsa yang suka membuang waktu. Menurut hemat saya, waktu dibuat banyak yang sudah terbuang. Itu pelajaran yang sangat berharga. Perjalanan sejarah Indonesia, kita dari dulu selalu membuang waktu dan hendaknya kalau ini selesai maka kita harus bertekad memajukan Indonesia.
Anda menyebut ada suatu persamaan Century dengan mengingatkan pada peristiwa Malari (15 Januari 1974). Apa persamaannya itu?
Peristiwa Malari dan Century saya lihat sebagai dua peristiwa yang bisa jadi persamaan. Malari menjadikan Soeharto sangat tegas untuk membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Jadi dia hati-hati sekali siapa lawan dan siapa kawan. Saya kira, setelah ini SBY akan tegas di dalam menentukan siapa lawan dan siapa kawan. Artinya, tidak ada lagi partai atau kelompok yang bisa bermain dua kaki yaitu ingin tetap di pemerintahan tapi sekaligus menjadi oposisi. Itu tidak bisa.
Apakah akan ada kristalisasi dan polarisasi, serta akan lebih bersih?
Siapa lawan dan siapa kawan, siapa yang duduk pemerintahan dan siapa yang akan keluar atau menjadi oposisi. Sayangnya di Indonesia, oposisi itu berkonotasi negatif dan inilah yang memprihatinkan. Seorang petinggi partai oposisi mengatakan kepada saya bahwa walau kita bersikap kritis tapi kita tidak mau mengatakan partai oposisi karena kalau kita menyebut partai oposisi maka tidak disumbang oleh pengusaha.
Sangat memalukan. Padahal sebetulnya dari semua partai walaupun saya bukan pendukung PDIP tapi yang garisnya jelas hanya dia, lepas dari korupsi anggota-anggotanya. Jadi itu bisa sebagai satu stand point. Apakah akan tetap simetris antara pejabat partai yang di kabinet dengan partainya, atau bisa terjadi seperti Golkar yaitu orang yang di kabinet baik terhadap SBY, sedangkan Golkar di luar galak. Bagaimana kira-kira kemungkinannya?
Saya kembali kepada prediksi saya tadi yaitu tiga enam. Pilihannya hanya dua yaitu kalau mereka tidak mau di kabinet maka mereka menjadi oposisi.
Kalau Golkar tetap ada di kabinet, maka dewan pengurus pusatnya (DPP) harus dirombak. Apalagi karena SBY akan mengejar Aburizal Bakrie soal pajak. Betulkah begitu?
Ya, betul. Tapi Agung Laksono tidak berada pada faksi yang sama dengan Aburizal Bakrie. Demikian juga MS Hidayat, yang sebetulnya sudah familiar atau dekat dengan SBY.
Selain itu, belum tentu juga Golkar ingin mempertaruhkan nyawanya untuk membela pelanggaran pajak yang dilakukan oleh satu orang itu.
Betul.




