Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Yunus Hussein

Indonesia Masuk Daftar Hitam Soal Pencucian Uang

Edisi 372 | 28 Apr 2003 | Cetak Artikel Ini

Tentunya kita pernah mendengar tentang pencucian uang atau money laundering. Tapi mungkin tidak banyak yang paham tentang apa dan bagaimana praktek pencucian uang ini. Padahal dalam upaya untuk memberantas praktek pencucian uang ini, kita perlu memahami tentang apa, mengapa dan tentu saja karakteristik dari praktek pencucian uang ini. Bersama kita Bapak Yunus Hussein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) suatu badan yang baru didirikan atas amanah dari kita semua, karena itu didasarkan pada UU No. 15 / 2002 tentang praktek pencucian uang atau anti money laundering.

Apa definisi dari money laundering atau pencucian uang ?

Mengenai pengertian pencucian uang atau money laundering, yang pertama kita pakai adalah pengertian yang populer, bahwa pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana atau uang haram istilahnya proceed of crime. Dengan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal. Jadi dalam pengertian popular, pencucian uang itu, ada uang haram atau uang tidak sah kemudian dengan perbuatan dan proses tertentu, dikaburkan atau disembunyikan asal usulnya dijauhkan kemudian seolah-olah nanti muncul uang yang sah atau uang yang halal. Kalau dilihat secara yuridis dalam UU No. 15/2002 tentang tindakan pidana pencucian uang, hal ini dibedakan dalam dua tindak pidana pencucian uang. Yang pertama tindak pidana yang aktif, dimana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, menbayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindak pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah sebagai uang yang sah. Sementara itu ada ketentuan lain di pasal 6 UU No. 15/2002 yang menyebutkan tentang tindak pidana money laundering yang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang-uang yang berasal dari tindak pidana itu, dengan tujuan sama yaitu untuk mengaburkan, menyembunyikan asal-usulnya. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Sangsinya cukup berat dimulai dari hukuman penjara lima tahun minimum, maksimum 15 tahun dan dendanya minimum lima milyar dan maksimum 15 milyar.

Praktek pencucian uang itu sendiri adalah suatu praktek kejahatan, namun kejahatan di atas kejahatan dalam artian bahwa ada uang yang dihasilkan dari proses kejahatan yang lain. Mungkin bisa jelaskan, kejahatan seperti apa yang diidentifikasikan sebagai satu kejahatan yang memenuhi syarat sebagai proses pencucian uang?

Dalam UU No.15/2002, disebutkan kejahatan-kejahatan atau tidak pidana yang merupakan sumber uang yang nanti dicuci. Dalam UU disebutkan 15 macam tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan predicate crimes atau predicate offenses yang terdiri dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkotika psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak-anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, pengelapan dan penipuan. Seluruhnya ada 15 macam tindak pidana. Jadi tindak pidana itu walaupun terjadi di luar negeri, kemudian hasilnya uangnya dibawa ke sini untuk dikaburkan, disembunyikan asal usulnya sehingga muncul seolah-olah uang yang sah , juga dapat dituntut berdasarkan UU ini. Karena kita mengatur demikian luas sehingga dimanapun juga terjadinya pidana itu dapat dituntut dengan UU disini kalau memang hasilnya dibawa ke Indonesia atau orang yang bersangkutan lari ke Indonesia. Tapi hal ini dengan catatan, disana harus merupakan tindak pidana, disini juga merupakan tindak pidana yang kita kenal dengan istilah double criminal. Jadi disana harus crime dan di sini juga, baru UU itu bisa dipakai untuk menuntut 15 macam tindak pidana ini, dimana uang yang dihasilkan dari tindak pidana tadi ini yang dicuci tadi. Perbuatan mencuci ini menyembunyikan asal usul yang disebut tindak pidana money laundering. Hal ini termasuk tindak pidana yang independen, terpisah dari tindak pidana awalnya karena tindak pidana asal bisa terjadi dimana-mana.

Sejauhmana situasi atau praktek pencucian uang yang terjadi di Indonesia ini, sehingga kita butuh atau membutuhkan suatu rezim yang betul-betul melakukan proses peperangan terhadap praktek pencucian uang ini?

