Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Marthella Rivera R. Sirait

Disabilitas Bukan Hanya Isu Sosial

Edisi 1151 | 27 Apr 2018 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita beruntung bertemu dengan seorang tamu yang adalah seorang peneliti dan juga tenaga ahli di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam bidang disabilitas, yaitu Marthella Rivera R. Sirait.

Marthella mengatakan sekarang kita memakai penyebutan dengan kata disabilitas karena perspektifnya sudah berubah, yang awalnya charity based sekarang sudah human rights based. Jadi kita menghargai disabilitas sama dengan kita menghargai Hak Asasi Manusia lainnya yang non disabilitas. Kalau dulu perspektifnya adalah charity based sehingga yang namanya disabilitas itu dianggap sebagai isu sosial. Sekarang disabilitas bukan lagi hanya isu sosial tetapi sudah menjadi isu multisektoral.

Menurut Marthella, UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas terbit pada 15 April 2016, berarti dua tahun setelah terbitnya UU seharusnya PP juga sudah terbit. Sekarang dengan adanya UU yang baru ini, kita sedang berprogres untuk menyusun RPP tentang Permukiman Layanan Publik dan Penanggulangan Bencana yang Akses bagi Penyandang Disabilitas. Itu karena kita merasa bahwa ketika kita bicara menanggulangi bencana maka kita perlu infrastruktur. Ketika bicara transportasi dan pemukiman pun semua terkait infrastruktur. Rumah yang accessible dan ramah disabilitas adalah sebuah keuntungan bagi para penyandang disabilitas. Jadi sekarang kita sedang mengusahakan agar RPP ini bisa segera terbit.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dan narasumber Marthella Rivera R. Sirait.

Kami berterimakasih sekali Anda bisa bergabung dengan kami untuk berbagi pengetahuan dan wawasan mengenai masalah disabilitas karena kami secara pribadi maupun institusi sangat concern dalam masalah ini. Namun kami tidak tahu apa yang menjadi hal-hal kunci untuk disosialisasikan mengenai masalah disabilitas. Jadi, apa yang perlu disosialisasikan mengenai hal ini?

Pertama, mengenai mengapa namanya berubah yaitu dulu orang mengatakan "cacat" dan sekarang menjadi "disabilitas". Hal itu karena sejak 1997 kita sudah mempunyai Undang-Undang (UU) No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kemudian diubah menjadi UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyebutannya adalah disabilitas karena perspektifnya sudah berubah, yang awalnya charity based sekarang sudah human rights based. Jadi kita menghargai disabilitas sama dengan kita menghargai Hak Asasi Manusia lainnya yang non disabilitas.

Sekarang di UU No.8/2016 ada beberapa hal yang menjadi mandat UU yang harus dilaksanakan segera oleh pemerintah, salah satunya adalah pembentukan Peraturan Pemerintah (PP). Seharusnya pada April 2018 terbit delapan PP, tapi ternyata membuat PP tidak seperti membuat hal-hal yang gampang lainnya karena prosesnya panjang.

Dari UU No.8/2016 ada 15 mandat yang harus diturunkan sebagai aturan pelaksana. Namun Presiden Joko Widodo sudah mengamanahkan bahwa harus ada simplifikasi peraturan, maka kita kelompokkan dari 15 mandat tersebut menjadi delapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Kedelapan RPP tersebut akhirnya dibagi-bagikan ke Kementerian atau Lembaga (K/L).

Kalau dulu di UU No.4/1997 inisiatornya hanya satu yaitu Kementerian Sosial karena seperti tadi saya katakan bahwa dulu perspektifnya adalah charity based. Jadi yang namanya disabilitas itu dianggap sebagai isu sosial. Sekarang disabilitas bukan lagi hanya isu sosial tetapi sudah menjadi isu multisektoral.

Kini bisa dikatakan bahwa dengan adanya delapan RPP maka UU No.8/2016 adalah yang paling banyak sektor yang terlibat. Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengawal progres dari delapan RPP yang dibuat oleh tujuh K/L yang terlibat di dalamnya.

Siapa stakeholder selain pemerintah yang terlibat dalam masalah disabilatas ini?

Salah satu poin penting dalam pembuatan kebijakan adalah evidence based policy, itu sangat penting. Kalau kita bicara mengenai evidence based, maka yang biasanya mengumpulkan temuan-temuan adalah teman-teman penyandang disabilitas sendiri. Jadi dalam pembentukan PP ini kita kerap kali melibatkan teman-teman penyandang disabilitas yang tergabung dalam Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), dan itu ada kelompok kerjanya (Pokja).

Dulu sebelum UU No.8/2016 disahkan sebenarnya ada kelompok kerja yang membuat draft UU dan kemudian mengajukannya ke DPR. Teman-teman Pokja itulah yang kita libatkan dalam rapat-rapat. Kita juga tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam Pokja tersebut kita libatkan dalam rapat penyusunannya.

Anda sekarang bekerja sebagai tenaga ahli di Bappenas, apakah di sana ada database yang mencakup organisasi-organisasi disabilitas?

Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) memang banyak sekali dan kami punya databasenya, tetapi kami selalu memastikan bahwa dalam pelibatan organisasi tersebut sudah mewakili empat ragam disabilitas. Jadi kita tidak ingin hanya fokus kepada disabilitas fisik dan sensorik saja, tapi kita turut melibatkan juga teman-teman disabilitas mental dan intelektual.

