Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Effendy Choirie

Kasus Akbar Tanjung Harus Diproses Secara Politik

Edisi 299 | 04 Des 2001 | Cetak Artikel Ini

Kali ini tamu Perspektif Baru kita adalah Bapak Effendy Choirie, anggota DPR dari Praksi Kebangkitan Bangsa. Harapan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, good governance sering mendapat ujian. Sekalipun ujian-ujian sebelumnya juga belum lulus dengan sempurna. Kali ini ujiannya adalah kasus dana non budgeter Bulog sebesar 40 milyar yang sampai saat ini oleh Kejaksaan Agung belum bisa dibuktikan apakah benar itu diterima oleh Akbar Tanjung untuk kepentingan Partai Golkar. Memang kejadian ini surut dibelakang tapi bukan berarti kasus ini bisa dibiarkan lewat begitu saja. Banyak pihak, terutama mereka yang berasal dari Golkar memandang kasus ini berbeda dengan yang dialami oleh mantan presiden Abdurakhman Wahid, karena pada waktu itu DPR melakukan fungsi pengawasannya. Sementara kejadian yang menimpa Ketua DPR Akbar Tanjung terjadi pada saat dia menjabat sebagai Menteri Sekertaris Negara, kira-kira 2 tahun yang lalu. Alasan yang seperti itu sebenarnya bukan alasan substansial, tapi yang dibutuhkan disini adalah sikap dari aparat penegak hukum terutama Kejaksaan Agung untuk memenuhi dahaga penegakan hukum masyarakat di Indonesia. dipihak lain masyarakapun menunggu kiprah DPR untuk menunjukan komitmen mereka dalam menjalankan penegakan hukum dikalangan pemerintah. Maka ketika wacana pembentukan Pansus Bulogate II bergulir, dahaga itu bisa sedikit terobati, meskipun kemudian harus kecewa lagi karena itu gagal diagendakan hanya karena alasan administratif. Padahal secara informal kita sudah banyak mendengar dari beberapa fraksi besar seperti PKB, dan konon PDIP sangat antusias dalam membicarakan Pansus Buloggate II ini. Untuk tahu lebih dalam mengenai semangat meng-goalkan Pansus Buloggate II ini, kita mengundang Bapak Effendy Choirie untuk menggali secara lebih mendalam tentang tujuan pembentukan Pansus inidan tentu saja tentang upaya DPR secara umum berpartisipasi dalam menegakan good cooperate government. Inilah Perspektif Baru dengan pemandu kita Ruddy Gobel.

Kita semua tahu bahwa PKB sangat bersemangat sekali memperjuangkan dibentuknya Pansus Buloggate II ini. Apa latar belakangnya ?

Salah satu latar belakang yang utama adalah tugas dari DPR itu melakukan kontrol, termasuk kontrol terhadap kelakuan-kelakuan yang menyangkut KKN, baik itu yang dilakukan jaman dulu jamannya Suharto, Habibie, Jaman Gus Dur maupun jamannya Mega sekarang. itu sudah tertuang didalam TAP MPR. Didalam salah satu TAP MPR ada yang berbunyi "Suharto dan kroninya harus dilakukan proses hukum, dan agar proses hukum itu berjalan dengan lancar, seperti harapan banyak masyarakat, itu harus ada pressure politic dari DPR, harus dikontrol terus menerus oleh DPR. Oleh karena fungsi itulah maka ketika kasus Bulog yang menyangkut Akbar Tanjung ini mencuat, ini mau tidak mau harus diproses politik di DPR, selain proses hukum juga harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Proses politik disini harus dilewati melalui Pansus, ini sesungguhnya membantu kerja Jaksa Agung untuk bekerja secara serius dan maksimal. Motif lainnya saya kira tidak ada, dan kalau ada tuduhan PKB dendam karena pada saat Suwondo terkait dengan Yanatera Bulog yang didalamnya Gus Dur dianggap terlibat. Tidak ada unsur itu. Semuanya karena kita menjalankan fungsi dan tugas kita di DPR.

Beberapa pihak mengatakan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan Pansus Buloggate I. Ketika itu DPR melakukan pengawasan atas pemerintah yang sedang berlangsung, sementara yang saat ini kejadiannya 2 tahun yang lalu. Apakah DPR memang berhak untuk terus melakukan review atas kasus-kasus seperti ini?

