Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Wimar Witoelar

Ahlak Pribadi Bukan Urusan Negara

Edisi 524 | 24 Mar 2006 | Cetak Artikel Ini

Selamat berjumpa kembali dalam Perspektif Baru. Jaleswari Pramodhawardani memulai tugas pertama sebagai pemandu Perspektif Baru dengan mewawancarai Wimar Witoelar dalam suatu 'reverse interview' untuk menangkap pandangan Wimar Witoelar mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP).

Menurut Wimar, RUU APP merupakan usaha sekelompok orang yang mengambil inisiatif dengan menggunakan forum politik dan media untuk membawa ambisi politiknya sehingga terkesan bahwa ukuran negara ini berubah. Negara sebagaimana diwakili presiden tidak tegas. Negara sebagaimana diwakili oleh rakyat barangkali tidak sadar bahwa tanggung jawab ada di orang banyak atau ada di mayoritas untuk mematikan minoritas yang tidak bertanggungjawab. Untuk menghadapi persoalan ini masyarakat sebaiknya bahu membahu melakukan komunikasi publik, sosialisasi mengenai bahayanya, dan tidak tepatnya undang-undang ini.

Bang Wimar, hampir selama tiga bulan ini media massa begitu gencar memberitakan RUU APP. Dalam hal ini saya mungkin tidak akan menanyakan reaksinya. Pro dan kontra tentu selalu ada, tetapi apa gejala ini? Mengapa negara kita cenderung terlihat tidak mampu untuk melihat satu persoalan dan mengalihkan ke persoalan lain dan ini selalu dikaitkan dengan persoalan moralitas?

Menurut saya ini bukan soal kita tetapi soal beberapa kelompok atau banyak orang atau sebagian yang mengambil inisiatif menggunakan forum politik dan media untuk membawa ambisi politiknya sehingga terkesan bahwa ukuran negara ini berubah. Menurut saya, negara ya biasa-biasa aja, terdiri atas orang-orang biasa saja seperti Anda dan saya. Bahkan sewaktu saya pertama kali mendengar gagasan UU APP, saya ketawa-ketawa saja. Saya pikir itu lelucon. Setelah mengetahui itu serius, saya juga malas membicarakannya karena ide itu begitu ngawur. Saya pikir tidak akan lolos Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tetapi ketika sekarang sudah banyak yang mendukungnya termasuk partai besar seperti Golkar, saya pikir ini serius. Yang menjadi masalah bukan pornografi tetapi usaha segelintir orang politik untuk memanfaatkan lembaga politik untuk ambisi politik mereka dengan latar belakang pimpinan negara yang tidak mau ambil sikap. Presiden dengan mudah bisa mengatakan, "Jangan membicarakan soal itu, kita masih banyak soal yang lebih penting ". Tapi dia diam saja. Jadi ini bukan negara yang nyasar tetapi orang-orang yang punya forum.

Kalau memang ini adalah sekelompok orang lalu mengapa ini kemudian menjadi penting? Menurut Bang Wimar, apakah karena negara tidak tegas untuk mengambil alih?

Negara sebagaimana diwakili presiden tidak tegas. Negara sebagaimana diwakili oleh rakyat barangkali tidak sadar bahwa tanggung jawab ada di orang banyak atau ada di mayoritas untuk mematikan minoritas yang tidak bertanggungjawab. Saya termasuk orang yang bersikap bersalah karena selama tiga bulan tidak mau peduli dengan RUU APP. Hal ini membuktikan bahwa orang baik suka malas dan orang yang tidak benar itu yang rajin. Jadi ini hasil prakarya orang-orang yang sangat rajin membuat UU yang tidak-tidak. Kemunculan istilah pornoaksi menjadi bahan tertawaan seluruh dunia kecuali di Indonesia. Jadi ini adalah gejala politik dimana minoritas menguasai mayoritas. Pada zaman Soeharto, kelihatannya Soeharto berkuasa tapi begitu elitnya berubah rakyatnya juga tidak mendukung. Rakyatnya tetap begitu-gitu saja, elitnya suka berubah-ubah. Dalam hal ini sangat terlalu tinggi juga istilah elit untuk orang-orang yang mau memanfaatkan kursi DPR untuk tujuan yang sangat tidak mulia, tetapi itulah inisiatif politik dipegang oleh orang yang tidak benar.

