Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Bima Yudhistira

Mengapresiasi Nilai Ekonomi Hutan Adat

Edisi 1157 | 04 Jun 2018 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kami beruntung mendapat tamu seorang ekonom dengan perspektif baru, paling tidak untuk Indonesia adalah perspektif baru, yang menurut kami sangat segar dan perlu untuk dipahami. Tamu kita bisa menjelaskan kepada kita mengenai pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat secara ekonomis, obyektif, rasional, non politik, yang bisa kita bawa ke perjalanan kita ke depannya. Tamu kita adalah Bhima Yudistira Adhinegara yang merupakan lulusan Universitas Gajahmada dan mendapat pelajaran lanjutannya di UK, Inggris.

Menurut Bhima Yudistira, konsep bahwa investasi harus berasal dari eksploitasi atau mengangkat sumber daya alam merupakan konsep yang sudah harus kita tinggalkan. Itu karena dengan adanya investasi luar yang masuk, mendatangkan eksploitasi secara besar-besaran. Itu justru tidak menguntungkan sama sekali, terutama bagi masyarakat adat yang tinggal di situ. Masyarakat adat hanya menjadi low skill labour ataupun buruh-buruh kasar.

Yang paling efektif dan ideal untuk ekonomi konteks Indonesia adalah tidak selalu mengeksploitasi, tapi bagaimana untuk meningkatkan value added atau nilai tambah. Nilai tambah itu bisa banyak hal termasuk konservasi. Jadi sekarang menjaga hutan merupakan nilai ekonomi, bahkan banyak negara-negara maju yang menyumbangkan uangnya, terutama bagi Indonesia, agar menjaga hutan bukan malah mengeksploitasinya.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan narasumber Bhima Yudistira Adhinegara.

Kita mengetahui bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang kuat antara lain hutan yang mempunyai nilai pasar jika dieksploitasi, tetapi kita juga melihat hutan mempunyai nilai pasar dari segi lain. Misalnya, setelah orang sadar mengenai perubahan iklim, orang mengetahui bahwa kandungan karbon yang ada di hutan mempunyai nilai komersil.

Jadi pemerintah dihadapkan pada pilihan bagaimana mengeksploitir potensi ekonomi hutan yang sudah ketahuan sangat banyak manfaatnya baik yang langsung dikonversi menjadi kebun kelapa sawit atau kertas, maupun yang tidak langsung dimana lahannya dipakai untuk tambang batu bara dan sebagainya.

Sekarang muncul pemikiran dari para ekonom progresif bahwa sebetulnya nilai ekonomi yang ada di wilayah-wilayah itu tidak perlu dieksploitir hanya oleh korporasi, tetapi sebaiknya oleh masyarakat adat yang tinggal di situ. Kalau masyarakat adat diberikan kesempatan untuk menanganinya, maka dia sekaligus akan mengurus hutan itu dengan baik karena masyarakat adat berkepentingan dengan kelangsungan hidupnya dari hutan.

Bagaimana masyarakat adat bisa diajak untuk memanfaatkan sumber daya alam?

Pemikiran ekonomi pasca 1980 atau pasca perang dingin bahwa yang dinamakan nilai aset, nilai sumber daya alam adalah ketika diekploitasi, maka yang terjadi eksploitasi secara habis-habisan. Hal itu justru membuat masyarakat yang semula hidup baik-baik saja bahkan tanpa ada campur tangan pemerintah maupun swasta, tetapi dengan adanya eksploitasi akhirnya menimbulkan ketimpangan luar biasa, baik ketika kita melihat ketimpangan dari segi pengeluaran ataupun ekonomi. Itu biasanya dilihat dari Rasio Gini yang sekarang di Indonesia sudah 0,39.

