Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Munadi Kilkoda

Memperjuangkan Masyarakat Adat dari dalam Parlemen

Edisi 1222 | 27 Sep 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita kali ini adalah aktivis pejuang masyarakat adat yang belum lama ini sukses dalam berkompetisi di arena politik pemilihan umum dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Munadi Kilkoda yang merupakan ketua dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Maluku Utara kini akan memperjuangkan masyarakat adat dari arena baru yaitu ruang pembuat kebijakan sebagai anggota DPRD Halmahera Tengah.

 

Munadi Kilkoda sebenarnya tidak memiliki rencana untuk maju mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Namun Forum Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) AMAN memutuskan beberapa kader-kader masyarakat adat perlu maju berkompetisi ke dalam parlemen mewakili kepentingan masyarakat adat. Munadi Kilkoda adalah salah satu dari kader yang ditunjuk dan berhasil terpilih menjadi anggota DPRD.

 

Meskipun menjadi anggota DPRD bukanlah rencana pribadinya, namun Munadi Kilkoda bisa memahami tuntutan dari perjuangan AMAN. Masyarakat adat di berbagai daerah sedikit sekali mendapatkan perlindungan hukum karena tidak diberikan negara walaupun konstitusi republik ini mengakui hak-hak masyarakat adat. Akibatnya ialah terus-menerus terjadi perampasan wilayah-wilayah adat oleh negara dan swasta. Selama bertahun-tahun Munadi Kilkoda memperjuangkan masyarakat adat di luar parlemen tidak banyak membuahkan hasil dan karenanya kali ini masyarakat adat perlu menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber  Munadi Kilkoda.

Kita akan berbicara serta sama-sama memperingati dan merayakan 20 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Pak  Munadi  selama ini kita kenal sebagai Ketua AMAN wilayah Maluku Utara sekarang akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah. Bisakah diceritakan mengenai 20 tahun AMAN dan apa yang Anda bisa bawa ketika Anda nanti menjadi anggota dewan?

 

Sebelum ke gedung parlemen di sana tentu banyak catatan tentang perjalanan 20 tahun. Pertama saya lihat memang sejauh ini masyarakat adat belum sepenuhnya merdeka menikmati haknya atas tanah yang dijamin konstitusi. Inilah yang jadi pekerjaan rumah besar republik ini untuk dituntaskan. Paling tidak setelah 20 tahun terakhir ini kita sudah harus melihat ke depan bahwa tanda-tanda kemerdekaan itu harus sudah mulai terlihat. Komitmen pemerintah harus ditunjukkan karena ini perintah konstitusi bukan perintah AMAN atau perintah siapapun. Ini perintah dasar-dasar kita bernegara yang berasal dari konstitusi.

 

Anda menyoroti kemerdekaan. Kemerdekaannya apakah sudah satu tiang penuh, setengah tiang, seperempat tiang, atau masih jauh panggang dari api?

 

Kalau saya menilai masih jauh panggang dari api. Saudara-saudara kami yang di kampung-kampung dan di komunitas masyarakat adat itu masih sulit untuk mengakses tanahnya. Mereka masih sulit untuk mengakses hutan bahkan harus berhadapan dengan kekuatan negara, kekuatan militer, dan kekuatan perusahaan. Jadi memang hal itu secara langsung memporak-porandakan ruang hidup mereka. Itulah yang terjadi. Contohnya kasus di Maluku Utara. Wilayah-wilayah adat di Maluku Utara rata-rata sudah diberikan izin ke perusahaan-perusahaan besar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena itu kebijakan negara yang secara langsung memaksa masyarakat adat untuk menerima itu.

 

Apakah kelompok masyarakat adat tidak punya kekuatan baik itu legitimasi hukum serta legitimasi faktual untuk bisa menguasai tanah yang selama ini menjadi tanah adat mereka?

 

Legitimasi hukum itu sebenarnya diberikan oleh negara. Kalau negara tidak memberikan masyarakat adat pasti sulit untuk mendapatkan haknya walaupun sebenarnya negara diperintah oleh konstitusi untuk segera memberikan hal tersebut. Jadi hal itu adalah kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh negara. Problemnya di negara kita sejauh ini kita agak sulit mendefinisikan keberpihakan terhadap masyarakat adat yang diperintahkan oleh konstitusi itu seperti apa. Yang tercantum di pasal 14 B bahwa negara harus mengakui, menghormati; tetapi bukti nyatanya tidak ada.

