Beberapa hari yang lalu kita melihat kolom Bu Dhanny mengenai pengambilalihan bisnis TNI. Apa sebenarnya tema perjuangan Anda saat ini ?

Sebetulnya wacana tentang menarik TNI dari ranah politik dan ekonomi adalah suatu hal yang niscaya dalam kehidupan demokrasi kita. Menarik tentara dari kehidupan politik sudah banyak dilakukan dan hasilnya kurang lebih menggembirakan. Tapi menarik tentara dari kehidupan ekonomi belum menjadi program yang fokus dan menyeluruh. Artinya program ini belum tersentuh

sama sekali. Namun pasal 76 UU 34 tentang TNI memungkinan adanya pengambilalihan bisnis TNI. Ini adalah suatu momentum yang tidak boleh disia-siakan. Apalagi dalam pasal 76 tersebut diamanatkan bahwa proses pengambilalihan bisnis TNI ini dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun.

Pada dasarnya argumen yang berkembang berkaitan dengan bisnis tentara ini ada dua, yaitu tentang kesejahteraan prajurit yang rendah dan anggaran pertahanan yang kecil. Kedua hal tersebut pada kenyataannya memang benar. Tetapi membiarkan mereka berbisnis tetap merupakan hal yang salah. Celakanya, kita meromantisasi hal itu dan menjadikan sebuah pembiaran.

Betul, untuk alasan pembenaran. Bahwa pada kenyataannya adalah merupakan suatu hal yang nyata dan benar bukan berarti bisnis TNI dapat terus berlangsung. Hal ini karena ada semacam perkawinan janggal antara senjata dan bisnis.

Kehidupan demokrasi mensyaratkan pemisahan itu. Artinya tentara harus profesional dan untuk menjadi profesional dia tidak boleh terlibat urusan politik dan ekonomi. Di tahun 1999, paradigma baru TNI sudah dicanangkan bahwa mereka ingin meredefinisi dan mereposisi fungsi mereka kembali. Mereka akan menarik diri dari kancah perpolitikkan dan akan menjadi tentara yang profesional serta tidak berbisnis lagi. Hal ini semacam penagihan-penagihan dari sipil yang kemudian dituangkan dalam pasal 76. Namun saya melihat perkembangan dan implementasi hal ini agak lamban.

Sebetulnya hal ini berawal dari perbincangan yang sangat hangat ketika diundangkannya RUU TNI. Saat itu banyak kepentingan di sana karena selama ini hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tentara hanya ada satu UU yaitu UU No.3 Tentang Pertahanan. Tetapi UU tentang TNI sendiri dan bagaimana pengaturan kesejahteraan prajurit dan yang lainnya belum ada. Maka bisa dibayangkan kentalnya suasana politik saat itu. Ketika RUU TNI akan diundangkan pada 16 Oktober 2004, DPR mengundang kami dari civil society untuk rapat dengar pendapat umum. Dan salah satu pasal yang krusial adalah pasal 76 yang menyebutkan bahwa tentara tidak boleh berbisnis. Pada waktu itu kami sangat yakin bahwa ini adalah pasal yang sangat sensitif. Namun sampai saat ini DPR masih mengatakan bahwa ini bukanlah prioritas pembahasan DPR. Walaupun saya tahu bahwa ini urusannya dengan penerbitan Peraturan Presiden tapi DPR setidaknya bisa mengusulkan pentingnya pembahasan ini.

Sebetulnya kita tidak bisa menafikan bahwa telah dibentuk tim supervisi untuk pengambilan bisnis TNI yang interdept. Jadi ada departemen pertahanan, keuangan, BUMN, Koperasi dan sebagainya. Tapi yang kami sayangkan adalah tim ini berjalan tanpa ada landasan. Tidak ada keputusan atau kebijakan yang mengatur. Maka sejak awal saya agak bawel. Saya selalu bilang bahwa ini perlu Peraturan Presiden. Saya dan kawan-kawan kemudian mengkoordinir semacam working group tentang pengambilalihan bisnis TNI dan kami membahas draft naskah akademik dan draft perpresnya.

Sebenarnya dengan adanya pasal ini setidaknya kita tahu dari pemberitahuan media bahwa saham-saham Artha Graha telah dijual. Kemudian kita juga mendengar statement mantan panglima TNI untuk menjual Mandala Airlines.

Betul. Tapi ada sifat mendua di sini Di satu sisi ingin bisnis TNI ini akan selesai dalam dua tahun tapi di sisi lain pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pengambilalihan ini tidak jelas karena Perpres belum ada. Harusnya Perpres tersebut mengatur tentang apa yang dimaksud dengan bisnis TNI, bagaimana tahapan-tahapan pengambilalihan, siapa institusi atau wadah yang berhak mengambilalih ini dan sebagainya.

