Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

RM. Surahman

Jangan Ada Intervensi Politik Terhadap Hukum

Edisi 317 | 09 Apr 2002 | Cetak Artikel Ini

Hukum dan politik adalah dua hal yang harusnya saling mendukung dan bersinergi untuk memperbaiki kehidupan bernegara. Tetapi untuk kasus Indonesia, sinergi keduanya sering kontra produktif. Hukum dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan politik dan politik tidak jarang meng-intervensi proses hukum. Mungkin kasus yang paling populer sekarang ini untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan politik adalah perkara ketua DPR Akbar Tanjung. Sampai saat ini tidak ada jawaban yang clear tentang apakah perlu dilakukan proses politik terhadap Akbar Tanjung sebagai komplemen dari proses hukum yang kini telah memasuki tahap pengadilan. Mereka yang mengatakan bahwa pansus harus dibentuk ber-argumen bahwa proses hukum harus diperkuat melalui proses politik. Tetapi mereka yang berkelit dengan pansus justru mengatakan bahwa demi penegakan hukum tidak boleh ada pansus, karena pansus adalah wujud dari intervensi politik terhadap hukum. Inilah yang jadi perhatian kita sampai sejauh mana hubungan antara politik dan hukum yang seharusnya apakah memang keduanya harus berdiri sendiri atau ada penjelasan lain yang mengatakan bahwa keduanya memang komplementer. Tentu kita tidak membutuhkan perdebatan yang sangat akademis, karena bagi masyarakat menyaksikan orang yang bersalah dihukum sudah lebih dari cukup. Hukum adalah untuk keadilan dan politik adalah juga untuk keadilan. Itulah rumusan yang paling diinginkan oleh masyarakat. Untuk membahas persoalan ini Perspektif Baru sudah mengundang Bapak R.M.Surahman,APU beliau adalah deputi ombudsman dan ahli peneliti utama serta anggota dari perhimpunan Profesor hukum sedunia atau wold accociations of low professor. Dengan Pak Surahman kita akan diskusikan tentang intervensi politik dalam proses hukum juga pada bagian akhir kita akan sedikit berbicara tentang apa itu komisi ombodsman nasional.Inilah Perspektif Baru dengan pemandu Ruddy Gobel.

Pak Surahman publik saat ini sedang menyaksikan sebuah drama dari kasus ketua DPR Akbar Tanjung. Ada yang mengatakan bahwa proses hukum yang dilakukan sudah lebih dari cukup. Tapi yang lain mengatakan belum cukup hingga perlu ada pansus untuk memperkuat proses hukum. Bagaimana sebetulnya menurut Bapak?

Saya ingin membandingkan kasus yang sekarang menjadi perhatian masyarakat dan negara-negara lain secara komparatif, yaitu hubungan antara proses politik dan proses hukum yang di beberapa negara lebih dikenal dengan "impeachment". Misalnya untuk beberapa pejabat di Amerika Serikat, impeachment itu berlaku untuk presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat federal untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Proses impeachment dilakukan untuk menurunkan pejabat yang masih dituntut oleh pidana, umumnya dilakukan oleh DPR "house of respresentatif" (majelis rendah), sedangkan hakimnya adalah "senat" (majelis tinggi) yang diketahui secara ex official oleh wakil presiden Amarika Serikat. Tapi kalau presiden atau wakil presiden yang jadi tersangkan dalam impeachment itu maka ketuanya adalah makamah agung. Contoh yang bisa kita lihat adalah Argentina karena mirip dengan di Filipina yang melakukan impeachment terhadap presiden Estrada tempo hari namun sekarang proses itu sudah berhenti dan beralih kepada pidananya.

Kelihatan dari contoh yang diberikan oleh Bapak tentang yang terjadi di Amerika dan Filipina itu dimulai dari proses politik kemudian setelah ada impeachment kalau indikasi kuat ada unsur pidana dilanjutkan diproses pengadilan. Dalam kasus di Indonesia sepertinya tidak begitu bagaimana kelanjutannya?

