Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ikram Masloman

Memahami Survei dan Quick Count

Edisi 1206 | 02 Sep 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kita akan bicara topik mengenai topik yang menjadi pembicaraan hangat sampai saat ini yaitu survei dan quick count, yang menjadi salah satu elemen penting untuk demokrasi dan pemilihan umum (Pemilu) kita. Kita membicarakannya Ikram Masloman, Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia.

 

Ikram mengatakan survei ini harus dipahami bahwa dia hanya berlaku pada saat survei dilakukan. Sedangkan politik ini sifatnya sangat cair. Mungkin survei yang kita lakukan di Mei akan berbeda dengan bulan selanjutnya. Tentunya bila disikapi secara arif, survei bisa menjadi sebagai kompas bagi para yang pihak yang berkompetisi.

 

Dalam perhitungan cepat (quick count) jumlah 2.000 TPS bisa mempresisi prediksi pemenang karena sebenarnya yang dihitung adalah suara. Kalau kita lihat dalam satu TPS ada 200 - 250 pemilih maka yang terpotret dalam hitung cepat kalau kita kali dengan dua ribu maka ada sekitar 600.000 suara pemilih, dan suara ini yang sangat presisi untuk menggambarkan. Apalagi hitung cepat ini diambil sampel secara proporsional di berbagai provinsi. Misalnya, hari ini Jokowi disebutkan meraih 55% suara, maka dengan rentang margin of error 1%  dia bisa meraih 56% atau 54%. Itu cara membacanya.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dan narasumber  Ikram Masloman.

Langsung saja, ini menjadi pertanyaan publik bahwa survei banyak diragukan tapi tidak sedikit juga orang mengapresiasi pasca Pemilu 2019. Mengapa terjadi demikian?

 

Tradisi survei seperti tradisi akedemik, yang telah dikaji di kampus – kampus bahkan secara profesional untuk memotret persepsi publik seperti yang kita lakukan hari ini. Itu sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu. Kita tahu Robert Gallup  membuat lembaga research untuk memotret opini publik pada 1930, kalau tidak salah. Kalau kita meragukan survei atau kita menganggap survei bukan saluran untuk membaca opini publik, berarti kita mundur 100 tahun ke belakang.

 

Dalam konteks Indonesia, instrumen kekuasaan adalah birokrat, kemudian ada aparatur sipil. Jadi pemerintah untuk mempertahankan satu oligarki politik, mereka menggunakan saluran itu. Pasca reformasi saluran demokrasi itu dibuka, keran – keran kebebasan mengucur deras. Artinya, kalau dulu butuh aparat untuk menekan publik, sekarang suara paling lantang atau people power paling kuat adalah publik.

 

Sejak itu dengan era kebebasan tersebut, kalau dulu orang yang ingin maju ke politik harus menggunakan alat kekuasaan untuk lebih represif, maka sekarang mereka butuh untuk mendengar publik dan di situ lembaga survei hadir sebagai anak kandung reformasi.

 

Itu sejarah panjang survei. Sekarang ini survei banyak dicaci-maki bahkan dianggap bandit demokrasi, terutama dari orang – orang yang surveinya kurang beruntung pada Pemilu kali ini. Bagaimana menurut Anda?

 

Sebenarnya saya tidak menyalahkan persepsi publik itu karena beberapa peristiwa membenarkan apa yang menjadi kekhawatiran publik. Lembaga survei itu sebenarnya bertumpu pada metodologi. Kalau metodologi ini sudah teruji panjang. Artinya, jika metodologi dilakukan dengan benar maka itu sudah teruji, bahkan teruji presisi untuk menggambarkan persepsi publik di masyarakat.

 

Memang terkadang ada beberapa lembaga survei yang tidak kuat godaan, sehingga dia terkontaminasi oleh kepentingan politik. Namun sekali lagi, yang dapat menjawab itu adalah kredibilitas lembaga. Kebetulan saya dari Lingkaran Survei Indonesia, roh kami adalah kredibilitas. Kedua, untuk menjamin tidak ada orang – orang yang mengatasnamakan kajian akedemik dalam menjual kredibilitasnya kemudian ada yang namanya asosiasi. Kebetulan kami di Asosiasi Research Opini Publik yang kemudian mengayomi beberapa lembaga survei.

 

Apakah itu ada standar etika dan ada ujiannya?

 

Ada ujian, ada standar etika, kemudian legal. Semua harus terpenuhi, bahkan kami menuntut agar semua hasil research dilaporkan ke pemerintah dimana ada cash bank poll. Kemudian harus ada uji validasi sehingga apa yang kami publikasi sesuai dengan kaidah akedemik dan bisa di pertanggung-jawabkan.