Bang Wimar saya tertarik dengan pernyataan Anda bahwa sebetulnya kita ini agak terlalu sering menjadi bahan tertawaan luar negeri. Misalnya, bagaimana kita menyikapi soal moralitas katakanlah dalam konteks sekarang soal pornografi ini. Menurut Anda, apakah suasana ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan?

Saya kira tidak, kecuali kalau dibiarkan. Ini sama dengan bisul, kalau dibiarkan bisa jadi lumpuh. Pilek kalau dibiarkan bisa jadi parah. Kalau dikoreksi bisa cepat berhenti tapi jangan hanya sekadar membangunkan orang dari tidurnya. Seakan-akan negara akan mengkoreksi dirinya sendiri. Tidak mungkin. Negara hanya akan bisa dikoreksi oleh dua hal. Satu dari pimpinannya, kedua rakyatnya. Kita tidak bisa mengharap banyak dari lembaga politik karena mereka per definisi memang oportunis dan akan memanfaatkan angin politik. Jadi tidak usah selalu menyalahkan DPR asal kita tahu dia salah. Ini saatnya untuk masyarakat melalui media, melalui Perspektif Baru melakukan koreksi terhadap pikiran-pikiran yang tidak benar. Belum terlambat.

Kalau dalam situasi semacam ini, apa sebetulnya yang Anda khawatirkan?

Yang paling khawatir adalah orang menerima kaidah yang sangat berbahaya yaitu negara boleh mengatur moralitas. Saya lupa kata-kata persisnya Iwan Fals tetapi dia mengatakan, "Moral dan akhlak biar kita saja yang mengurus. Bapak presiden yang baru dipilih membuat peraturan yang bersih saja." Kalau negara sudah campur dengan moralitas, kita bisa jadi negara Taliban atau bisa jadi seperti George W. Bush.

George W. Bush mengebom Irak dan Afghanistan dengan dalih untuk Tuhan dan moralitas. Tidak bisa negara berbicara untuk Tuhan. Tuhan berbicara melalui hati manusia. Soal moralitas hanya diatur oleh orangnya sendiri. Kalaupun mau ada yang ikut berpengaruh paling jauh maka orang tuanya dan barangkali pengertian-pengertian agama. Itupun bukan organisasi agama. Negara urusannya membuat ledeng, listrik, peraturan, lapangan kerja, basmi korupsi, jaga batas negara, pelihara keamanan kelautan. Jadi tidak ada negara yang mengatur moralitas karena moralitas sangat ambigu, sangat sumir, sangat tidak jelas. Yang kotor untuk satu orang dari segi moralitas mungkin untuk orang lain bersih.

Sebetulnya yang agak mengkhawatirkan adalah saat undang-undangnya masih digodok tetapi kemudian muncul peraturan daerah (Perda) di beberapa kota. Misalnya, di Tangerang kita bisa melihat mereka mengeluarkan Perda yang salah satu isinya seseorang yang "terkesan". Di sini "terkesan" masih sangat sumir. Jadi kita bisa dikatakan melanggar moral berdasarkan kesan. Dan siapa yang mendefinisikan kesan itu? lagi-lagi oleh penguasa yang dalam konteks ini adalah Pemerintah Daerah Tangerang. Ini kemudian semacam bola salju yang menggelinding. Bagaimana Anda melihat ini?

Ini sangat mengkhawatirkan, mengecewakan, dan berbahaya bola salju semacam ini sebab dari tidak apa-apa bisa menggelinding.

Apa yang ditunjukkan dari peristiwa tersebut? Apakah ini menunjukkan tingkat religius kita semakin tinggi atau ini justru semacam pengalihan dari isu-isu seperti korupsi dan kemiskinan?

