Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Zuhairi Misrawi

Kembangkan Dialog Antar Agama

Edisi 554 | 23 Okt 2006 | Cetak Artikel Ini

Selamat berjumpa kembali para pendengar Perspektif Baru dengan saya Faizol Riza. Bagi Anda yang sering mengikuti media massa dan juga perkembangan pemikiran Islam, tentu tidak asing lagi dengan tamu kita saat ini, Zuhairi Misrawi. Beberapa kali tokoh intelektual Nahdlatul Ulama (NU) ini juga muncul di acara televisi, tentu saja dengan acara khusus mengenai dialog keagamaan dan juga perkembangan pemikiran secara umum.

Zuhairi Misrawi berpendapat dialog antar agama diperlukan dalam rangka membangun kembali kira-kira bagaimana relasi antar agama yang terbaik. Dialog itu harus dilakukan pada level masyarakat, bukan pada level elit seperti sekarang ini. Itu karena kalau terjadi konflik antar agama, sesungguhnya yang menjadi korban, menjadi subyek atau obyek sekaligus adalah masyarakat. Jadi sesungguhnya pada level masyarakat ini perlu didekatkan, dan inilah kekurangan bangsa kita.

Berikut wawancara Faisol Riza dengan Zuhairi Misrawi.

Mas Zuhairi, ada satu pertanyaan yang seringkali kita susah menjawabnya karena ternyata sejauh ini dialog antar agama dilakukan dalam skala yang kecil. Sedangkan dalam skala yang besar baru dilakukan kembali pada kesempatan terakhir-terakhir ini sejak bom Bali. Sebenarnya apa sih hakekat dialog antar agama itu?

Ada dua hal yang sesungguhnya ingin dicapai dialog antar agama ini. Pertama, pada tataran normatif yaitu adanya pemahaman yang relatif benar terhadap esensi agama itu sendiri. Kita tahu bahwa ada perbedaan antara agama dan pemahaman keagamaan. Semua agama mengajak kepada cinta kasih, toleransi, keharmonisan, kebersamaan, apapun agamanya baik agama langit maupun bumi. Karena itu dialog-dialog penting sekali agar setiap agama masuk kepada esensi atau hakekat beragama itu sendiri. Tentu saja secara normatif ini ada masalah karena pemahaman agama yang dilatarbelakangi oleh kecenderungan politik, ekonomi, dan barangkali kecenderungan etnisitas seringkali mengalahkan hakekat agama itu sendiri. Kita lihat di dalam sejarah, misalnya, Perang Salib itu selalu dianggap sebagai bagian dari agama. Padahal itu pertarungan Kristen Eropa dengan Kristen Timur yang kemudian melibatkan negara-negara Muslim di Timur Tengah. Jadi itu semuanya adalah pertarungan politik, yang kemudian ditarik sebagai pertarungan agama. Nah, dialog antar agama atau antar iman ini pada hakekatnya mencoba untuk memasuki sesuatu yang paling substansial dalam agama yaitu tentang nilai-nilai cinta kasih dan lain-lainnya.

Kedua, dialog antar agama diperlukan dalam rangka membangun kembali kira-kira bagaimana relasi antar agama yang terbaik, dan sampai saat ini belum ada formula dialog yang terbaik. Formula yang muncul sampai detik ini adalah formula dialog antar elit. Jadi kita lihat, misalnya di Rusia atau di Indonesia, forum-forumnya selalu antar elit. Formula ini dalam banyak hal tidak memberikan makna yang baik bagi perkembangan dialog antar agama.

Kita mengetahui, misalnya, pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) menggelar satu pertemuan internasional agama-agama. Begitu juga pimpinan Muhamadyah yang juga bersama-sama pergi ke Rusia. Kalau Anda mengatakan itu pertemuan elit, Jadi sebenarnya pada level mana dialog antar agama harus dilakukan?

