Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Dewi Kartika

Mensukseskan Global Land Forum 2018

Edisi 1166 | 06 Aug 2018 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kita akan bicara mengenai reforma agraria, khususnya mengenai konferensi Global Land Forum (GLF) yang akan diadakan di Bandung pada 24 - 27 September 2018. Kita membicarakannya dengan orang yang menjadi pemimpin dari gerakan ini di Indonesia yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika.

Dewi Kartika mengatakan Global Land Forum (GLF) adalah forum pertanahan terbesar di dunia. GLF 2018 di Bandung, Indonesia akan dihadiri oleh kurang lebih 900 peserta mewakili 70 negara. Tidak hanya gerakan masyarakat sipil yang akan hadir, tapi juga unit-unit Badan PBB. Kemudian kurang lebih ada 10 dari kementerian terkait pertanahan di 10 negara akan hadir juga di Global Land Forum 2018.

GLF menjadi momentum yang penting bagi Indonesia, tidak hanya soal bagaimana kita menunjukkan success story atau tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi dalam konteks menjalankan reforma agraria. Tetapi juga bagaimana kita menunjukkan bahwa Indonesia secara kebudayaan sangat beragam, dan kompleksitas masalah agrarianya juga sangat menantang. GLF penting juga untuk kita panen success story-nya. Jangan sampai nanti kita memanen kompleksitas masalahnya tapi tanpa solusi. Jangan menjadi forum Curhat, atau shaming and blaming.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dan narasumber Dewi Kartika.

Suatu kehormatan bisa bicara one on one dengan Anda karena kita ingin menggunakan wawancara ini untuk mengingat kembali mengenai pembaruan agraria, dan Global Land Forum (GLF) yang diharapkan menjadi peristiwa yang memusatkan perhatian dunia, paling sedikit nasional, ke kota Bandung.

Panitia Pelaksana Nasional GLF dipimpin Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yaitu organisasi yang memperjuangkan pembaruan agraria yang tentu mencangkup banyak tema. Namun, kalau mau diperas menjadi satu maka itu adalah social justice (keadilan sosial).

Hal itu memang yang menjadi inspirasi dari rezim ke rezim, dari zaman ke zaman. Bahkan undang-undang (UU) yang dipegang oleh para penggerak ini adalah UU Pokok Agraria (PA) Tahun 1960. Jadi sudah dari era berbeda.

Mengapa GLF penting bagi Indonesia?

Global Land Forum (GLF) 2018 di Indonesia adalah penyelenggaraan yang kedelapan, terakhir di Dakar, Senegal. Ini penting bagi Indonesia karena merupakan momentum pada saat pemerintahan kita sedang mempunyai keinginan politik dan janji politik, termasuk kebijakan ingin menjalankan agenda reforma agraria, yang sebenarnya ini sangat dinanti-nanti oleh kalangan gerakan tani. Selama ini mereka menuntut perbaikan ketimpangan penguasaan agraria, kemudian menuntut juga untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

Jadi ini momentum penting. Ini hajatan tiga tahunan. GLF adalah forum pertanahan terbesar di dunia. KPA bersama gerakan masyarakat sipil, dan pemerintah Indonesia, serta Internasional Land Coalition (ILC) akan menyelenggarakan hajat forum pertanahan global ini di Bandung.

Bandung dipilih karena, dari sekian banyak kota pilihan, Bandung mempunyai kesejarahan yang cukup unik karena dulu kita mempunyai Spirit Bandung, yaitu Konferensi Asia Afrika untuk Gerakan Non Blok pada 1955. Kita hendak mengembalikan lagi spirit Deklarasi Bandung itu ke dalam GLF, mengingat dalam konteks kekinian ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan terkait petanahan dan sumber daya alam yang belum terselesaikan juga. Mudah-mudahan di GLF 2018 Bandung kita tidak sekadar membicarakan, tapi juga mencari solusi, tidak hanya di konteks nasional tetapi juga regional sampai global.

Dimana sebenarnya penekanan pembahasan pada konferensi ini? Tadi sudah dikatakan social justice, apa arti yang sebenarnya?

Jadi tema besar Global Land Forum yang kedelapan ini disesuaikan dengan konteks nasional yang sedang berkembang, yaitu sedang ada momentum agenda reforma agraria dan sedang menghadapi tantangan sebenarnya pada tingkat realisasinya sudah sejauhmana. Apakah janji politik itu realisasinya sudah relatif kongkrit untuk memenuhi hak hak dasar petani. 