Kedua, data yang sahih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengatakan yang terjadi hari ini ada sekitar 42 juta hektar lahan konsesi hutan dengan 95% dikuasai atau diserahkan kepada perusahaan atau swasta. Sementara masyarakat hanya menikmati sekitar 4% dari konsensi pengelolaan lahan di hutan. Hal itu menunjukkan ketimpangannya semakin tidak bagus untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Kemudian muncul pemikiran-pemikiran, salah satunya dari Amerika Serikat yaitu Center For Applied Research atau Institut Riset Terapan, dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin masyarakat yang tinggal di suatu tempat, hidup dari tempat itu, tiba-tiba ada swasta yang datang kemudian swasta mengatakan bahwa tempat itu akan memberi manfaat ekonomi setelah kehadiran atau eksploitasi dari swasta.

Padahal sebelum swasta datang dan sebelum negara ada, masyarakat yang sudah hidup turun temurun di situ mempunyai nilai ekonomi. Itu dilihat dari adat. Dalam kasus di Amerika Serikat itu dihitung secara dolar pada waktu itu, air dihitung juga, kemudian ada teknologi. Walaupun teknologinya sederhana tapi itu divaluasi atau dihitung nilainya, sehingga itu memberikan perspektif ekonomi baru bahwa masyarakat adat adalah masyarakat yang bukan subsistem, tetapi masyarakat yang memang mampu mengelola sumber daya alam mereka sendiri.

Jadi sebetulnya itu sudah mempunyai nilai sebelumnya, tetapi nilai itu tidak pernah ditemukan atau dicari oleh para peneliti atau lembaga apapun, sehingga terkesan nilai ekonomi itu menjadi nilai yang samar atau nilai yang tidak bisa digunakan untuk apapun.

Banyak yang tidak mengetahui bahwa nilai ekonomi itu sudah ada di tangan masyarakat adat. Apalagi sekarang tolak ukurnya bertambah karena ada nilai ekologi, nilai konservasi, nilai karbon, dan sebagainya.

Betul, berikutnya lagi yang cukup menarik, dalam textbook yang kita pelajari di perguruan tinggi maupun sejak SMA, adalah kita belajar bahwa ekonomi berkaitan lebih pada bagaimana mengkonsumsi, kemudian belanja pemerintah, dan di situ ada investasi. Namun definisi-definisi investasi itu lebih ke arah bahwa investasi selalu dari orang luar yang menyuntikkan modalnya kepada suatu daerah, kemudian dianggap bahwa investasi dari orang luar selalu akan mendatangkan kesejahteraan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Itu sebenarnya teori yang kurang pas untuk konteks di Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya. Itu karena dengan adanya investasi luar yang masuk, mendatangkan eksploitasi secara besar-besaran. Itu justru tidak menguntungkan sama sekali, terutama bagi masyarakat adat yang tinggal di situ. Masyarakat adat hanya menjadi low skill labour ataupun buruh-buruh kasar.

Kalau hutannya ditebang oleh perusahaan swasta, kemudian didirikan pabrik-pabrik dan perkebunan, masyarakat adat yang semula memiliki tempat itu sebenarnya tidak lebih baik kehidupannya. Itu karena tidak ada transfer of knowledge, kemudian pendidikannya juga tidak dibangun, dan akhirnya dia hanya bekerja sebagai buruh kasar. Bahkan, men-downgrade tingkat kehidupannya menjadi lebih parah daripada sebelum ada intervensi dari investasi tersebut.

Kedua, konsep bahwa investasi harus berasal dari eksploitasi atau mengangkat sumber daya alam merupakan konsep yang sudah harus kita tinggalkan. Yang paling efektif dan ideal untuk ekonomi konteks Indonesia adalah tidak selalu mengeksploitasi, tapi bagaimana untuk meningkatkan value added atau nilai tambah.

Nilai tambah itu bisa banyak hal. Salah satunya adalah barangnya tetap ada tapi bagaimana barang yang ada itu, katakanlah batu bara dan hutan, ditambah dengan nilai-nilai tambah yang baru dan itu termasuk konservasi. Jadi sekarang menjaga hutan merupakan nilai ekonomi, bahkan banyak negara-negara maju yang menyumbangkan uangnya, terutama bagi Indonesia, agar menjaga hutan bukan malah mengeksploitasinya.

