Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Rusdi Marpaung

Pengusutan Kasus Munir Memerlukan Kesungguhan Pemerintah

Edisi 556 | 06 Nov 2006 | Cetak Artikel Ini

Belum lama ini Mahkamah Agung [MA] memutuskan pilot Garuda Pollycarpus Priyanto tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir. Pollycarpus hanya terbukti melakukan pemalsuan dokumen, karena itu hanya dihukum penjara dua tahun. Dengan keluarnya putusan MA ini, pembunuh Munir kembali tidak jelas. Ini tentu menjadi tantangan bagi Presiden Yudhoyono yang sejak awal menyatakan komitmennya untuk mengungkap kasus tersebut. Putusan MA ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidaksensitifan MA sekaligus membuktikan sikap setengah hati pemerintah dalam menuntaskan penyelesaian kematian Munir. Putusan itu juga menunjukkan kian mendesaknya revitalisasi penanganan kasus Munir.

Untuk menggali lebih jauh mengenai masalah ini, saya Jaleswari Pramodharwardani akan berbincang-bincang dengan Rusdi Marpaung, Direktur Pelaksana Imparsial, tempat almarhum Munir bekerja semasa hidupnya.

Apakah keputusan MA ini mengejutkan Anda dan kawan-kawan?

Sebenarnya tidak. Sejak awal kita sudah melihat bahwa materi-materi yang dibawa ke pengadilan tidak kuat secara hukum. Sehingga begitu keputusan MA keluar kami tidak terlalu kaget.

Materi-materi yang tidak kuat tersebut bukankah hasil dari Tim Pencari Fakta [TPF]?

Tidak. Justru hal itulah yang kami persoalkan pada materi pengadilan pertama. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya Polly yang dijadikan terdakwa. Kami juga melihat bahwa rekomendasi-rekomendasi TPF tidak ditindaklanjuti polisi untuk dijadikan berkas yang diserahkan ke Kejaksaan.

Saya juga menemukan beberapa kejanggalan dalam proses peradilan seperti catatan-catatan hakim yang tidak ditindaklanjuti. Sebagai contoh pemilik nomer telepon sekian-sekian yang diduga milik mantan Deputi V BIN, juga tidak ditindaklanjuti. Karena itu sangat wajar bila materi-materi ini akhirnya lemah. Di Pengadilan Tinggi sebenarnya sudah disebutkan bahwa Polly tetap bersalah namun bukti keterlibatan pembunuhannya sudah tidak lagi disebut. Polly hanya dianggap melakukan kesalahan secara administratif. Sehingga sangat wajar apabila di MA dia divonis bebas dari tuntutan pembunuhan dan hanya terlibat dalam masalah administrasi dan pemalsuan surat. Namun yang menjadi catatan positif saya adalah ketika Pak Artidjo Alkostar, salah satu Hakim Agung memberikan dissenting opinion (pendapat yang berbeda saat pengambilan keputusan) Beliau melihat walaupun Polly hanya memalsukan surat tapi terjadi dalam konteks pembunuhan. Ini konsisten dengan konsep bahwa pembunuhan Munir adalah pembunuhan konspirasi, bukan dilakukan satu orang.

Menurut Anda apa implikasi dari keputusan kasasi MA ini?

Secara substansi kasus ini menjadi peristiwa pembunuhan tanpa pelaku. Kasus ini adalah kasus yang bisa dibilang dark number. Kasus ini juga menjadi hal yang memalukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga masyarakat internasional karena peristiwa ini jelas terjadi di dalam pesawat, semuanya sudah ada dan dalam proses-proses itu sebenarnya sudah ada indikasi dan rekomendasi jelas dari TPF. Namun hal tersebut tidak mampu mengungkap pelaku sebenarnya.

Tadi Anda menyebutkan bahwa keputusan ini tidak mengejutkan Anda dan kawan-kawan. Ini berarti sejak awal Anda telah melihat bahwa proses yang dilakukan tidak melalui prosedur yang benar dalam arti tidak ada keseriusan menindaklanjuti hasil temuan TPF dan sebagainya. Menurut Anda apa yang seharusnya ditindaklanjuti Pemerintah?

Pertama adalah hasil temuan-temuan. Tidak usah hasil temuan TPF dulu. Pihak Kepolisian sebenarnya sudah menyebutkan ada beberapa terdakwa lain seperti Ramelgia Anwar, Odi, dan beberapa awak Garuda. Tapi temuan-temuan itu tidak ditindaklanjuti.

