Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Darmaningtyas

Kegagalan UAN dalam Reformasi Pendidikan

Edisi 540 | 14 Jul 2006 | Cetak Artikel Ini

Selamat berjumpa kembali para pembaca Perspektif Baru dengan saya Faisol Riza. Kali ini saya mengajak Anda membicarakan dunia pendidikan Indonesia karena banyak sekali masyarakat yang protes bahwa pemerintah tidak serius atau pemerintah tidak jelas menangani masalah pendidikan. Ujian Akhir Nasional (UAN) yang banyak digugat masyarakat dianggap sebagai bentuk dari ketidakjelasan sistem pendidikan nasional karena ternyata banyak sekali yang tidak lulus berdasarkan standarisasi pemerintah. Bahkan yang tidak lulus termasuk mereka yang selama ini dianggap cukup berprestasi di sekolah. Tamu kita kali ini adalah Darmaningtyas. Dia seorang pengamat pendidikan, berkecimpung di beberapa program pendidikan, antara lain di Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan dan juga sekarang di The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) sebagai country director.

Darmaningtyas mengatakan kita harus mengingatkan publik bahwa pendidikan itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara baik dalam pembiayaan maupun peraturannya agar menjadi lebih baik. Namun ketika reformasi bergulir pada 1998 di Indonesia, institusi pendidikan paling lambat dalam melakukan reformasi. Bahkan UAN sebetulnya merupakan potret kegagalan dari reformasi pendidikan. Sistem Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) sebetulnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan UAN karena menjawab dua hal, yaitu EBTANAS menjawab kebutuhan pemerintah tentang standarisasi kualitas, sedangkan EBTA menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan untuk lulus.

Menurut Anda, bagaimana wajah pendidikan nasional kita?

Saya selalu mengatakan Ujian Akhir Nasional (UAN) ini sebetulnya merupakan potret kegagalan dari reformasi pendidikan. Paska reformasi politik 1998, saya kira yang paling lambat melakukan reformasi bukan militer tetapi justru institusi pendidikan. Dalam pandangan saya, UAN itu merupakan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi bidang pendidikan terutama dalam sistem evaluasi belajar. UAN ini awalnya untuk mengganti yang dulu dikenal dengan sistem Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA). Setelah mengikuti perdebatan UAN selama tiga tahun ini dan tidak pernah berhenti setiap kali mau ujian dan setelah pengumuman, saya menilai sistem EBTANAS dan EBTA sebetulnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan UAN. Itu karena menjawab dua hal yaitu EBTANAS menjawab kebutuhan pemerintah tentang standarisasi kualitas, sedangkan EBTA itu menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan untuk lulus. Jadi dua kebutuhan itu terjawab melalui sistem EBTA - EBTANAS.

Dari potret dunia pendidikan terutama di Jakarta, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan asing. Kemudian beberapa sekolah menaikkan standarisasi mengikuti sistem atau pola pendidikan asing sehingga ada sekolah percontohan, kelas percontohan, dan sebagainya. Dengan potret tersebut, saya kira pelan-pelan barangkali sampai juga informasi itu ke daerah-daerah. Apakah memang itu tidak bisa sejalan dengan keinginan pemerintah?

Menurut saya, ini dua hal yang sedikit berbeda karena masuknya lembaga-lembaga pendidikan asing ke Indonesia saya kira tidak sepenuhnya termotivasi untuk pencerdasan bangsa, namun juga bermotivasi untuk bisnis. Jadi kalau kita lacak, misalnya, lembaga-lembaga pendidikan asing yang masuk ke Indonesia adalah yang kira-kira diminati masyarakat. Sebagai contoh, kalau tingkat sekolah menengah itu adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) bukan sekolah kejuruan. Mengapa SMA? Kalau SMA pasti akan banyak peminatnya karena mereka pasti punya keinginan melanjutkan sekolah ke luar negeri. Jadi sebetulnya pendidikan asing yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya untuk mencerdaskan bangsa.

Saya ingin membandingkan juga prestasi yang diraih oleh siswa-siswi Indonesia misalnya di olimpiade fisika. Ini seperti sebuah potret yang kontras dengan kondisi yang sekarang. Di satu pihak ada prestasi luar biasa seperti di ajang internasional tersebut, tapi di lain pihak kok kelihatannya sistem pendidikan dan prestasi anak-anak ini merosot seperti itu. Apakah memang ini seperti fatamorgana atau ada hal lainnya?

Itu juga satu hal yang berbeda. Kalau kita melihat potret kualitas pendidikan secara umum itu maka Indonesia secara umum dari Sabang sampai Merauke dengan karakteristik geografis, ekonomi, sosial, budaya yang berbeda. Sedangkan yang meraih prestasi di internasional memang dari orang-orang pilihan mungkin dari kota-kota besar atau yang secara khusus dipersiapkan untuk itu.