Itu alasan yang mengada-ada dan tidak bertanggung jawab. Banyak Pansus yang dibentuk untuk mengoreksi, menuntut, dan mencari informasi dan menempatkan persoalan yang sesungguhnya yang terjadi pada jaman Habibie maupun Suharto. Salah satunya adalah dibentuknya Pansus Trisakti. Itu terjadi bukan pada jaman Gus Dur tapi pada jaman Habibie, juga ada beberapa Pansus lain seperti BLBI. Kejadian yang menyangkut Akbar Tanjung ini meskipun dia pada waktu itu jadi Mensesneg pada jaman Habibie. Itu sama Pansusnya seperti Pansus Trisakti dan Pansus BLBI. Kalau ada yang beralasan berarti dia hanya ingin menghindar. Beberapa fakta sudah jelas bahwa ada beberapa Pansus yang dibentuk sebelum jamannya Gus Dur. Itu satu. Kedua, Bulog yang terkait dengan Gus Dur meskipun akhirnya tidak terbukti, itu milik yayasan bukan Bulog milik sebagian rakyat Indonesia yang kebetulan jadi karyawan di Bulog. Tapi yang menyangkut Akbar Tanjung ini milik negara, berarti milik rakyat. Ini berarti yang lebih asli sebetulnya dan ini yang paling layak untuk dijadikan Pansus, untuk diproses secara maksimal, dan ini juga layak untuk mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh masyarakat. Disini terlihat betul bahwa pada umumnya anggota DPR mungkin hati nuraninya setuju dengan pembentukan ini, tapi karena mereka ada kepentingan politik sebab banyak tokoh-tokoh mereka telah menikmati dana Bulog yang sekarang sedang hangat ini, sehingga fraksi-fraksi lain banyak yang tidak setuju. Kalau disini dibentuk Pansus, kita minta mereka informasikan semuanya mulai dari Akbar sampai siapapun kita akan gali sampai tuntas. Sebab itu mereka takut semua.

Tadi Bapak mengatakan bahwa kasus dana non budgeter Bulog ini atau lebih dikenal dengan Buloggate II ini lebih substansial dari hanya sekedar kasus Yayasan Danatera Bulog. Tapi bagaimana tanggapan Bapak ketika pembahasan mengenai pansus ini justru gagal hanya karena alasan administratif?

Yang menolak pasti menggunakan berbagai cara. Cara yang pertama dilihat dari sisi administratif. Disini tidak murni dari kawan-kawan anggota pansus, tapi disini mungkin ada permainan dari orang yang terlibat atau diduga terlibat dengan Sekretariat Jenderal di DPR ini sehingga sengaja diulur-ulur dan itu sangat mungkin. Jadi kelalaian itu bukan karena lalai, sengaja untuk melakukan kelalaian. Oleh karena itu PKB dalam hal ini protes kepada Sekretariat Jendral. Masak surat itu sudah lama masuk, koq tidak disampaikan kepada setiap anggota, karena itu memang bagian dari persyaratan, harus ditempuh. Yang kedua, misalnya alasan bahwa pengawasan yang harus dilakukan oleh DPR sekarang adalah terhadap pemerintahan sekarang, bukan pemerintahan yang dulu, itu juga alasan yang dibuat-buat, sama sekali tidak berdasar. Karena itu mereka berarti tidak memahami TAP itu. Kita paham bahwa alasan-alasan seperti itu alasan untuk menolak pada proses pembentukan Pansus ini. Selebihnya saya kira mereka akan cari-cari lagi alasan-alasan yang memungkinkan. Termasuk mungkin yang terakhir ini adalah alasan masa persidangan yang sekarang ini cukup pendek. Oleh karena itu, ditunda saja untuk yang akan datang. Bagi PKB, yang paling penting diagendakan untuk tahap pertama, atau dalam persidangan bulan puasa yang sangat pendek ini. Setelah diagendakan, bagaimana nanti kita bawa ke Paripurna. Di Paripurna itulah finalnya, siapa yang mendukung, siapa yang tidak, secara individu masing-masing anggota fraksi itu. Karena secara persyaratan, apa yang diproses oleh PKB yang menjadi inisiator utama, itu sudah memenuhi syarat, yang menandatangani juga dari berbagai fraksi. Tinggal mengagendakan saja. Jadi penolakan-penolakan yang dilakukan itu semuanya mengada-ada karena finalisasi dari semua proses ini ada di paripurna. Disitu akan ketahuan, mana yang berpihak kepada status quo, mana yang melindungi KKN, mana yang memang reformis di dalam DPR ini.