Mengapa negara-negara maju berkepentingan agar hutan Indonesia dijaga?

Salah satunya mungkin mereka mempunyai rasa bersalah karena sebenarnya efek kerusakan ini bukan hanya satu atau dua tahun terakhir. Negara-negara terutama yang dulu mempunyai kepentingan ekonomi mempunyai juga perusahaan-perusahaan yang mengeruk batu bara dan Migas. Kemudian sekarang ketika mereka sudah masuk ke dalam high income countries atau negara-negara maju merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memperbaiki kondisi lingkungan.

Salah satu akar permasalahan adalah kepemilikan terhadap lahan dan hutan itu sudah ada di masyarakat. Namun belakangan melalui lisensi dan sebagainya diserahkan kepada swasta, dan tentu pemerintah ada di belakangnya. Ini tentu sudah dibahas dalam program-program land reform mulai dari pemerintah Soekarno, Soeharto, dan seterusnya. Apakah sekarang ada harapan bahwa pengertian land reform yang semestinya itu bisa dimunculkan di Indonesia?

Saya kira satu hal yang perlu diapresiasi dari pemerintahan hari ini adalah target sembilan juta hektar lahan merupakan sertifikasi lahan. Kita lihat itu sudah merupakan satu langkah yang cukup progresif. Namun tidak bisa hanya dengan membagikan sertifikat, kemudian permasalahan reforma agraria yang sesungguhnya yaitu ketimpangan lahan akan selesai.

Ketika masyarakat sekarang hanya mendapatkan sertifikat tanpa adanya kemitraan, tanpa adanya hubungan produksi setelah itu, tanpa adanya bantuan pertanian karena mereka adalah petani miskin dan jumlahnya cukup besar, maka yang terjadi akhirnya adalah saat mereka mendapatkan sertifikat akan langsung menjualnya kembali, atau menggadaikan kepada tengkulak/rentenir. Akibatnya, yang semula mungkin masih di ambang garis kemiskinan namun setelah mendapatkan sertifikat yang tidak ada tindak lanjutnya bisa membuat dia menjadi lebih miskin lagi.

Apakah ini suatu impossible dream bahwa land reform dapat memberdayakan penerima lahan, atau ada contoh nyata dimana land reform berhasil?

Salah satu negara yang sukses dan mengangkat kemiskinan di pedesaan adalah Malaysia. Uniknya adalah Malaysia belajar tentang reforma agraria dari era pemerintahan Soekarno sampai Soeharto, dan mereka benar-benar memodifikasi dengan cara Malaysia sendiri.

Apakah ada unsur mereka terilhami oleh pemerintah Soekarno dan Soeharto atau kebetulan saja?

Tidak, mereka memang melihat bahwa dulu ada program seperti transmigrasi yang dianggap sebagai program yang tepat dan sukses. Jadi detailnya adalah pemerintah Malaysia membentuk lembaga bernama Federal Land Development Agency (FELDA) atau lembaga reforma agraria. Di sini petani yang sudah menikah tetapi lahannya kurang dari dua hektar per petani dibagikan sertifikat lahan oleh pemerintah Malaysia.

Ini yang berbeda dengan konteks di Indonesia. Kalau di Indonesia selesai dengan pembagian sertifikasi lahan. Kalau di Malaysia ketika sudah mendapatkan sertifikat lahan, seluruh produk yang sudah dihasilkan baik sawit, karet, maupun coklat wajib ditampung oleh FELDA atau BUMN-nya Malaysia. Itu artinya ada kepastian hasil produksi terserap di pasar. Kedua, ketika membutuhkan uang, petani-petani reforma agraria di Malaysia tidak menjual sertifikatnya, tetapi menganggunkannya kepada FELDA.

Apakah ini berarti tidak boleh dijual?

Tidak boleh dijual karena klausul di awal sudah seperti itu, sehingga tanah tidak bisa berpindah-pindah. Ini akhirnya menciptakan suatu bentuk modal kemitraan antara petani dan badan usaha dan itu sifatnya win-win solution. Dalam jangka panjang terbukti generasi kedua, ketiga, dan sekarang dari petani-petani yang di FELDA adalah generasi yang cukup sukses.