Ini menjadi penting karena memang dalam konteks nasional, mayoritas petani kita adalah kelompok petani gurem, artinya pemilikan lahannya rata rata di bawah 0,5 hektar, bahkan rata rata 0,3 hektar. Sisanya banyak yang landless, tidak bertanah, atau tunakisma.

Reforma agraria menjadi isu utama karena akibat dari ketiadaan akses pemilikan kontrol terhadap tanah menyebabkan juga konflik agraria. KPA mencatat pada 2017 di Indonesia ada 758 konflik agraria masih menunggu untuk diselesaikan. Kalau ditarik lagi kebelakang, ke masa-masa pemerintahan sebelumnya, situasinya relatif tidak berubah.

Dengan momentum ini, kita ingin menunjukkan progres Indonesia mengatasi konflik, ketimpangan, dan social justice itu semacam apa. Tentu ini akan diserap oleh komunitas global mengenai pengalaman Indonesia menjalankan reforma agraria. Kita juga bisa mengambil pengalaman negara lain karena ada 70 negara yang akan hadir dengan beberapa negara sudah menjalankan reforma agraria juga, artinya kita bisa exchange.

Apakah bisa disebutkan negara-negara mana yang reforma agrarianya itu lebih maju atau lebih berhasil?

Cina dan Taiwan termasuk negara yang sudah menjalankan reforma agraria. Kalau di Asia Tenggra ada Filipina bahkan sudah 30 tahun lebih.

Mengapa dua negara itu bisa sukses, padahal kalau kita lihat Cina memiliki tradisi negara komunis walaupun sekarang beda, sedangkan Filipina memiliki tradisi kolonial kapitalis?

Reforma agraria di setiap negara pasti tujuan dasarnya berbeda-beda, tapi selalu ada prinsip-prinsip yang tidak berubah yaitu mengenai keadilan dan ketimpangan struktur agraria. Itu pasti selalu akan menemukan kesamaan.

Ambil contoh Malaysia, dasarnya memang karena disadari ada sentimen terhadap etnis Cina yang dianggap menguasai banyak tanah di Malaysia pada waktu itu, terutama di pedesaan. Reforma agraria memang sangat koneksinya ke wilayah pedesaan. Itu karena pembangunan kekinian kemudian globalisasi semakin masuk merangsak ke wilayah-wilayah pedesaan sehingga tanah semakin kecil. Sedangkan pembangunan negara membutuhkan banyak tanah skala luas, artinya sifat-sifat lapar tanah atau pembangunan infrastuktur.

Jadi dari perkotaan akan masuk ke wilayah-wilayah pedesaan, otomatis akses dan kontrol wilayah pedesaan terhadap tanah-tanahnya itu akan mulai tergerus kalau tidak dipersiapkan secara sistematis oleh negara. Itulah mengapa reforma agraria harus dijalankan dulu, sehingga kita tahu dalam satu negara dimana tanah pertanian yang tidak boleh dikonversi lagi menjadi peruntukan lain, dimana pusat industri, dan sebagainya harus di tata ulang. Kalau tidak ditata ulang, ini bisa tidak berkesusaian dengan tujuan-tujuan social justice karena modal dan korporasi besar tentu akan mengalahkan masyarakat yang kecil apalagi miskin.

Apa pengaruh reformasi di Indonesia sejak 1998 sampai sekarang? Kalau kita lihat zaman Soekarno yang banyak sekali ketidakadilan, tapi paling tidak lahir Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960. Kemudian zaman Soeharto yang terkenal banyak korupsi, tapi banyak membangun juga. Apakah di zaman sekarang ada kemajuan atau mandek di tempat?

Dari sisi wacana sebenarnya reforma agraria saat ini sudah relatif diterima. Dulu masa-masa Orde Baru, land reform atau reforma agraria sangat sulit dicerna, bahkan dianggap tabu kalau membicarakannya. Tapi sekarang sudah masuk dalam kebijakan. Sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian Joko Widodo (Jokowi) sudah menjadi kebijakan, meskipun di banyak level kita masih melihat ini sangat prakmatis dan parsial, sering kali dimaknai hanya sekadar bagi-bagi sertifikat.

