Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ir Tari Siwi Utami Quries

Skandal Bulog Rp2.000 M, Buloggate Rp35 M

Edisi 259 | 27 Feb 2001 | Cetak Artikel Ini

Tamu kita sekarang adalah Ibu Ir Tari Siwi Utami Quries, seorang anggota Komisi III DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mewakili daerah Probolinggo, Jawa Timur. Banyak orang mengatakan bahwa perubahan yang sedang terjadi memang sangat luar biasa pesatnya dan itu terjadi bukan oleh siapa-siapa. Tapi ini adalah suatu keniscyaan karena suatu ketertekanan selama 32 tahun. Dan kini dibuka. Jadi ibarat suatu kotak ‘Pandora’ dimana segala macam benda dan penyakit, semuanya keluar dari kotak itu yang dulu ditutup-tutup. Kalau korupsi dan segala macam kekerasan jaman Suharto membuat kita menderita selama 32 tahun, maka sekaranglah kesempatan kita untuk menghadapi, menyelesaikan, dan mencari keadilanterhadap hal-hal itu.

Kita sekarang akan bicara mengenai korupsi, dimana dalam minggu-minggu terakhir ini masyarakat sering mendengar Buloggate, Bruneigate. Sehingga banyak orang awam mengira bahwa itu adalah kasus korupsi yang paling besar di Indonesia. Sementara orang yang sudah punya pengalaman mengikuti peristiwa, mengetahui bahwa belum tentu ada korupsi disitu. Dan kalaupun ada, tidak menyangkut uang negara dan sesungguhnya itu sangat kecil dibandingkan dengan kasus korupsi yang lain. Supaya ini tidak terlihat sebagai suatu ‘bela diri, dari pihak yang tertimpa kasus Buloggate, Bruneigate, kami ingin mengajak anda mundur sedikit pada sejarah skandal-skandal yang ada di Bulog yang terungkap di DPR, sebab ada satu hal yang ‘aneh’ disini yaitu yang orang bilang. Buloggate sekarang sebetulnya bukan menyangkut Bulog tapi menyangkut YANATERA yang adalah suatu yayasan yang terkait dengan pegawai Bulog.

Kasus Bulognya sendiri, sebetulnya memang sudah mulai diungkit di DPR tapi terus hilang. Di radio Ibu Tari pernah bilang bahwa skandal Bulog pertama kali Ibu dengar menyangkut jumlah trilyunan tapi yang dipermasalahkan kemudian dan sampai masuk Pansus dan Memorandum adalah yang menyangkut jumlah Rp. 35 miliar. Padahal kasus Bulog yang besar, yang serius, adalah yang menyangkut dana Rp 2 triliun lebih, atau lebih dari Rp. 2.000 milyar! Untuk menyelusuri kasus hilang ini kita minta Ibu Tari Siwi Utami untuk menjelaskan. Ikuti percakapannya dengan pemandu Perspektif Baru anda Wimar Witoelar.

Saya dengar di radio, Ibu sebagai anggota Komisi III DPR, pertama mendengar ada skandal Bulog trilyunan, tapi kemudian kasus yang dibicarakan Buloggate itu 35 miliar dan juga sudah tidak di Komisi Ibu lagi. Bagaimana soal Bulog ini?

