Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

M. Zen Gomo

Wakil Rakyat Sudah Bertindak Terbalik

Edisi 364 | 03 Mar 2003 | Cetak Artikel Ini

Banyak sekali kritik masyarakat mengenai kinerja para anggota DPR ataupun DPRD merupakan hal yang sudah kita semua maklumi, tetapi tidak banyak anggota lembaga itu yang melakukan kritik terhadap kinerja lembaganya sendiri dan terhadap kebijakan yang ditempuh oleh rekan-rekannya. M Zen Gomo anggota DPRD tingkat I Sumatera Barat adalah salah satu yang berani melakukan hal tersebut ketika ia melihat bahwa perilaku dan cara kerja rekan-rekannya tidak lagi mencerminkan sikap sebagai wakil rakyat yang seharusnya berjuang untuk kepentingan rakyat. Karena kritiknya tidak didengar, M Zen Gomo kemudian menempuh cara mogok untuk menunjukan pada rekan-rekannya bahwa apa yang mereka lakukan saat ini kurang mencerminkan kepentingan rakyat. Akhirnya setelah semua perjuangan yang ditempuh tidak berhasil M. Zen Gomo kemudian mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Sumatera Barat. Contoh yang dilakukan oleh M Zen Gomo ini sangat menarik apalagi ditengah-tengah kecenderungan kinerja anggota Dewan yang cenderung memanfaatkan situasi dan keadaan. Bertolak belakang dari sikap beberapa anggota DPRD yang melakukan berbagai cara agar tetap bertahan untuk menjadi anggota dewan, M Zen Gomo justru memilih untuk meninggalkan dewan karena merasa lembaga itu tidak benar-benar mencerminkan aspirasi dan amanat rakyat. Perspektif Baru kali ini akan berbincang-bincang dengan M Zen Gomo tentang alasan dibalik pengunduran dirnyai, tentang bagaimana profil lembaga DPRD seharusnya berjuang sebagai penyalur aspirasi rakyat. Perspektif Baru dipandu oleh Faisol Riza.

Anda bisa jelaskan mengapa anda mengundurkan diri sebagai anggota dewan?

Saya sebetulnya tidak ada niat untuk mencelakakan rekan-rekan saya sendiri. Tapi sesuai dengan niat saya ketika masuk partai politik dan kebetulan saya terpilih, saya benar-benar ingin menegakkan secara total reformasi. Jadi jangan terulang lagi zaman orde baru. Dan saya melihat sendiri pada saat ini yang berubah adalah pelaku-pelakunya sedangkan perilakunya hampir sama dengan masa orde baru lalu. Pada saat kami dilantik sebagai anggota dewan, kami disumpah kami memenuhi kewajiban sebagai wakil rakyat dan saya berprinsip sebagai anggota dewan, yang pertama harus bertindak untuk kepentingan rakyat, kemudian untuk partainya dan yang ketiga baru untuk pribadinya. Sekarang hampir seluruhnya secara nasional saya lihat anggota dewan sudah bertindak terbalik, jadi kepentingan pribadi dulu, kepentingan partai dan baru kepentingan rakyat. Jadi kalau begini keadaannya mungkin reformasi di bidang politik tidak akan jalan terutama di legislatif. Begitulah kira-kira dasar pokok pemikiran saya. Dan saya juga melihat banyak penyimpangan-penyimpangan dalam anggaran dewan baik yang bersifat kolusi ataupun pemborosan, itulah yang saya tuntut. Dan saya menuntut 5 poin kepada dewan pada saat saya mogok. Saya sendiri tidak sama dengan Sophan Sophian (mantan anggota DPR-RI yang juga mengundurkan diri red) yang langsung berhenti, saya mau berjuang dulu. Cacing saja diinjak masih bergerak. Jadi tahap pertama saya mogok, kemudian saya tuntut pada dewan untuk melakukan 5 perubahan yaitu: penyimpangan agar ditindaklanjuti, pemborosan agar dihentikan, dalam menyusun anggaran agar transparan dan akuntabilitas, jangan ada pembohongan publik. Itulah pokok-pokok yang saya ajukan dalam rangka memperbaiki kinerja dan citra dewan sehingga betul-betul mereka itu mewakili kepentingan rakyat banyak. Sebab bagaimanapun mereka adalah representasi dari rakyat.

