Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Hadi Supeno

Perlindungan Hukum Anak

Edisi 706 | 05 Okt 2009 | Cetak Artikel Ini

Kita akan berbincang-bincang mengenai kasus yang kini sering terjadi yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, terlibat tindak pidana. Narasumber kita adalah Hadi Supeno, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Menurut Hadi Supeno, dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum maka seharusnya semua pihak terutama aparat memakai perspektif perlindungan anak karena anak sebagai pelaku kriminal juga merupakan korban. Misalnya, anak ikut menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah korban orang dewasa. Selain itu, jangan lagi melihat anak sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, sehingga tindakan kepada orang dewasa juga dapat diterapkan kepada anak-anak. Ini yang tidak benar. Akhirnya anak banyak sekali yang terkena hukuman, terkena pidana.

Hadi mengatakan, KPAI ingin agar tidak ada lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak. Semua anak yang terkena pidana harus masuk ke dalam rehabilitasi sosial dan dipisah-pisah. Untuk yang pencurian kecil cukup ke panti-panti yang ringan, dan dijaga oleh seorang sukarelawan atau pekerja sosial profesional. Namun kalau narkoba perlu khusus, anak yang terkena narkoba janganlah dihukum tapi butuh penyembuhan, butuh bimbingan. Jangan dipenjara. Selain itu, di dalam catatan buku curiculum vitae si anak agar tidak pernah ada catatan bahwa mereka pernah dipidana.

Berikut ini wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Hadi Supeno.

Beberapa saat lalu media massa melaporkan ada 10 anak di Tangerang, Banten ditahan karena berjudi. Beberapa orang mempertanyakan apakah anak di bawah umur itu layak untuk dibawa ke pengadilan untuk diadili, ditahan, dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat kasus ini?

Kasus di Tangerang, Banten kemarin hanya salah satu contoh kasus saja karena banyak sekali kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kita ingat dulu ada seorang anak bernama Raju (8 tahun) yang diadili karena penganiayaan di Sumatera Utara. Kemudian juga beberapa kasus lainnya yang menurut catatan kami hampir setiap saat ada dan terjadi di banyak tempat.

Mengapa begitu banyak kasus-kasus anak yang harus berhadapan dengan hukum?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melihat sesungguhnya itu terkait aparat hukum sendiri. Pertanyaannya, apa iya sebanyak itu? Apa iya harus dengan tindakan dipidanakan. Yang menjadi perhatian KPAI sekarang ini adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam lima tahun terakhir mencapai 6.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak. Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan polisi, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak.

Teman-teman saya dari luar negeri pada heran, apa iya anak Indonesia senakal dan sejahat itu. Menurut saya, tidak. Menurut istilah KPAI, kesalahan ini adalah kriminalisasi anak. Itu terjadi karena tiga hal. Pertama, karena perspektif pelindungan anak yang belum dipahami oleh para aparat hukum. Perspektif perlindungan anak itu, misalnya, anak sebagai pelaku kriminal juga merupakan korban. Misalnya, anak ikut menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah korban orang dewasa. Anak berjudi juga korban kalau orang dewasa tidak memberitahu atau mencontohkan. Kedua, untuk kepentingan terbaik bagi anak. Apakah kepentingan itu yang terbaik atau tidak. Ketiga, itu sebagai jalan terakhir. Kalau tidak ada jalan lain baru anak itu dipidanakan. Jadi yang pertama sekali lagi karena perspektif pelindungan anak dari aparat hukum itu sangat kurang.

Berapa batas umur untuk seorang disebut anak dalam perspektif hukum? Apakah bapak menolak untuk anak dikriminalisasikan?

Definisi kita untuk anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah, dan ini adalah hukum positif. Suka tidak suka, undang-undang (UU) mengatakan seseorang yang berusia sampai 18 tahun. Memang di banyak negara tidak sama batasan usia untuk pertanggungjawaban hukum seorang anak. Ada yang berusia 17 tahun dan ada yang 18 tahun. Di negara kita, seseorang yang berusia delapan tahun sudah terkena tindak pidana. Padahal, wajib belajar untuk pendidikan dasar adalah sembilan tahun. Jadi bila sembilan tahun maka berarti kira-kira baru umur 16 tahun. Nah kalau delapan tahun sudah terkena perkara pidana maka terganggu belajarnya. Ini jadi tidak nyambung dengan kebijakan pemerintah yang lain.