Indonesia memang masih meraba-raba tentang proses impeachment terutama tentang sistem presidential tapi bernuansa parlementer, dimana dalam sistem presidential tetapi seolah-olah parlemen bisa menjatuhkan presiden. Hal ini mengingatkan kalau sistem parlementer baik di Belanda maupun Inggris, parlemen bisa menjatuhkan perdana menteri, tapi jangan lupa perdana menteri pun tidak menyerah begitu saja ketika dikasih mosi tidak percaya. Baik sistem di Inggris maupun Belanda perdana menteri bisa membubarkan parlemen misalnya dalam waktu sebulan diadakan pemilu, jika partai perdana menteri menang maka kabinetnya tidak jatuh dan kalau kalah maka sebaliknya. Memang ada perlawanan pada waktu pemilu presiden Gus Dur setahun kemudian, padahal disistem parlemen dalam jangka pendek harus mengadakan pemilu, misalnya tiga puluh hari yang dikenal juga dalam UUDS 1950. Kembali lagi ke impeachment, saya pernah dengar di Indonesia pun sedang di susun Undang-undang mengenai peraturan impeachment yang akan dikenakan kepada para pejabat tinggi negara. Di Amerika Serikat ketua DPR itu pasti di impeach juga, bukan di ajukan kepengadilan negeri dan mundur kalau terbukti tapi kalau tidak terbukti sidangnya di impeach oleh kongres diparlemen. Sedangkan di Indonesia, impeachment masih bersifat meraba-raba, karena tempo hari ada "impeachment" terhadap presiden Gus Dur oleh DPR tapi juga di depan MPR.

Kita berbicara tentang intervensi politik terhadap hukum kita sudah bolak-balik berbicara tentang impeachment tadi. Kalau begitu yang terjadi seharusnya dalam kasus Akbar Tanjung dalam hal ini dia adalah pejabat tinggi negara berarti adalah proses impeachment itu yang harus dilakukan lebih dahulu ketimbang proses pengadilan, benarkah demikian Pak?

Kalau melihat kejadian yang sudah terjadi memang demikian, ada pansus dulu tapi belum ada proses hukum. Namanya impeachment perlu proses politik, sedangkan politik didasarkan pada mayoritas suara. Disitulah kelemahannya proses politik yang kemudian barang kali sering terjadi pada proses hukum.

Bagaimana sebetulnya, bapak sempat mengatakan bahwa intervensi politik terhadap hukum itu sesuatu yang dalam tanda petik negatif tapi apakah itu benar suatu gejala selamanya buruk atau kadang–kadang mungkin baik. Contoh misalnya pada saat ada keengganan dari pihak penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap koruptor-koruptor tertentu misalnya. Tetapi karena akibat tekanan politik dari masyarakat tekanan dari publik, tekanan dari DPR kemudian akhirnya pengadilan itu dilakukan bukankah ini sesuatu yang baik?

Tergantung bagaimana permasalahan dan cara pandangnya, sebab sesuai tekad pemerintah dan ketetapan MPR untuk membasmi KKN, maka terjadinya peradilan karena pressure politik sah-sah saja asal jalannya peradilan fair, jujur. Ini pedoman untuk para hakim, jaksa dan pengacara agar menjunjung tinggi hak azasi orang agar didengar secara fair dan terbuka, jadi tidak secara diam-diam oleh suatu tribunal atau mahkamah.

Jadi intervensi itu sah-sah saja tapi sebelum proses hukum itu dilakukan proses pengadilan tetap harus bersih dari semua tekanan tapi sebetulnya yang menjadi isu disini adalah apakah hukum itu independen apakah benar hukum itu tidak dipengaruhi masalah lain seperti misalnya politik dan ekonomi?

Itu pertanyaan yang sudah mendalam dan memerlukan disiplin/pengetahuan khusus untuk menjawabnya. Tapi memang nampaknya demikian karena hukum merupakan cerminan dari pada norma-norma yang berlaku dan budaya dari suatu bangsa.

Sampai saat ini kita tidak memiliki referensi yang baku tentang hubungan antara politik dengan hukum menurut bapak bagaimana sebaiknya hubugan itu?