Apa reaksi yang ditunjukan oleh teman-teman anda ketika anda mengundurkan diri?

Di dewan memang terdapat bermacam-macam reaksi. Ada yang mendukung tetapi mereka tidak berani. Dan ada juga orang-orang yang duduk di dewan sebagai kesempatan untuk merubah hidup. Sedangkan bagi saya duduk di dewan bukan untuk mencari hidup tapi bagaimana menghidupkan rakyat. Begitulah kira-kira dasar pemikiran saya.

Kebanyakan dari informasi yang diterima oleh masyarakat menyebutkan bahwa kinerja buruk dari anggota DPRD ini muncul karena pengawasan yang lemah dari masyarakat. Pengawasan seperti apa yang seharusnya dilakukan masyarakat agar kinerja DPRD atau misalnya DPRD Sumatera Barat bisa mencerminkan kepentingan rakyat?

Memang dengan sistem yang ada seperti sekarang ini, eksekutif diawasi oleh legislatif, legislatif diawasi oleh masyarakat luas, tetapi sistem ini tidak berjalan sama sekali. Pada dasarnya banyak rakyat yang mengadakan pengawasan, menuntut dan menyampaikan aspirasinya tetapi anggota dewan masa bodoh terhadap apa yang disampaikan rakyat. Seperti Sumbar, dulu demo masyarakat besar-besaran sehingga di DPRD di pasang spanduk "DPRD sarang korupsi", tetapi anggota dewan masa bodoh saja. Jadi saya kira semangat atau roh dari mereka yang duduk di dewan sudah tidak mencerminkan kepentingan rakyat lagi. Saya kira kalau memang roh dan semangat yang ada di jiwa semua anggota DPRD betul-betul memposisikan diri sebagai anggota dewan maka tidak akan terjadi hal-hal demikian dan sekarang ini hampir begitulah keadaannya di seluruh Indonesia.

Tadi anda menyebutkan soal korupsi. Kita dengar seorang anggota DPRD di Sumatera Barat sudah ditahan dan ada puluhan orang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut anda kira-kira, hal ini menggambarkan apa sebenarnya?

Masalah adanya penahanan anggota DPRD, saya melihat ini masih dalam proses hukum. Masalahnya belum masuk substansi hukum itu sendiri, baru masalah tidak kooperatif terhadap kejaksaan sehingga dia ditahan. Jadi belum memasuki substansi masalah. Itu kira-kira pendapat saya mengenai penahanan terhadap anggota dewan tersebut. Kemudian di dewan itu ada strukturisasi. Jadi nanti tergantung kejaksaan itu melihatnya sesuai dengan strukturisasinya, siapa yang paling bertanggungjawab dalam penyimpangan-penyimpangan di dewan.

Persoalan yang umum di masyarakat terutama di daerah adalah persoalan ekonomi, dimana keadaan ekonomi menjadi tidak kondusif atau paling tidak, tidak ada harapan yang bisa menggembirakan kita. Bagaimana anda memandang potensi-potensi ekonomi di Sumatera Barat terutama untuk masa depan di daerah tersebut?

Sumatera Barat memang bukan daerah industri seperti Riau yang persediaan minyaknya cukup besar. Sumatera Barat dari dulu memang daerah yang paling banyak mendapat subsidi dari pusat. Tapi kalau memang pengelolaan yang dilakukan para pengelola termasuk eksekutif betul-betul efisien dan juga bisa menarik modal dari pihak lain maka saya kira Sumbar masih bisa dikembangkan baik dalam bidang pertaniannya kemudian wisata dan juga pertambangan.

Kalau anda yakin Sumatera Barat bisa lebih maju dari keadaan sekarang, menurut anda apa sebabnya sehingga pemerintah daerah maupun DPRD tidak bisa memajukan daerah itu?