Sekarang tolong gambarkan sistem pendidikan yang menurut Anda dapat mencerdaskan bangsa dengan potret sistem pendidikan nasional kita?

Pemerintah sudah membuat aturan sendiri yang disebut sebagai standar pelayanan minimum. Maksudnya, apa-apa persyaratan minimum yang harus diberikan kepada murid supaya proses pembelajaran di sekolah berlangsung baik. Misalnya, gedungnya memadai, tidak ada kekhawatiran akan ambruk, bukunya cukup, dan gurunya cukup dalam artian kualitas maupun kuantitas karena sampai sekarang secara kuantitas jumlah guru juga masih kurang. Lalu prasarana dan sarananya, fasilitas, laboratorium, dan sebagainya. Peraturan mereka mengenai standar pelayanan minimum itu belum dilakukan oleh pemerintah. Jadi mereka membuat peraturan tetapi mereka juga tidak menjalankan itu untuk mencukupinya. Mereka mendorong supaya peran swasta lebih besar. Bayangan saya, sebelum menetapkan standar output-nya melalui target kelulusan itu, pemerintah harus memenuhi dulu soal pelayanan standar minimumnya. Kalau pelayanan standar minimum sudah dicukupi, mungkin pemerintah cukup fair bila kemudian menetapkan standar output-nya. Ini saya kira yang kita sebut bisa memfasilitasi untuk proses pencerdasan.

Jadi yang bertanggung jawab terhadap masalah ini sebenarnya lebih banyak pemerintah.

Sudah tentu karena harus kita ingatkan kepada publik bahwa pendidikan itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, sebagai bagian dari hak asasi manusia, pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara baik dalam pembiayaan maupun peraturannya. Menurut saya, selama ini pendidikan itu tidak pernah dilihat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Itu problemnya.

Selalu dikatakan bahwa anggaran untuk pendidikan jauh lebih kecil daripada anggaran-anggaran yang lain. Apakah ini karena pemerintah tidak paham skala prioritas dimana pemenuhan pelayanan publik terutama pendidikan itu sebagai satu kewajiban yang harus dijalankan atau karena hal lain?

Dua-duanya mungkin. Mengenai anggaran kecil, saya sebetulnya kadang-kadang juga agak heran. Misalnya, bulan lalu kami memfasilitasi pertemuan para anggota dewan di komisi yang mengurusi bidang pendidikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten. Mereka mengatakan bahwa pada tahun 2005 Provinsi Banten mengembalikan dana pendidikan sampai Rp 40 miliar ke pusat. Itu artinya kemampuan daerah atau birokrat pendidikan untuk menyerap dana itu masih rendah. Atas dasar itu pemerintah pusat terutama dalam hal ini Depertemen Keuangan mungkin kalau dimintai kenaikan anggaran akan mengatakan, "Yang kecil saja tidak terserap, apalagi yang besar." Kedua, memang secara objektif pemerintah belum menempatkan pendidikan sebagai arus utama di dalam proses pembangunan sehingga konsekuensinya di dalam penganggarannya juga masih rendah. Tapi dua hal itu saya kira mewarnai di dalam proses penganggaran sehingga saya tidak bisa melihat dari satu perspektif saja.

Tapi kalau dibandingkan dengan sistem yang dibangun atau dibuat oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya dengan keterbatasan yang ada, pemerintah-pemerintah sebelumnya kelihatannya juga mempunyai standar minimum. Menurut Anda, apakah sistem yang sekarang sebenarnya sudah lebih maju atau masih berjalan ditempat dibandingkan sistem sebelumnya?

Dalam hal ini yang saya maksud sebelumnya adalah yang dekat dengan dengan memori kita yaitu Orde Baru. Kalau kita mau berkata secara jujur, Orde Baru ternyata jauh lebih punya perspektif dalam pendidikan. Misalnya, selama Orde Baru anggaran subsidi untuk perguruan tinggi cukup tinggi, dan Orde Baru ketika itu sudah mempunyai target yaitu pada tahun 2010 angka partisipasi pendidikan tinggi bisa mencapai 25%. Partisipasi pendidikan tinggi yaitu orang-orang yang berusia 19-24 tahun bisa menempuh pendidikan tinggi. Sekarang ini, angka partisipasi pendidikan tinggi kita baru 13% dan sejak reformasi tidak ada perubahan, stagnan. Jadi dari segi pembiayaan berarti mengalami penurunan, kita tidak melihat kumulatifnya tetapi persentasenya.