Dasarnya adalah ketidaktanggungjawaban orang yang punya kekuatan kepemimpinan sosial yaitu para politisi. Orang bilang itu kebodohan rakyat, tetapi jangan begitulah karena rakyat dimana-mana mau dibilang bodoh atau pintar sama saja. Tetapi kita harus punya responsible politician, responsible leadership. Kita sekarang tidak punya. Orang-orang yang bertanggungjawab itu berada di luar posisi formal politik, di luar posisi formal negara. Sangat ironis bahwa revolusi moral, reformasi yang dimulai pada 1998 menghasilkan orang yang barangkali pada permukaan lebih baik daripada rezim Soeharto tapi dari segi tanggung jawab moralnya tidak lebih bagus. Kalau pimpinan negara membiarkan gejala-gejala di Tangerang, gejala Perda-Perda di daerah itu menggelinding maka dia menyaksikan suatu kehancuran nasional yang lebih besar daripada disintegrasi yang dikuatirkan dari Aceh dan Papua. Ini lebih besar karena orang akan melihat bahwa dia bisa dijajah oleh orang yang menggunakan moralitas sebagai kedok dan itu sangat berbahaya. Kalau orang sudah pakai senjata moral, tidak berani bicara. Akhirnya ini menjadi lebih dari suatu peraturan pornografi, lebih daripada usaha politik tapi menimbulkan frustrasi orang bahwa dia bukan saja tidak dijaga nafkahnya oleh negara tetapi kenyamanannyapun tidak dijaga oleh negara. Apalagi orang yang merepresentasikan agama tertentu dalam partainya sehingga orang dari agama yang sama yang bertanggungjawab mengingkarinya tapi sudah agak terlambat. Jadi kita ini kayak kereta api lepas. Bambang Harimurti dari Tempo mengisahkannya agak dramatis yaitu pada tahun 1965 kita dijajah suasananya oleh komunis. Kita tidak boleh nonton film Barat, mendengar musik Beatles, celana blue jeans, pakai baju Elvis, tidak boleh pakai baju yang buka-buka. Walaupun itu bukan dari golongan agama tapi dari golongan komunis sama saja, pokoknya dia mau menakuti orang.

Apakah derajat penindasannya sama saja?

Sama tapi mungkin karena dia bukan agama jadi akhirnya orang lambat laun berontak dan menurut Bambang Harimurti satu juta orang dibantai karena menekan orang-orang. Sekarang kita tidak mau ada orang dibantai karena banyak sekali yang itikadnya baik tetapi mereka lebih kejam dari komunis. Kalau komunis hanya merepresentasikan suatu ideologi kalau yang ini adalah mengingkari agama. Saya bukan agamawan tapi saya tersentuh masalah ini.

Kalau menurut Bang Wimar, apa itu pornoaksi karena kalau pornografi saya pikir kita bisa melihat mungkin dari majalah-majalah luar negeri?

Tadi dikatakan pornografi datang dari luar, tetapi teman-teman saya di sini lebih terangsang melihat gambar porno orang Indonesia karena mungkin merasa kenal, sehingga derajat buka-buka bajunya orang Indonesia lebih merangsang daripada orang barat yang sudah macam-macam. Hal ini karena pornografi hanya eksis dalam pikiran orang yang memandangnya. Di kepala, orang bisa membayangkan apa saja. Jadi percuma untuk mempersoalkan obyek yang dilihat karena masalahnya ada pada subyek. Kalau pornoaksi, saya tidak tahu istilah dari Rhoma Irama ini, istilahnya sangat tidak bermutu.

Ketika kita berbicara tentang merangsang, hukuman lebih diberikan kepada orang yang diprasangka menimbulkan rangsangan daripada yang terangsang dan celakanya kemudian korbannya banyak perempuan.

Itu sangat tidak adilnya bagi perempuan. Kembali pada pengertian saya dan banyak orang, kalau ada yang diatur oleh negara adalah kejahatan yang dilakukan. Jadi katakanlah kalau orang setelah melihat sesuatu yang pornografis selalu melakukan perkosaan, pembunuhan, atau pelecehan seksual yang dihukum adalah pelecehan seksualnya bukan pada waktu dia melihat gambar tertentu sebab ada yang melihat gambar tertentu menjadi terangsang dan ada yang tidak. Nah kalau begitu, gambar yang dilihat dan orang yang dilihat kenapa harus dipersoalkan. Seseorang yang masuk koloni nudist, misalnya, semuanya telanjang tidak pakai baju tidak akan terangsang kalau di kepalanya tidak ada pikiran kotor. Barangkali yang membayangkan pornografi adalah orang yang mudah terangsang dengan melihat jenis busana atau gambar tertentu dan itu tidak bisa dipakai sebagai ukuran. Apalagi di zaman kita ingin memperjuangkan keadilan gender, persamaan hak, itu sangat tidak masuk akal bahwa perempuan dianggap sebagai penyebab yang lebih penting dari efek pornografi.