Memang banyak kendala-kendala yang kami hadapi antara lain daerah Minangkabau sampai sekarang belum tuntas menyelesaikan masalah mengenai hukum ulayat tanah. Jadi memang harus dibuat suatu peraturan sehingga para investor tidak takut menanam modalnya di Sumatera Barat. Sampai sekarang belum ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tanah ulayat sehigga hal tersebut menjadi salah satu kendala. Kemudian masalah SDM, hampir seluruh SDM di Indonesia ini yang bertindak sebagai para penyelenggara negara ini tidak ada yang bertindak optimal. Saya melihat sekarang ini hampir semua pejabat-pejabat publik, pertama, memikirkan dirinya dulu kemudian memikirkan golongan atau partainya. Sedangkan yang memikirkan bangsa dan negara itu susah, jadi perlu orang-orang yang betul-betul full memikirkan bangsa dan negaranya. Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah susah mencari orang-orang seperti ini. Jadi sekarang ini saya melihat masih banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi, golongan dan partainya. Itulah yang perlu dirubah.

Kalau ada investasi masuk ke Sumatera Barat, misalnya investasi asing, kemudian ada kasus atau masalah dengan hak tanah dan segala macam, apakah hal tersebut tidak semakin menambah persoalan, ribut sana-ribut sini atau hanya sekelompok orang saja yang meributkannya?

Kalau masalah status tanah itu sudah pasti maka saya kira keributan itu bisa dihindari. Sekarang ini, masalah tanah ulayat itu belum ada perda yang mengaturnya, jadi masih berada dalam tahap penjajakan-penjajakan baru. Hal itulah yang menjadi kendala yang agak berat dalam masalah investasi di Sumatera Barat.

Tapi sikap masyarakat Sumatera Barat sendiri terhadap investasi, misalnya ada orang dari luar Sumatera Barat atau orang luar negeri yang ingin membangun sebuah industri di Sumatera Barat dan berusaha memajukan daerah itu apakah di terima oleh masyarakat Sumatera Barat atau masih ada masalah dengan itu?

Sekarang ini terjadi zaman euforia politik. Mungkin masih banyak juga masyarakat yang seolah-olah mereka itu merdeka sendiri-sendiri. Tetapi saya kira kuncinya adalah kalau memang peraturan atau perda yang dibuat pemda Sumbar mengenai tanah ulayat sudah jelas maka saya kira semuanya akan mereda, karena permasalahan sekarang ini disebabkan karena semuanya yang tidak jelas. Umpamanya, ada tanah ulayat yang akan diinvestasi maka posisinya apa? Dulu ada tanah ulayat kemudian diambil dengan cara orde baru diambil oleh para investor, pada saat itu rakyat diam saja. Tapi sekarang tidak bisa. Seharusnya tanah yang sudah dipakai oleh investor jangan menjadi hak pemerintah tapi kembali kepada rakyat. Kebanyakan inilah masalahnya,

Salah satu hal yang sekarang ini menjadi masalah nasional adalah masalah Semen Padang yang dalam hal ini juga melibatkan DPRD. Apa sebenarnya yang menjadi sikap anda dalam kasus Semen Padang ini?

Kebetulan saya dulu ketua komisi C, sedangkan masalah Semen Padang berada dibawah komisi B, jadi saya tidak terlalu tahu secara mendetail mengenai masalah Semen Padang ini dan juga semua data-datanya saya tidak punya lengkap. Lain halnya jika saya adalah ketua komisinya maka saya bisa bicara lebih transparan. Saya hanya memandang begini, saya dulu juga pernah di perusahaan. Yang namanya perusahaan itu kita harus lihat kondisinya, apakah kondisinya sehat dan tetap profitable. Oleh sebab itu langkah pertama adalah bagaimanapun juga PT Semen Padang seharusnya dilakukan audit oleh akuntan publik yang independen. Dari langkah ini kita akan tahu apakah Semen Padang ini betul-betul sehat atau tidak. Kalau memang PT. Semen Padang dengan kondisinya saat ini betul-betul sehat istilah saya kalau dia masih ayam yang bertelur emas, maka telurnya saja yang kita ambil, ayamnya jangan di jual, itu logika saya. Jadi yang penting itu diteliti dulu, tapi kalau nanti ternyata tidak sehat baru dipikir kembali langkah atau solusi keluarnya.

