Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Norpud Binarto

Pemerintah Jangan Remehkan Masyarakat

Edisi 312 | 05 Mar 2002 | Cetak Artikel Ini

Setiap musibah selalu ada hikmahnya. Ungkapan itu mungkin berlaku juga bagi orang-orang Jakarta yang baru-baru ini mengalami musibah banjir. Yang barangkali merupakan banjir terburuk sepanjang sejarah kota ini. Jakarta yang berkembang menjadi metropolitan selama berpulu-puluh tahun telah mem-format warganya menjadi sangat individualistis, apatis dan miskin ide jika berbicara soal kebersamaan. Dalam musibah banjir kemarin, semua hipotesis apatisme dan individualisme masyarakat Jakarta bisa kita patahkan. Society empowerment terjadi dalam hitungan hari. Lewat radio-radio swasta masyarakat Jakarta aktif berpartisipasi mengirimkan bantuan sukarela ataupun menjadi relawan. Dokter, pengusaha, pemilik toko, mahasiswa dan berbagai unsur masyarakat lain aktif dalam peran sosialnya. Antusiasme warga yang begitu besar menyebabkan beberapa radio swasta tidak bisa menampung jumlah bantuan serta banyaknya orang yang berkeinginan menjadi relawan. Banjir telah mengirimkan pesan kepada warga Jakarta tentang apa yang disebut kebersamaan. Fenomena society empowerment ini, memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam memainkan peran pelayanan sosial yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Skema distribusi bantuan yang paling efektif dilakukan oleh masyarakat sendiri lewat posko-posko yang dikelola secara swadaya dan swadana dengan bantuan radio-radio swasta di Jakarta yang membantu pemerataan, distribusi dan redistribusi bantuan. Pemerintah sendiri, baik itu pemerintah Jakarta maupun pemerintah pusat, seperti biasa selalu lambat dalam pelayanan publiknya. Fenomena ini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan. Apakah masyarakat kota Jakarta telah mengalami perubahan ataukah society empowerment ini terjadi karena masyarakat sudah jenuh menunggu karena sangat paham tentang sikap pemerintahnya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk tahu lebih jauh tentang persoalan ini, kita sudah mengundang mas Norput Binarto, seorang yang telibat dalam LSM perkotaan dan pemberdayaan publik yang juga penyiar sebuah radio swasta di Jakarta yang aktif terlibat dalam mengkoordinir distribusi dan redistribusi bantuan, rekrutmen relawan serta secara sukarela menjadi posko banjir dan pusat informasi banjir. Kali ini Perspektif Baru masih dipandu Ruddy Gobel.

Bagaimana anda melihat peran warga Jakarta dalam musibah banjir kemarin, benarkah ini suatu fenomena karena masyarakat kota kita cenderung apatis terhadap problem-problem atau persoalan-persoalan sosial ?

Kita ini orang-orang kota selalu dianggap tidak pernah ada. Orang selalu misunderstanding tentang kesibukkan. Masyarakat juga mempunyai kesalahan sendiri karena terjadi proses pengkotak-kotakkan masalah, tapi saya selalu mengambil suatu kepercayaan bahwa intinya masyarakat itu baik. Bahkan kekuasaan itu sendiri. Yang menjadi masalah kita bersama itu adalah siapa yang mulai melakukannnya. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini merupakan suatu bentuk pesimisme terhadap masyarakat kota, sejak Mas Wimar (Wimar Wirtoelar – red) dulu mengibarkan konsep partai orang-orang biasa, saya mempunyai kepercayaan betul bahwa orang-orang biasa itu justru luar biasa. Keluarbiasaan inlah mulai terasa sekarang ini. Dia melebihi bayangan-bayangan teori, melebihi bayangan-bayangan tentang anggapan-anggapan sekaligus memberi hikmah kepada sebuah cara pandang.

Menurut Mas Nor Pud apa yang kira-kira mendorong publik Jakarta atau orang-orang biasa di Jakarta sehingga begitu antusias untuk merelakan waktunya, merelakan materinya untuk partisipasi dalam bantuan social?

