Mas Anung, ada kesan bahwa pemerintah kita terkesan sembunyi-sembunyi dalam membahas dan menyampaikan RAPBN sehingga masyarakat tidak mendengar dan mengetahui. Apa betul demikian atau memang masyarakatnya yang tidak peduli?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya kira kita harus mengerti bahwa pidato kenegaraan itu membicarakan rencana anggaran, kegiatan dan agenda pembangunan setahun ke depan. Jika dibicarakan di 2006 berarti agenda untuk 2007. Sudah sepatutnya pembahasan rencana kegiatan, anggaran atau agenda pembangunan ini bersifat partisipatif sehingga keinginan semua pihak dapat terakomodasi dengan baik. Pembahasan ini seharusnya dilakukan secara transparan sehingga semua masukan dan tindakan dapat diketahui. Proses ini juga harus akuntabel artinya setelah didengarkan harus ada perencanaan dan perencanaan tersebut harus bisa dinilai tepat sasaran atau tidak. Jika sekarang muncul penilaian bahwa pemerintah terkesan diam-diam dalam RAPBN maka saya melihat memang ada sesuatu yang serius di balik itu. Seperti kita ketahui, pemerintah pernah melakukan janji-janji saat kampanye dulu. Ketidakmampuan pemerintah untuk menepati janji-janji tersebutlah yang sepertinya mendorong mereka melakukan strategi diam-diam atau sembunyi-sembunyi itu.

Bisa dikatakan seperti itu. Mungkin juga saat ini pemerintah sedang mengalami kekhawatiran berat dan hal ini dilihat sebagai kelemahan oleh publik. Publik menilai kemampuan pemerintah saat ini sangat rendah. Meskipun pemerintah memiliki niat baik untuk menanggulangi masalah tertentu namun jika masalah tersebut tidak diungkapkan kepada publik maka hal tersebut pada dasarnya melanggar prinsip transparansi.

Betul. Hal-hal tersebut harus dibuka kepada publik sehingga masyarakat mengetahui kondisi yang riil seperti apa. Dengan begitu akan banyak pihak yang memberikan penilaian dan barangkali bantuan. Contohnya, jika kita berbicara data kemiskinan, ada tiga data kemiskinan yang berbeda. Pada 16 Agustus 2006, Presiden SBY menyatakan ada 16% penduduk miskin, artinya ada penurunan dari 23,4% di tahun 1999. Namun menurut BPS, berdasarkan data per Maret 2006 jumlah penduduk miskin ini sebesar 17,75%. Lain lagi data yang disajikan lembaga independen seperti Indef yang menyebutkan bahwa akibat kenaikan harga BBM jumlah penduduk miskin ini justru naik menjadi lebih dari 20%. Jadi, dari data awal saja pemerintah sudah tidak transparan. Pemerintah seharusnya bicara apa adanya agar kalangan independen tidak akan menyerang bahkan akan membantu.

Ya, pemerintah memang perlu strategi tersendiri untuk menyikap hal tersebut. Namun langkah menyembunyikan data kemiskinan sepertinya bukan hal yang bijaksana. Masyarakat awam yang tidak mengerti angka saja bisa merasakan bahwa saat ini kondisi makin sulit. Kenaikan harga BBM, harga beras, sulitnya akses ke pendidikan dan kesehatan dapat dijadikan patokan bahwa tingkat kemiskinan tidak mengalami perbaikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memang menyembunyikan sesuatu sekaligus menunjukan juga bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Sulit untuk menilai mana yang lebih transaparan. Mungkin kita bisa lihat bahwa tantangannya berbeda antara pemerintah yang sekarang dan yang dulu. Pemerintah yang dulu tidak memiliki beban dalam mengeluarkan data. Di era Soeharto meskipun sebelum menentukan nilai inflasi dilakukan survey terlebih dahulu oleh BPS namun BPS itu didikte oleh pemerintah. Sekarang agak berbeda. Contoh lainnya, dalam era Soeharto sangat mudah untuk mengatakan bahwa tingkat kemiskinan sekian persen. Sekarang tidak bisa. Hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan oleh pemerintah yang sekarang karena banyak lembaga independen, pengamat-pengamat kritis yang memiliki data yang akurat. Disisi lain tampaknya ada upaya untuk mengurangi pihak-pihak yang dianggap mengganjal salah satunya dengan cara menekan parlemen. Pimpinan-pimpinan partai dilobi agar anggota parlemen tidak ada yang melakukan interupsi. Akan tetapi dengan berubahnya situasi menjadi semakin terbuka, pembodohan dengan membuat data itu sumir sudah seharusnya tidak terjadi lagi.