Pada waktu itu sedang seru-serunya bergaung semangat untuk mengembalikan dana non budgeter ke dalam neraca. Kebetulan saya terkait dengan panitia anggaran di APBN. Dari situ akhirnya bergulirlah bahwa di Bulog terdapat banyak sekali dana non neraca yang tidak dimasukan dalam neraca. Dengan landasan itu kami mendapatkan informasi bahwa di Bulog ada dana non neraca sebesar 2 trilyun yang saat itu tidak jelas penggunaannya, Saya punya data itu. Karena semangat reformasi dan ingin mengejar keuangan negara, maka dibentuklah semacam tim yang pada awalnya di Komisi III, yaitu Tim Bulog. Munculnya kasus ini berbarengan dengan kejadian KaBulog dilantik. Mungkin kalau bukan pak Rizal Ramli yang diangkat sebagai KaBulog, saya rasa 35 milyar ini tidak akan terungkap. Ini yang terpenting. Hari itu pak Rizal dilantik dan hari itu juga kasus ini terbuka bahwa ada dana sebesar 35 miliar. Waktu itu pak Rizal mengaku bahwa pada saat dia dilantik, dan serah terima dengan Yusuf Kalla, pak Yusuf Kalla menyampaikan ada persoalan di Bulog yang nanti anda akan mendapatkan laporan dari bawahannya. Disitulah kemudian Rizal memanggil bawahannya terutama Waka Bulog pak Sapuan, dan mendapatkan keterangan bahwa memang ada dana sebesar 35 milyar, tapi Sapuan mengatakan bahwa ini non neraca melainkan dana Yayasan. Persoalan ini kemudian muncul ke publik, karena mungkin ada sebuah kepentingan politik dimana ada suatu keinginan yang tidak tercapai. Saya menangkapnya begitu. Kenapa munculnya setelah Rizal dilantik? Kenapa sebelumnya tidak diungkap? Karena proses pencairan uang dan Rizal dilantik ini kan ada makan waktu sekitar 2-3 bulan. Kemudian Komisi III segera tanggap, lalu mengundang pak Sapuan untuk meminta keterangannya. Saya ingat sekali waktu pertama pak Sapuan diundang ke Komisi III, beliau tidak pernah mengatakan ada perintah langsung dari presiden karena saya yang menanyakan itu. Pertanyaan saya pada pak Sapuan "apakah anda sebagai Waka Bulog mendapat perintah langsung atau tidak langsung, maksud saya melalui telpon atau memo untuk mencairkan dana non budgeter". Dia secara tegas mengatakan "tidak". Itu pegangan saya yang terkuat, bahwa tidak ada perintah langsung dari presiden. Kalau kemudian dana itu cair, bisa saja kita melakukan apapun karena dia mencari ring terdekat, presiden kan begitu. Setelah menanggapi itu, Komisi III membentuk Tim yang disebut Bulog I dan Bulog II. Bulog I menyangkut dana 35 miliar, dan Bulog II menyangkut dana 2,007 triliun. Ini adalah proses dana dari tahun 93-99. Ini ada datanya dan tidak mungkin lenyap, karena masih baru. Akhirnya tim ini bekerja selama bulan Mei dan Juni dan kemudian dilaporkanlah ke Komisi. Semuanya kita laporkan juga ke pimpinan DPR. Itu dilaporkan secara resmi di Komisi bahwa ini yang 35 milyar sudah selesai, ini timnya yang bekerja, dan yang non budgeter juga selesai. Waktu itu dalam keputusannya, mengingat non budgeter terlalu besar dan kompleks sekali, waktu itu kita dianggap tidak mungkin kita melakukan seperti itu. Lalu Kita setuju kalau persoalan ini kita serahkan langsung pada Kejaksaan Agung. Kita setuju karena memangsebaiknya begitu. Saya menganggap waktu itu yang 35 miliar ini sudah selesai diantara kita, tinggal melaporkan ke pimpinan dewan. Ternyata di luar dugaan kami, yang 35 milyar ini oleh pimpinan ditanggapi oleh fraksi-fraksi lain, masuk ke Bamus dan menjadi sebuah usulan untuk menjadi Pansus. Disini kemudian keanehan itu timbul, grand scenario untuk target operation.

Ini aneh sekali, jadi waktu Bulog pertama kali diangkat di DPR ketika Rizal Ramli menjadi Ka Bulog. Jadi beberapa bulan sebelumnya sudah terjadi tapiorang diam-diam aja. Rupanya begitu ada seseorang jadi Ketua Bulog, ada orang lain yang kecewa sehingga itu diangkat. Kedua adalah bahwa ada 2 buah kasus Bulog, salah satunya adalah yang bernilai 2 trilyun sekian. Kita harus ingat 1 trilyun itu 1000 milyar, dan itu besar sekali. Orang suka lupa 2 ribu miliar dengan 35 miliar. Yang 2 ribu miliar itu tidak diteruskan karena diserahkan ke Kejaksaan Agung, sedangkan 35 miliar yang justeru dikira selesai, malah diutik-utik sehingga jadi cerita sekarang. Bagaimana seterusnya bu Tari?