 

Apakah mungkin hasil quick count itu salah, tidak sesuai dengan hasil real count yang ada di KPU? Kedua, apakah mungkin atau tidak lembaga survei yang menyelenggarakan quick count, jika dananya didapat dari sponsor yaitu orang yang ikut berkontestasi,  menggadaikan hasil quick count untuk memenangkan pihak yang mensponsori?

 

Pertama, ada kewajiban dari lembaga survei untuk menyampaikan metodologi yang digunakan, dan menyampaikan sumber pendanaannya. Misalnya di Lingkaran Survei Indonesia, kami melakukan pendampingan lebih dari 35 daerah pemilihan (Dapil). Kemudian dengan ada project survei kebijakan publik yang kami lakukan bahkan research – research lainnya maka kami berhasil mengumpulkan dana. Dari dana – dana itu kemudian ada CSR, yang kami lakukan untuk menyumbang melakukan hitung cepat sebagai pertanggung jawaban kami secara akademik, dan itu yang kami lakukan.  

 

Kedua, tentang apakah bisa quick count ini dipercaya atau tidak. Saya pikir jejak digital di internet adalah sidik jari. Lembaga survei kami pada 2010 pernah mendapatkan penghargaan hitung cepat 100 kali berturut-turut dan tidak ada yang meleset satu kali pun. Saya pikir dalam metodologi statistik yang kemudian dilakukan dalam hitung cepat memang ada yang namanya margin of error, dan margin of error di quick count sangat kecil hanya 1%.

 

Itu karena yang kami ukur bukan lagi persepsi, tapi yang kami ukur adalah hasil perhitungan real dengan menggunakan sampel. Memang kalau kita menunggu perhitungan suara manual memang agak lama baru pada 22 Mei, namun dengan bantuan ilmu pengetahuan tadi maka kita sudah bisa memprediksi lebih awal.

 

Kalau di negara-negara maju, sejarah hitung cepat ini digunakan oleh tim pengawas untuk memastikan bahwa lembaga perhitungan suara (kalau di kita seperti KPU) tidak akan main-main dengan hasil perhitungan. Itu untuk mengontrol kekuasaan yang bisa masuk ke lokasi penyelenggara Pemilu. Itu sebenarnya niat awal dari hitung cepat. Di Indonesia sebenarnya lebih maju lagi, yang mengetahui data quick count bukan hanya lembaga pengawas tapi publik secara luas.

 

Tapi begini, kamu mendapat sponsor dari orang yang berkonstetasi. Apakah itu mungkin atau tidak hal itu bisa menggadaikan kredibilitas. Kita punya sejarah bahwa dalam proses demokrasi kita juga banyak bandit demokrasi, misalnya yang jelas-jelas menggadaikan itu semua, sehingga kemudian ini menjadi variabel yang membuat publik tidak percaya?

 

Kalau kita melihat sejarah kelam hitung cepat, memang tidak ada gangguan pada periode 2004-2009, dan relatif terjadi gesekan pada 2014.  Dimana ada lembaga survei yang mempublikasikan data berbeda,  dimana kalau tidak salah ada JSI dan Puskaptis pada 2014 yang menyebutkan Prabowo menang. Namun itu telah diuji bahwa hasil KPU berbicara lain.

 

Lembaga-lembaga yang coba bermain dengan “kredibilitasnya” tentu akan ada penghukuman dari publik dengan tentunya tidak mempercayai itu. Lembaga yang mempublikasikan data salah tersebut tidak mempublikasi lagi hari ini. Beberapa kali sempat dipublikasi hasil survei, tapi hitung cepat tidak ada.

 

Itu karena pertama publik juga akan berhati-hati saat melihat lembaga yang sudah tidak kredibel. Kemudian tentunya lembaga seperti radio, televisi juga mempertimbangkan untuk mengundang. Hari ini kita melihat semua lembaga mainstream yang melakukan hitung cepat kurang lebih hasilnya tidak jauh berbeda. 

 

Kita mencatat di KPU ada 33 lembaga survei yang terdaftar, dan hasilnya menyebutkan Joko Widodo (Jokowi) unggul 55%. Saat sekarang kita lihat hasil real count dan situs KPU, kalau tidak salah sudah 60%, maka datanya tidak jauh berbeda jauh berbeda 1% tapi  kita harus menunggu 22 Mei 2019.

