Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Dr. Polin L. R. Pospos

Pelaksanaan Otonomi Daerah Tidak Seperti Yang Diharapkan

Edisi 330 | 09 Jul 2002 | Cetak Artikel Ini

Manfaat yang diperoleh daerah dari pelaksanaan otonomi daerah tentu tidak hanya dibatasi pada makin besarnya kekuasaan politik yang dimiliki pemerintah lokal dan makin besarnya pembagian kekayaan negara untuk pemerintah lokal. Salah satu keuntungan yang harusnya diperoleh adalah perbaikan kualitas pendidikan dengan adanya otonomi pendidikan. Daerah bisa lebih berkonsentrasi mengembangkan berbagai keunggulan daerahnya untuk dirumuskan dalam kebijakan pendidikannya. Sayangya, wacana tentang otonomi pendidikan atau manfaat otonomi daerah dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan di daerah jarang sekali mendapat perhatian publik. Perdebatan tentang otonomi daerah hanya berkisar pada perebutan kekuasaan antara pusat dan daerah. Selain itu, tidak produktifnya perdebatan tentang otonomi ini juga berbuntut pada tidak efektifnya pelaksanaannya dalam semua aspek termasuk dalam bidang pendidikan. Perspektif baru kali ini akan mencoba berbicara mengenai persoalan otonomi ini dengan titik berat pada manfaatnya buat pengembangan pendidikan di daerah. Tapi tidak seperti perbincangan lain yang selalu mengemukakan pikiran-pikiran Jakarta, maka kali ini kami mengundang seorang pengelola lembaga pendidikan di Medan yaitu Dr. Polin Pospos. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atmatera di Medan, Sumatera Utara. Dengan beliau kita akan berbicara tentang pelaksanaan otonomi daerah dan implikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan di daerah. Pak Polin adalah seorang yang kritis terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Utara. Pemandu Perspektif Baru kali ini Ruddy Gobel.

Pak Polin sebagai orang yang berkecimpung sehari-hari di Sumatra Utara, bagaimana bapak melihat pelaksanaan otonomi daerah secara umum?

Barangkali kita sepakat bahwa pada awalnya kita menaruh harapan yang sangat besar tentang otonomi daerah karena kita berasumsi keterpurukan ekonomi kita termasuk bidang-bidang yang lainnya itu adalah disebabkan oleh sistem pemerintahan yang sangat sentralistrik. Sehingga secara sangat sederhana kita mengasumsikan kalau sistemnya dirubah dari sentralistik menjadi desentralistik lalu semuanya menjadi lancar. Kemudian juga kita berpikir pada waktu itu sistem pemerintahaan yang otoriter kalau diganti demokratis maka semua juga akan lancar. Ternyata asumsi demikian di lapangan tidak terjadi. Justru kita banyak mengalami kekecewaan. Saya pikir dalam pelaksanaan otonomi daerah karena yang kita bayangkan sebelumnya adalah perbaikan ternyata yang muncul itu justru banyak hal-hal yang memperumit situasi. Katakanlah bahwa setiap kabupaten dan kota itu misalnya sangat mementingkan daerah sendiri atau ego kedaerahannya sangat tinggi, tidak adanya lagi kontrol yang begitu efektif dari propinsi ke daerah sehinga mereka masing-masing menjalankan kebijakan sendiri-sendiri di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pembangunan sosial masyarakat dan lain-lain. Dengan perkataan lain kita melihat sampai saat ini setelah UU No. 22 dijalankan sejak 1 Januari 2001 kita tidak melihat banyak perubahan seperti yang diharapkan semula, termasuk bidang pendidikan.

Jadi bisa dikatakan untuk saat ini kita belum bisa memperoleh manfaat nyata dari pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian yang paling penting disini seperti yang di katakan bapak adalah timbulnya berbagai pertentangan kepentingan antara pemerintah lokal propinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kalau melihat proses ini dan melihat kondisi yang terjadi, apakah ada harapan pelaksanaan otonomi daerah mengalami perbaikan?