 Karena ini sudah bergulir sampai Badan Musyawarah, kemudian dari beberapa fraksi mengusulkan membentuk Pansus 35 milyar, tapi fraksi FKKI justru mengusulkan untuk kasus dana non budgeter. Ini terjadi sampai ke tingkat Paripurna. Saya ingat sekali itu tanggal 28 Agustus, di mana terjadi voting. Saya heran kenapa untuk persoalan yang sama-sama penting, sama-sama menyangkut dana negara harus di voting. Namun baiklah, kita PKB setuju saja kalau memang ini tujuannya untuk membongkar korupsi, apalagi itu menyangkut uang negara. Pada waktu di voting, terjadi keanehan lagi. Padahal kita semua mengaku bahwa kita reformis, tapi bagaimana mungkin yang 35 milyar itu lolos, dan yang non budgeter yang 2 triliun justru tidak. Padahal itu jelas-jelas jumlahnya mencapai triliunan. Itu keanehan pertama, dan selisihnya hanya 10 suara. Luar biasa sekali. Dari sekian ratus suara hanya selisih sepuluh, itu yang membuat saya sedih. Kalau tidak kenapa waktu itu kita langsung aja bentuk 2 Pansus. Tapi memang kebenaran itu harus berliku-liku jalannya. Karena disetujui di rapat Paripurna tanggal 28, Pansus langsung dibentuk. Maka bekerjalah Pansus itu, dan selama perjalanan Pansus itu ada proses-proses yang dampaknya ke masyarakat bawah. Ada proses dimana seharusnya rapat itu tertutup, termasuk substansi rapat, tapi oleh beberapa anggota Pansus yang mempunyai kepentingan, membocorkan materi Pansus, materi rapat setiap hari secara sepihak. Target dia apa, itu yang dicapai. Kalau ditanyakan kenapa PKB tidak membantah? Kalau kami membantah berarti kami juga melanggar tata tertib dewan. Bisa saja kami ngotot atau beranteman, tapi kami nggak mau itu karena kami punya aturan. Dan jangan lupa, DPR ini adalah lembaga pembuat undang-undang. Bagaimana mungkin kita sendiri yang melanggarnya. Itu yang perlu saya ingatkan kepada kita semua.

Penasaran dengan yang 2 ratus sekian trilyun itu bagaimana? Setelah diserahkan ke Kejaksaan, oleh Kejaksaan diapain kira-kiranya?

Saya ingat sekali waktu itu bulan Juni, keputusan rapat di Komisi III bahwa pimpinan Komisi dengan disetujui oleh anggota akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Saya ke Kejaksaan Agung tanggal 8 Februari, saya tanya langsung ke pak Marzuki "apakah pak Marzuki menerima laporan dari Komisi III soal non budgeter?" Dia bilang "tidak pernah".

Jadi dari DPR dibilang itu diserahkan tapi Jaksa Agung tidak merasa menerima?

Ya.

Jadi hilang begitu?

Untungnya saya ke Jaksa Agung, kalau nggak mungkin sampai kiamat saya tidak akan tahu. Tapi waktu itu saya katakan juga ke pak Marzuki bahwa saya kesana bukan atas nama Komisi III. Tapi hak saya sebagai anggota dewan untuk memberikan masukan dengan adanya kasus-kasus itu. Buat saya kenapa yang 2 triliun itu harus tertahan? Kenapa itu tidak diserahkan bersama ke Kejaksaan ? Sehingga nantinya tinggal kita yang menggedor Kejaksaan, kenapa dalam 6 bulan anda tidak melakukan pemeriksaan? Tapi kalau itu ternyata masih di Komisi III, saya akan mungkin akan menanyakan ke Komisi III karena saya sebagai salah satu anggota disitu.

Sekarang bagaimana? Jadi ternyata setelah sekian bulan baru sekarang ketahuan kasus 2 triliun ada di Kejaksaan. Jadi ada yang ibu Tari yakin salah. Urusan di DPR bagaimana menanggulanginya, terus urusan kasusnya sendiri di Kejaksaan bagaimana? Apa masih bisa dilanjutkan sekarang?