Lalu yang lain adalah dulu Perguruan Tinggi (PT) dilindungi. Masih ada perguruan tinggi negeri yang murah sehingga kita relatif masih bisa. Saya bisa bersekolah karena uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) cuma Rp 18.000 per semester sehingga masih terjangkau. Tetapi dengan kebijakan PT sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sekarang itu justru memarjinalisasikan kaum-kaum pinggiran untuk memperoleh akses pendidikan tinggi. Ini dari segi pembiayaan. Lalu dari segi yang lain adalah kita dulu mengkritik kebijakan Orde Baru soal penyeragaman, soal sentralisasi, tidak demokratif, dan sebagainya. Tetapi yang sekarang terjadi ketika didesentralisasikan, yang terjadi adalah hal yang sama. Daerah punya kekuasaan penuh maka seluruh tatanan kebijakan pendidikan ditentukan oleh daerah dan kita sangat beragam. Tadi saya baru membaca di milis Centre for Betterment of Education (CBE) ada satu informasi bahwa walikota Makassar misalnya membuat kebijakan seragam sekolah untuk perempuan, roknya harus menutupi betis. Saya membayangkan bagaimana sulitnya murid-murid perempuan ke sekolah naik angkutan umum, naik sepeda. Apakah kebijakan semacam ini cukup mendukung untuk aksesibilitas terhadap sekolah atau tidak. Ini problem kita yang nyata sekarang dan saya kira harus kita cermati juga dalam pemikiran ke depan.

Ini mungkin soal lain yang mungkin lebih umum dan lebih dalam. Saya sering menyaksikan anak-anak kecil Sekolah Dasar (SD) dengan satu tas di punggung yang berat dan besar berjalan tergopoh-gopoh pergi ke sekolah. Kemudian pulang juga demikian. Dalam bayangan saya yang mereka bawa di dalam tas apalagi kalau bukan buku pelajaran. Kalau buku pelajarannya sebesar itu, mampukah anak-anak yang sekecil itu bisa menyerap mata pelajaran. Ini kira-kira satu potret mengenai sistem pendidikan kita. Anda yang melihat dan mendalami dunia pendidikan, apa sebenarnya yang terjadi dengan kurikulum pendidikan yang orang juga selalu menperdebatkan hal ini?

Tahun 2004 saya menerbitkan satu buku berjudul pendidikan yang memiskinkan. Sayang buku itu tidak digarap dengan baik oleh penerbit, jadi tidak menjadi wacana. Tetapi di sana saya mencoba menjelaskan bahwa di punggung anak-anak itu ada modal, ada kapital karena buku itu harus mereka beli setiap saat dan sekolah atau guru menjadi perantara untuk penjualan buku itu. Buku itu harus mereka bawa setiap saat dalam jumlah besar untuk melegitimasi kebermanfaatan buku itu dibeli. Jadi bukan sekadar soal kurikulum yang ada di sana, tetapi juga ada soal kepentingan kapital. Saya kira banyak guru kita yang tidak menyadari persoalan tersebut. Kalau hanya soal kurikulum dan tidak ada persoalan kapital, sebetulnya sekolah dalam hal ini Departemen Pendidikan bisa menyediakan buku gratis, lalu disediakan di sekolah, dan bisa ditaruh di situ. Setiap kalau mau diperlukan maka murid-murid tinggal mengambilnya sehingga semua beban pekerjaan bisa diselesaikan di sekolah. Sedangkan di rumah anak-anak tinggal bermain-main. Sekarang ini praktis anak-anak dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai SD tidak ada ruang untuk bermain karena sudah dibebani dengan kapital tadi.

Sebagai gambaran berdasarkan informasi yang saya dengar, beberapa pemerintah negara lain cukup mempunyai perhatian sehingga keinginan masyarakatnya terpenuhi, seperti mungkin sekolah lebih murah, terus juga beban kurikulum tidak terlalu besar seperti di sini sehingga anak-anak bisa mengikutinya. Bagaimana kira-kira gambaran untuk kurikulum dan sistem pendidikan yang harus dibangun dengan situasi sekarang ada desentralisasinya dan mungkin minimnya dana pemerintah atau pendidikan?

Kalau untuk kurikulum, kita sudah selalu mengatakan bahwa untuk tingkat dasar itu sebetulnya cukup tiga visi yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Kalau tiga hal itu sudah dikuasai sebetulnya materi-materi lain akan dengan mudah mereka pelajari sendiri. Tetapi kalau 3 hal itu tidak mereka kuasai, maka pelajaran-pelajaran yang lain meskipun dijejalkan sebetulnya tidak terlalu efektif. Nanti di Sekolah Menengah Pertama (SMP), saya kira mereka sudah diajarkan menuliskan gagasannya. Kalau di SD, baru menulis saja katakanlah menulis ulang. Tetapi kalau di SMP sudah lebih banyak menuliskan gagasannya. Lalu di SMA selain menuliskan gagasannya, juga mengekspresikan gagasannya lewat bahasa tutur. Sehingga kemampuan tulis maupun kemampuan bertuturnya bagus. Sebetulnya menurut saya pengajaran bahasa lebih ke arah sana. Jadi bukan seperti yang ada sekarang, baik bahasa inggris maupun bahasa Indonesia, lebih menghapalkan tata bahasa. Padahal saya selalu memberi contoh, saya sudah menulis 24 tahun lebih tetapi saya belum pernah tahu apa kegunaan kalimat transitif dan intransitif, yang ketika duduk di SMP maupun di SMA itu harus kita hafalkan. Jadi saya kira itu tidak ada gunanya. Yang lebih ada gunanya adalah ketika bahasa itu kita praktekkan untuk alat komunikasi. Saya kira itu untuk kurikulum.