Kalau berbicara masalah keadaan atau berapa jumlah uang yang dicuci atau di-laundry di Indonesia ini, memang tidak ada statistik yang pasti. Di samping berupa tindak pidana baru juga belum pernah ada lembaga yang mengeluarkan angka ini. Tapi ada indikasi dari mantan managing director IMF, Michael Camdessus yang membuat statement bahwa kira-kira uang yang dicuci ini diseluruh dunia ini berkisar antara 2 - 5% dari gross domestic product (GDP) dunia. Jadi jika mau tahu berapa yang di-laundering di Indonesia dikalikan kira-kira 2 - 5% dikalikan GDP Indonesia yang mungkin 100 sekian trilyun. Hal tersebut hanya prediksi saja, tapi angka yang pasti tidak ada yang mengetahui. Hal ini kalau dibiarkan akan terus berakumulasi, sehingga kejahatan itu sendiri akan berkembang dengan pesat, sehingga akan merugikan dan membahayakan semua orang secara ekonomis, sosial, politik ataupun secara hukum. Misalnya, penanganan hukum bisa dirugikan karena pengaruh uang ini kalau berada pada orang-orang yang berpredikat tidak baik atau organize crime. Dia bisa mempengaruhi bukan saja law enforcement tapi juga keputusan-keputusan politik, bisa merugikan secara mikro karena menimbulkan high cost, bisa merugikan secara makro karena bisa juga mengurangi pemasukan pada negara.

Selain diundangkannya UU No. 15/2002 ini, langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, karena sekarang yang memegang otoritas adalah pemerintah?

Kalau ditanya langkah-langkah apa yang telah dilakukan pemerintah, pertama sudah tentu harus dikatakan bahwa perbuatan pencucian itu adalah tindak pidana. Jadi kriminalisasi dari perbuatan pencucian uang itu ini dilakukan dengan UU No. 15 / 2002. Sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi PBB tahun 1988 tentang Illicit traffic of narcotics, drugs and psychotropic substances. Hasil-hasilnya sudah kita ratifisir, dimana untuk pertama kalinya dalam konvensi international dinyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu merupakan suatu crime atau tindak pidana dan negara-negara diminta untuk menyatakan hal tersebut sebagai suatu crime. Tindakan lainnya yang dilakukan pemerintah, misalnya pembentukan lembaga "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan" yang didirikan bersamaan dengan UU No 15 / 2002 yang sekarang sudah mulai beroperasi. Diharapkan dengan adanya lembaga ini bukan saja pemerintah akan mudah mendeteksi tindak pidana pencucian uang, tapi lembaga yang baru ini juga dapat membantu penegakan hukum oleh law enforcement agency yang berkaitan dengan predicate crime itu sendiri misalnya korupsi, penyuapan dan lain-lain. Jadi PPATK bisa membantu penegakan hukum sekaligus mendeteksi money laundering itu sendiri. Upaya lain dari pemerintah, misalnya dikeluarkannya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ini misalnya melarang pembelian saham bank dengan uang money laundering, dilarang mendirikan bank dengan tujuan pencucian uang, kemudian kita juga telah menandatangani memorandum of understanding dengan Thailand untuk meningkatkan upaya-upaya memberantas tindak pidana pencucian uang, karena kejahatan ini merupakan transnational crime, sehingga diperlukan juga kerjasama international dengan lembaga-lembaga di luar. Satu lagi yang hampir terlupa yaitu pemerintah dalam hal ini menteri keuangan dan ketua Bapepam termasuk juga BI, sebelumnya telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah atau know your customer principal, dimana tujuannya yang utama adalah untuk mencegah industri keuangan dipakai oleh para pelaku kejahatan dan untuk menjaga agar supaya para pelaku dalam sistem keuangan tidak terlibat dan tidak terseret-seret dalam pidana pencucian uang ini.

Mungkin bisa dijelaskan bagaimana PPATK bisa membantu proses penegakkan hukum. Apakah artinya PPATK juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, atau apakah kemudian itu diserahkan pada penyidik dalam hal ini kejaksaan atau kepolisian?

