Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Andi Widjajanto

Tugas Intel adalah Informasi

Edisi 528 | 21 Apr 2006 | Cetak Artikel Ini

Selamat berjumpa kembali pembaca Perspektif Baru yang berbahagia. Saya Jaleswari Pramodhawardani menjumpai Anda bersama tamu kita kali ini Andi Widjajanto seorang dosen di Universitas Indonesia, peneliti, dan pengamat militer yang akan berbicara tentang intelijen negara. Menurut Andi, intelijen Indonesia perlu ditata kembali atau direformasi. Selain jumlahnya terlalu banyak mencapai 18 lembaga intel, juga aturan mengenai intelijen tidak memadai karena hanya dalam bentuk Instruksi Presiden. Bahkan kita belum pernah memiliki undang-undang mengenai intelijen sejak negara Indonesia lahir. Andi berpendapat Indonesia perlu memiliki undang-undang (UU) tentang intelijen karena aturan yang ada saat ini tidak memadai untuk memberi kerangka demokratik yang cukup untuk mengelola intelijen negara. Ini penting agar kasus-kasus saat intelijen terkooptasi dalam suatu lembaga ekstra struktural yang disebut Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) tidak terulang kembali. Apalagi Kecenderungan terhadap hal tersebut masih berlangsung sampai kini. Kasus kematian Munir yang ada indikasi kemungkinan intelijen terlibat menunjukan kita masih memiliki intelijen hitam yang masih belum peduli tentang pentingnya menghormati dan menjaga hak-hak dasar manusia.

Anda adalah salah seorang yang terlibat dalam Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara. Ini sangat menarik karena ketika berbicara tentang intelijen sebetulnya kita berbicara mengenai satu tema yang agak menakutkan bagi kita semua. Anda mungkin bisa menjelaskan kepada kami, mengapa fokus mengenai reformasi intelijen negara?

Ada dua alasan. Pertama, kami yang berjumlah sekitar 12 orang dan tergabung dalam kelompok kerja sektor keamanan sejak tahun 1998 menggulirkan reformasi sektor keamanan. Kami berhasil menyentuh polisi dan militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemudian disadari bahwa sejak reformasi digulirkan tahun 1998, intelijen sebagai salah satu sektor keamanan belum tersentuh. Karena itu kami berusaha menyentuhnya mulai pada tahun 2004 dengan membentuk kelompok kerja yang menawarkan satu rancangan undang-undang. Alasan kedua, sifatnya lebih personal. Ini terjadi karena rekan kami salah seorang anggota kelompok kerja yaitu Cak Munir terbunuh dalam penerbangan dari Jakarta ke Belanda. Dalam kasus ini terdapat indikasi bahwa intelijen mungkin terlibat. Dilihat dari berita acara pemeriksaan maupun dalam sidang-sidang di pengadilan yang akhirnya menvonis Pollycarpus, ada indikasi jelas bahwa intelijen mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan Cak Munir. Ini menunjukan kita masih memiliki intelijen hitam yang masih belum peduli tentang pentingnya menghormati dan menjaga hak-hak dasar manusia.

Apa yang direformasi disini?

Penataannya lebih dulu ke sifat normatif karena sejak negara ini berdiri sampai saat ini kita tidak memiliki undang-undang intelijen. Intelijen selalu diatur melalui keputusan atau instruksi presiden. Terakhir diatur lewat Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2002 yang tebalnya hanya dua halaman dan mungkin hanya berisi lima pasal yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjadi koordinator Badan Intelijen atau komunitas intelijen di Indonesia. Aturan ini tidak memadai untuk memberi kerangka demokratik yang cukup untuk mengelola intelijen negara yang merupakan aktor tersembunyi yang selama ini tidak kelihatan di permukaan.

Ini seperti regulasi politik. Jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat secara langsung, bagaimana esensi draft intelijen yang dibuat oleh Anda dan kawan-kawan terhadap individu, apa manfaat langsung bagi rakyat jika reformasi intelijen negara ini digulirkan?

Tawaran paling utama adalah kegiatan-kegiatan intelijen terutama yang dilakukan di dalam negeri tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, dan seterusnya.

Apakah selama ini masih seperti itu?