Saat kita melihat ke Twitter, influencer, opinion leader, maka kira – kira narasinya kurang lebih seperti ini, “Anda ini lembaga-lembaga survei bayaran, merusak demokrasi, dan Anda menghasilkan opini atau mengeluarkan quick count untuk menggiring opini publik karena Pemilunya sudah curang.”

 

Apakah mungkin atau tidak kalau quick count yang Anda selenggarakan itu menjadi alat kontrol kecurangan itu sendiri? Kedua, apakah mungkin bisa berubah jika mana nanti di temukan kecurangan yang demikian masif  seperti yang dibayangkan oleh orang-orang?

 

Kalau kecurangan, saya tidak akan menjawab itu karena domainnya ada di Badan Pengawas Pemilu. Walaupun kemarin saya mendengar Titi Anggraeini bahwa laporan Sistem Penghitungan Suara (Situng) yang salah input cuma 250, laporan dari warga 50, jadi cuma sekitar 300 dari lebih 800.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun yang terlihat di publik ini ribuan kecurangan, tapi itu domain di Bawaslu maka semestinya itu dilaporkan.

 

Kalau kita lihat di polisi, laporan yang paling banyak adalah hoax, seperti ada mobil polisi yang kemudian membuka kotak, hoax satpam yang melihat ada kecurangan. Jadi ini harus diuji.  Ini juga terkait dengan ada dua data.

 

Pertama, data dan lembaga mainstream mengatakan hasil quick count seperti itu. Namun ada juga dari yang berkontestasi seperti Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo menyebutkan hal yang berbeda.  Pada sore hari menyebutkan hasil exit poll 54% untuk Prabowo, kemudian malamnya menyebutkan 62%. Besoknya, Ketua Tim suksesnya  menyebutkan bahwa kalau tidak ada kecurangan maka mereka menang 70 - 80%. Namun ketika ditanya validasi, mereka tidak mau membukanya. Katanya, rahasia semuanya. Kalau bagi kami, ini sebagai pertanggung jawaban akademik kita untuk membuka datanya sehingga publik tidak terbelah.

 

Bila lembaga survei disponsori atau dibiayai oleh orang-orang yang ikut berkompetisi, apakah itu haram dilihat secara etika?

 

Biasanya kalau di beberapa lembaga survei, bila itu survei murni maka biasanya mereka memiliki klien, yang kemudian juga ikut membiayai. Namun untuk mempublikasikannya, mereka harus menyampaikan bahwa ini data yang objektif. Kalaupun ada permintaan untuk misalnya mengubah data, maka ini tentu akan menjatuhkan kredibilitas lembaga tersebut, apalagi kalau sampai memanipulasi data. Itu hanya untuk menyenangkan klien. Saya pikir kita punya ingatan pada 2014 bagaimana Puskaptis dan JSI dihakimi publik karena menyiarkan data yang tidak kredibel.

 

Banyak tuduhan bahwa survei selalu dikeluarkan, dibombardir oleh media massa untuk bombardir publik dengan hasil survei. Apakah itu memang untuk mempengaruhi opini publik supaya orang mengikuti apa yang diletakkan di paling atas dari hasil survei itu? Seberapa akurat validasi dari bandwagon effect ini?

 

Bandwagon effect atau efek ikut-ikutan biasanya terdapat pada kultur masyarakat yang belum terdidik. Biasanya kalau masyarakat perkotaan yang sudah well educated mereka cenderung akan membaca berita secara seksama, memilih kontestan yang baik sesuai preferensi mereka. Tidak serta merta karena ikut-ikutan calon yang kuat. Apalagi bila kita lihat pada Pemilu saat ini sangat kompleks. Banyak tuntutan ekonomi yang lebih menjadi isu utama mereka ketimbang menilai siapa yang kuat atau tidak.

 

Kami di Lingkaran Survei Indonesia tidak hanya mempublikasi elektabilitas, tapi banyak hal misalnya preferensi publik, segmen-segmen mana saja ataupun isu yang berkembang di publik. Jadi bukan dalam kerangka untuk mempengaruhi opini publik.

 

Kedua, survei ini harus dipahami bahwa dia hanya berlaku pada saat survei dilakukan. Sedangkan politik ini sifatnya sangat cair. Mungkin survei yang kita lakukan di Mei akan berbeda dengan bulan selanjutnya. Tentunya bila disikapi secara arif, survei bisa menjadi sebagai kompas bagi para yang pihak yang berkompetisi.

 

Kita kembali ke klaim kemenangan yang dilakukan oleh dua kubu dimana yang satu mengafirmasi hasil quick count kemudian yang satu menolak hasil quick count dengan punya data sendiri. Menurut Anda, dari mana keluar angka-angka seperti itu 62%. Semudah itukah publik dibombardir lagi dengan fakta-fakta dan opini narasi dari para kontestan?