Apa Bapak optimis bahwa pembahasan mengenai Pansus Buloggate II ini akan bisa berlangsung pada masa persidangan tahun ini?

Kalau dilihat dari berbagai ganjalan, memang bisa saja tidak berhasil pada persidangan sekarang. Tetapi kami akan mencoba terus melakukan penyadaran terhadap kawan-kawan bahwa marilah kita menggunakan hati nurani, karena hati nurani mereka saya yakin bahwa ini layak untuk menjadi Pansus. Kelayakannya jauh lebih tinggi ketimbang kelayakan Pansus Bulog yang menimpa Gus Dur dulu. Oleh karena hati nurani mereka yang kita ketok, tanggung jawab moral, pertanggungjawaban kepada masyarakat itu yang kita jadikan sentuhan kepada mereka. Jadi bukan politisnya, karena politisnya mereka pasti menolak. Oleh karena itu, kita harapkan mereka mendukung ini untuk kepentingan mereka juga. Kalau mereka tidak mendukung, mereka akan rugi. Mereka akan dikecam, dinilai bobrok, tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, melindungi KKN oleh rakyat. Oleh karena itu ajakan kami, inisiatif PKB itu untuk kepentingan DPR, kelembagaan DPR maupun individu-individu anggota DPR.

Kalau melihat penanganan hukum atau wewenang penyidikan itu ada di Kejaksaan Agung. Tapi tampaknya Kejagung sampai saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda keseriusan untuk menangani masalah ini. Bagaimana sikap DPR atau sikap PKB sendiri dalam menghadapi persoalan ini?

Sejak awal ketika Presiden Megawati menetapkan Jaksa Agung yang sekarang ini, kita memang tidak optimis, karena reputasi dia belum diketahui banyak orang, termasuk kami. Oleh karena itu, ketika proses hukum dalam berbagai kasus tidak menunjukkan tanda-tanda dilakukan secara benar, secara baik dan maksimal, itu memang kelihatan sekali. Sebab itu, ketika kasus dana non budgeter Bulog yang sekarang ini misalnya kelihatan tidak begitu serius, apalagi yang dijadikan tersangka itu, orang-orang yang sesungguhnya tidak signifikan, seperti Sukandar. Koq dia malah menjadi tertuduh? Padahal dia yang membuka apa adanya. Sementara, tokoh yang datanya sudah berseliweran di masyarakat, sudah terbuka umum bahwa dia terlibat disitu, malah tidak dijadikan tertuduh, hanya sekedar saksi-saksi. Ini saya ragu apa serius atau tidak. Saya melihat ini indikasi ketidakseriusan, bahkan ada permainan. Jangan-jangan dia sudah disantet. Maksudnya disantet ini dikasi uang atau dibayar supaya dia tidak melanjutkan proses ini, atau dia menuduh atau menjadikan yang lain sebagai tersangka, tapi tokoh yang sesungguhnya menjadi obyek utama tidak menjadi tersangka.

Kalau sampai kasus ini terbukti benar, bahwa dana 40 miliar itu dipakai untuk kepentingan Partai Golkar, maka Golkar akan terancam untuk tidak ikut Pemilu tahun 2004 bahkan lebih parah lagi, dia terancam untuk dibubarkan. Apakah ada target lain yang diincar oleh PKB misalnya, sehingga nanti katakanlah bisa mendapatkan tampungan suara Golkar pada Pemilu depan?

PKB tidak punya target politik apa-apa, kecuali sekedar menjalankan fungsi dan tugasnya saja. Bagaimana kami Fraksi Kebangkitan Bangsa ini sanggup menjalankan tugas secara baik, secara benar, bertanggung jawab sesuai harapan masyarakat. Itu saja, jadi tidak ada target bagaimana Golkar supaya di masa yang akan datang terpuruk, Golkar dihindari atau dikecam oleh masyarakat, tidak. Itu terserah Golkar dan masyarakat yang akan datang. Apakah memilih Golkar atau tidak.

Bagaimana Bapak menilai prospek dan tantangan atau upaya untuk ciptakan good government ini setelah melihat adanya penanganan yang alot dalam kasus-kasus semacam ini?

