Pertama, kita berbicara terkait artikel Anda dimana Anda membedakan poverty line dan poverty rate. Apa yang dimaksud dengan poverty line dan poverty rate itu?

Poverty line secara sederhana adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka mencoba mencari tahu titik dimana orang itu masuk kategori miskin. Titik itu ditentukan berdasarkan konsumsi 40% orang termiskin lalu dilihat apakah dari konsumsi itu seseorang berhasil mengomsumsi sekitar 2100 kalori.

Ada. konsumsi makanan tersebut yang diambil 40% lalu dikonversi untuk melihat apakah orang-orang ini mampu makan atau mendapatkan konsumsi sebesar 2.100 kalori ditambah dengan konsumsi non makanan. Atas dasar itu maka ditentukan suatu garis dimana orang-orang itu akan mampu makan 2.100 kalori plus konsumsi non makanan yang merupakan cerminan dari 40% konsumsi orang-orang termiskin.

Dalam ukuran rupiah, per kepala, dan per bulan. Sekarang Rp152.400/kepala/orang/bulan.

Dia akan mampu mengonsumsi sekitar 2.100 kalori dan dianggap berada pada garis kemiskinan.

Setiap tahun BPS mengumpulkan data konsumsi orang-orang di seluruh Indonesia. Dari data itu bisa dihitung kurang lebih secara nominal dan secara rupiah, misalnya, berapa pengeluaran dari orang-orang tersebut. Presentasi dari jumlah penduduk Indonesia yang pengeluarannya di bawah poverty line atau garis kemiskinan itu yang disebut sebagai tingkat kemiskinan.

Sebenarnya garis kemiskinan itu dibuat oleh BPS dalam arti mereka mengumpulkan data dan mencoba menghitung berdasarkan data konsumsi orang-orang. Tapi pergerakan garis kemiskinan itu sendiri ditentukan oleh kemampuan membeli dari orang-orang termiskin di Indonesia, sekitar 40% orang termiskin di Indonesia. Dengan demikian dibuat oleh BPS dalam arti mereka menghitungkan untuk kita melihat kondisi tingkat konsumsi minimum orang Indonesia. Tapi data itu sendiri datang dari realitas di Indonesia.

Adanya perbedaan itu sebenarnya bukan datanya yang bertentangan. Bank Dunia berbicara tentang sebuah angka 100 juta yang merupakan angka perbandingan internasional. Kita mempunyai dua macam garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan nasional dan garis kemiskinan yang bisa digunakan untuk membandingkan antar negara. Cara mengukur yang nasional mengambil realitas konsumsi nasional. Sedangkan garis kemiskinan yang senilai dua dollar oleh Bank Dunia itu dilakukan agar bisa melakukan perbandingan antara negara-negara yang masuk di dalam database Bank Dunia.

Jelas kita lebih baik dari daripada Myanmar dan Laos tapi kita di bawah Malaysia dan Thailand.

Kita lebih baik dari segi poverty rate atau tingkat kemiskinannya daripada India. Sebenarnya angka itu sendiri hanya refleksi dari sebuah standar yang dipakai untuk memungkinkan perbandingan internasional tapi mungkin sebenarnya tidak merefleksikan kondisi konsumsi yang sebenarnya. Orang di India mengonsumsi yang berbeda, sumber kalori yang berbeda, dan sebagainya.

Perbandingan lima tahun itu sebenarnya agak sedikit tidak fair karena lima tahun yang lalu mungkin bisa dibilang kita berada di dalam kondisi sedikit terburuk dari krisis. Mungkin dibandingkan dengan sebelum krisis dimana kita baru saja kembali ke level kita yaitu sedikit sebelum di level sebelum krisis. Jadi tahun 2005 akhir dibandingkan tahun 2006.

Kalau kita dibilang tambah miskin, memang bisa dibilang kita tambah miskin. Tapi tambah miskin terjadi terutama akibat krisis yang menghantam kita pada 1997-1998 sehingga tingkat kemiskinan jatuh dari 16% ke 23%. Itu sebenarnya yang membuat kita tambah miskin.

Barang itu dilihat dari segala jenis konsumsi yang dilakukan oleh 40% orang termiskin. Itu tentu saja tidak termasuk barang mewah karena kita hanya melihat konsumsi orang miskin saja. Setelah diteliti lebih lanjut, hampir seperempat dari konsumsi itu adalah beras, sementara seperempatnya lagi adalah makanan dan lain-lain. Jadi sekitar 50% dari konsumsi itu adalah konsumsi untuk makanan.

Yang menarik adalah ternyata setelah krisis bukan hanya barang menengah atas yang naik, tapi harga beras pun melonjak naik.

Ada banyak hal. Ketika kondisi krisis, yang terjadi bukan hanya krisis modern tapi juga terjadi krisis ekonomi, politik, keamanan dan masalah suplai. Pada saat yang sama, kita ingat dulu juga iklim dan panen juga bermasalah pada saat-saat itu. Itu sebenarnya akumulasi dari banyak hal sehingga mengganggu suplai dari beras kita pada saat itu dan harga sebagai respons tentu saja akan naik sangat cepat.

