Bagaimana catatan Anda mengenai ketegangan etnis sepanjang tahun 2006 lalu?

Sebelum tentang hubungan etnis Cina dengan etnis lainnya di Indonesia, ada satu hal yang ingin saya kemukakan yaitu sejak kerusuhan Mei 1998 tidak ada kerusuhan anti Cina dengan magnitude yang sangat berarti. Memang ada kerusuhan kecil seperti kejadian di Kebumen pada tahun 1998 kemudian beberapa kali di Makassar, tapi tidak ada satupun konflik anti Cina yang besar dan mengakibatkan korban harta maupun nyawa yang sangat berarti. Ini satu hal yang sangat menarik, dan sampai saat ini saya tidak mempunyai jawaban yang pasti. Secara hipotetis, saya bisa mengatakan setelah Mei 1998 mungkin tentara tidak terlalu bermain dalam politik. Ini bukan berarti tidak main sama sekali tapi tidak seintens seperti pada zaman Orde Baru. Maaf kalau ini sedikit konspiratif karena pada masa Orde Baru biasanya kerusuhan itu melibatkan tentara. Tentara ikut main di situ. Anda juga tahu pada zaman Orde Baru Cina menjadi sapi perahan dan tidak pernah terwakili secara politik. Jadi untuk menjamin keamanan politiknya dia selalu membayar pada tentara. Itu suatu hal yang sudah terjadi di tingkat bawah sampai paling atas.

Dalam hal tertentu iya, karena setelah Mei 1998 tidak ada kerusuhan anti Cina dengan magnitude yang cukup tinggi. Pada 2006, kita mencatat paling tidak ada dua ketegangan yang cukup menyedihkan di Makassar. Misalnya, kalau saya tidak salah ingat, ada kasus pembantu yang dianiaya atau dihamili oleh majikan yang kebetulan Cina dan kemudian ada gerombolan massa yang datang untuk menyerang komunitas Cina di Makassar.

Iya. Saya tidak mengikuti dengan baik perkembangan penyusunan UU itu, tapi sejauh yang saya tahu tidak lagi dibedakan antara warga negara Indoneseia dan warga negara keturunan. Jadi dianggap sama. Kita sama dihadapan hukum (equal before the law). Itu suatu kemajuan secara hukum, secara legal. Tapi hal yang sah secara legal belum tentu berlaku secara operasional di dalam politik maupun birokrasi. Pertanyaannya adalah apakah nanti kalau ingin memperpanjang paspor, saya masih dimintai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)? Apakah saya masih dimintai ganti nama, dan sebagainya? Itu suatu hal yang agak tidak masuk akal.

Iya. Dalam prakteknya saya tidak mungkin melawan birokrat di tingkat bawah.

Ini pertanyaan yang sangat menarik. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya mungkin perlu menjelaskan dulu bahwa Cina sebetulnya secara sistematis dipinggirkan dari politik pada zaman Orde Baru dengan asumsi seolah-olah Cina terlibat peristiwa G30S. Seolah-olah banyak Cina yang masuk dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), yang walaupun tidak komunis tapi cenderung ke kiri. Di samping Baperki, ada juga Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yaitu kelompok Cina sangat kanan yang dekat dengan tentara. Kebanyakan di antara mereka adalah Cina-Cina Katolik yang waktu itu menjadi sangat anti komunis. Mereka begitu yakin bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah Cina dibebaskan dari politik saja. Jadi ada desain yang seolah-olah adalah ciptaan tentara tapi sebetulnya keterlibatan kelompok yang saya sebut Cina Katolik sayap kanan ini. Mereka dengan sadar mendesain agar semua urusannya lancar dan tidak ada masalah maka Cina jangan berpolitik. Semua organisasi yang bersifat etnis Cina juga tidak boleh. Semua dihilangkan, dan kerja saja dengan baik, tidak usah macam-macam. Itu kemudian membuat tidak pernah ada satu pun pejabat publik yang keturunan Cina. Bahkan Cina dihilangkan dari ruang publik. Kalau Anda ke mana-mana tidak ada Cina, Cina itu hanya ada di mall, atau di pusat perdagangan.