Jadi banyak kalangan yang berpendapat bahwa sebenarnya penyerahan hak keotonomian dari pusat langsung ke tingkat kabupaten dan kota itu terlalu cepat. Karena peran propinsi menjadi sangat tidak signitifkan. Namun demikian kita serahkan kepada para politisi dan para pengamat politik, bagaimana sebenarnya ke depan, apakah UU No. 22 memang perlu direvisi. Banyak orang mengatakan perlu. Tapi terserah karena itu keputusan politik. Namun demikian dalam karangka UU yang mungkin dilakukan oleh para gubernur adalah mencoba mengkoordinasikan atau menjalankan fungsi kordinasi dan pengawasan sebab itu diamanatkan dalam UU No. 22. Sayangnya barangkali para gubernur merasa bahwa kewenangan yang mengkoordinasi dan kewenangan mengawasi itu barangkali dianggap tidak cukup sehingga kelihatanya menurut saya para gubernur itu membiarkan saja para bupati dan walikota melakukan kebijakannya sendiri-sendiri, terlepas daripada keterkaitan dengan kabupaten dan kota yang lainnya.

Penyebab apa yang paling penting dalam terhambatnya proses pelaksanaan otonomi daerah itu sehingga kalau diperbaiki penyebab itulah yang harus menjadi prioritas utama?

Satu hal yang saya lihat dan saya pikir sangat menganggu adalah mengenai pemekaran. Di Sumatra Utara sendiri sebagai sampel misalnya ada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Asahan ada kelompok yang ingin memekarkan diri yaitu Kabupaten Batu Bara. Lalu Nias yang tadinya satu kabupaten, sekarang akan menjadi Nias Selatan dan Nias Utara. Bahkan di tingkat propinsi juga sudah terjadi. Barangkali kita semua sudah mendengar adanya keinginan kelompok masyarakat untuk membentuk propinsi Tapanuli, propinsi Sumatra Timur, dan propinsi lainnya. Sehingga propinsi Sumatra Utara sendiri nanti tidak ada lagi. Sejarahnya hilang begitu saja. Nah ini menyebabkan baik eksekutif maupun legislasif terus terbebani atau pemikiran mereka terpusat pada hal-hal seperti ini. Akibatnya mereka tidak punya kesempatan lagi untuk memikirkan kebijakan berupa perda-perda yang sebenarnya perlu untuk memperlancar jalannya perekonomian, perda-perda menyangkut public service. Hal yang kedua barangkali akibat keinginan-keinginan pemekaran ini saya kira bukanlah iklim yang kondusif bagi para investor mungkin mereka tidak begitu mengerti arti pemekaran tapi kalau sekiranya mereka mengerti ini berarti secara politis pemerintahan sudah menunjukan adanya tanda-tanda ketidakstabilan. Kalau sudah begini bagaimana investor akan invetasi di sini.

Otonomi daerah ternyata memberikan dampak yang bukan positif justru malah tidak produktif. Salah satu yang dikatakan Pak Polin, betapa pemerintah daerah lebih banyak berpikir pada persoalan-persoalan yang sifatnya tidak produktif misalnya persoalan pemekaraan wilayah. Hal itu menyebabkan fungsi mereka sebagai regulator dalam pelaksanaan otonomi daerah justru menjadi tidak terlaksana dengan baik sehingga service mereka kepada publik justru mengalami penurunan. Ini salah satu inti persoalan tapi barangkali ada persoalan lain yang lebih kritis. Kira-kira apa pak?