Ya, terutama ketika intelijen itu terkooptasi dalam suatu lembaga ekstra struktural yang disebut Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Di dalam kewenangan Kopkamtib yang ditandatangani presiden, ada kewenangan untuk melakukan operasi pembersihan. Operasi pembersihan saat itu dilakukan untuk elemen-elemen masyarakat yang diduga terlibat Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Operasi pembersihan ini mungkin yang menyebabkan puluhan atau ratusan ribu manusia lenyap dan kemudian tidak ada record-nya, apakah mereka meninggal, dipenjarakan, dan sebagainya. Itu adalah operasi-operasi intelijen yang melekat dalam Kopkamtib dan operasi ini terus dilakukan seperti ada operasi tertib dan operasi khusus. Kopkamtib kemudian bermetamorfosis menjadi Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) pada zaman Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Tri Sutrisno. Ini membuat intelijen ada dimana-mana dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dan akhirnya ada di tingkat kepala negara. Sebetulnya ini menjadi tidak adil untuk intelijen kita karena pada dasarnya selama masa Orde Baru mereka hampir tidak pernah bergerak dalam kewenangan kelembagaan mereka.

Berkaitan dengan reformasi intelijen negara yang Anda tawarkan bersama kawan-kawan, apa implikasinya bagi korban-korban pelanggaran hak asasi dan korban G30S/PKI?

Setidaknya mencegah hal serupa terulang lagi karena untuk yang terkait para korban bukan kewenangan dari undang-undang intelijen negara. Itu mungkin bagian dari rekonsiliasi yang harus dilakukan secara nasional. Tapi yang berusaha kami tawarkan adalah adanya kewenangan-kewenangan terbatas dan terukur dari intelijen. Misalnya di dalam istilah intelijen Indonesia, intelijen itu memiliki tiga fungsi yaitu pendidikan, pengamanan, dan penggalangan. Idealnya fungsi penggalangan tersebut tidak boleh dilakukan di dalam negeri namun dilakukan di luar negeri atau dengan kata-kata sederhana intel tidak boleh memata-matai rakyatnya sendiri.

Jadi misalnya dalam kasus terorisme sekarang ini, kita tahu bahwa ada kecenderungan intel boleh sampai memata-matai masyarakat. Bagaimana dengan hal ini?

Pada dasarnya setiap kali ada gerakan di dalam yang kemudian menggunakan instrumen kekerasan untuk mencapai tujuannya menjadi masalah keamanan nasional. Tugas intel adalah memberikan deteksi dini kepada pembuat keputusan terutama kepada presiden tentang keberadaan kelompok-kelompok yang berminat untuk menggunakan kekerasan.

Apakah sampai mempunyai wewenang untuk menangkap orang?

Tidak, intel tugasnya deteksi dini yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini untuk memperingatkan pemerintah.Tapi intel bukanlah polisi atau jaksa jadi tidak boleh melakukan tindakan hukum, menangkap, dan menahan. Kerja atau bisnis utama intel adalah mencari informasi yang akurat, cepat, dan secara eksklusif memberikannya kepada presiden. Hanya itu bisnis utamanya. Kalau ada hal-hal lain yang harus dilakukan, misalnya, mencurigai seseorang akan melakukan pemboman dan sebagainya maka kerja intel memberikan informasi itu kepada polisi. Bahkan di polisi juga ada satuan intel polisi dan satuan intel ini tidak punya hak untuk menangkap.

Kalau kita bicara mengenai intel, masyarakat awam melihat intel itu identik dengan tentara. Kita juga tahu ada Badan Intelejen Strategis (Bais), Badan Intelejen Negara (BIN), dan segala macam. Bagaimana posisi lembaga tersebut? Apakah setiap departemen mempunyai intel-intel sendiri dan bagaimana hubungannya?

Mereka itu tergabung dalam komunitas intelijen nasional yang sekarang dikoordinasikan oleh BIN, dulu oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Di Indonesia kira-kira ada 18 lembaga instansi yang memiliki intel, seperti ada BIN untuk intelijen nasional, BAIS untuk intelijen tempur, intelijen militer, intelijen di kepolisian, intelijen di kejaksaan, intelijen di bea cukai, intelijen di imigrasi, intelijen justicial, lalu di departemen-departemen juga ada intelijennya. Di bidang ekonomi tentunya memiliki intelijen perdagangan ekonomi untuk melihat apakah ada kecurangan-kecurangan dalam perdagangan. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mempunyai intel yang masuk dalam Direktorat Jenderal Sosial Politik (Dirjen Sospol) Depdagri, sekarang berubah menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa (Kesbang) yang ada sampai ke tingkat daerah. Departemen Luar Negeri juga memiliki intel bagian dari keamanan luar negeri. Semuanya tergabung dalam komunitas intelijen nasional. Komunitas intelijen nasional ini sekarang di beberapa daerah ada Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang ada di tingkat propinsi sampai kabupaten. Jadi sebetulnya kita melihat intel ada dimana-mana dan bergerak hampir dalam semua bidang kehidupan.