Sekarang ada. Yang saya ketahui, Bupati Belitung Timur itu dari etnis Cina, ada banyak anggota DPRD dari etnis Cina, ada beberapa calon bupati atau calon walikota juga beretnis Cina. Apakah ini menimbulkan masalah? Saya pikir tidak. Di Belitung, Cina itu bukan minoritas, Cina itu bukan pribumi, jadi tidak ada masalah. Mungkin jadi masalah kalau Cina menjadi bupati di Madura. Itu jadi masalah karena populasi Cina sangat kecil. Tapi kalau nanti dalam pemilihan walikota di Singkawang ada calon Cina yang menang, saya pikir itu sangat wajar karena populasi di sana lebih dari 50% adalah Cina.

Itu bisa menjadi persoalan di suatu daerah yang katakanlah etnis Cinanya tidak ada, dan juga tergantung pada figurnya. Kalau si figur betul-betul mempunyai akar di daerah tersebut dan dianggap bagian dari komunitas tersebut, maka kalau terpilih di Madura pun mungkin tidak akan jadi soal. Tapi ketika dia dari luar tiba-tiba masuk ke daerah tersebut dan tiba-tiba menjadi tokoh sentral dalam politik lokal, maka itu menimbulkan tanda tanya.

Saya pikir iya. Saya ingat yang dikatakan Gus Dur pada awal tahun 1990-an, yaitu apa salahnya kalau ada non Muslim menjadi presiden. Tapi Anda tahu bagaimana Gus Dur dicaci maki pada waktu itu, "Kok non Muslim bisa menjadi presiden." Apakah kita siap atau tidak menerima itu?

Tapi etnis dan kelas tidak overlap. Di sini salahnya, semua orang Cina dianggap kelas menengah ke atas, dianggap orang kaya. Mereka lupa bahwa di Kalimantan Barat atau di Sumatera Utara banyak petani miskin dan tukang sayur yang Cina. Saya jadi ingat dulu Adi Sasono mengatakan etnis Cina hanya 3% tapi menguasai 70% aset. Data itu mesti dipertanggungjawabkan. Dari mana data itu? Betul bahwa begitu banyak orang Cina yang punya asset cukup besar. Bahkan unconfirmed information yang saya dapat, begitu banyak kelas menengah yang kaya raya menyimpan uangnya di Singapura dalam jumlah di atas US$ 2 juta. Ini individual bukan company. Penyimpan di atas US$ 2 juta tersebut kalau bukan Cina adalah pejabat. Itu memang betul, kenyataan itu tidak bisa disangkal.

Tapi juga jangan menyamaratakan bahwa semua Cina adalah kelas menengah. Sayangnya tidak ada studi tentang Cina miskin. Seolah-olah Cina adalah semua yang kita lihat di mall atau yang kita lihat di tempat-tempat mewah. Coba Anda ke pedalaman Kalimantan Barat, orang Cina adalah petani. Di Tangerang, banyak Cina miskin.

Tampaknya stereotype itu sudah begitu kuat melekat pada orang Cina seperti stereotype Yahudi di Eropa.

Stereotype-nya tidak berubah. Mereka adalah pekerja keras, kikir, hidup di dalam kelompoknya. Stereotype semacam itu ada di mana-mana. Di sini juga Cina seolah-olah Yahudi di Asia.

Kita boleh berharap tapi saya pikir hal itu tidak bisa dengan satu program langsung berubah. Sebetulnya, program asimilasi yang dijalankan Orde Baru untuk mengubah itu tapi ternyata gagal. Asumsi asimilasi adalah ketika Cina berasimilasi maka tidak lagi berbeda dengan yang non-Cina dan mereka tidak lagi menjadi korban diskriminasi atau korban kekerasan. Tapi peristiwa Mei 1998 adalah bukti bahwa policy asimilasi Orde Baru adalah gagal total. Kalau begitu bagaimana mengubah image terhadap orang Cina? Di satu pihak saya juga mengharapkan orang Cina jadi diri sendiri. Saya tidak ingin berkampanye orang Cina mesti begini atau begitu, tapi please be politically correct.