Ini yang selalu kita minta pada pemerintahan agar ini harus segara direvisi atau dikoreksi. Arah reforma agraria di Indonesia bukan bagi-bagi sertifikat, kalau sertifikasi itu merupakan program yang sudah ada. Itu kewajiban Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaksanakan sertifikasi tanah bagi semua warga negara Indonesia, yang kaya maupun miskin. Tapi reforma agraria itu memang prioritasnya untuk warga miskin, terutama penggarap yang memang betul-betul menyandarkan hidupnya pada tanah sebagai basis produksi yang utama.

Dari sisi wacana mengalami perkembangan, media masa tidak lagi mentabukan istilah itu, bahkan ada yang sudah langsung paham dengan istilah reforma agraria, sehingga tidak lagi diedit misalnya tidak menjadi reformasi agraria.

Dari sisi kebijakan, diskursus di kampus-kampus sudah berkembang. Ada beberapa kampus, bahkan sudah ada kurikulum reforma agraria, Ini tentu kemajuan pesat. Tentu masih banyak kampus, kita sering menemukan, yang masih alergi dengan istilah land reform atau reforma agraria. Jadi ini suatu ikhtiar besar yang kita selalu dorong bahwa ini bukan sekadar program, tapi ini agenda bangsa, bahkan agenda politik.

Empat syarat utama dari keberhasilan reforma agraria di belahan dunia adalah political will yang kuat dari pemerintah, bahkan mensyaratkan militer harus mendukung. Kedua, organisasi rakyat yang kuat. Ketiga, data agraria yang lengkap. Di sini Indonesia belum mempunyai data agraria yang lengkap saat ini. Contoh, siapa punya berapa, siapa menguasai dimana dan untuk penguasahaan apa, untuk peruntukkan apa. Land use planning kita tidak ada secara nasional.

Keempat, dukungan publik yang sangat luas. Jadi syarat-syarat itu dalam konteks kekinian memang belum dipenuhi untuk konteks Indonesia. Political will sudah ada, tetapi kita melihat kurang penuh. Organisasi rakyat sudah banyak menuntut, berjuang, dan sebagainya, tapi masih belum diafirmasi hak-hak dasarnya. Mudah-mudahan di GLF 2018 kita bisa memetik banyak pelajaran termasuk mengambil pelajaran dari negara-negara lain.

Mengapa dulu banyak kekhawatiran terhadap land reform? Apakah karena trauma zaman dulu ataukah memang ketidakadilan itu berlangsung terus?

Betul. Kalau dalam konteks sejarah nasional, memang dulu pada zaman Soekarno yang sangat mendukung agenda tanah untuk rakyat adalah PKI dengan Barisan Tani Indonesia (BTI), sehingga selalu terstikmatisasi bahwa land reform adalah isunya komunis. Padahal pasca kemerdekaan, pemerintahan negara kita sengaja membentuk Panitia Negara yang selama 13 tahun merumuskan Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA).

Itu karena dulu dasarnya adalah kita sudah dijajah sekian ratus tahun dan sumber daya alam kita sudah dikeruk. Tanah-tanah kita dulu dari tanah-tanah desa berkembang menjadi tanah-tanah perkebungan milik VOC, sehingga ada semangat anti kolonialisme. Kemudian monopoli terhadap tanah dan sumber daya alam oleh pihak private atau swasta diperuntukkan untuk penggarap tanah. Itu menjadi esensi dari UU PA. Jadi spirit social justice-nya yang hendak ditegakkan.

Sayangnya, memasuki masa Orde Baru itu dibekukan. UU PA tidak dihapus, tapi dibiarkan saja tidak menjadi payung untuk bagaimana tanah itu diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun yang menjadi acuan adalah sektoralisme UU yaitu UU tentang tambang, UU Perkebunan, dan segala macam yang tidak lagi merujuk ke UU PA. Itulah yang menyebabkan banyak sekali konflik agraria dan konflik ketimpangan.

Apakah sekarang patokan legislatifnya atau undang-undangnya sudah ada yang lintas sektoral, yang kembali pada masalah agraria secara keseluruhan?

Dalam konteks UU nasional, sebenarnya ada dua yang kita bisa jadikan acuan. Selain UU PA, ada juga Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengolaan Sumber Daya Alam, yang memandatkan sebenarnya untuk menjalankan pembaruan agraria atau reforma agrarian, termasuk menyelesaikan konflik agraria, dan mensikroniskan UU sektoral yang saling tumpang tindih.

Saat ini sedang digodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan di Komisi 2 DPR RI. Namun telah berjalan kurang lebih delapan tahun tapi belum juga diketok palu, dan ini masih kita kritisi bersama karena kita khawatir UU Pertanahan menjadi UU sektoral baru.