Sebenarnya dialog itu harus dilakukan pada level masyarakat, level society, dan ini yang tidak pernah dilakukan. Itu karena dimana-mana kalau terjadi konflik antar agama, sesungguhnya yang menjadi korban, menjadi subyek atau obyek sekaligus adalah masyarakat. Jadi sesungguhnya pada level masyarakat ini perlu didekatkan, dan inilah kekurangan bangsa ini. Contohnya, Banglades dengan keragamannya, yaitu di negara itu ada penganut Hindu, Kristen, Buddha, dan Islam, tapi hubungan antar masyarakatnya relatif bagus. Misalnya, orang Kristen bisa datang ke masjid. Di Indonesia, tidak mungkin orang Muslim datang ke gereja atau orang Kristen datang ke masjid. Artinya, pada level masyarakat ada masalah yang serius. Karena itu diperlukan satu model dialog atau toleransi yang bersifat mengakar, yang orientasinya pada masyarakat. Ke depan, marilah kita mengubah dialog yang bersifat elitis tadi menjadi dialog yang bersifat lebih dekat dengan gerakan masyarakat sipil.

Kita sering membicarakan dialog antar agama ini seolah-olah hanya bicara mengenai iman saja, atau hanya mengenai hal-hal yang membuat antar agama ini seolah-olah punya konflik. Nah apakah hanya pada level itu dialog seharusnya dilakukan?

Semestinya pada level iman pun kita sesungguhnya sudah bisa melakukan dialog. Misal dalam Islam, rukun iman yang ketiga berbunyi beriman kepada kitab-kitab terdahulu, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Juga keharusan beriman kepad nabi-nabi terdahulu. Jadi dalam level iman pun sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika iman ini seringkali hanya dijadikan sebagai tameng saja, tidak menjadi sebagai kekuatan sebagaimana adanya saya sebutkan tadi. Jadi memang iman sudah relatif lebih bagus. Jadi bagaimana iman ini diterjemahkan.

Nah usulan saya adalah umat Islam harus membaca Alkitab juga, umat Islam harus membaca 10 perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa. Begitu juga orang-orang Kristen harus membaca Al Quran. Jadi kesalahan fatal, misal yang disebut dalam pidato terakhir Paus Benekditus XVI, tidak terjadi. Ketika itu Paus mengutip salah seorang Kaisar di Byzantine. Kalau tidak salah bahwa tidak ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad kecuali kekerasan. Saya kira Paus tidak membaca Al Quran. Kalau Paus membaca Al Quran akan muncul nuansa keharmonisan atau nuansa dialog dalam tradisi Islam. Dulu pernah muncul gagasan dialog antar kitab. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Faizal Wahab dari Mesir. Dia membeberkan apa saja ajaran-ajaran yang sama di dalam Al Quran, Alkitab, dan Taurat. Klasifikasi yang dia buat menarik sekali. Itu membuat saya kemudian betul-betul yakin bahwa kita dari segi iman pun tidak ada masalah antar agama.

Ada sebagian umat Islam mengatakan, misalnya, jangankan untuk membaca Alkitab malah untuk mengucapkan salam Natal saja sering dianggap atau diklaim bahwa itu tindakan haram. Nah bagaimana mungkin kita bisa melakukan dialog dengan menurunkan level ke tingkat yang lebih bawah yaitu masyarakat?

Saya sangat yakin dialog ini akan terjadi di atas pengertian, di atas pengetahuan. Tidak mungkin dialog itu dibangun di atas ketidaktahuan bahkan di atas kebodohan. Prasyarat dialog adalah adanya pengetahuan yang komprehensif, tidak sepotong-sepotong terhadap agama lain. Konflik, kebencian, dan kecurigaan itu muncul karena perspektif yang tidak total terhadap yang lain, seperti terhadap Kristen dan Yahudi. Sebaliknya juga Yahudi terhadap Islam, atau Kristen terhadap Islam. Karena itu memang sekarang di lembaga-lembaga pendidikan ke-Islaman di Indonesia, entah itu di pesantren, Perguruan Tinggi Islam, Tsanawiyah, atau Aliyah, perlu adanya wawasan tentang agama-agama lain. Sekarang ini kecenderungannya wawasan tentang agama lain itu adalah yang bersifat kritikal. Kritikal artinya segala sesuatu yang datang dari agama lain cenderung ditolak. Di sinilah pendidikan pluralis pada seluruh level lembaga pendidikan keagamaan itu perlu dilakukan. Itu yang pertama.