Kewenangan penyidikan tidak dimiliki oleh PPATK. Penyelidikan juga tidak disebut dengan jelas dalam UU. Dalam hal ini, kewenangan PPATK berkaitan dengan kewenangan pra-investigasi atau sebelum pemeriksaan dilakukan. Jadi kita menerima laporan-laporan dari penyedia jasa keuangan. Kita juga bisa terima laporan dari masyarakat kemudian dianalisa dan setelah itu diserahkan pada kepolisian dan kejaksaan. Jadi kita hanya membantu dan kita bisa mempertanyakan itu sudah berjalan atau tidak. Dan dalam kelanjutannya setiap upaya penegakkan hukum oleh penegak hukum dapat menggunakan database information yang ada pada PPATK. Kemudian kami juga dapat mengupayakan jika seandainya diperlukan informasi dari negara lain. Dengan adanya kerjasama dengan negara lain, kita bisa memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para aparat penegak hukum sehingga penegak hukum dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif.

Bagaimana sebetulnya seseorang yang melakukan tindakan kejahatan misalkan korupsi melakukan proses pengaburan asal usul uangnya ini? Apa cara-cara yang dilakukan mereka?

Dalam Penjelasan umum UU No 15 / 2002 dapat dilihat bagaimana cara melakukan pencucian uang. Ada 3 tahap, yang pertama tahap placement yaitu bagaimana dana-dana hasil kejahatan ditempatkan secara fisik dalam sistem keuangan atau perbankan, misalnya melakukan penyetoran atau menyimpan uang di bank atau membeli surat berharga di pasar modal. Tahap kedua, layering yaitu melakukan transfer atau melapis-lapis transaksi-transaksi terhadap hasil kejahatan tadi, sehingga semakin jauh asal usulnya atau kalau bisa disembunyikan. Proses layering ini sangat penting bagi mereka, kalau mereka ingin mengaburkan atau menyembunyikan asal usul uangnya. Yang ketiga integration artinya menggunakan kembali uang itu, seolah-olah sebagai uang yang sah atau halal seperti ditarik secara fisik atau ditransfer untuk membayar suatu transaksi. Dan menurut para ahli investigator proses yang pertama placement adalah tahap yang paling mudah dideteksi dalam proses money laundering. Dan upaya untuk mendeteksi transaksi-transaksi placement dilakukan dengan laporan-laporan yang namanya laporan transaksi tunai atau cash transaction report yang diberikan penyedia jasa keuangan. Kemudian seluruh penyedia keuangan melaporkan adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Tujuannya terutama mendeteksi adanya proses layering atau transfer dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang ini. Sebagai contoh konkret, misalnya placement ini menempatkan di bank setoran-setoran hasil pungli. Seseorang mendapat pungli setiap hari kemudian sekali seminggu atau sekali sebulan disetor ke bank kemudian dari sana bisa dipindahkan ke bank-bank lain, atau rekening-rekening yang lain dengan nama yang berbeda. Kemudian setelah itu uang dapat dikembalikan lagi pada orang yang bersangkutan atau dipakai transaksi tertentu. Ini proses terakhir yang namanya integration dimana uang itu seolah-olah uang yang sah.

Sudah banyak yang dilakukan pemerintah termasuk mengundangkan UU anti money laundering ini, tapi menurut beberapa kalangan Indonesia itu dipandang sebagai salah satu negara yang cukup dipandang tidak kooperatif, sebetulnya apa persoalan dibalik isu ini?