Saya ini penggemar karya-karya Albert Camus yang selalu dianggap absurd dalam karya-karyanya. Hampir sulit menterjemahkan dalam sistem logika atau silogisme social ketika seorang istri Presiden komisaris perusahaan multi nasional coorporation, seorang pengusaha kaya mau tenggelam di air hampir dua meter hanya untuk menolong seorang anak kecil yang kalau tidak ditolong hari itu dia akan mati kedinginan. Apakah ini sebuah absurditas? saya kira tidak. Jadi saya kembalikan kepada jawaban saya yang pertama, naluri kemanusiaan itu yang menggerakkan semua orang menjadi baik, tidak si miskin, tidak si kaya. Si kaya merasa perlu melindungi si miskin, si miskin perlu bantuan si kaya sekaligus mencintai baik budi orang-orang kaya tapi juga orang kaya tidak selalu bersikap buruk terhadap orang miskin. Saya pikir ini peristiwa kemanusiaan biasa dan saya beranggapan ini juga mereka bergerak seperti bukan sesuatu yang istimewa seperti seorang ibu mencintai anaknya sekaligus anaknya mencintai ibunya.

Jadi ada persoalan kemanusiaan di sini tapi apakah juga ini merupakan suatu pertanda bahwa publik Jakarta terutama, itu sebetulnya sudah jenuh dengan sikap pemerintahnya yang selalu tidak bisa berbuat apa-apa jika menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi ketimbang mereka menunggu lebih baik mereka turun tangan mengerjakan itu sendiri?

Beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali saya bertemu dengan Gubernur Sutiyoso baik secara formal melalui program televisi, maupun dalam bentuk informal, beliau mengundang saya secara informal. Yang menarik justru dua proses ini berlangsung secara konsisten, keduanya menunjukkan sikap yang jujur. Saya waktu itu mengatakan pada Pak Sutiyoso hampir tidak mungkin semua masalah ditangani oleh seorang Gubernur, ini kota kita bersama dan kita mempunyai kewajiban saling menolong dan apakah ini menggambarkan ketidakmampuan kota? menurut hemat saya ini mata rangkai. Ini perjalanan yang panjang suatu proses penghancuran struktur social, sekaligus kelembagaan social. Lalu orang menganggap peristiwa ini, penanggulangan oleh institusi negara ini semata-mata gagal karena peristiwa hal ini. Saya pikir, saya tidak menjadi bijaksana kalau seandainya saya mengatakan seperti itu. Pak Sutiyoso, saya dengan pikiran positif pada beliau saya kira juga orang yang punya masalah sendiri kegagalan seperti itu juga kegagalan Abdurrahman Wahid. Bagaimana juga Abdurrahman Wahid gagal juga mengelola negara tapi orang tidak pernah mau tahu itu bahwa itu hanya salah satu saja dari akibat suatu peristiwa sejarah yang penting di Indonesia.

Saya terkesan sekali dengan peran komunikasi publik yang efektif dilakukan oleh radio-radio swasta di Jakarta dan saya melihat bahwa efektifitas dari Society Empowerment juga terbentuk atau terbantu oleh peran radio swasta ini. Bagaimana Mas Nor Pud melihatnya ?

Saya ini orang Yogyakarta masa kecil saya mempunyai kebiasaan mendengarkan Pak Besut. Saya boleh bilang dalam kesempatan ini, itu tokoh pertama penyiar yang mempunyai pengaruh kuat dimasyarakat. Lalu saya percaya betul budaya sesunggunya, teks sesungguhnya bahwa bangsa ini adalah budaya oral bukan budaya literal. Maka radio sebagai representasi budaya oral itu lebih hangat ketimbang budaya-budaya yang lain seperti audio visual, yang merupakan tradisi yang jauh dengan tatanan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua memberikan suatu kemungkinan yang imagis orang mempunyai kemampuan membayangkan sesuatu yang tersembunyikan. Sekaligus radio itu memberikan impresi sekaligus juga ilusi. Saya di radio hampir 20 tahun sampai hari ini dari mulai penyiar biasa sampai menjadi direktur sebuah stasiun radio, bahkan jadi komisaris stasiun radio. Tapi itukan labeling yang paling utama dan harus menjadi kebanggaan orang-orang radio adalah menjadi reporter atau penyiar, karena disitulah manusia yang bisa kita emban, cuma mohon maaf kalau saya mengatakan kita seringkali kehilangan kecerdasan. Justru kecerdasaan itulah yang sebetulnya harus dimiliki orang-orang radio karena dia di ujung tombak proses perubahan. Hal ini saya buktikan dengan peristiwa-peristiwa penting sejarah kemanusiaan. Peristiwa jatuhnya pemerintahan marcos itu tidak luput dari peran radio veritas. Terus juga peristiwa revolusi kemerdekaan dan saya menaruh hormat untuk bapak Yusuf Ronodipuro sebagai bapak radio Indonesia yang mengesankan tentang visi radio kepada saya diwaktu saya masih sangat muda, usia saya waktu itu baru 20-an. Dan waktu itu saya masih jadi penyiar radio Prambors. Pak Yusuf Ronodipuro mengatakan bahwa revolusi sosial di Indonesia tidak luput peran dari radio-radio bawah tanah. Kalau pertanyaannya seperti tadi, kita ada mislink dalam membaca radio sebagai ujung tombak perubahan social. Saya tidak mengatakan ini suatu perubahan sosial tapi juga seperti yang pernah saya katakan untuk wawancara saya dengan Far Eastern Economic Review, beberapa tahun yang lalu. Indonesia mempunyai beberapa potensi melakukan perubahan melalui stasiun radio dan karena itu radio harus lebih cerdas ketimbang media yang lain.