Orang Cina mau tidak mau harus diakui walaupun mereka yang punya duit sering menyelesaikannya dengan duit.. Ini contoh sepele saja, mereka tidak mau ke kantor kelurahan untuk memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP), mereka bayar pakai duit untuk mengurus semua itu. Soal kecil ini bisa menimbulkan masalah. Saya pernah berargumen dengan seorang Cina, kalau Anda memperpanjang KTP dengan cara itu berarti merugikan pihak lain karena petugas kelurahan mesti ke rumah Anda, tidak bisa melayani yang lain. Tapi mereka tidak mau tahu itu karena merasa dirinya mempunyai uang dan itu bisa diselesaikan dengan uang. Semua dengan market. Market fundamentalis ini ada di sejumlah back mind orang Cina. Di satu pihak orang Cina harus disadarkan bahwa kita bagian dari komunitas ini, mempunyai hak, dan mempunyai kewajiban. Di lain pihak, kalau saya boleh memakai istilah kelompok anti-Cina, jangan memberi stereotype pada orang Cina. Stereotype itu sudah begitu melekat, kalau Cina itu mesti mulai jaga toko, kalau sudah kaya menjadi cukong, kalau lebih kaya lagi menjadi konglomerat yang tidak pernah peduli dengan komunitas.

Iya. Itu yang saya maksud. Misalnya, banyak pengemplang BLBI adalah Cina, itu harus diakui. Tapi juga tidak berarti tidak ada yang non Cina yang menjadi pengemplang BLBI. Ada juga yang non Cina. Kalau Anda ikuti dengan baik wacana di media, kasus BLBI dipakai oleh kelompok anti Cina untuk menghantam orang Cina. Misalnya, ada seseorang pengusaha non Cina memakainya untuk membela diri dengan mengatakan telah bersusah payah memenuhi tugas kewajibannya pada BLBI, tidak lari meninggalkan Indonesia seperti sejumlah pengemplang-pengemplang yang memang kebetulan Cina.

Saya juga tidak sependapat bahwa konflik itu hanya ada di tingkat atas. Di tingkat bawah pasti ada. Biasanya pada pedagang di tingkat pasar yang beromzet sebulan Rp 5-10 juta. Tidak bisa disangkal memang pedagang Cina mampu melakukan akumulasi modal lebih baik. Jadi ketika terjadi akumulasi modal, berarti mereka mampu untuk bertahan dan ketika dalam krisis lebih terjamin. Mereka bisa melakukan akumulasi, bisa melakukan penimbunan, dan sebagainya. Ketika ini terjadi, kemudian pedagang non Cina menganggap bahwa, "Oh, lihat tuh pedagang Cina yang dengan akumulasi modalnya berhasil memarjinalkan kami." Saya pikir perasaan itu selalu ada, tidak bisa disangkal. Namun ini juga tidak bisa digeneralisir bahwa semua orang Cina mampu melakukan akumulasi. Ternyata ada juga pedagang-pedagang Muslim di Pantai Utara Jawa yang sebagian besar adalah Muhammadiyah mampu melakukan akumulasi modal dengan cukup baik.

Memang betul. Kalau melihat konflik antara pengusaha kelas menengah Cina dan kelas menengah Muslim pada zaman Orde Baru, maka harus diakui bahwa Soeharto tidak menghendaki kelas menengah Muslim berkembang karena dianggap sebagai ancaman politik. Karena itu banyak kredit bank pada zaman Orde Baru yang jatuh ke pengusaha Cina. Akibatnya, industri batik, tenun, dan sebagainya milik pengusaha Cina jauh diuntungkan karena akses kredit mereka lebih baik. Tapi tidak berarti dalam semua hal pengusaha Cina itu unggul. Dalam hal tertentu pengusaha Cina memiliki keunggulan, tapi dalam hal networking dan mencari pasar mungkin etnis lain seperti Bugis. Misalnya, ada Asosiasi Saudagar Bugis. Itu potensial sekali dan networking betul-betul bisa digunakan. Sedangkan pengusaha Cina kelas menengah ke bawah belum bisa menggunakan overseas chinnese network-nya. Kalau selevel Liem Sioe Liong tentu bisa menggunakan overseas chinnese network-nya.