Saya juga tidak tahu.

Kalau boleh saya membandingkan dengan negara Cina, tentu saja sangat berbeda kondisi situasi politiknya. Tetapi yang menjadi masalah ada di dalam komitmen politik yang diimplementasikan di lapangan. Di Cina, Jiang Zemin hanya perlu enam bulan karena semua langsung diperintahkan untuk pengambilalihan.

Karena mereka punya sistem politik yang jelas. Komando atasan langsung dilaksanakan oleh bawahan.

Tidak. Kemarin saya mengikuti workshop di Singapore dengan kawan-kawan dari Filipina, Malaysia, Kamboja dan Laos. Saya pikir Indonesia tidak separah yang kita duga. Tetapi itu jika kita bandingkan dengan Laos atau bahkan Filipina.

Saya pikir ini masalah yang paling berat dan sangat sensitif karena ini implikasinya ke banyak hal seperti ke persoalan gender.

Begini, katakanlah ada semacam bisnis TNI di daerah. Kita tahu bahwa bagaimana di daerah bisnis TNI dilanggengkan oleh pihak-pihak tertentu baik itu pihak DPRD atau Pemda dan dengan pengusaha-pengusaha setempat. Saya bicara seperti ini berdasarkan data di lapangan ketika kami mengadakan diskusi dengan kawan-kawan NGO di Aceh. Pertanyaannya mereka adalah seandainya bisnis TNI diambil alih apakah penyimpangan terhadap HAM akan semakin tinggi karena mereka tidak diberikan "mainan".

Bisnis di tentara ini bisa dibagi beberapa jenis. Ada yang institusional, non-institusional, dan ilegal. Yang ilegal ini yang agak sulit mendeteksinya. Selama ini semua menduga yang ilegal jumlahnya yang paling besar tapi belum ada yang bisa membuktikan nominalnya.

Momentum itu muncul pada tahun 1998 ketika tentara banyak dihujat. Pertanyaan ini memang sering dilontarkan kepada saya. Pertanyaan ini juga muncul di kalangan kawan-kawan bapak saya. Dulu saya pikir tidak ada masalah apa-apa. Namun tiba-tiba semua bicara tentang penyimpangan HAM dan pelanggaran HAM. Akhirnya saya bertanya-tanya sebenarnya dimana tangung jawab kita sehingga menciptakan tentara yang semacam itu. Kebetulan saya di LIPI dan bersama kawan-kawan pada waktu itu kami mengadakan workshop di lima kota dengan tema "military without militarism". Dan kami sadar betul bahwa sebetulnya hegemoni militerisme tidak hanya merasuk di militer tetapi juga di kesadaran sipil. Dan menarik sekali bagaimana di lima kota itu kita melihat banyak anggota DPR, akademisi atau politisi yang mindsetnya sangat militeristik.

Sebetulnya tadi saya justru akan menanyakan kepada Bang Wimar. Kebetulan hal ini juga menjadi perdebatan yang seru di kalangan kami sendiri. Ketika berbicara soal merubah mindset, apa strateginya? Kita hanya bicara soal merubah tapi resepnya seperti apa, bentuknya seperti apa itu tidak ada. Kita butuh format yang jelas tentang perubahan mindset ini.

Oh, tidak. Saya justru di kajian wanita, feminisme.

Sebenarnya saya fokus terhadap feminisme.

Thesis S-2 saya tentang lesbianisme dan tulisan-tulisan saya lebih banyak ke masalah tentara, pertahanan dan masalah Aceh. Suatu hari beberapa teman pernah menanyakan kenapa saya fokus ke masalah Aceh, perempuan, dan tentara. Saya menjawab, tentara adalah agen kekerasan, perempuan adalah korban kekerasan dan keduanya ada di Aceh.

Saya tidak ada masalah dengan Bapak, tapi justru dengan adik yang seorang tentara juga. Tapi kebetulan saya berasal dari keluarga angkatan laut.

Justru diskusi-diskusi dengan adik saya yang sangat mencerminkan kontra antara sipil-militer

Tidak. Saya melihat sedikit sekali yang mau berkecimpung dan berbicara tentang militer, pertahanan, tentara situ dan kalaupun ada orangnya itu-itu saja. Padahal kita butuh sipil yang paham tentang pertahanan. Jadi tidak heran jika kita agak kesulitan mencari Menhan seorang sipil. Memang kita punya Menhan Juwono Sudarsono yang relatif tahu tentang tentara, tapi sebetulnya kita kekurangan sekali sipil yang tahu tentang pertahanan. Di DPR misalnya, kita tahu betapa timpangnya pengetahuan tentang pertahanan di kawan-kawan sipil. Kita hanya bisa sebut Djoko Susilo, Abdillah Toha, tapi yang lainnya mindsetnya lebih militer daripada militer.