Sejak bulan Juni 2001 Indonesia ditempatkan dalam daftar non-cooperative countries and territories atau istilahnya "black list". Yang menempatkan kita adalah suatu satgas yang namanya Financial Action Task Force on Money Laundering. Satgas yang didirikan oleh negara-negara maju, memiliki 29 anggotanya dan dua organisasi international. Apa penyebabnya Indonesia masuk black list sementara yang lain tidak? Banyak sebabnya, ada 25 kriteria memasukkan kita dalam black list ini. Tapi dari 25 kriteria kita dapat kelompokkan dalam empat kelompok besar. Yang pertama dilihat banyak sekali peluang atau hambatan-hambatan dalam pengaturan dibidang financial. Misalnya, sebelum 2002 untuk sektor non bank ketentuan know customer belum ada, fit and proper belum ada, jadi banyak dianggap peluang-peluang atau hambatan dalam mencegah memberantas tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, banyak loop holes dan hambatan di dalam ketentuan-ketentuan di bidang sektor-sektor non keuangan atau sektor riil. Misalnya, dalam administrasi kependudukan Indonesia tidak ada keseragaman, sehingga tidak ada uniform sistem, sehingga semua orang boleh dan bisa mempunyai identitas lebih dari satu, sehingga sulit untuk mendeteksi tindak pencucian uang. Yang ketiga, Indonesia sangat kurang dalam hal kerjasama internasional baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi dengan negara lain, ataupun mutual assistance dengan negara lain ataupun memorandum of understanding dengan negara lain. Kemudian yang keempat, kita sangat kurang dalam sumber daya untuk mencegah, memberantas money laundering. Dulu kita belum punya financial intelligent unit (PPATK) sekarang kita sudah punya tapi belum full beroperasi. Kemudian kita masih kurang katakanlah polisi, jaksa, hakim, pengawas, pemeriksa yang memiliki kemampuan di bidang tindak pidana pencucian uang. Itulah empat pokok penyebab mengapa kita masuk dalam daftar hitam itu.

Berarti cukup serius dan tidak mengguntungkan kita dari sudut pandang ekonomi. Langkah-langkah apa yang sedang kita lakukan untuk keluar dari black list tadi?

Kalau disadari dengan benar, hal ini cukup serius, bahkan boleh dibilang sangat serius. Karena kalau seandainya kita masih dalam black list ini sudah tentu kepercayaan investor atau kreditor akan berkurang. Kemudian, bisa juga transaksi-transaksi dengan Indonesia misalnya dengan perbankan bisa dianggap transaksi yang mencurigakan, bisa juga transaksi dengan kita harganya lebih mahal dan lebih lama. Bisa juga mereka sewaktu-waktu kalau FATF sudah menerapkan sanksi atau counter measures terhadap kita, bisa juga mereka tidak mau bertransaksi dengan Indonesia yang tentu saja merugikan Indonesia. Lalu upaya apa yang telah dilakukan? Melakukan upaya-upaya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada empat komponen pokok tadi. Misalnya kekurangan di bidang sektor non bank, Menteri Keuangan pada tanggal 30 Januari sudah mengeluarkan ketentuan mengenai prinsip pengenalan nasabah, kemudian ada kewajiban lapor pada departemen keuangan untuk transaksi yang mencurigakan. Kemudian Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) pada tanggal 15 Januari 2003 sudah mengeluarkan ketentuan prinsip mengenai pengenal nasabah juga bagi perusahaan efek, pengelola reksadana dan custodian, dimana mereka harus menerapkan prinsip pengenalan nasabah dan harus melaporkan kalau ada transaksi-transaksi yang mencurigakan ke BAPEPAM. Ini adalah salah satu upaya untuk menutupi kekurangan ini. Dan dalam upaya memperbaiki UU melalui amandemen UU no. 15 2002 dimasukan materi mengenai mutual legal assistace. Kemudian ada beberapa permintaan dari FATF yang berdasarkan standar internasional. Kita mengikut perspektif internasional. Pengertian-pengertian transaksi yang mencurigakan kita sempurnakan, kewajiban pelaporan yang dahulu 14 hari kerja dipersingkat menjadi tiga hari, kemudian larangan-larangan untuk membocorkan informasi oleh bank atau penyedia jasa keuangan yang dulu ketentuannya tidak ada sekarang kita cantumkan. Dan yang keempat, batasan jumlah 500 juta untuk mendefinisikan hasil tindak pidana yang diatur di pasal 2 UU money laundering kita hilangkan. Selain itu, PPATK juga sudah melakukan kerjasama dengan Financial Intelligent unit dari Thailand sehingga bisa mengurangi sedikit kekurangan kita dalam hal kerjasama internasional. Itulah kira-kira yang sudah dilaksanakan, selain kita sudah membuat beberapa peraturan pelaksanaan mengenai UU ini.

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...