Persoalan lain sebenarnya kalau kita bicara di bidang ekonomi. Jadi sebagaimana kita ketahui bukan hanya di Sumatra Utara, saya pikir di banyak daerah kabupaten dan kota di seluruh di Indonesia dengan sistem keuangan daerah, khususnya yang diatur dalam UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah itu sebenarnya setiap daerah mendapatkan dana alokasi umum (DAU). Kalau DAU tidak cukup maka setiap daerah harus mencari sumber penghasilan sendiri yang disebut PAD. Saya tidak tahu apakah rumusnya itu memang sudah baku, tapi saya yakin sudah dipikirkan baik-baik oleh Bappenas. Tetapi kelihatannya di lapangan bahwa DAU yang diterima oleh kabupaten dan kota termasuk propinsi secara umum itu hanya cukup untuk membayar gaji. Sehingga untuk belanja pembangunan terpaksa sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD sendiri. Kalau kemampuan daerah untuk mendapatkan PAD kecil maka kecillah anggaran untuk pembangunan. Kalau PAD besar, maka besarlah dana pembangunan tersebut. Sekarang disini masalahnya selama empat tahun terakhir ini infrastruktur ekonomi sudah sangat parah. Di Sumatra Utara sendiri masalahnya jalan, listrik, dan air serta masalah vital lainnya untuk kegiatan ekonomi itu sudah keadaannya parah. Kalau masalah ini hanya diandalkan kepada PAD barangkali akan sangat sulit karena itu saya pikir suara di daerah adalah untuk menghimbau pemerintah pusat agar memikirkan masalah ini. Saya tidak ingin mengatakan supaya rumus DAU itu direvisi tapi kenyataan di lapangan demikian. Jalan-jalan dan semua prasarana dan sarana ekonomi sebenarnya bentuk dari public service, kalau ini tidak jalan juga barangkali dan inilah mungkin salah satu penyebab yang membuat banyak kelompok-kelompok di masyarakat ingin memekarkan diri. Karena persepsi mereka kalau saya jadi kabupaten baru maka saya punya DAU baru, barangkali nanti ada sedikit PAD sehingga daerah saya bisa lebih maju dibandingkan kalau saya tetap menjadi bagian kabupaten ini misalnya. Sehingga pemikiran kesana itu saya pikir pemikiran yang sudah sangat salah. Karena sebenarnya otonomi daerah tidak diarahkan kesana tapi inilah ekses-ekses by product dari otonomi daerah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya namun sudah menjadi kenyataan yang harus kita pikirkan ke depan bagaimana menyelesaikannya.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah punya kesempatan lebih baik untuk memberikan insentif kepada pengusaha agar berinvestasi di daerah. Orang tidak hanya berinvenstasi terpusat di Jawa tapi juga akan bergerak keluar dari Jawa. Itu benefit otonomi daerah memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha daerah. Apakah hal itu ada dampak positifnya selama ini?

 

Pada tataran teoritis memang otonomi daerah memberikan perluasan daripada kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur diri sendiri. Termasuk mengundang investor ke daerah. Tetapi hal ini menurut saya belum terwujud sama sekali. Saya tidak tahu untuk daerah lain tapi untuk Sumatra Utara, saya bisa berkata bahwa kesempatan otonomi daerah untuk mengundang investor asing ke daerah kelihatannya belum terwujud. Oleh karena berbagai hal, pertama tentu masalah makro imej dari bangsa ini belum begitu baik. Kemudian aspek-aspek ekonomi makro secara nasional juga belum menunjukan suatu keadaan yang bisa mendukung investasi daerah. Tapi ada persoalan daerah sendiri, misalnya mengenai PAD. Banyak pengusaha yang mengeluh bahwa lahirnya perda-perda baru berisi retribusi atau pun pajak-pajak daerah baru ini sebenarnya sangat memberatkan para pengusaha atau mereka yang ingin berusaha di daerah. Lalu yang kedua adalah biaya ekonomi tinggi atau pungutan liar atau premanisme. Saya bertanya kepada teman pengusaha, pungutan-pungutan liar ini mencapai 30% dari total cost mereka. Sayangnya tidak ada perhatian serius terhadap masalah ini sedangkan ini di lapangan menjadi suatu yang faktual yang dihadapi pengusaha dan sangat mengganggu.

Menarik sekali bagaimana munculnya ekonomi biaya tinggi seperti misalnya pungutan liar dan premanisme. Dibandingkan sebelum pelaksanaan otonomi daerah dengan setelah pelaksanaan otonomi daerah, apakah hal ini mengalami peningkatan?

Memang mengalami peningkatan karena jumlah penganggur makin banyak setelah krisis ekonomi. Maka salah satu kesempatan bagi mereka-mereka itu adalah terjun ke aktifitas-aktifitas seperti itu. Mudah dan gampang, tidak memerlukan keterampilan hanya barangkali saya memerlukan untuk masuk kelompok ini maka legitimate-lah. Lalu dia menjadi yang ditakuti dan disegani oleh yang diperas itu. Jadi memang prosentasenya meningkat. Contoh seorang teman di Medan mengatakan bahwa dia punya sebuah proyek yang memperkerjakan seorang insinyur yang gajinya sebulan hanya Rp 1.500.000. Untuk uang premanisme dia bayar hampir Rp 2 juta. Jadi luar biasa.

Manfaat pelaksanaan otonomi daerah untuk pengembangan pendidikan itu idealnya seperti apa?