Data menunjukkan bahwa dari 100 orang sebanyak 80 orang adalah nett consumer beras. Artinya, dia mengonsumsi lebih banyak dari yang diproduksinya meskipun dia petani beras. Jadi tidak semua orang yang masuk dalam kategori petani beras, memproduksi lebih banyak dari yang dia konsumsi.

Mereka cash farmer tapi dari apa yang mereka produksi biasanya memiliki surplus. Tapi 80% lebih dari 80 orang itu tidak memiliki surplus dari nett consumer.

Artinya, kalau harga beras naik berarti kita menguntungkan 20 orang dari 100 orang penduduk Indonesia dan menyusahkan 80 orang dari 100 orang penduduk Indonesia.

Ternyata tidak.

Betul. Data ke dua menunjukan lebih dari 75 orang dari 100 orang miskin adalah nett consumer beras.

Selalu pasti ada yang rugi. Seperti tadi saya katakan bahwa diantara seluruh warga Indonesia ada 20 dari 100 orang merupakan nett produsen beras. Dari warga miskin Indonesia ada sekitar 25 dari 100 orang merupakan nett produsen beras, dan tentu saja mereka dirugikan. Tapi mungkin saya akan mencoba memframe pertanyaan ini dengan pertanyaan yang dibalik yaitu andaikan kita akan mengambil kebijakan yang akan merugikan 75 orang miskin dari 100 orang miskin, apakah itu sesuatu yang etis untuk mengambil kebijakan seperti itu?

Indeks tersebut adalah semua makanan di seluruh Indonesia. Ternyata komponen yang muncul terbesar adalah beras. Tetapi di sana ada komponen yang namanya makanan lain. Di komponen itu, makanan lain dalam konsumsi seluruh orang Indonesia ternyata relatif lebih kecil dari konsumsi beras.

Sebenarnya ada banyak cara untuk mencoba mempertahankan harga beras rendah. Inti dari problemnya adalah pasar beras Indonesia tidak baik. Struktur distribusinya buruk dan menumpuk di beberapa tempat karena regulasi yang terlalu keras dari pemerintah. Distribusi itu baik dari luar ke dalam maupun distribusi di dalam sendiri. Karena itu ada kesempatan yang lebih besar bagi pedagang-pedagang besar untuk mempermainkan harga beras. Mereka memiliki pemain yang sedikit sehingga akan lebih mudah mereka berkolusi. Melepaskan pasar beras untuk membiarkan mekanisme pasar berjalan mungkin salah satu cara yang baik. Salah satu cara yang lebih bersikap politis adalah bagi konsumen beras dan mereka yang merasa terbebankan oleh harga beras mungkin kini waktunya untuk menyuarakan kepentingan mereka. Ini kepentingan kami mayoritas, bukannya kepentingan minoritas. Impor adalah ide yang baik dengan memasangkan tarif. Jika memang dianggap bahwa itu terlalu membebani petani beras yang termiskin, maka ada mekanisme tarif yang sifatnya terbuka, bukan mekanis seperti sekarang yang sifatnya sangat politis dan sangat tidak responsif terhadap kondisi ekonomi yang berubah secara cepat.

Masih regulated. Bulog masih satu-satunya importir beras yang memiliki kewenangan untuk mengimpor beras dan tidak ada importir lainnya untuk mengimpor beras. Namun Bulog harus meminta izin kepada pemerintah untuk mengimpor sehingga secara praktis sekarang ini kondisi kita adalah impor beras dilarang sama sekali kecuali kasus khusus dan itu membuat tidak ada kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, terhadap penawaran dan permintaan yang terjadi di dalam negeri.

Kalau mau melihat policy atau kebijakan makro untuk menangani kemiskinan, kita bisa melihat beberapa yang standard adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan redistribusi.

Kalau bagi saya, kemiskinan bukan masalah kebijakan nasional. Kemiskinan selalu dan selalu merupakan masalah mikro. Kemiskinan diatasi dengan memberi insentif. Itu bukan insentif uang tapi berupa konsep dorongan bagi para pelaku untuk melakukan tindakan produktif. Solusi itu ditemukan pada lokalitas untuk meningkatkan pendapatannya. Mereka menemukan problem yang membuat mereka sulit meningkatkan pendapatan dan menyelesaikan problem itu. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka melakukan itu. Jadi jangan terlalu banyak mengintervensi, kecuali untuk mereka yang paling miskin di Indonesia karena mereka mungkin sudah masuk dalam jebakan kemiskinan sehingga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Untuk itu yang dibutuhkan adalah seperti subsidi. Namun itu subsidi konsumsi bukan subsidi produsen yang sering kita lakukan. Jadi mungkin subsidi konsumsi seperti yang dilakukan melalui Bantuan Langsung Tunai.

Banyak ekonom yang berada di dalam parlemen atau pemerintah kemungkinan mengerti ini. Tapi tidak mudah untuk menjelaskan ide ini kepada masyarakat. Kita selalu terngiang-ngiang dengan nasehat Bung Karno bahwa, "Jangan memberi mereka ikan, tapi berikan mereka pancing." Namun yang menjadi masalah adalah kadang-kadang mereka belum tentu mau mancing, mungkin mereka sebenarnya ingin mendapatkan cangkul atau mendapatkan sesuatu yang lainnya. Berikan mereka ikan, sehingga mereka bisa memutuskan memancing atau melakukan hal lainnya.