 

Jangan-jangan aparat negara baik di level pusat maupun daerah juga tidak paham isi konstitusi dan apa yang harus diejawantahkan dari butir-butir itu?

 

Saya kira di daerah memang sering kali ditemukan seperti itu. Saya melakukan advokasi kebijakan di kabupaten dan provinsi. Terkadang memang kita berhadapan dengan bupati, walikota atau gubernur bahkan DPR yang  memang pemahamannya agak  bias.

 

Ada banyak isu masyarakat adat. Ada isu tingkat kesadaran masyarakat, pemerintah atau sektor swasta. Kemudian banyak izin diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan juga masyarakat umum. Lalu terkait dengan Masyarakat Adat maka apa hak-haknya, dimana tanah mereka, kearifan lokalnya. Setelah 20 tahun AMAN berdiri, sudah sejauh mana kesadaran publik tumbuh sejauh ini ?

 

Kalau sejauh ini kita bisa mengukur capaian dari gerakan ini yaitu misalnya dari berapa banyak wilayah adat yang sudah diakui setelah kita perjuangkan, berapakah luasnya di surat keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berapa peraturan daerah yang telah keluar mengakui hak-hak masyarakat adat. Ini sebetulnya masih jadi catatan dan memang hasil ini lahir karena masyarakat adat itu tidak berhenti untuk memperjuangkannya. Jadi hal inilah yang terus dilakukan oleh kita di daerah sekalipun rata-rata belum ada pengakuan hukum, bahkan wilayah-wilayah adat kita juga masih tidak diakui. Tetapi kita tidak berhenti untuk meminta negara melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengakui hak itu.

 

Menurut Anda, apakah dengan terpilihnya Anda sebagai anggota parlemen ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat biasa untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab lebih kepada Anda sebagai aktivis atau pemimpin AMAN di Maluku Utara?

 

Sebenarnya kita di AMAN membaca hal itu secara luas. Kita memiliki agenda untuk mengevaluasi gerakan kita bahwa ternyata titik kelemahan kita itu adalah kita berada di luar ruang kebijakan. Kemudian dari hasil evaluasi itu kita membicarakannya dengan masyarakat adat di kampung-kampung, lalu tercapai kesepakatan kita harus masuk menerobos ruang itu. Jadi tidak hanya.mempengaruhi di luar saja namun kita juga harus terlibat yang untuk ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa hasil kerja keras itu kemudian menunjukkan masyarakat adat itu memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kita. Kader-kader masyarakat adat memang menunjukkan perannya selama 20 tahun dan itu dibuktikan salah satunya dalam momentum politik kemarin.

 

Pengetahuan atau kesadaran publik terutama masyarakat yang ada di Halmahera Tengah sendiri sudah semakin tinggi. Apakah yang membuat itu semakin tinggi menurut Anda? Apakah selama ini perjuangan dari gerakan AMAN ini juga sudah memberikan solusi-solusi yang konkrit misalnya kepada masyarakat?

 

Saya kira itu sudah ya. Kita ambil contoh misalnya begini, kita bertemu dengan masyarakat adat lalu membicarakan banyak hal terutama soal situasi yang mereka hadapi di kampung dan apa saja masalah mereka. Itu kemudian terus-menerus dilakukan. Dan dari situ bukan saja kita yang harus bicara tentang apakah harus maju sebagai anggota DPRD mewakili masyarakat adat tapi euforia itu juga lahir dari masyarakat adat bahwa mereka perlu untuk mengintervensi kebijakan. Tetapi siapa sebenarnya orang yang harus diutus ke sana? Dari situ kita mencoba membangun kesadaran mereka bahwa jangan pilih yang lain kalau ada kader masyarakat adat. Jadi itu proses panjang dan memang tidak mudah untuk membangun kesadaran diri pada mereka. Masyarakat adat ini walaupun mereka menghadapi masalah yang memang kompleks tetapi belum sepenuhnya dalam satu komunitas 100% sadar secara politik untuk mengirim orangnya.

 

Apakah yang harus dilakukan di dalam internal masyarakat adat untuk meyakinkan bahwa mereka punya kesamaan visi dan harus bergerak dengan satu gerakan yang sama? Apa saja hambatannya?