Jadi masalah pendidikan sama dengan masalah kesehatan. Jadi itu basic needs dari masyarakat. Sayangnya kita memang belum mampu berbuat banyak untuk kedua basic needs tersebut, terutama bidang pendidikan. Terbukti pada besarnya anggaran yang dialokasikan oleh APBN atau APBD kepada pendidikan. Memang masalah pendidikan masalah yang tidak mudah dan kompleks. Sehingga saya berpikir masalah pendidikan tidaklah akan terselesaikan kalau kita hanya mengharapkan bahwa kewenangan itu didelegasikan dari pusat ke daerah lalu masalah pendididikan selesai. Saya pikir tidak segampang itu. Memang dengan adanya otonomi daerah, kewenangan daerah untuk mengelola diri sendiri termasuk mengelola bidang pendidikan itu jelas menjadi lebih besar. Tetapi saya sendiri melihat di Sumatra Utara kecuali barangkali beberapa peraturan atau urusan Menteri UU tentang pendidikan tinggi yang memberi banyak kebebasan misalnya tidak perlu ujian negara, boleh membuat ijasah sendiri, tidak perlu lagi ada akreditasi segala macam. Ini merupakan suatu kebebasan yang tadinya kita tidak miliki. tetapi kita jangan lupa bahwa pendidikan kita ini suatu jenjang. Untuk sampai ke perguruan tinggi kita harus dari taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMU. Saya belum melihat adanya suatu reformasi atau kegiatan atau kebijakan yang bernafaskan otonomi daerah. Khususnya yang menyangkut pendidikan di bawah perguruan tinggi saya pikir kita harus menangani persoalannya. Tidak hanya di hilir tapi kita harus mulai dari hulu. Kenapa saya katakan demikian karena di hampir semua daerah di Indonesia masalah kekurangan guru suatu masalah pokok. Kemudian kualifikasi guru itu juga masalah. Lalu kelengkapan alat belajar mengajar di ruangan, alat peraga, laboratorium itu juga suatu masalah. Tentu masalah kurikulum juga dan jangan kita lupakan salah satu yang memperihatikan kita saat ini adalah masuknya narkotika. Bukan hanya di kampus tetapi juga masuk SMP dan SMU. Jadi masalahnya sangat kompleks. Jadi jangan kita berharap bahwa dengan otonomi daerah ini harus selesai. Saya berpendapat barangkali kita pikirkan kembali apakah dengan mengotonomikan pendidikan lalu masalah selesai ataukah tidak lebih baik kalau kembali dipegang oleh pusat tetapi dengan satu paradigma pendidikan yang baru.

 

Ujung tombak pengelolaan pendidikan di daerah itu dengan munculnya dinas-dinas pendidikan kemudian kepala dinasnya diberi eselon yang cukup tinggi. Tapi kalau melihat kondisi sekarang ini apakah peran dari dinas ini cukup efektif dan kemudian apakah kita perlu semacam lembaga lain atau barangkali yang lebih independen dan lebih berbasis pada masyarakat untuk menunjang pelaksanaan otonomi pendidikan?

Ini satu lagi yang ada kaitannya dengan otonomi daerah. Jadi dinas pendidikan nasional di tingkat propinsi ada, kemudian dinas yang sama di tingkat kabupaten kota ada juga. Pada kenyataannya kordinasi atau hubungan kerja antara dua dinas yang berbeda tingkat ini boleh dikatakan hampir tidak ada lagi. Jadi sebagai contoh misalnya dinas pendidikan tingkat propinsi punya dana, mungkin dari pusat kemudian dia ingin memberi bantuan kepada dinas pendidikan di tingkat kabupaten kota. Mereka ini tidak ada koordinasi dan tidak ada hubungan kerja yang rutin, maka si dinas propinsi ini tidak tahu proyek pendidikan apa yang perlu dibantu. Demikian juga sebaliknya, dinas di kabupaten juga kekurangan uang tapi karena tidak tahu bahwa dinas propinsi punya uang akhirnya proyek yang sudah direncanakan karena tidak ada uang menjadi tidak terlaksana. Hal-hal seperti ini terjadi. Saya pikir memang koordinasi yang masih dalam kewenangan gubernur sesuai amanat UU No. 22 memang harus diperkuat oleh para gubernur. Memang dinas di propinsi bukan lagi atasan langsung dari dinas kabupaten berarti betul demikian bunyi UU tersebut. Tapi barangkali fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan mungkin bisa kerjasama dalam bentuk-bentuk yang lebih informal.

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...