Dalam soal pendidikan, ada filsuf yang mengatakan tidak harus sekolah untuk memperoleh pendidikan. Dengan filosofi tertentu barangkali kita bisa memperkaya sistem pendidikan kita. Bagaimana menurut Anda?

Iya, sebetulnya sekolah dan tidak itu soal pilihan. Kalau misalnya kita memilih bekerja di jalur nonformal, saya kira kita memang tidak memerlukan sekolah. Jadi proses pembelajaran bisa kita lakukan secara otodidak. Tetapi kalau kita mau memilih ke jalur formal maka mau tidak mau kita ini dihadapkan pada satu sistem yang tidak mungkin kita ubah. Hanya ijazah terakhir dan itu selalu menuntut pendidikan lebih tinggi dan indeks prestasi. Jadi mau tidak mau kita dituntut untuk mengikuti sistem yang ada dan rasanya agak susah kita mau melawan sistem itu. Tetapi kalau kita memilih jalur non formal, saya kira tidak ada problem. Kedua, sebetulnya saya masih memerlukan sekolah satu saja yaitu sebagai ajang sosialisasi. Ini yang tidak pernah kita pahami. Home schooling yang sekarang banyak dikemukan orang memang bagus sebagai proses pendidikan individual. Tetapi sebagai proses pendidikan sosial, saya kira home schooling punya kelemahan karena anak-anak tidak bisa berinteraksi dengan pihak lain padahal membangun relasi dengan orang lain itu sekarang juga menjadi kekuatan. Kita lihat mereka-mereka yang maju atau negara-negara yang maju adalah karena mempunyai relasi yang kuat, jaringan kerja yang kuat, jaringan bisnis yang kuat, dan ini semua bisa kita temukan salah satunya melalui sekolah formal.

Tetapi yang Anda katakan itu lebih banyak mengatakan kepada pemerintah bahwa inilah kira-kira yang harus kalian lakukan. Sekarang partisipasi masyarakat kita tidak pernah dimasukan ke dalam proses sekolah sekalipun sudah ada komite sekolah dimana duduk juga wakil dari wali murid. Tapi partisipasi masyarakat ini dalam arti bukan saja terlibat dalam proses mendiskusikan sekolah, tetapi juga dalam bagaimana sebenarnya kurikulum dan kemampuan anak, misalnya. Apa yang bisa Anda katakan kepada masyarakat seperti ini?

Sebetulnya kalau kita bicara agak ke belakang, sampai awal 1970-an, partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan pendidikan itu cukup dominan, baik soal pengadaan prasarana, sarana, maupun di dalam perencanaan sistem pendidikan. Tetapi menguatnya politik Orde Baru, yaitu sejak tahun 1973 terutama dengan lahirnya SD Instruksi Presiden (Inpres) sampai dengan berakhirnya 1998, partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dihabisi. Karena itu lah sebetulnya Orde Reformasi mau mengembalikan partisipasi publik melalui yang namanya dewan pendidikan maupun komite sekolah. Hanya saja yang harus kita sadari kegagalan pemerintah reformasi di dalam menanamkan partisipasi publik, ditandai dengan dominasinya peran dalam pendanaan. Kita lihat, misalnya, iklan mengenai dewan pendidikan dan komite sekolah dulu adalah membenahi genteng dan atap yang bocor. Ini saya kira kekeliruan pemerintah reformasi di dalam menjelaskan apa sebetulnya partisipasi masyarakat. Padahal tidak itu saja. Sebetulnya partisipasi masyarakat juga termasuk di dalam perencanaan kurikulum, materi pelajaran, dan sebagainya. Itu bila kita belajar pada konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dikembangkan di Amerika, Australia yang kita tiru. Jadi di sana, sebetulnya MBS di sana sebetulnya pendanaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi penyusunan kurikulum, penentuan kepala sekolah, penentuan buku menjadi wewenang masyarakat.

Siapa tahu juga ada siswa sekolah yang menjadi walikota seperti di Amerika?

Iya

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...