 

Saya kira dalam konteks politik kita memang agak sulit untuk menyatakan bahwa 100% masyarakat adat akan ikut kita walaupun kita sudah berjuang bersama mereka selama bertahun-tahun. Mereka dihadapkan dengan sistem politik yang memang agak pragmatis di mana semua orang punya kesempatan untuk masuk dan mempengaruhi mereka. Itulah tantangan kita di lapangan. Tapi saya yakin dan percaya. Dari data-data yang saya dapat kemarin saya hampir menang di kampung-kampung yang memang basisnya masyarakat adat. Artinya bahwa mayoritas dari mereka ada kesadaran diri untuk memperjuangkan kepentingan politiknya melalui jalur parlemen yang tentunya kepercayaan itu diberikan ke saya.

 

Tetapi kenapa sampai akhirnya Pak Munadi harus mau turun gunung? Apakah ini memang agenda bersama dari AMAN untuk bisa masuk ke sistem atau ini agenda pribadi Anda saja karena mungkin sudah “gemas” melihat situasi seperti ini?

 

Saya sebenarnya tidak memiliki cita-cita untuk mewakili wilayah ini, tapi ini memang tuntutan perjuangan di AMAN dan diputuskan melalui Forum Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). Jadi kita yang dikirim langsung ke parlemen itu merupakan hasil perbincangan yang terus-menerus dilakukan sampai akhirnya diputuskan. Jadi ada agenda besar AMAN di situ, kita dititipkan agar terlibat secara politik di parlemen.

 

Tapi apakah dianggap perlu untuk bisa masuk ke dalam sampai-sampai tadi ada gerakan seperti tadi disebutkan?

 

Saya kira ini memang kebutuhan-kebutuhan dalam kondisi AMAN sekrang. Karena memang kami dan saya hampir 6 tahun saya berjuang mendorong peraturan daerah di forum-forum ekstra parlemen dan selama hampir 6 tahun ini tidak sampai ke meja paripurna. Bahkan di Bupati atau di DPR pun tidak sampai ke wilayah itu. Artinya bahwa kita memang tidak bisa membiarkan wilayah kebijakan ini dikuasai oleh mereka yang tidak punya perspektif tentang perjuangan masyarakat adat. Kita harus masuk mengintervensi mereka bahkan mempengaruhi pembuatan kebijakan.

 

Apakah saat ini kebijakan saja yang kemudian diarahkan untuk berpihak, atau apakah dibangun kesadaran dahulu, atau sampai hal-hal yang prinsipil seperti misalnya legitimasi peraturan-peraturan hukum?

 

Masyarakat Adat itu bukan sekedar perlu diakui oleh peraturan daerah tetapi butuh dihargai oleh negara dan perlu dihormati keberadaannya. Jadi dalam bentuk kebijakan memang diperlukan karena untuk mendapatkan haknya itu harus ada kebijakan hukum. Sedangkan yang kita harus perjuangkan kedepannya itu adalah yang pertama peraturan daerah pengakuannya, yang kedua ada kebijakan anggaran untuk masyarakat adat, yang ketiga harus ada sinkronisasi wilayah-wilayah adat ke tata ruang wilayah. Kemudian selanjutnya memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang membatasi akses dan ruang hidup masyarakat adat harus dievaluasi. Jadi ruang kebijakan memang kita perlukan dan saya kira itu juga diutamakan karena di situlah sebenarnya pintu masuk masyarakat adat untuk bisa mendapatkan haknya. Ini bukan berarti bahwa kita mengabaikan yang lain tapi saya kira itu yang penting saat ini.

 

Apakah yang membuat para pemangku kepentingan belum paham masalah masyarakat adaat, apakah itu di luar kepentingan mereka atau masalah komunikasi mediasi bersama mereka?

 

Situasi politik dan ekonomi sangat mempengaruhi pengakuan bagi masyarakat adat itu. Misalnya seperti ini, apabila daerah itu kaya dengan sumber daya alam dan itu berpotensi untuk diberikan izin sebesar-besarnya kepada perusahaan tambang dan lain-lain maka masyarakat adat akan mendapatkan tantangan yang paling besar dalam level kebijakan. Kepala daerah itu baik Gubernur atau Bupati akan menganggap masyarakat adat menghalang-halangi dan bila masyarakat adat diberikan pengakuan maka akan menghalangi investasi.