Saya membayangkan RUU ini ketika menjadi undang-undang pasti tidak bisa mengakomodir keinginan banyak pihak, akan selalu ada pro dan kontra. Jika ini menjelma menjadi undang-undang yang tidak bisa mengakomodir keinginan kelompok yang anti. Bagaimana kira-kira sikap kita menghadapi hal ini? Kalau kita melihat Pramoedya Ananta Toer rasanya dia juga mendapatkan diskriminasi dari Orde Baru dengan adanya larangan terhadap bukunya. Dalam konteks yang agak berbeda, apakah kita akan melakukan seperti Pram?

Kalau Pram barangkali tidak bisa melawan "mesin giling" Orde Baru karena kenyataan sejarahnya juga berbeda. Kalau sekarang, andaikata UU ini lolos maka saya anggap itu kesalahan besar dan kecelakaan. Dan saya akan minta warga negara menghapus undang-undang itu, menganulirnya. Ada mekanismenya, bisa digugat kembali, bisa lewat mahkamah konstitusi atau melalui dekrit presiden. Karena hal ini akan menjatuhkan negara kita dan merusak semua perjuangan hak sipil. Undang-undang ini tidak bisa dibiarkan berlaku dan juga tidak bisa dilaksanakan. Terlalu panjang barangkali kalau cerita bagaimana mau melaksanakan undang-undang yang memang maksudnya hanya buat alat politik saja.

Saya membayangkan kita sebagai warga sipil, Apa mungkin mempunyai semacam strategi menyiasati situasi semacam ini?

Satu-satunya strategi yang bisa dilakukan dan harusnya dilakukan dari dulu adalah strategi komunikasi. Semua kecelakaan sejarah lahir dari miskomunikasi, baik dalam hubungan pribadi maupun tidak karena realitas itu tidak pasti, tetapi kita harus mengkomunikasikan kepada semua orang bahwa ini adalah serius. Bahkan dalam masalah seperti flu burung, itu bukan masalah obat saja tetapi masalah komunikasi supaya orang waspada karena kalau sudah kena maka tidak ada obatnya. Jadi kalau ini sampai lolos barangkali kalau mau melihat hikmahnya maka ini merupakan suatu panggilan membangunkan masyarakat baik dan meminta penghapusan, recalling anggota DPR, penggugatan presiden karena undang-undang ini jauh lebih berbahaya daripada apapun yang kita alami di bidang ini. Jadi bahu membahu melakukan komunikasi publik, sosialisasi mengenai bahayanya, dan tidak tepatnya undang-undang ini.

Merujuk pengalaman Anda sebagai ketua dewan mahasiswa dulu di Institut Teknologi Bandung (ITB), apakah ada suatu perisitiwa yang kurang lebih semacam ini, ketika warga sipil mendorongkan sesuatu kebijakan yang akhirnya membuat sipil berhadapan dengan negara?

Ya karena saya melampaui beberapa fase dalam dewan mahasiswa. Barangkali jatuhnya Soekarno dari situ. Tetapi saya tidak bisa klaim terlalu banyak karena kalau lihat sejarah sebetulnya inisiatif tentara mendukung mahasiswa. Kalau yang pure mahasiswa saya alami sebagai orang yang baru satu bulan turun dari dewan mahasiswa adalah peristiwa penembakan mahasiswa. Di mana ada perkelahian antara penonton yang dari akademi polisi dan mahasiwa yang disusul dengan suatu penembakan oleh seorang kadet polisi sehingga mahasiswanya meninggal. Saat itu saya sebagai aktifis mengatakan "Mahasiswa ITB menghentikan partnershipnya dengan Orde Baru". Padahal baru beberapa tahun kita terbuka mata bahwa kalau kita ingin berpartner dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) waktu itu, maka harus dalam hubungan check and balance, tidak bisa sebagai mitra karena akhirnya kita akan terseret kemana-mana. Inipun kalau SBY melakukan kemitraan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan itu akhirnya kebawa kemana-mana. Mereka harus berada di pihak yang sejajar barangkali berseberangan untuk menemukan kebenaran.

Apakah pada akhirnya warga sipil harus mempunyai kekuatan untuk mendesakkan ini?

Ya.