Dengan banyaknya intel semacam itu, apakah dalam implementasinya di lapangan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan?

Sangat sering terjadi terutama karena kita tidak punya undang-undangnya. Kita tidak punya undang-undang yang secara tegas mengatakan kewenangan BIN, kewenangan BAIS, dan kewenangan intelijen. Kita tidak memiliki undang-undang yang mengatur tata laksana prosedur bagaimana koordinasi itu dilakukan. Idealnya di satu negara itu maksimal hanya ada empat lembaga intelijen yaitu intel dalam negeri, intel luar negeri, intel militer, dan intel justicial. Misalnya, Inggris hanya mempunyai tiga lembaga intelijen yaitu intel dalam negeri, intel luar negeri dan intel militer. Rusia juga memiliki kira-kira tiga perangkat lembaga intelijen. Sedangkan yang terbanyak mungkin Amerika Serikat memiliki 17 lembaga intelijen. Indonesia kini memiliki 18 lembaga intelijen yang berusaha dikurangi menjadi idealnya delapan lembaga yang memiliki satuan intel. Nah, yang menjadi celaka, di Indonesia satuan-satuan itu bergerak tanpa kewenangan yang jelas. Misalnya, BIN bisa tiba-tiba berada di Poso, kepala daerah dan kepala kejaksaan di Poso tidak tahu keberadaan BIN di sana. Lalu ketika BIN melakukan penangkapan terhadap seseorang yang terlibat dalam kekerasan di Poso kemudian diserahkan ke polisi sedangkan dari awal penangkapannya salah maka di pra pengadilan lepas tidak bisa diproses. Nah, hal seperti itu yang belum diatur. Karena itu mungkin salah satu jawaban untuk memulai reformasi intel di Indonesia adalah dengan pengadaan undang-undang.

Sampai dimana proses tersebut berlangsung dan bagaimana respon pemerintah terhadap apa yang dikerjakan Anda dan kawan-kawan?

Untuk rancangan undang-undang (RUU) sudah selesai draftnya, mulai dari naskah akademik, batang tubuh, lengkap sampai pada penjelasan. Itu sudah selesai Agustus 2005 dan sudah kami publikasikan serta diberikan ke Departemen Pertahanan, BIN, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan ketua DPR. Sekarang kami menunggu respon dari pemerintah, diskusi-diskusi sudah sering dilakukan antara kelompok kerja dengan komunitas intelijen di Jakarta, dan kami juga sudah melakukan road show ke beberapa daerah.

Apakah ada resistensi diantara mereka?

Ya, karena normalnya pemerintah, komunitas intelijen ini memiliki kewenangan yang lebih besar. Pada tahun 2003 mereka menginginkan kewenangan untuk menangkap, cari dana sendiri, dan pengadaan senjata api sendiri, dimana kewenangan tersebut selama ini hanya dimiliki oleh kepolisian. Tawaran itu yang berusaha dibenturkan dengan kepentingan untuk menjaga keberadaan masyarakat sipil yang bebas demokratis. Jadi nantinya benturan itu akan terjadi ketika RUU ini dibahas di DPR yang diharapkan Agustus tahun 2006 ini digulirkan.

Kalau melihat fokus kegiatan, apakah itu karena Anda merasa memiliki latar belakang keluarga militer?

Ya, saya sendiri bukan militer tapi Bapak dan Ibu militer Angkatan Darat

Apakah itu mempengaruhi yang Anda lakukan saat ini atau apa yang membuat Anda kemudian fokus pada persoalan pertahanan atau keamanan?

Yang terutama kegelisahan masa kecil, terutama Bapak saya tugas tempur di Timor-Timur mulai tahun 1974 1992. Lalu ada kegelisahan melihat seseorang yang letih dengan masalah yang tidak selesai-selesai sekian tahun. Mungkin ada yang salah dengan cara kita mengelola suatu konflik yang lebih mengandalkan mekanisme instrumen kekerasan militer untuk menyelesaikannya. Ketika kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) bertemu dengan dosen Juwono Sudarsono, yang saat itu masih menjadi Dekan mengajar mata kuliah pengkajian strategi perang dan damai, membuat saya menemukan bingkai yang dicari. Tapi dasarnya adalah kegelisahan melihat negara ini terus-menerus konflik, dan konflik itu menjadi personal karena ada keterlibatan seorang Bapak di situ dan bertanya-tanya mengapa ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat.