Memang tidak mudah untuk melakukan pemberantasan KKN karena sudah menjadi kultur bagi seluruh sektor masyarakat terutama dilingkungan birokrasi, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislative maupun yudikatif. Hampir semua terjangkiti oleh penyakit KKN ini. Ini harus ada contoh yang dilakukan selain penegakan hukum. Nah, contoh ini harus diberikan oleh pimpinan eksekutif, pimpinan dan seluruh anggota legislative, kemudian pimpinan yudikatif. Kalau pimpinan-pimpinan ini, para eksekutif ini mulai memberi contoh tidak KKN, memberi contoh hidup sederhana dan ada keberanian untuk melakukan pemberantasan dalam lingkungannya sendiri. Oleh karena itu saya kira seluruh lembaga, pimpinannya itu segera memberi contoh yang baik untuk masyarakat ini. Apabila itu sudah dimulai, saya kira kita tinggal melanjutkan saja, tapi kalau tidak bisa selama 5 tahun ketika mereka sekarang dalam posisi signifikan di birokrasi masing-masing, mungkin 5 tahun berikutnya ketika generasi baru yang relatif bersih, relatif tidak mengikuti hiruk pikuknya KKN dalam masa orde baru, mungkin bangsa ini akan mulai baik.

Kalau menunggu pergantian generasi itu akan makan waktu cukup lama, tapi untuk mempercepatnya kira-kira instansi mana memainkan perannya yang sangat penting antara ketiga ini yudikatif, eksekutif, dan legislative. Legislatif sendiri perannya sejauhmana ?

Saya kira semuanya penting tapi tetap harus ada yang didepan, yang cukup penting juga peranannya disini adalah proses hukum. Karena dengan adanya proses hukum, yudikatif, eksekutif, dan legislative harus mengikuti proses hukum ini. Oleh sebab itu menurut saya penegak hukum ini harus orang tidak punya pretensi macam-macam lagi dalam kehidupan. Seperti Baharudin Lopa dulu dan kita harus cari Lopa-Lopa baru. ini tidak perlu cari orang yang berkarir tapi bisa juga orang dari luar. Yang lainnya, untuk 5 tahun kedepan itu potong generasi kalau perlu. Jadi pimpinan yang ada di DPR & MPR yang pernah ngalami KKN itu dihabisin, tampilkan generasi baru. ini tergantung rakyat juga, rakyat yang akan datang itu mau memilih siapa? Pemimpin-pemimpin negara yang akan tampil dalam pemilu yang akan datang, memilih partai mana ? Ini penting. Kalau yang dipilih itu partai yang pernah KKN, negara ini tidak akan pernah pulih. Karena kalau mereka menang lagi mereka tetap bisa menaruh orang-orangnya di legislative, eksekutif, dan yudikatif. Dan ketika orangnya itu-itu lagi maka tak akan pernah ada perubahan, tidak akan pernah terwujud apa yang namanya good government atau good corporate government kalau itu terkait dengan BUMN misalnya. Saya kira masyarakat harus sudah disadarkan, pilihlah tokoh, generasi yang tidak pernah berdarah KKN.

Bagaimana penilaian Bapak terhadap pemerintahan tadi terutama dalam menciptakan good government ini ?

Saya tidak yakin pemerintah sekarang akan sanggup melaksanakan good government dan good corporate government, itu saya tidak yakin. Pertama Mega naik jadi presiden itu karena ada konspirasi, dan orang-orang yang ada disekeliling Mega juga ada orang yang bermasalah, misalnya Arifin Panigoro. Kedua, Mega melayani pengusaha-pengusaha masa lalu yang bermasalah dan orientasi perekonomiannya melayani kapitalis. Oleh karena itu kita sebagai warga negara yang menginginkan negara ini bersih dari KKN, kita harus segera bangkit kembali dengan dimulai dari diri kita.

Kirim Komentar Anda

Nama:

Email: (tidak akan ditampilkan)

Pesan:

Agar kami pasti hanya menerima komentar anda (dan bukan spam), mohon ketik karakter ini dalam kotak dibawahnya:
Security Image
Ketik:

Catatan: Komentar kami periksa sebelum ditampilkan. Komentar yang tidak pantas, berisi iklan, atau keluar topik, bisa ditolak.

Klik satu kali saja dan tunggu...