Sekarang, saya ingin bicara faktor kedua mengapa terjadi kriminalisasi anak. Menurut saya, ada kultur aparat hukum kita yang tidak kreatif. Setiap ada pelanggaran anak maka jalan hukum yang diambil. Tidak pernah ada metode lain. Padahal polisi boleh melakukan diskresi. Diskresi itu adalah mengambil jalan lain di luar jalan hukum untuk mencari keadilan pada sebuah kasus dan itu dimungkinkan. Namanya diversi yaitu pengalihan hukuman misalkan dengan cara dibina, dikembalikan kepada orang tua, dimasukkan ke panti asuhan. Tindakan itu lebih manusiawi daripada dihukum. Faktor ketiga, anak-anak dikriminalisasi karena memang ada UU yang tidak benar. UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak termasuk peraturan yang sangat mengkriminalisasi anak.

Bukankah ada peraturan perlindungan Anak?

Ada, tapi UU Pengadilan Anak lebih dahulu dibuat yaitu pada 1997 sebelum UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi UU Perlindungan Anak dibuat pada 2002, sedangkan UU Pengadilan anak dibuat 1997. Karena itu UU Pengadilan Anak belum mempertimbangkan ketentuan perlindungan anak. Jadi sudah tidak layak dipertahankan

Apakah ini terkait ketidaktahuan aparat hukum karena di satu sisi ada UU Pengadilan Anak dan di sisi lain ada UU Perlindungan Anak?

Tadi saya mengatakan itu karena kultur. Kultur aparat masih suka melakukan penyiksaan. Setiap menggali informasi masih melakukan itu. Kedua, anak dianggap orang dewasa dalam bentuk kecil, sehingga tindakan kepada orang dewasa juga diterapkan kepada anak-anak. Ini yang tidak benar. Akhirnya anak banyak sekali yang terkena hukuman, terkena pidana.

Tadi Anda mengatakan bahwa kategorisasi umur anak adalah 0-18 tahun, padahal usia 0-18 memiliki kategorisasi bentuk-bentuk kejahatan dan segala macamnya sangat bervariasi. Apakah pengadilan kita sudah adil terhadap anak ketika mereka menjatuhkan hukuman pada anak-anak umur 0-18 tahun? Apakah hukumannya telah disesuaikan dengan umur mereka sebagai anak?

Justru itu yang sedang kita gugat. Menurut kami, kultur aparat adalah kultur yang terlalu mengkriminalisasi anak, dan ada undang-undang yang mengkriminalisasi anak yaitu UU No.3 tahun 1997. Jadi kita ingin menggugat hal tersebut. Misalnya untuk ketentuan usia anak yang bisa diadili dalam UU No.3/1997, KPAI tetap menganggap pemidanaan anak di usia delapan tahun terlalu muda.

Apakah Anda setuju dengan definisi usia anak yaitu 0-18 tahun?

Kalau itu merupakan ketentuan UU dan universal. Konvensi hak anak di PBB juga menetapkan kategori anak adalah usia 0-18 tahun. Sedangkan di Indonesia kategori anak adalah 0-18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sekarang di Indonesia jika anak yang dipidana dinyatakan bersalah maka masuk ke Lapas dan dicampur menjadi satu. Dari 33 provinsi hanya ada 16 Lapas anak. Di Lapas anak pun dicampur antara anak yang hanya mencuri HP, mengambil sandal di masjid, pelaku Narkoba, sampai yang melakukan pembunuhan dicampur menjadi satu sesama anak-anak.

Jadi antara kejahatan ringan dan berat dicampur menjadi satu. Akibatnya, yang terjadi adalah internalisasi kejahatan. Anak-anak yang tadinya hanya melakukan pencurian kecil-kecilan, tapi akibat bergaul dengan anak-anak yang melakukan kejahatan berat akhirnya terjadi proses pembelajaran kejahatan. Apalagi bila ada yang dicampur dengan orang dewasa di Lapas dewasa, maka itu sudah seperti sekolah saja. Ini yang kita lawan. KPAI ingin agar tidak ada Lapas anak. Semua anak yang terkena pidana harus masuk ke dalam rehabilitasi sosial dan dipisah-pisah. Untuk yang pencurian kecil cukup hanya ke panti-panti yang ringan, dan dijaga oleh sukarelawan atau pekerja sosial profesional. Namun kalau Narkoba perlu khusus, anak yang terkena narkoba janganlah dihukum tapi butuh penyembuhan, butuh bimbingan. Jangan dipenjara. Juga jika anak melakukan pembunuhan tetap tidak dihukum di penjara, tapi di lembaga rehabilitasi sosial dengan penanganan khusus dan tidak dengan suasana penjara.

Bagaimana situasi di penjara anak atau anak yang dipenjara di tempat dewasa berdasarkan pengamatan Anda?