Kita mengharapkannya kalau dia lintas sektor maka dia tidak hanya mengurusi 30% tanah yang di bawah yuridiksi Kementerian ATR/BPN. Namun juga sisanya 70% yang di bawah yuridiksi Kementerian LHK harus menjadi satu payung atau satu pintu bagaimana tanah itu diatur dari mulai peruntukannya, penggunaannya, izinnya, dan segala macamnya. Jadi tidak boleh ada lagi dualisme pertanahan di Indonesia.

Global Land Forum (GLF) ini betul-betul adalah forum lembaga internasional. Apakah kita sebagai tuan rumah akan bisa menyamai standar internasional dalam konferensi?

Tentu kita berharap Global Land Forum di Indonesia harus lebih prestigious. Itu karena rata-rata memang Global Land Forum dihadiri oleh presiden atau wakil presiden. Artinya, kita mengharapkan pemerintah Indonesia betul-betul mendukung agenda Global Land Forum 2018 karena akan dihadiri oleh kurang lebih 900 peserta mewakili 70 negara. Tidak hanya gerakan masyarakat sipil yang akan hadir, tapi juga unit-unit Badan PBB. Kemudian kurang lebih ada 10 dari kementerian terkait pertanahan di 10 negara akan hadir juga di Global Land Forum 2018.

Jadi ini momentum yang penting, tidak hanya soal bagaimana kita menunjukan success story atau tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi dalam kontes menjalankan reforma agraria. Tetapi juga bagaimana kita menunjukan bahwa Indonesia secara kebudayaan atau backgroundnya sangat beragam, dan kompleksitas masalah agrarianya juga sangat menantang.

Ini yang perlu disiarkan ke komunitas global. Memang sangat tidak mudah untuk mengatasi isu-isu mulai dari agraria sampai sosial-ekonominya terkait ketiadaan akses terhadap tanah, yang itu menjadi sangat luas di Indonesia. Itu penting untuk kita siarkan, tapi GLF penting juga untuk kita panen success story-nya. Jangan sampai nanti kita memanen kompleksitas masalahnya tapi tanpa solusi.

Jangan menjadi forum Curhat.

Jangan menjadi forum Curhat, atau shaming and blaming. Sebenarnya ini yang menjadi tantangan kita karena nanti akan banyak teman-teman dari tingkat akar rumput, gerakan masyarakat petani, gerakan masyarakat adat, dan nelayan akan hadir juga. Yang pasti mereka akan membawa masalahnya sendiri dengan konteksnya masing-masing. Ini tantangan kita, bagaimana agar forum itu tidak mengecilkan masalah-masalahnya, hambatan, dan tatangannya, tapi juga pada solusi yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Ada banyak inovasi-inovasi di tingkat lapangan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, bahkan ada yang kolaborasi dengan pemerintah. Ini yang harus disiarkan juga supaya direplikasi menjadi aspirasi bagi kalangan yang lebih luas.

Ini sudah jelas merupakan gerakan civil society, LSM, dan pemerintah sebagai mitranya. Apakah ada juga unsur lain seperti bisnis atau sektor lain?

Sebenarnya dari sisi tema ada banyak isu. Kalau untuk Indonesia, selain highlight-nya reforma agraria, ada juga tentang aksi efektif mencegah perampasan tanah, kemudian kedaulatan pangan, isu perempuan dan hak atas tanah, jender, masyarakat adat, gerakan tani, dan sebagainya. Sebenarnya juga ada cross cutting tema yang salah satunya adalah bagaimana peran private (pihak swasta) dalam isu-isu yang disebutkan tadi.

Itu karena memang bagi kita di kalangan gerakan masyarakat sipil, justru kelompok private ini yang masih kita anggap menjadi salah satu sumber masalah. Itu karena mereka lebih banyak operasi yang sifatnya eksploitatif dan eksplorasi, serta banyak masuk di wilayah-wilayah pedesaan dan pinggiran.

Hal itu yang mengekslusi kepemilikan penguasaan petani, masyarakat adat. Sebenarnya ini merupakan tantangan. Misalnya, ada salah satu topik bagaimana private engagement itu dalam konteks menegakan social justice tadi. Itu karena seringkali alasan ekonomi, pembangunan, dan investasi bisa sangat dengan mudah mengeluarkan penguasaan-penguasaan masyarakat dari wilayah hidupnya.