Apakah ada proses alih teknologi dari orang yang sudah biasa berusaha kepada petani yang menerima sertifikat itu?

Iya betul, itu yang terjadi. Jadi kalau kita mau meniru contoh yang sukses di Malaysia, saya kira sekarang sudah tepat yaitu membagikan sertifikasi lahan. Kemudian pemerintah bisa menunjuk misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ataupun swasta untuk melakukan kemitraan dalam jangka panjang. Dengan adanya kemitraan itu, badan usaha mempunyai juga kepentingan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan petani adalah kualitas yang terbaik. Jadi di situ ada kesinambungan produksi dalam jangka panjang.

Kalau di Indonesia fungsi FELDA itu mungkin dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga penelitian. Apakah itu sudah memadai?

Sebenarnya kita masih sangat sedikit kalau spesifik untuk reforma agraria ala FELDA. Beberapa tahun terakhir INDEF melakukannya pada 2017 dan kita menemukan memang sulit sekali literatur-literatur membahas tentang bagaimana skema itu bisa diterapkan di Indonesia. Itu karena yang terjadi sebenarnya adalah dari era Soekarno - Soeharto ada ketidak-konsistenan bahwa sebenarnya reforma agraria itu tujuannya apa dan untuk mencapai ke situ seperti apa. Itu karena sekarang reforma agraria didefinisikan menjadi lebih kecil hanya sebagai pembagian sertifikasi lahan. Itu yang sangat disayangkan.

Apakah kalau skema agraria berhasil akan menyangkut angka-angka yang secara ekonomi signifikan?

Signifikan walaupun konsep FELDA itu masih sulit diterapkan di Indonesia. Namun ada satu hal yang berhasil misalnya konsep yang namanya Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yaitu antara petani atau pekebun kelapa sawit dengan beberapa perusahaan swasta. Ada kasus yang menarik dari beberapa jurnal bahwa di Jambi ditemukan orang yang bekerja menggunakan skema kemitraan rata-rata memiliki penghasilan bisa tiga kali dari angka kemiskinan atau garis kemiskinan.

Jadi kalau garis kemiskinan misal Rp 300.000, maka setidaknya dia bisa menghasilkan Rp 900.000 per bulan. Itu artinya memang ada hubungan. Jadi ketika reforma agraria dikawinkan atau dihubungkan dengan badan usaha atau swasta, maka di situ ada korelasi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dari petani tersebut.

Dalam contoh Malaysia, bagaimana mereka bisa mencegah masuknya kembali korporasi untuk mengambil hak yang sudah dibagikan?

Kunci sukses di Malaysia ada pada BUMN. Jadi benar-benar menjaga, membimbing petani, pengawasan, memberikan fasilitas rumah, kesehatan, sehingga petani tidak tertarik untuk menjual sertifikasi lahannya kepada pihak lainnya.

Apakah BUMN diperlengkapi dengan modal yang cukup untuk melaksanakan itu?

Iya, kalau untuk konteks itu saya kira kita mempunyai PTPN dan ada holding perkebunan juga. Saya kira itu bisa menjadi salah satu pioneer untuk melakukan ini. Kita terus mendorong ke arah sana karena sebenarnya resource-nya dan lahannya ada, tinggal bagaimana mengelolanya saja.

Apakah research semacam ini available untuk masyarakat?

Sekitar 40% pekerjaan INDEF adalah advokasi publik, dan 60% adalah penelitian murni. Jadi kita memang mempunyai tanggung jawab moral untuk mempublikasikan setiap hasil dari penelitian kita. Kalau memang memungkinkan, itu bisa dipublikasikan di berbagai media dan sebagainya sehingga bisa di akses oleh masyarakat luas. Problemnya adalah koran atau media online banyak dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Sedangkan problem-problem itu lebih dirasakan oleh masyarakat adat terutama yang ada di pedesaan. Sebenarnya akses itu yang mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan desiminasi.