Hasil TPF sendiri apa pernah dievaluasi?

Sampai saat ini belum pernah. Presiden sendiri sepertinya tidak pernah membuka kepada publik mengenai temuan-temuan TPF.

Padahal temuan-temuan TPF tersebut akan membantu mengungkap kasus ini.

Betul. TPF ini dibuat untuk membantu polisi. TPF sendiri sebenarnya beranggotakan orang-orang yang memang terlibat dalam pengungkapan kasus ini sejak awal seperti polisi, jaksa, beberapa orang Deplu dan juga teman-teman Munir. Tugas polisilah untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Tapi faktanya temuan tersebut tidak dilanjutkan dan tidak dijadikan sebagai produk yang bisa dipakai sebagai berkas ke kejaksanaan.

Menurut Anda temuan-temuan TPF seharusnya diperlakukan bagaimana? Apa perlu dibentuk sebuah lembaga atau badan yang bertugas menganalisa atau mengevaluasi temuan-temuan tersebut?

Sebenarnya hasil TPF itu sudah ada walaupun tidak diumumkan. Namun temuan ini tidak ditindaklanjuti secara projustisia.

Jadi bagaimana temuan-temuan itu sebaiknya diperlakukan?

Saya rasa temuan-temuan TPF ini sebenarnya sudah baik. Jika pihak kepolisian dianggap kurang kuat menangani kasus ini, kami dan teman-teman di Imparsial dan Kontras serta teman-teman Munir lainnya mengusulkan agar presiden membuat sebuah komisi baru dengan anggota yang lebih segar dan bisa mengaktifkan kembali kasus ini. Namun alih-alih membentuk komisi tersebut, SBY malah menyerahkan kepada polisi tanpa merespon ide komisi ini. Sejak itu kita sudah melihat kalau polisi sangat lemah dalam menangani kasus ini ditambah lagi dengan materi gugatan yang sangat lemah. Saat itu kita masih bisa berharap Pak Da’i Bachtiar mau mengusahakan penindaklanjutan kasus ini. Namun kapolri yang baru, Pak Sutanto, tampaknya tidak pernah mau banyak berbicara mengenai kasus ini. Kami juga sepertinya sulit untuk menemui beliau untuk membicarakan kasus tersebut.

Catatan buruk lainnya adalah digantinya tim kasus Munir di kepolisian oleh Brigadir Jenderal (Pol) Surya Dharma. Saya rasa teman-teman mantan TPF juga akan sependapat dengan saya bahwa Pak Surya justru kurang begitu produktif dan raportnya kurang bagus saat menjadi tim penyidik TPF waktu dulu.

Tadi Anda mengatakan bahwa political will pemerintah kurang kuat. Namun disisi lain kita melihat pernyataan-pernyataan SBY bahwa kasus Munir ini harus segara diungkap dan sebagainya. Menurut Anda, dengan bubarnya Tim TPF langkah lanjut apa yang harus diambil pemerintah untuk mengungkap kasus ini?

Saya rasa pemerintah bisa mulai dengan mengevaluasi kerja TPF selama ini.

Jadi tidak mulai dari nol lagi begitu?

Betul. Dan juga evaluasi terhadap Tim Penyidik Polri. Untuk TPF tampaknya agak sulit diukur karena Presiden sendiri belum mengumumkan. Ini sebenarnya juga menjadi masalah tersendiri bahwa beliau sepertinya malas mengumumkan temuan-temuan tersebut. Kedua, setelah dievaluasi perlu juga dipikirkan untuk membuat sebuah komisi baru yang lebih kuat agar kasus ini dapat segera diungkap. Saya melihat perhatian internasional terhadap kasus ini tinggi sekali. Ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan SBY. Apakah SBY mampu memperbaiki keadaan atau kasus Munir ini hanya akan menjadi dark number seperti kasus Marsinah, Udin, dan juga banyak kasus lainnya, di mana ada kasus pembunuhan tanpa pelaku.

Menarik sekali bahwa Munir di mata internasional sangat dikenal sebagai pejuang HAM, tapi ironisnya justru di negara sendiri kurang mendapatkan keadilan. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa Suciwati Munir berniat mengunjungi ke kongres, senat, PBB dan sebagainya. Menurut Anda sendiri bagaimana tanggapan dari dalam? Kredibilitas SBY sebagai presiden tentu agak dipertanyakan dalam pengungkapan kasus ini.