Betul dan ini merupakan hal baru. Di jaman Orde Baru barangkali tidak ada atau hanya segelintir orang yang mau melakukan ini. Sekarang hampir semua memiliki akses untuk itu dan itu terjadi di berbagai level, tidak hanya di nasional. Dan mereka tidak segan-segan melakukan "terror" ke daerah-daerah. Saya pernah mendengar bahwa di salah satu kabupaten di Sumatra Barat untuk mencairkan Dana Alokasi Umum (DAU) mereka harus ditodong sebesar bisa tidak 15%. Jika menyanggupi maka DAU-nya akan dinaikkan. Jadi permainan-permainan seperti ini makin melebar ke daerah-daerah dan tidak melibatkan langsung oleh orang-orang yang ada di parlemen.

Modal di negara ini relatif sudah menipis karena beban utang.

Kira-kira 35%.

Betul. Sedangkan biaya pembangunan hanya 17% dari total anggaran. Hal ini berarti yang dibangun jauh lebih kecil dibanding dengan yang dipakai untuk bayar utang. Ini berarti kita tidak akan bertumbuh. Kedua, ada kondisi-kondisi eksternal yang tidak bisa kita hindari, seperti harga minyak dan kondisi ekonomi global. Namun juga ada masalah-masalah internal. Contoh masalah eksternal yang memiliki keterkaitan dengan internal adalah performa ekspor kita. Kemarin dikatakan bahwa ekspor kita naik. Akan tetapi hal tersebut bukan prestasi pemerintah. Kondisi riil pasar yang kebetulan membutuhkan itu. Ketika kita memiliki kuota ekspor produk tekstil, ekspornya naik tetapi disini banyak pabrik yang tutup. Ini berarti tekstil yang diekspor sudah jelas bukan produk Indonesia. Hal ini juga sudah mulai menyebar ke komoditi-komoditi lain. Ini menunjukkan adanya permasalahan internal di birokrasi yang sangat laten. Oleh karena itu, reformasi sudah saatnya masuk dan dilakukan dalam sektor birokrasi. Karena siapapun presidennya jika masih menggunakan mesin birokrasi yang lama makan tidak akan mengalami kemajuan.

Jika kita lihat RAPBN yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen terlihat bahwa mereka malas membuat perhitungan berdasar kondisi lapangan yang ada. Sebenarnya ada proses yang namanya MUSRENBANG, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Sepertinya masing-masing departemen ini tidak melakukan hal itu dengan baik. Kita bisa lihat kenaikan anggaran ini sepertinya dihantam rata kira-kira 10%. Ini menunjukkan birokrasi kita pemalas. Birokrasi kita sudah telanjur tambun dan tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada. Kata partisipatif dalam birokrasi yang lama itu kan tabu. Birokrasi kita masih memposisikan diri sebagai pamong praja. Jadi dia masih berkuasa.

Betul, birokrasilah yang menentukan. Birokrasi perijinan di negara ini sangat menyedihkan. Di China hanya butuh waktu 30 hari, Vietnam 45 hari, Malaysia sekitar 50 hari. Sedangkan disini butuh sekitar 150 hari kerja. Mestinya hal ini bisa dijadikan prioritas pemerintah guna melakukan peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.

Kita bisa lihat adanya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pedesaan. Mengingat sebagian besar Indonesia adalah wilayah agraris maka saya melihat ini sebagai sebuah perbaikan dan harapan. Kita tidak lagi terkecoh untuk tergesa-gesa maju ke industrialisasi akan tetapi kembali menengok kepada fundamental ekonomi yaitu pertanian.

Betul. Saya kira ada tantangan bagi presiden untuk menjabarkan. Saya juga melihat ada secercah harapan dalam hal penegakan hukum HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi. Akan tetapi saya agak prihatin dalam hal pemberantasan korupsi.

Di tahun lalu terlihat semangat-semangat yang besar. Contoh, dibentuknya Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) untuk menyelesaikan 14 korupsi besar. Namun selama dua tahun bekerja, tim ini baru menyelesaikan dua kasus. Jadi ini menunjukkan bahwa semangat, janji, dan implementasi tidak seirama. Meskipun ada secercah harapan di revitalisasi pertanian, penegakan hukum, reformasi birokrasi, namun kita belum disuguhkan dengan blue print yang jelas seperti elaborasi esensi reformasi birokrasi. Karena kalau kita lihat, reformasi birokrasi yang dikatakan menjadi program pemerintah baru mencakup RUU Pelayanan Publik, RUU Administrasi Negara, kemudian draft Etika Pegawai Negeri. Ini baru sebagian kecil dan belum mampu mengatur dan merubah sosok birokrasi sebenarnya.

Ini juga yang menjadi pertanyaan kita. Di tengah panen, pemerintah tiba-tiba mengeluarkan kebijakan impor beras yang ditentang oleh banyak daerah dan petani. Jadi beberapa hal perlu kita lihat detailnya, karena angka-angka itu masih terlalu umum. Sebagai contoh revitalisasi pertanian. Bagaimana sektor ini ditingkatkan perlu dilihat detil-detil yanglebih lanjut. Jadi, saya kira kita perlu melihat master plan pembangunan ke depan itu seperti apa. Saya kira satu hal yang luput adalah semua orang bicara lima tahun ke depan dan tidak ada satu pun yang berbicara 25 tahun ke depan.