Yang paling ideal sebenarnya tidak boleh sama sekali ada tekanan politik, terlebih-lebih kalau suatu kasus sedang disidangkan, tapi benteng terakhirnya peradilan. Jadi yang penting disini peradilannya itu harus bebas sama sekali dari segala pengaruh apapun termasuk pengaruh politik. Dimasa lalu kira-kira kita lihat pengadilan memang sering dipengaruhi dan tidak ada keberanian, mudah-mudahan di MPR, sikap demikian berubah oleh para hakim dijaman sekarang ini.

Apakah aparat pengadilan kita baik itu kejaksaan, hakim ataupun para pengacara paham tentang maksud ini sebab barang kali, terutama mungkin beberapa pengacara, sering menggunakan alasan bahwa hukum telah dipolitisasi sehingga itu menjadi semacam benteng buat dia untuk mengindar dari proses pengadilan?

Nampaknya di Indonesia demikian, karena saya perhatikan pemilu yang lalu di Amerika, setelah politik mandek maka lari kehukum, bukan sebaliknya setelah hukum yang mandek maka menimbulkan kerugian di politik.

Jadi idealnya sebetulnya adalah kita mulai dari proses politik. Dari proses politik kemudian masuk kehukum atau hukum dulu baru kemudian politik?

Hal ini tergantung apa kasusnya dan siapa yang menjadi tersangkanya seperti pejabat-pejabat tinggi, semacam gubernur bank juga diindikasikan adanya pengaruh politik. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah ke belakang, pertama seperti kasus mengenai gubernur bank, anggota DPR, presiden, wakil presiden, dan mentri-mentri, kalau diadili langsung oleh mahkamah agung sehingga tidak bertele-tele, dan kedua, pertimbangan hakimnya adalah prima karena paling berpengalaman. Tapi dalam UUD 45 tidak dikenal karena hanya dikenal dalam Undang-undang Sementara tahun 1950 dan Undang-undang RIS (Republik Indonesia Serikat). yang dikenal dengan "forum plagiatum", alasannya karena sekarang ini tidak ada persamaan hukum "equality before the law" dan kita lupa bahwa dinegara yang champion demokrasi pun,. Seperti Belanda dan Amerika ada semacam kekhususan. Dimana persamaan demokrasi hukum itu antara lain adalah substansinya, seperti kejahatan yang demikian harus dihukum sekian, dan kalau caranya boleh diistimewakan, misalnya mantan presiden, mantan DPR atau pejabat presidennya sendiri yang masih menjabat atau mentri dan sebagainya, diadilinya harus langsung dimahkamah agung. Karena mungkin di Indonesia masih terlalu bersemangat untuk menjaga demokrasi dalam persamaan dimuka hukum dielu-elukan tapi tetap menolak kepada cara yang istimewa. Impeachment saja merupakan suatu hal yang istimewa karena tidak dikenakan kepada rakyat biasa.

Pak Surahman tadi kita sempat berdiskusi tentang intervensi politik terhadap hukum yang dalam beberapa kasus itu tidak boleh terjadi dan bahkan sangat dilarang untuk terjadi mungkin bentuk-bentuk intervensi politik seperti apa itu yang sangat dilarang dalam suatu proses pengadilan?

Sebenarnya semua intervensi apapun dilarang mempengaruhi pengadilan, jadi saya tidak bisa menyebutkan secara khusus, intervensi politik yang semacam apa. Pokoknya semua intervensi apapun tidak ada kompromi terhadap pengadilan termasuk politik dengan politik, dan menurut saya itu mutlak tidak boleh.

Kalau misalnya demo-demo yang terjadi diluar gedung persidangan selama proses sidang berlangsung apakah itu juga merupakan wujud intervensi politik?

Ya, karena mengganggu sidang DPR, atau sidang pengadilan dan ini merupakan tindak pidana karena termasuk didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pun juga termasuk di Indonesia. Istilahnya dinegara yang bukan sistem hukum kita "contempt of court", pelecehan peradilan tapi dalam KUHP kita lain istilahnya. Jadi yang penting adalah harus diberi pendidikan baik kepada partai politik maupun masyarakat supaya sedikit demi sedikit jangan ada macam unjuk rasa demikian yang mungkin disebabkan adanya kekecewaan pengadilan di waktu yang sudah-sudah karena kurang independen dan biasanya berpihak kepada penguasa.