Kedua, saya melihat perlu adanya dialog-dialog yang intensif di antara level jemaat. Di sini ada hal yang menarik, yaitu ketika saya datang ke sebuah masjid di Boston, Massachusetts. Di sana ada silaturahmi pelajaran. Misalnya, orang-orang Kristen datang ke masjid untuk belajar tafsir Islam, dan orang-orang Islam datang ke gereja untuk belajar tentang Alkitab. Hal-hal seperti ini perlu sekali dilakukan secara intensif. Jadi selain ada pada level pendidikan formal, ada juga pada pendidikan informal melalui kursus-kursus, sehingga kita tidak menaruh kecurigaan yang mendalam terhadap agama lain. Saya kira kesulitan bangsa kita berdialog karena faktor ketidaktahuan itu.

Saat ini saya sedang menulis sebuah buku yang mudah-mudahan bermanfaat bagi bangsa ini. Judulnya, Al Quran sebagai kitab toleransi. Saya menemukan ternyata Al Quran itu toleran sekali, ada ratusan ayat yang mendorong kita untuk membuka mata, membuka hati, membuka perasaan, dan simpatik terhadap agama lain. Jadi mengapa kok muncul kebencian? Alasannya, karena ketidaktahuan terhadap agama kita sendiri. Jadi terhadap agama sendiri kita tidak mengerti, lebih-lebih terhadap agama yang lain.

Ini menarik sekali Anda menyampaikan bahwa kemarahan muncul karena ketidaktahuan, dan dialog harus dilakukan di atas pengertian yang sama. Nah masalahnya, siapa bertanggung jawab terhadap ini? Bagaimana menyebarkan pengetahuan seperti itu?

Ini tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus konsisten dan konsekuen melaksanakan nilai-nilai Pancasila bahwa semua agama di depan hukum itu sama, bahwa semua agama di depan Tuhan itu sama. Jadi tidak mungkin dong Tuhan membeda-bedakan antara agama yang satu dan agama yang lain. Tuhan sudah menciptakan agama itu beragam karena itu semua agama di hadapan Tuhan sama. Dan yang terpenting adalah semua agama di hadapan hukum itu sama. Karena itu pemerintah harus mendorong kesetaraan agama-agama di dalam bangsa ini. Memang kita baru saja menyelesaikan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Forum Kerukunan Umat Beragama. Tetapi ada celah di dalam Keputusan Presiden ini karena orang yang menjalankan mandat dialog atau kerukunan antar agama itu masih tidak merasa perlu pentingnya kerukunan. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya pluralisme. Bagaimana dapat menjalankan nilai-nilai dialog kerukunan antar umat, bila lembaganya sendiri tidak mengerti atau mengharamkan pluralisme. Jadi, memang ada masalah.

Pemerintah harus lebih agresif, mungkin juga lebih progresif. Ini agar toleransi, dialog antar agama tidak hanya dipahami dalam kerangka mayoritas dengan minoritas, tetapi dalam kerangka warga negara yang sama di depan hukum, dan menyelesaikan berbagai hal yang menjadi hambatan-hambatan serius dalam konteks dialog antar agama diantaranya fatwa tadi. Fatwa MUI menjadi salah satu kendala terbesar dalam membangun dialog dan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Misalnya, MUI mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Padahal mengucapkan selamat Natal menjadi bagian dari kesetaraan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Negara ini bukan negara Islam. Jadi tidak mungkin melaksanakan hukum tertentu untuk diterapkan pada bangsa ini. Tidak mungkin. Negara ini adalah negara Pancasila. Jadi kesetaraan harus menjadi bagian terpenting dalam kebangsaan kita.