Bicara soal radio tapi yang lebih ringan Mas Nor Pud barangkali bisa menceritakan kepada pendengar Perspektif Baru tentang bagaimana keterlibatan Mas Nor Pud dan teman-teman di radio terutama di Jakarta News dalam membantu bencana banjir di Jakarta kemarin.

Saya kira harus dibalik pertanyaanya. Bagaimana keterlibatan masyarakat, bukan radionya. Makanya saya selalu dalam kesempatan wawancara saya, saya selalu ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta. Merekalah sebetulnya yang patut diwawancara dan dihargai. Radio tetap sebagai media, media penghubung antara kepentingan publik dan kehendak masyarakat itu sendiri. Sebuah stasiun radio yang terpenting komitmennya, dimana sebetulnya komitmen itu? Nah kalau dibilang radio sekarang sangat bisnis like. Sebenarnya hal-hal yang bersifat humanity itu tidak bertolak belakang dengan kemanusiaan itu sendiri. Kalau di tanya bagaimana peran radio Jakarta News FM pada waktu itu sebetulnya terletak pada komitmennya untuk selalu berpegang pada dua hal pokok. Karena ini radio didirikan pada banyak aktivis-aktivis mahasiswa dan lain-lain. Kita tidak sedang berpolitik, kita sedang mengembangkan komitmen kemanusiaan. Jadi otomatis ketika komitmen itu berjalan sesuai dengan standar masyarakat sebenarnya masyarakatlah yang sedang menentukan arah radio itu, saya kira itu.

Saya terkesan juga dengan pola kerja yang dilakukan oleh radio-radio terutama dalam membentuk networking. Mulai dari mereka yang men-suply dan mereka yang mendistribusikan. Networking seperti ini sulit sekali dibentuk oleh pemerintah. Kita ambil contoh saja misalnya ketiga pemerintah membuat networking untuk channeling JPS (Jaring Pengaman Sosial –red) atau misalnya subsidi atau kompensasi subsidi bahan bakar minyak itu selalu tidak tepat sasaran atau bocor disana-sini. Bagaimana seharusnya pola itu dilakukan ?

Kami berlatih hampir 4 tahun sejak awal radio ini berdiri. Di saat anda wawancara ini sebetulnya dulunya gudang beras. Latihan inilah yang membuat kami terampil, misalnya kami melakukan kerja untuk penanggulangan kelaparan di Sampang karena akibat sampit terus beberapa bencana di hampir seluruh kawasan di Indonesia. Latihan-latihan ini juga membuat kita terampil bagaimana merekrut relawan, bagaimana kita mengelola isu, bagaimana kita mendistribusikan makanan, dan menyampaikan kepada masyarakat. Tentu saja jawabannya yang paling tepat, setiap kerja apapun itu tidak mungkin bisa terampil tanpa latihan. Dikaitkan dengan itu dengan cara pemerintah yang dianggap oleh anda gagal, saya kira terletak pada trust. kepada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga. Karena mungkin kami telah melakukan cukup lama paling tidak 4 tahun ini. Image ini terbentuk dan trust juga terbentuk sehingga sampai hari ini pun kami digudang kami di Pondok Indah itu masih penuh tidak berhenti. Bahkan posko-posko seperti di salah satu posko seorang relawan yang menyediakan diri sebagai posko yang sekarang masih bekerja, itu masih terus berdatangan dan terus di distribusikan jadi letak masalahnya itu trust.

Tadi kalau melihat ternyata masyarakat itu punya kesadaran yang luas dalam konteks bencana banjir kemarin. Tapi kenapa pemerintah selalu gagal dalam memanfaatkan kesadaran ini. Paling tidak untuk mengajak masyarakat misalnya aktif terlinat dalam upaya penegakkan hukum, disiplin dan masalah-masalah yang lain?