 

Tetapi apakah memang realitanya seperti itu? Mengapa masyarakat adat dianggap sebagai penghambat?

 

Konflik sumber daya alam dan konflik ruang hidup itu terjadi di banyak tempat. Titik konflik itu bukan soal pengakuan dan tidak diakui tapi titik konflik itu adalah soal ketidakpastian siapa yang punya hak di situ. Jadi orang bisa berkonflik tanpa diakui haknya pun bisa berhadapan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seharusnya pemerintah itu melihat perda atau kebijakan pengakuan hak masyarakata adat adalah sebagai suatu cara dalam rangka untuk penuntasan konflik itu, kita coba membangun paradigma itu melalui diskusi dengan pemerintah daerah, dewan DPR kemudian dengan teman-teman kelompok civil society lainnya. Kita mencoba untuk jangan melihat perda atau pengakuan terhadap masyarakat adat itu sebagai peluang untuk menghalangi kebijakan tapi di situ sebenarnya pintu masuk untuk menuntaskan sebenarnya siapa yang berhak atas wilayah itu, ketika itu sudah jelas perusahaan juga pasti mengerti dia harus berurusan dengan siapa, pemerintah juga pasti tahu dia harus berurusan dengan siapa. Karena selama ini selalu permasalahnnya satu kebun tapi diklaim oleh masyarakat adat, negara, serta perusahaan yang ada di sana makanya selalu terjadi konflik.

 

Apakah ada contoh yang nyata di Maluku Utara atau mungkin di tempat lain kolaborasi antara sektor swasta, masyarakat adat dengan pemerintah daerah yang harmonis sehingga menghasilkan sebuah kolaborasi dan pemanfaatan ekonomi yang justru lebih maksimal?

 

Saya belum dapat contoh yang konkrit sepert itu. Tetapi ada satu cerita misalnya ketika Masyarakat Adat Pagu sedang berkonflik dengan perusahaan emas di Halmahera Utara lalu dari titik tertentu mereka berkata apabila konflik terus tidak akan menemukan titik kesimpulannya. Jadi mereka mencoba berdialog yang kemudian menemukan kesepakatan bahwa perusahaan harus  melaksanakan kewajibannya dengan masyarakat adat, pemerintah pun demikian. Dari ruang itu kemudian saya melihat potensi konfliknya itu yang dulunya eskalasinya tinggi menjadi lebih rendah karena ketiga pihak ini sudah bertemu, mau saling menghormati juga atas hak masyarakat adat. Perusahaan juga minta dihargai karena sudah berinvestasi di situ. Pemerintah pun demikian.

 

Apakah langkah konkritnya dalam menghormati hak masyarakat adat?

 

Mereka meminta ganti rugi. Jadi ganti rugi dalam bentuk program dan dalam bentuk CSR juga. Masyarakat adat membuat program yang kemudian didukung oleh perusahaan, mereka buat sesuatu di kampung didukung perusahaan. Itu adalah cara mereka bernegosiasi untuk menghindari konflik. Sebenarnya ada alasan yang suka dibuat-buat sehingga kesannya konflik dengan masyarakat adat menakutkan. Pemerintah pada umumnya memang tidak memiliki niat untuk tidak mengakui tetapi mereka membuat alasan yang bermacam-macam.

 

Anda akan bertugas dalam bulan September, akan dilantik menjadi anggota parlemen. Tentu saja beban anda mungkin sedikit lebih berat dibanding teman-teman Anda karena Anda punya tanggung jawab yang khusus untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat adat. Apa yang akan Anda lakukan dalam jangka waktu pendek?

 

Saya sudah hitung waktunya ini akan masuk masa sidang ke-3 di DPR. Di masa sidang ke-3 ini tentu saya harus memastikan Peraturan Daerah Masyarakat Adat itu harus segera masuk dan harus disahkan di masa sidang ini. Kemudian memang saya ini didukung oleh kawan-kawan yang istilahnya aktivis jalanan. Mereka itu titip banyak hal misalnya ada perusahaan-perusahaan yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Itu jadi agenda yang harus didorong di DPRD. Saya juga sudah mengajak diskusi dengan teman-teman yang baru saja terpilih untuk terlibat bersama-sama, jadi tidak boleh sendiri. Walaupun misalnya di parlemen ada 20 orang, jika 20 orang pikirannya beda-beda itu tidak benar.