Sebagai anak tentara, apakah Anda pernah ikut Bapak dan Ibu tugas di Timor-Timur?

Pada tahun 1978 - 1979 saya bersekolah di Timor-Timur. Keluarga kami menjadi keluarga pribumi Indonesia pertama yang bersekolah di Timor-Timur. Saat itu saya kelas dua Sekolah Dasar (SD) dan bersekolah di satu-satunya sekolah negeri dengan teman-teman orang Timor-Timur yang masih susah berbahasa Indonesia. Saat kelas dua SD itu juga ada pengalaman terlibat peperangan. Ada satu peristiwa yang tidak pernah saya lupa, waktu itu ulang tahun pertama Batallion 745 dan Bapak saya sebagai komandan Batallionnya. Ketika ulang tahun pertama itu, Fretilin menyerang dari arah gunung dan kami harus segera di evakuasi dengan helikopter ke Dili. Saat itu saya bisa melihat dan mengingat dengan jelas ketika adik saya yang paling bungsu tertinggal sementara kami semua sudah berada di helikopter. Lalu Bapak saya mengambil adik dan kembali ke helikopter. Selama Bapak saya bersama adik kembali ke helikopter terlihat jelas tembakan peluru mengarah ke Bapak saya dan syukurlah keduanya selamat. Nah, pengalaman itu menjadi unik yang kemudian membentuk satu nilai tertentu di dalam diri saya.

Menurut Anda, apa yang sangat mendesak untuk diselesaikan mengenai keamanan dalam kondisi saat ini?

Kalau yang bisa diselesaikan saat ini dengan cepat adalah masalah keterbatasan anggaran. Misalnya dalam data yang saya punya, semua anggaran mulai dari TNI, polisi, sampai intel meningkat sampai tiga kali lipat. Militer atau TNI dari tahun 2000 2006 meningkat 280%, intel dari tahun 2000 2004 meningkat empat kali lipat dari Rp 200 milliar menjadi Rp 800 milliar dan tetap saja dirasa tidak cukup.

Menurut pengamatan Anda, apakah peningkatan anggaran ini seiring dengan meningkatnya kinerja?

Kelihatan seperti itu karena kemudian mereka memiliki peralatan yang lebih baik, operasi penanganan yang bisa ditangani dengan lebih baik. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah karena akhirnya kebutuhan pertahanan dan operasi intelnya makin lama makin meningkat. Jadi kemudian muncul kesenjangan sangat besar. Karena itu kita memiliki defisit yang sangat besar untuk masalah pertahanan dan juga masalah intel. Tahun ini saja defisit anggaran di militer Rp 28 trilliun karena pemerintah hanya memberikan Rp 28 triliun, sedangkan Departemen Pertahanan membutuhkan Rp 56 trilliun. Kalau ini terus dibiarkan maka pada tahun 2009 kita bisa memiliki defisit anggaran di militer mencapai Rp 100 trilliun. Jadi bagi saya solusinya adalah bukan menaikan anggaran pertahanan secara drastis. Anggaran pertahanan dinaikan saja 10 12% per tahun.

Jadi solusinya adalah menurunkan kebutuhan atau yang mereka minta. Jadi kalau sekarang mereka meminta sekian banyak Corvet, Destroyer, kapal selam, maka kita mungkin bisa mengatakan untuk kapal selam nanti dulu. Jangan diminta sekarang karena ketika itu direncanakan akan membuat kebutuhan pertahanannya meningkat dan akhirnya saya khawatir aktor-aktor militer itu frustasi. Frustasi karena mainan yang mereka inginkan tidak akan pernah mereka peroleh dalam generasi mereka.

Siapa yang paling berwenang mengurus persoalan-persoalan ini semua?

Menteri Pertahanan. Sekarang usulannya harus datang dari Menteri Pertahanan untuk mengatakan bahwa kebutuhan pertahanan yang semula dirancang Rp 141 trilliun pada tahun 2009 itu diturunkan. Jadi kira-kira pada tahun 2009 diharapkan bisa berkurang 40-45% menjadi hanya Rp 70 - 80 trilliun. Nah, itu nantinya kalau anggaran pertahanan naik bertahap, kebutuhan pertahanannya turun bertahap. Pada tahun 2014 atau 2019 jarak antara kebutuhan dengan kemampuan anggaran itu tidak terlalu besar, mungkin jaraknya itu hanya sekitar 10 15%.

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...