Sungguh mengerikan, tidak manusiawi dan tidak beradab. Bayangkan, satu kamar kecil dihuni beberapa orang, lalu terdapat kamar mandi, WC, dan tempat buang air kecil ditempat yang sama dengan tidak diberikan dinding sampai tinggi. Orang mandi sampai dapat terlihat dan akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku di sana. Makan satu hari Rp 8.000, tidur bersama-sama di satu tempat tidur, dan tidak tertata. Dibentak-bentak dan segala macamnya. Itu sangat tidak manusiawi. Saya kira hanya ada beberapa Lapas anak yang sudah memiliki standar. Contohnya, Lapas anak di Tangerang sudah bagus tapi di tempat lain saya merasa kasihan terhadap anak-anak kita. Siapa yang mengira mungkin di dalamnya terdapat calon presiden, calon menteri, calon penyiar radio tapi sudah dipidana dengan cara seperti itu.

Apa saja kejahatan yang dilakukan oleh anak selama ini dari hasil penelitian atau kajian KPAI?

Terdapat kenakalan, perkelahian, pencurian, tindak asusila.

Berapa umur anak yang melakukan kejahatan asusila?

Usia 12 tahun karena terjadi maraknya pornografi. Di tindak asusila itu anak juga menjadi korban karena mereka mengkonsumsi pornografi. Setelah mengkonsumsi pornografi, mereka langsung ingin melakukan prakteknya. Tapi sekarang pertanyaannya, mengapa yang dihukum hanya anak yang melihat pornografi dan yang melakukan pelecehan seks, sedangkan industri pornografi tidak pernah dihukum? Itu sesuatu yang tidak adil. Inilah yang dituntut KPAI. Seharusnya tidak hanya anak-anak saja sebagai pelaku tapi orang-orang yang ikut terlibat juga harus dihukum. Itulah baru hukum yang adil, itu yang kita inginkan.

Melihat kondisi penjara kita selama ini dan kemudian dampaknya terhadap anak-anak, apakah upaya solusi dari hasil kajian KPAI yang sudah pernah dibicarakan, baik dengan pemerintah daerah (Pemda) maupun pemerintah pusat ?

Untuk hukum masih pemerintah pusat dan bukan Pemda. KPAI sedang mengiinisiasi judicial review atau peninjauan kembali agar UU No.3/1997 dicabut. Kedua, konsep penjara bagi anak harus dihilangkan. Menurut saya, harus tidak ada penjara untuk anak dan diganti dengan rumah rehabilitasi. Itupun harus dipisah-pisah antara jenis kejahatan satu dengan kejahatan yang lain.

Bagaimana bentuk rumah rehabilitasi tersebut karena kejahatannya juga berbeda-beda?

Di sana sebaiknya profesional yang mengelolanya. Jadi bukan sembarang sukarelawan, tapi pekerja sosial profesional. Itu khusus kita siapkan, dan terdapat psikolog, serta ada berbagai macam kelengkapan. Jadi suasananya benar-benar suasana penyembuhan, tidak seperti penjara. Selain itu, di dalam catatan buku curiculum vitae si anak tidak dicantumkan catatan pidana..

Jadi rumah rehabilitasi itu lebih kepada upaya pembinaan, misalnya, pelaku pencurian dengan Narkoba ditaruh di rumah rehabilitasi yang berbeda.

Betul, itulah yang dinamakan manusiawi.

Bagaimana respon dari pemerintah terhadap upaya ini?

Belum, jadi ini masih suatu wacana, tapi hasil diskusi yang kita lakukan sudah mulai meruncing ke suatu tindakan. Kita sudah menyiapkan tim hukum untuk melakukan uji Judicial Review tadi. Kita sudah tiga kali pertemuan dengan pemerintah dan banyak unsur lainnya. Rata-rata mereka mendukung.

Apakah ada hal lain selain dampak psikologis yang membuat penjara anak harus diberhentikan?

Anak-anak menjadi kehilangan harapan, terlebih lagi terdapat stigma pada saat mereka ke luar penjara. Mereka punya stigma dan merasa, "Saya adalah mantan narapidana."

Apa peran penting lain yang perlu diperhatikan?

Saya kira masyarakat juga harus turut mendukung upaya perbaikan hukum ini. Suatu pemulihan yang adil. Pengadilan tidak harus menggunakan penjara, tapi bisa direstorasi, dipulihkan.

Jadi kita seharusnya terhadap jangan "dikit-dikit lari ke hukum", betulkah?