Kalau misalnya tidak sehat, apa langkah yang seharusnya dilakukan?

Tidak sehat itu kan harus dilihat dulu apa sebab-sebabnya dan posisinya tidak sehat itu bagaimana dan kenapa. Jadi saya belum bisa memprediksi untuk masalah tersebut. Jika saya bicara dan prediksinya tidak benar dikhawatirkan masyarakat akan menilai saya negatif. Jadi saya berprinsip kalau Semen Padang masih sehat, masih merupakan ayam bertelur emas maka jangan sampai ayamnya yang dijual, telurnya saja yang dijual.

Tetapi masalahnya menjadi semakin rumit setelah kasusnya berlarut-larut, padahal kalau transaksi dagang saja bisa cepat. Apa yang menjadi penyebab dari rumit dan sulitnya masalah ini?

Memang saya tidak menguasai secara mendetail masalah ini. Tapi kalau saya mempelajari masalah ini, unsur utamanya timbul pada masa orde baru dulu. Dulu pada saat Semen Padang masih berdiri sendiri dan sudah menguntungkan, pada zaman orde baru dimana kekuasaan yang paling penting dan langsung saja diambilalih oleh Semen Gresik. Disitulah timbulnya masalah Semen Padang. Seandainya dulu tidak ada kekuasaan ikut campur dalam masalah ini, saya kira tidak akan timbul masalah seperti sekarang ini.

Jadi masuk campurnya DPRD juga menambah rumit soal, ini kan juga politik ?

Ini sudah ujung-ujungnya saja, tapi kunci timbul masalah terletak pada saat orde baru dulu. Pada saat Semen Padang tinggal besi-besi tua, kemudian pada masa gubernur Azwar Anas PT Semen Padang bisa kembali sehat dan bisa lagi profitable itu tidak ada masalah. Cuma pada saat itulah karena adanya kekuasaan yang terlalu kuat saat itu dan langsung diambilalih oleh PT. Semen Gresik itulah yang menjadi awal permasalahan. sepengetahuan saya begitu.

Kalau memang sulit diselesaikan dan menjadi rumit, masyarakat juga tentu ingin lebih cepat agar ekonomi di Sumatera Barat bisa lebih cepat pulih dan bisa lebih cepat bergerak. Adakah solusi yang lebih cepat yang pak Zen bisa tawarkan sebagai mantan anggota dewan dan juga paling tidak sebagai tokoh masyarakat Sumatera Barat ?

Sebetulnya saya belum full menguasai dan memikirkan masalah ini karena ini memang ada di komisi B bukan di komisi C. Namun ada salah satu saran dari salah seorang pakar ekonomi di tingkat Sumatera Barat yaitu Bapak Syafruddin Karimi menganjurkan supaya tanah yang merupakan 90% bahan baku yang merupakan tanah milik masyarakat dijual langsung oleh masyarakat yang punya tanah. Kemudian diatur berapa pembagiannya untuk masyarakat rakyat bawah, berapa untuk tingkat II, berapa tingkat I dan berapa untuk pusat. Jadi bisa dijual per ton saja. Itu usul dari salah seorang pakar ekonomi Sumbar dan saya kira bila dilaksanakan bisa menjadi salah satu alternatif, bukan yang terbaik tapi salah satu alternatif saja.

Perjuangan untuk rakyat itu sulit dan panjang jalannya. DPRD yang kita harapkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat, masih terlalu jauh dari harapan kita. Dan kita juga menyaksikan ada soal-soal yang lebih penting dimana ekonomi yang terus menghimpit dan juga keadaan rakyat yang semakin merosot kehidupannya harus menjadi perhatian kita yang cukup mendesak. Lebih dari itu kita harus anggap ini adalah sebagai salah satu persoalan bangsa yang harus kita selesaikan secara bersama-sama.