Seorang pemikir pernah bilang bahwa seoarang intelektual itu tidak pernah berhasil jika berkolaborasi dengan kekuasaan. Sekaligus ini menempatkan kita bagaimana kekuasaaan itu harus dikelola. Karena power tend to corrupt. Problem utama birokrasi adalah manusianya yang tidak mengutamakan profesionalitas. Memang sejarah kita bukan sejarah birokrasi yang professional. Manakala kita gagal memahami profesionalitas yang kaitannya dengan tanggung jawab, kita sebenarnya telah gagal didalamnya. Orang mengerti bahasa professionalitas tapi gagal dalam maknanya. Orang mengerti birokrasi kota tetapi hanya memahami sebagai proyek kekuasaan. Sebenarnya kita musti benahi kembali makna professionalitas dalam mengelola kekuasaan, sehingga kita mempunyai jiwa yang peka dan sikap empati didalam menghadapi perubahan-perubahan sosial termasuk penanggulangan sosial. Impian saya sebagai orang yang bergerak di bidang kemasyarakatan, saya ingin mengajak seluruh komponen sosial termasuk kekuasaan itu sendiri untuk bersama-sama professional. Jadi letak pada kegagalan itu kita tidak pernah memahami dua hal pokok, satu profesionaliti, kedua bagaimana mengelola kekuasaan secara professional.

Ada dua hal penting tadi profesionalitas, kemudian bagaimana mengelola kekuasaan secara profesional dan tadi yang disampaikan sebelumnya adalah trust. Sudah seberapa buruk sebetulnya pemerintah kita dalam tiga point ini?

Ada konsep yang di kenal sebagai shadowing state. Ini adalah suatu keadaan yang paling bisa memadai didalam tatanan masyarakat yang ingin bergerak maju. Satu tatanan masyarakat yang semakin modern, semakin mengecil peran kekuasaan, atau mempercayai kekuasaan. Dan ini sesuatu yang sifatnya genuine, sehingga menurut saya manakala trust itu turun, jangan ditangisi sebagai suatu yang perlu diperhatikan. Sehingga menurut hemat saya ini sebuah tuntutan zaman. Ini bukan sesuatu yang istimewa sekaligus kita harus rileks menghadapi perubahan ini, disisi lain kekuasaan yang terlalu PeDe (percaya diri – red), kekuasaan itu kalau tidak lagi dipercayai bukan berarti rakyatnya memusuhi, tetapi rakyat telah mempunyai caranya sendiri untuk mengelola kekuasaan dirinya sendiri, hanya saja mungkin perlu proses regulasi yang lebih teratur dimana kekuasaan harus fair dalam menjalankan hokum.

Kita tentu ingin agar pemerintah kita bisa kembali memainkan publiknya secara baik, dengan tiga unsur tadi trust, professionalitas dan cara menjalankan kekuasaan secara profesional. Pelajaran apa yang bisa pemerintah petik dari kasus bencana banjir kemarin ketika masyarakat tenyata jauh lebih efektif memainkan peran sosial yang harusnya dijalankan oleh pemerintah?

Pelajaran terpenting bagi kekuasaan adalah jangan sekali-kali pemerintah meremehkan masyarakat. Kedua jangan terlalu menganggap kita semua orang tidak tahu sama sekali, dan yang ketiga berikan kepercayaan sepenuhnya masyarakat mengelola dirinya sendiri. Pemerintah lebih ringan dan rileks, tapi juga pemerintah harus bertanggung jawab karena dia harus memungut pajak, disinilah sebetulnya letak masalahnya bahwa kekuasaan itu dalam konteks sosial yang baru, pelajaran yang paling penting adalah bagaimana mereka bersama masyarakat memahami persoalan masyarakat dan bergerak pada tataran yang lebih jelas. Mekanisme representasi demokrasi didalam konteks parlemen, saya kira adalah contoh yang gagal karena mereka pikir hanya parlemenlah yang bisa mengelola masyarakat dengan representasinya. Sekarang orang sudah mulai capek dan mungkin akan terjadi seperti di negara-negara maju, bahwa nantinya parlemen tidak banyak diminati, pemilu tidak banyak yang nyoblos, karena demikianlah calling dari sebuah negara modern seperti itu.

Kira-kira langkah-langkah apa yang musti dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini untuk membangun kembali tiga unsur tadi?

Kita harus mempunyai suatu pemerintahan yang bersih itu prasyarat utama, yang kedua kita harus punyai pemerintah yang committed kepada pembelaan masyarakat, yang ketiga jangan mengira bahwa masyarakat itu bodoh. Tiga hal pokok yang saya kira harus dipegang pemerintah kedepan.