 

Saya pikir pemahaman tentang riset opini publik tentang survei hitung cepat ini sudah sangat maju. Saya pikir ini juga diketahui oleh kedua kubu yang berkompetisi. Memang ada perbedaan antara lembaga mainstream dan kubu Prabowo. Saya pikir kalau metodenya sama maka tidak mungkin meleset sebegitu jauh, sehingga ada klaim 62%. Saya pikir kami harus tetap menunggu 22 Mei mendatang.

 

Namun sebagai orang yang bergelut di dunia hitung cepat dan sudah ratusan kali kita melakukan hal itu dan belum pernah meleset, saya yakin data sebenarnya pasti diketahui oleh kubu BPN. Yang saya sayangkan adalah kalau sudah mengetahui hasilnya maka mengapa ada pembelahan. Kita lihat bagaimana kohesi sosial yang begitu ambruk dalam masyarakat karena pembelahan yang terjadi, saya pikir Pemilu hari ini tidak terlalu menyakitkan seperti Pemilu di AS.

 

Hillary Clinton mempunyai kedewasaan. Di semua survei menyebutkan Hillary menang, bahkan di popular vote Hillary menang. Namun karena sistem di sana berbeda yaitu ada electoral college maka kemudian pemenangnya adalah Donald Trump. Dengan kedewasaan dan kenegarawanan, pada sore hari itu juga Hillary menyampaikan pidato kekalahannya karena pidato kekalahan harus disampaikan, dan yang menang harus merangkul yang kalah.

 

Indonesia harus seperti itu sehingga tidak ada lagi “01 - 02”. Yang ada adalah satu Indonesia. Semua harus saling membangun. Saya pikir kedewasaan ini harus ada. Saya menyakini hitung cepat kami benar karena telah teruji validasi ratusan kali.

 

Jika ada faktor kecurangan masif, apakah memang bisa mengubah hasil quick count?

 

Kalau kecurangan kita bisa pinjam bahasa Riza Patria yang menyebutkan bahwa kecurangan sebelum Pemilu yang paling masif. Memang itu tidak terdeteksi karena hasil hitung cepat, begitu juga perhitungan di KPU, adalah mencatat apa yang sudah terpilih di saat memilih di TPS dan yang keterpilihan yang di papan di TPS itu yang dicatat.

 

Kalau ada kecurangan sebelum pemilu, dalam klasifikasi kecurangan di Indonesia ada tiga. Pertama, terstruktur artinya ada kaitan dengan penyelenggara yaitu KPU. Kemudian sistematis itu sudah direncanakan sebelumnya, dan seberapa masifkah itu.

 

Kalau kita melihat selisih suara antara Jokowi - Prabowo, menurut hasil quick count LSI sekitar 17 juta suara, maka harus dibuktikan bahwa ada kecurangan sejumlah 17 juta suara sehingga bisa klaim kebenaran kemudian mendapatkan relevansi bahwa 02 menang. Saya pikir jalur hukumnya sudah ada dan tidak bisa mengubah satu sama lain karena sudah melakukan sampel di ribuan TPS.

 

Banyak yang meragukan, bagaimana mungkin logikanya 800.000 TPS di seluruh Indonesia dikerucutkan, diambil sampel hanya berjumlah 2.000 TPA, dan anda bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah Pemilu dengan hanya 2.000 sampel. Bagaimana logikanya?

 

Jumlah 2.000 TPS itu juga yang kami lakukan untuk melakukan perhitungan cepat pada 2009, dan hasilnya SBY-Boediono menang dan selisihnya hanya nol koma nol sekian persen. Itu untuk menjawab bahwa ada yurisprudensi quick count ini dalam mempresisi prediksi pemenang.

 

Kedua, sebenarnya bukan 2.000 TPS karena yang dihitung suara. Kalau kita lihat dalam satu TPS ada 200 - 250 pemilih maka yang terpotret dalam hitung cepat kalau kita kali dengan dua ribu maka ada sekitar 600.000 suara pemilih, dan suara ini yang sangat presisi untuk menggambarkan. Apalagi hitung cepat ini diambil sampel secara proporsional di berbagai provinsi. Jadi hitung cepat bisa memprediksi sangat akurat suara secara nasional. Misalnya, hari ini Jokowi disebutkan meraih 55% suara, maka dengan rentang margin of error 1%  dia bisa meraih 56% atau 54%. Itu cara membacanya. Namun kalau kita membaca provinsi tentu margin of error akan jauh lebih besar.