Seharusnya begitu. Memang ini dilema bagi polisi. Polisi akan melakukan diskresi tadi (penyelesaian di luar hukum) dengan cara restorasi justice, tapi kadang-kadang masyarakat sendiri yang tidak paham. Ada akar dendam karena merasa sudah disakiti maka ia merasa anak itu harus dihukum, padahal tidak harus. Apakah kalau dihukum akan menjadi lebih baik? Contoh kasus di Jawa tengah, ada kasus perkosaan dilakukan oleh sesama remaja usia 15 - 16. Anak yang memperkosa akan bertanggung jawab terhadap perempuan ini karena merasa lalai. Keluarga orang tua puteri tidak mau, "Dia harus masuk penjara." Akhirnya, si anak perempuan juga tersiksa karena melihat pacarnya masuk penjara, belum lagi bila anaknya lahir nanti tidak punya ayah karena tidak boleh dikawini. Padahal si pelaku mau mengawini. Ini sebenarnya bisa dicari cara lain di luar pasal hukum, misalnya, tokoh agama ketemu, tokoh masyarakat ketemu, orang tua ketemu untuk solusi yang terbaik. Nah itu yang disebut restorasi keadilan/justice dimana antara keluarga korban dengan keluarga pelaku dipertemukan untuk mencari jalan terbaik dalam proses pidana yang dilakukan oleh anak. Kalau cara-cara seperti ini dilakukan, Insya Allah tidak terlalu banyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum sampai masuk penjara.

Saya pikir ini kasus yang menarik. Beberapa pegiat hak asasi manusia (HAM) mungkin melihat kasus ini tidak seperti itu, mungkin karena faktor usia juga. Katakanlah, yang melakukan perbuatan tersebut berusia 17 atau 18 maka mereka melihat itu sebagai tindak kriminal sebuah perkosaan. Apalagi ada pihak yang tidak setuju kemudian ingin membawa ini ke persoalan hukum, sehingga agak kontraproduktif dari yang Anda katakan. Apakah ini lebih karena usia atau kita memang butuh mekanisme lain?

Saya kira tidak juga. Pelindungan anak adalah bagian dari penegakkan HAM. Jadi, betul yang disampaikan, memang karena usia. Anak itu masih tumbuh dan berkembang. Hukuman tidak boleh menghentikan satu, proses tumbuh kembang anak. Kedua,Hukum tidak boleh mendiskriminasi anak. Ketiga, hukum harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Kalau kemudian akhirnya bukan kepentingan terbaik tapi malah membunuh anak, artinya masa depannya menjadi "hopeless" maka untuk apa diteruskan. Ini juga sudah sesuai dengan norma internasional yaitu standar minimal PBB dikenal sebagai Beijing Rules yang disepakati pada 1985 mengenai bagaimana seorang anak diperlakukan ketika berkonflik dengan hukum.

Negara apa yang dianggap melakukan perlindungan anak untuk menjadi model bagi kita?

Saya kira banyak. Jepang bahkan Amerika Serikat (AS) tidak ada UU pengadilan anak. Kalau anak-anak melakukan pelanggaran dibawa ke cityhall di sebuah distrik. Orang tua anak dipanggil, mereka musyawarah mencari jalan keluar bersama. Bila sudah dewasa, maka penerapan hukumannya ketat. Contoh, waktu itu ada tentara memperkosa perempuan, lalu ia dihukum seberat tiga kali dari usianya. Namun selama itu anak-anak maka harus dicari jalan terbaik.

Iya, dan bukankah kita mempunyai mekanisme musyawarah?

Itu justru hilang ketika menghadapi kasus anak. Persoalannya, ketika saya minta peran masyarakat, apabila polisi menyelesaikan perkara anak di luar jalan hukum maka dia sering dianggap, "Wah ini pasti ada apa-apa, polisi dapat uang, dan lain-lain." Jadi polisi ragu-ragu juga ketika melakukan mekanisme musyawarah ini.

Bagaimana cara mensosialisasikan ini?

Termasuk diantaranya melalui talkshow ini. Kita meminta kepada masyarakat untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak semua anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum itu harus dihukum secara pidana. Cukup tindakan, diberitahu karena kegagalan anak adalah sesungguhnya kegagalan orangtua.

Apa yang harus dilakukan kalau dari sisi pemerintah?

Segera cabut UU No.3 tahun 1997. Jangan diterapkan, diganti dengan yang lebih manusiawi.

Bagaimana kalau dari sisi penegak hukum?

Hendaklah UU dibaca secara jernih, lalu memperhatikan juga perlindungan anak. Jadi jangan hanya memperhatikan UU Pengadilan Anak dan KUHP saja, namun juga mengimbangi dengan pemberian perhatian pada perspektif perlindungan anak.. Dalam hal ini saya ingin mengapresiasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) karena baru saja menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 tahun 2009 yang ditanda tangani pada Juni lalu. Di dalam pasal 25 disebutkan bahwa pemidanaan, pemenjaraan, penangkapan terhadap anak dilakukan apabila terpaksa dan hanya sebagai jalan terakhir. Mudah-mudahan teman-teman polisi bisa membaca Keputusan Kapolri tersebut. Di tingkat elit polisi, komitmen ini relatif sudah sama dengan kita, tapi ada kultur polisi yang belum sepenuhnya mendukung yang disebut restorasi justice. Jadi harus selalu kita wacanakan

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...