Saya pikir biar bagaimanapun muka SBY tertampar juga. Tapi sekarang kita tunggu saja mana yang akan dia perhitungkan. Ini memang situasi yang sangat kental politiknya. Bisa saja ini bukan situasi yang final. SBY bisa berubah bulan depan atau tahun depan. Kalau dia mau dilihat sebagai calon pemimpin politik yang paling kuat untuk 2009 maka dia harus memperbaiki masalah ini. Kedua, jika melihat kasus pembunuhan serupa yang terjadi wartawati Rusia Anna Politkovskaya, maka kasus Munir ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Jadi, saya pikir Indonesia bisa bangga atau malu karena ditiru oleh Rusia untuk membungkam orang yang sangat kritis seperti Anna dan Munir. Itu yang menurut saya sudah menjadi semacam spiral kekerasan. Jika SBY mau konsisten maka dia harus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi untuk mengungkap pelaku pembunuhan Munir.

Menurut Anda, apakah upaya Mbak Suciwati dengan "meminta bantuan" dari Mahkamah Internasional atau lembaga lainnya cukup efektif? Apakah kasus-kasus semacam ini di negara lain pernah pernah terjadi?

Pembunuhan atau ketidakadilan itu pada dasarnya concern semua manusia dan tidak mengenal batas negara, suku dan sebagainya. Dalam mekanisme internasional ini bisa dimungkinkan dengan tinjauan dari perwakilan khusus dalam bidang pembela HAM di PBB. Kalau pemerintah memang serius menjadi salah satu negara anggota PBB maka dia harus mau membuka diri. Tapi saya rasa kalau PBB terlibat maka akan membuat malu kita bangsa Indonesia. Kedua, mungkin juga lewat pengadilan HAM ataupun lainnya. Hal ini bisa dilakukan apabila memang diduga ada ketidakseriusan dan pembangkangan dari negara untuk menjamin hak hidup seperti yang diatur konstitusi maupun dalam konsesi hak asasi manusia yang diatur PBB. Kalau melihat masalah di Brazil, kasus serupa akhirnya terbuka. Demikian juga kasus-kasus pembunuhan politik di negara-negara lain akhirnya bisa juga terungkap.

Dengan dorongan dari kepala negara tentunya?

Betul. Jadi, tinggal tunggu waktunya saja. Sekarang atau nanti kejahatan itu bisa terbuka.

Menurut Anda bagaimana respon dari pemerintah maupun DPR melihat banyaknya penghargaan yang diterima oleh Munir dan Suciwati ? Penghargaan-penghargaan tersebut dapat dilihat sebagai teguran bahwa dunia luar peduli terhadap kasus Munir namun tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh kita dalam mengungkap kasus ini.

Saya melihat bahwa banyak orang yang masih mendukung pengungkapan kasus Munir akan tetapi caranya berbeda-beda. Kalau saya datang ke beberapa kampung di Palangkaraya, Palu atau kota-kota kecil lainnya mereka sangat berharap kasus ini dapat segara terungkap. Karena itu Suciwati selalu mengatakan keadilan buat Munir adalah keadilan buat semua masyarakat yang tertindas di Indonesia. Hal itulah yang bisa menembus batas-batas negara, suku, bangsa dan lainnya sehingga ia juga mendapat pengakuan di tingkat internasional. Walaupun situasi ini sangat sarat aspek politiknya namun saya perlu jelaskan bahwa kejadian Munir ini adalah kejadian yang extraordinary yang melibatkan orang-orang kuat yang mempunyai jaringan baik yang nyata maupun bukan diparlemen. Hal inilah yang menjadi kendala. Sekarang apakah kita bisa menyakinkan semua pihak seperti yang dikatakan Suciwati bahwa "kalaupun pembunuh Munir itu ada dan pidana dinegara kita mengatur hukuman mati, saya akan berusaha keras untuk tidak meminta hukuman mati karena Munir pada masa hidupnya menolak hukuman mati".