Kalau di Kejaksaan saya rasa harus. Karena mungkin ini dianggap laporan pertama, saya sebagai wakil rakyat punya hak untuk menyerahkan itu. Dan saya memang waktu itu menyampaikan dengan sangat tegas pada pak Marzuki bahwa kami mendesak dari seluruh kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, kami minta 3 skala prioritas yang kami ajukan. Pertama, non budgeter 2 triliun itu. Kalau memang dari Komisi belum ada laporan maka ini laporan dari kami. Kedua adalah Departemen Pertambangan, dan yang ketiga Tapertarum. Kami memberi waktu satu bulan daeadline, paling tidak dalam satu bulan itu beliau sudah melakukanpenyelidikan, investigasi. Kalau misalnya nggak, kami juga tegas, sebaiknya pak Marzuki mundur.

Kebenaran menurut Ibu Tari harus dicapai dengan jalan yang berliku-liku, tapi ujungnya harus agak lurus juga. Yang lurus ini dari cerita tadi semuanya, paling tidak salah satu desakan yang harus keluar dalam hal ini kepada Jaksa Agung, adalah diangkatnya tiga kasus itu. Mungkin Ibu bisa uraikan singkat, tiga kasus yang punya prioritas?

Pertama saya meminta beliau memeriksa dana non budgeter. Kenapa saya mendesak soal itu? Karena dana ini sangat cepat dilacak. Jaksa Agung punya jaringan dengan BI. Mereka bisa Tanya kemana saja aliran dana itu? Yang kedua, mereka semua masih pada hidup dan sehat. Saya khawatir kalau ditunda dan kemudian memakai alasan sakit lagi, persoalan ini tidak selesai lagi, lalu hilang. Selama ini kan sering sekali dipakai alasan sakit, dan persoalan HAM harus kita junjung tinggi. Lalu soal Tapertarum, ini penting.Taperum adalah tabungan yang terkait dengan perumahan untuk pegawai negeri, melalui pemotongan gaji untuk ini adalah mereka yang golongan 3 ke atas. Niatnya baik sekali, yaitu untuk membantu golongan I dan II yang memang sulit untuk mendapatkan rumah. Jadi bantuan ini untuk mereka. Dalam perjanjian pembentukan Tapertarum disebutkan bahwa tanpa persetujuan presiden siapapun tidak boleh menggunakan dana itu kecuali untuk kebutuhan golongan I dan II. Itu yang paling penting. Yang menjadi keanehan, uang terkumpul begitu banyaknya karena pegawai negeri jumlahnya jutaan diseluruh Indonesia. Lalu uang itu dimasukan ke bank-bank yang bunganya hanya 6-15 persen. Padahal waktu itu bunga bank normal antara 20-21 persen. Kenapa? Itu yang harus kita pertanyakan. Kemana selisih bunga yang lainnya?

Itu sih sangat jelas sekali permainan yang dari dulu adalah permainan orang-orang yang pegang uang. Sekarang sisi DPRnya. Kalau itu bisa berjalan di Jaksa Agung, tapi DPR yang melakukan manipulasi kasus yang 2 trilyun itu bagaimana? Hartono Mardjono bilang yang di DPR itu 500 orang, tapi kan ada yang salah dan ada yang tidak. Kepada yang salah harus diapakan, apakah nggak ada sanksinya, nggak ada kode etik, atau semacam sensor, bagaimana anggota DPR pertanggungjawabannya?

Persoalan inilah yang justeru sering PKB gugat, artinya dengan alasan bahwa DPR itu kebal hukum, apakah dia boleh melanggar hukum. Dan kita memang belum punya aturan yang mengikat, dan baru sekarang dibentuk dengan nama Pansus Kode Etik. Terus bagaimana yang sekarang atau yang kemarin sudah melakukan pelanggaran hukum. Itu yang juga harus kita perhatikan, jangan kemudian kita menjatuhkan hukuman pada orang lain sementara kita sendiri sebagai pelaku dan pembuat lantas bebas dari hukum.

Dalam kasus pembocoran informasi di Pansusu, di Tatib pasal 12 dan Tatib pasal 89 dikatakan bahwa siapapun yang membocorkan rapat tertutup maka dia tidak kebal hukum. Dan setelah itu dia dikenakan KUHP, ada hukumannya. Cuman tidak pernah dijalankan. Maka saya mengatakan dan bukan menuduh bahwa DPR sekarang ini masih ada dimana mereka masih bebas melakukan apapun.