Kita sekarang ingin tahu tentang ombodsman karena Pak Surahman adalah deputy dari ombodsman, mungkin Pak Surahman bisa menjelaskan tentang apa komisi ombodsman nasional ini fungsinya kedudukannya kepada masyarakat?

Ombudsman sebenarnya merupakan jembatan antara masyarakat yang menjadi korban tindakan atau cacat administrasi akibat tindakan pejabat publik. Dan di Indonesia juga mencakup akibat ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peradilan. Pengembangan fungsi ombodsman yang demikian juga merupakan jembatan, dalam arti ombodsman tidak opreori begitu menerima keluhan dari masyarakat dan langsung berpihak kepada masyarakat tapi harus diklarifikasi dulu kepada pihak yang dilaporkan.

Ombodsman adalah sesuatu yang baru di indonesia dan kemudian dia saat ini dibentuk berdasarkan Keppres. Apa sebetulnya atau proses visi dari pemerintah untuk kemudian membentuk komisi ombodsman itu apa?

Visi pemerintah tentu saja ingin menunjukan kepada dunia luar bahwa Indonesia sudah demokrasi, disamping juga menuju pemerintahan yang baik. Dimana ombodsman merupakan salah satu pilar demokrasi bahkan pemerintahan Indonesia mendapat pujian dan jadi beban karena berhasil mendirikan komisi ombodsman.

Singkat kata bahwa ombodsman berusaha untuk menjembatani antara masyarakat yang merasa dirugikan oleh proses mal administrasi ataupun penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadilan misalnya. Jadi berarti masyarakat siapapun dia punya askes untuk datang ke ombodsman melaporkan tentang kerugiannya?

Ya, dan perbedaannya sangat menyolok karena akses untuk itu tanpa biaya dan merupakan salah satu azas universal ombodsman. Menurut pakar ombodsman Amerika, Dingoterer ada 59 azas universal antara lain tidak boleh dipungut biaya dan azas lain yang penting harus independen, mandiri, tidak boleh dipertintah walaupun dipilih/diangkat oleh presiden "ombodsman exsekutif" atau dipilih oleh DPR dan diangkat oleh presiden "ombodsman parlementer" seperti yang sedang diperjuangakan dalam draf konsep RUU. Artinya kalau pun RUU terjadi maka tidak boleh juga DPR mendikte, jadi perbedaannya sekarang mengajukan laporan kepada presiden, dan laporan presiden diterima sebagai laporan tahunan kepada parlemen. Dan juga mungkin dalam hal pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada presiden maka dalam hal ini ombodsman tidak benar agar diganti tapi caranya harus memerlukan suara yang mayoritas untuk menurunkan atau mengangkat seorang ombudsman.

Mungkin bapak bisa memberikan penjelaskan kasus-kasus seperti apa yang layak untuk dilaporkan dan misalnya kalau saya adalah orang yang dirugikan akibat penyimpangan dari proses pengadilan atau mal administrasi apa implikasinya setelah saya melapor apakah pengadilannya diulang atau mungkin ada hal-hal lain bisa diberikan penjelasan Pak?

Khusus pada pengadilan nanti sebelum pengadilan umumnya, apabila suatu administrasi bukan pengadilan, misalnya seorang pegawai negeri yang merasa dirugikan oleh ketetapan suatu pejabat maka dia boleh melaporkan ke kita dan nanti kita akan saring apakah memang masih wewenang kita atau bukan. Jika ada kasus dia dipecat semena-mena dan itu masuk weweng kita maka kita adakan kralifikasi, bila ternyata kita mendapat penjelasan bahwa pengacauan itu tidak semena-mena karena berdasarkan UU kepegawaian yang berlaku, dan kalau menyimpang dari situ maka kita bisa memberikan rekomendasi agar merehabilitasi orang tersebut. Tapi jika dipengadilan kita tidak boleh memberi rekomendasi terhadap subsansinya dan meminta utusan diubah tetapi lebih kepada prosedurnya, seperti keganjilan-keganjilan yang menyimpang dari hukum acara.

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...