Yang diinginkan Suciwati adalah keadilan dan bukan menghukum seberat-beratnya si pelaku. Kedua, banyak pihak-pihak seperti polisi, jaksa, pengamat, orang-orang pemerintah dan hakim yang saya nilai baik dalam menyikapi kasus ini. Sebagai contoh Pak Artidjo yang tetap mempertahankan pendapatnya dan bersikap tidak terlalu legal formal dengan bukti namun dapat melihat bahwa ada konteks pembunuhan politik. Maka dari itu ia tetap melakukan dissenting opinion. Diantara kesedihan atau hal-hal yang membuat frustasi, saya rasa tetap ada orang-orang didalam pemerintah dan parlemen yang memberikan inspirasi baik. Tapi hal ini tentu kembali lagi ke bagaimana meraih tujuan jangka pendek misalnya kita umumkan tersangka baru dalam kasus Munir. Untuk jangka pendek saya pikir ini bisa didorong kembali lewat polisi atau jaksa dengan tekanan politik dari presiden dan DPR. Kemudian kita bisa memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dengan pembentukan komisi baru. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang terlambat dilakukan karena hasil TPF itu sendiri belum diapa-apakan, diumumkan saja tidak.

Apakah pembentukan komisi ini bisa dengan menggunakan anggota-anggota TPF yang lama? Dalam artian bahwa apakah Tim TPF yang sebelumnya bisa direvitalisasi agar kita tidak perlu mulai dari nol lagi?

Revitalisasi TPF sepertinya sudah tidak mungkin, karena lembaga ini sudah ditutup. Yang paling mungkin adalah membentuk kembali komisi untuk mempertajam dengan target yang lebih jelas. Hal ini bisa dibuat lebih panjang sehingga akan menjadi lebih efektif kalau komisi ini tinggal menindaklanjuti apa yang sudah ada.

Anggota dari komisi ini tentunya adalah orang-orang yang peduli dengan persoalan Munir dan peduli dengan pengungkapan kasus pembunuhan itu sendiri.

Jelas

Artinya orang-orang itu bukan asal ditunjuk karena dia dulu bekas anggota TPF tanpa melihat kredibilitas dia dalam kasus.

Saya rasa tidak terlalu sulit untuk mencari orang-orang yang kredibel. Yang paling sulit adalah membuka peluang politik untuk pembentukan komisi ini sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh SBY. Kalau dia setuju, nama-nama kemudian bisa kita usulan. Seperti proses pembentukan TPF dulu, Imparsial menulis surat, kemudian kami mencoba untuk mengusulkan nama-nama. Misalnya Syafii Ma’arif tapi ditolak oleh Presiden. Ada beberapa nama lain yang juga ditolak oleh Presiden. Jadi tidak ada masalah dalam hal pengusulan nama-nama ini. Tapi yang paling penting bahwa komisi ini dibentuk dulu sehingga akan jelas monitoring dan gerak efektifitas dari penyelidikan kasus Munir. Kalau tidak hal ini akan menjadi hutang sejarah dan bukan sekedar menjadi ujian bagi sejarah.

Sebetulnya banyak kalangan yang bingung dengan kasus ini. Di satu sisi kasus Munir ini sangat kuat. Banyak pihak baik nasional maupun internasional yang peduli terhadap kasus ini. Sebetulnya sudah tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda penyelesain kasus ini. Menurut Anda apa yang menyebabkan SBY sepertinya menjadikan kasus ini hanya dalam tatanan wacana saja?

Masalah ini tentunya tidak terlepas masalah kekuasaan itu sendiri. Hal ini sudah jelas ditunjukkan sendiri oleh SBY saat ia mengatakan "This is test of ours history", ketika ia baru saja berapa bulan menjabat sebagai Presiden. Kemudian dia membentuk TPF, tapi tidak ditindaklanjuti dan hanya menyerahkan kepada polisi. Jadi saya pikir ada ketakutan untuk kehilangan kekuasaan, baik dari SBY maupun dari lawan atau grup pembunuh Munir sendiri. Jadi pelaku pembunuhan Munir ini jelas menggunakan kekuatan-kekuatan politik untuk bisa menjegal penyelesaian kasus ini.

Agenda mendesak apa yang perlu dilakukan secepatnya?

Pertama adalah dari sikap parlemen. Parlemen dalam masalah ini sangat kelihatan sikap abu-abunya. Saat DPR ribut kemarin sebenarnya sudah menunjukan bahwa di dalam DPR sendiri belum ada keputusan yang solid atas kasus ini. Walaupun saya lihat ada beberapa orang yang mendukung Munir, tapi sebagai institusi DPR belum solid dalam mengungkap serta membantu pengungkapan pembunuhan ini.

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...