Ada satu lagi masalah besar Bung. Sekarang banyak pemerintah daerah (Pemda) yang membuat peraturan daerah (Perda) tentang Syariah. Bukankah ini hambatan juga untuk dialog antar agama? Sebaliknya, Pemda menilai proses pembuatan Perda Syariah itu dilakukan secara demokratis, sesuai proses yang berlaku. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan gagasan ini ke dalam konteks Pemda yang sekarang ini? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Agama mungkin bisa membuat satu keputusan agar seluruh Pemda melakukan upaya dialog. Tetapi Pemda dengan Undang-Undang Otonomi Daerah mungkin bisa menolak itu. Bagaimana komentar Anda?

Ini memang menjadi masalah serius yang harus kita pikirkan bersama. Pertama adalah soal demokrasi. Kita selalu memahami demokrasi ini sebagai prosedur semata, padahal demokrasi ada nilai-nilai di dalamnya, diantaranya adalah nilai kesetaraan, keadilan, kemanusiaan. Jadi memang pemahaman tentang demokrasi ini perlu dideformasi, direvitalisasi. Demokrasi tidak hanya sekadar prosedur tapi juga nilai.

Kedua, memang seluruh departemen yang berada di bawah naungan pemerintah negara ini harus betul-betul memperhatikan Pancasila sebagai landasan filosofi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan Menteri Dalam Negeri menolak sejumlah Perda diindikasikan sebagai Perda Syariah ditolak merupakan langkah bagus. Tetapi mungkin perlu oleh Departemen Agama juga karena Departemen Agama bukan hanya departemen agama Islam tapi sesungguhnya departemen agama-agama. Jadi itu departemen agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Karena itu Departemen Agama harus betul-betul adil untuk menjelaskan sesungguhnya apa sih yang kita definisikan sebagai agama di sini. Kita dalam konteks berbangsa tidak mendefinisikan agama sebagai hukum, kita mendefinisikan agama sebagai etika berbangsa dan bernegara. Karena itu seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh agama, sejatinya bukan produk hukum. Produk hukum itu dihasilkan oleh NU, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan organisasi-organisasi masyarakat (Ormas) yang berlatar belakang agama. Mereka berhak menurut hukum. Sedangkan negara melahirkan etika-etika. Misalnya apa sih etika Islam tentang kemiskinan. Itu sesungguhnya yang harus didorong, bukan bagaimana hukumnya orang berjualan kaki lima di depan mal, misalnya begitu. Itu bisa saja nanti muncul termasuk bisa juga ada bagaimana hukumnya imunisasi. Wah itu kacau betul. Jadi, yang didorong sesungguhnya oleh Departemen Agama adalah etika-etika publik.

Jadi ini adalah wilayah etik dan normatif.

Wilayah normatif itu adalah Ormas, tetapi negara perlu merumuskan etika-etika yang terdapat di dalam agama-agama. Inilah sesunguhnya yang belum dilakukan oleh pemerintah yaitu mengambil semangat etis dalam agama-agama untuk kemajuan bangsa.

Apakah pemerintah mungkin juga bagian dari yang Anda sebut tidak tahu tentang agama-agama itu?

Saya kira iya, pemerintah tidak tahu dan tidak mengerti. Sepengetahuan saya, di Amerika yang betul-betul diambil dari agama adalah voluntarism, semangat kedermawanan dan kesukarelaan. Mengapa agama-agama di kita tidak mampu merumuskan kesukarelaan ini? Padahal kesukarelaan menjadi satu bagian terpenting dalam pembangunan peradaban, kebangsaan. Karena itu ke depan, marilah kita hindari berbagai hal yang bisa menjerumuskan kita kepada konflik, kebencian, kecurigaan, yang didasari karena perspektif normatif atau legalistik, baik itu dalam bentuk Perda maupun fatwa-fatwa keagamaan. Misalnya, di NU sudah mempunyai lembaga forum kajian keagamaan. Forum ini yang melahirkan hukum dan hanya mengikat kepada warga NU, tidak mengikat kepada warga Muhammadiyah. Dalam konteks berbangsa, hukum ini tidak bisa dipakai. Dalam konteks berbangsa yang dipakai adalah etika-etika kebersamaan yang bisa merajut silaturahmi atau solidaritas kebangsaan.

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...