Apakah di Indonesia sudah dipraktekkan mana yang masuk disabilitas mental dan intelektual?

Di Indonesia, untuk assesment-nya sendiri adalah Kementerian Kesehatan yang lebih tahu. Kalau kita bicara dengan OPD, dan memang dari nomenklatur atau dari nama mereka sudah terlihat. Misalnya, yang memakai nomenklatur "jiwa" adalah teman-teman disabilitas mental. Kemudian yang tergabung dalam organisasi down syndrom atau autis, maka kita bisa mengatakan bahwa ia tergabung dalam disabilitas intelektual.

Tadi dikatakan bahwa banyak sekali organisasi disabilitas, banyak sekali jenis disabilitas, dan banyak sekali masalah yang harus diatasi. Kalau harus diprioritaskan, manakah yang termasuk top priority?

Sebenarnya saya sendiri dan kami dari Bappenas tidak pernah memprioritaskan yang satu di atas yang lainnya karena kami merasa bahwa semuanya penting. Dalam pembuatan PP saat ini, yang kami lihat adalah konsep inklusivitas. Kalau kita bicara mengenai inklusivitas berarti semuanya inklusif, kita tidak hanya bicara mengenai penyandang disabilitas, bahkan kelompok lanjut usia (Lansia) atau kelompok rentan lainnya kita sertakan juga.

Dari empat ragam disabilitas tersebut, ketika kita bicara mengenai inklusivitas berarti kita tidak boleh mengataskan yang satu diantara yang lain. Jadi kita bentuk peraturannya memang sudah accessible untuk semua ragam disabilitas.

Manakah organisasi disabilitas yang paling kuat dalam menyuarakan kepentingan disabilitas?

Masih fisik dan sensori. Misalnya, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), juga teman-teman yang menggunakan kursi roda dan kruk yang tidak bisa berjalan. Itu karena memang point of view dari masyarakat mengenai disabilitas masih terbatas pada disabilitas fisik dan sensori, belum terlalu aware mengenai disabilitas mental dan intelektual.

Yang fisik dan sensori juga bukan hal yang ringan dan sangat berguna sebetulnya fasilitas yang diberikan di tempat umum seperti Bandara dan gedung yang ramah disabilitas. Bahkan kalau ada gedung yang tidak menyediakan fasilitas ramah disabilitas bisa dikategorikan melanggar hukum. Peraturan hukum itu datangnya dari pemerintah, tetapi siapa yang mendesak semua itu?

Sebenarnya kalau untuk bangunan publik sudah ada peraturannya dari zaman dulu. Jadi sebenarnya dua kementerian yang terlibat dalam infrastruktur adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Misalnya tingkat kemiringan suatu ramp (bidang miring yang dipakai sebagai pengganti tangga), itu yang membuat ketentuannya adalah Kementerian Sosial. Namun kalau bicara mengenai siapa yang membangunnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sekarang dengan adanya UU yang baru ini, kita sedang berprogres untuk menyusun RPP tentang Permukiman Layanan Publik dan Penanggulangan Bencana yang Akses bagi Penyandang Disabilitas. Itu karena kita merasa bahwa ketika kita bicara menanggulangi bencana maka kita perlu infrastruktur. Ketika bicara transportasi dan pemukiman pun semua terkait infrastruktur. Rumah yang accessible dan ramah disabilitas adalah sebuah keuntungan bagi para penyandang disabilitas. Jadi sekarang kita sedang mengusahakan agar RPP ini bisa segera terbit.

Selalu saya dengar ada urgensi pada 15 April 2018. Apakah bisa dijelaskan mengenai hal tersebut?

UU No.8/2016 terbit pada 15 April 2016, berarti dua tahun setelah terbitnya UU seharusnya PP juga sudah terbit. Kalau kita ditanya mengenai konsekuensi, sebenarnya kalau tidak terbit juga tidak ada konsekuensi yang rigit mengenai PP. Tetapi konsekuensi moralnya adalah mungkin dari teman-teman penyandang disabilitas pasti akan mempertanyakan apa yang sudah berprogres selama dua tahun ini.

Saya ingin berbagi sedikit informasi, sebenarnya untuk membuat PP banyak proses yang kita lakukan. Misalnya, Bappenas mendapat satu jatah untuk menyusun RPP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi bagi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Saat ini kami bisa katakan bahwa diantara delapan RPP yang sedang disusun, RPP kami adalah yang paling progresif.

Jadi karena disabilitas ini adalah multisektor, maka meskipun satu K/L adalah inisiatornya tapi tetap ada K/L terkait yang harus ikut menyusun. Ini berarti kita perlu panitia antar K/L. Mereka kita undang untuk rapat, kemudian ada revisi lagi, dan setelah itu masih ada stage panjang lagi yang harus kita ajukan ke Sekretariat Negara, dan di sana nanti akan di-review lagi.

Jadi ini merupakan perjalanan yang panjang. Namun bukan berarti kalau pada 15 April tidak jadi maka tandanya kita stagnan di situ karena prosesnya akan terus berjalan, dan Bappenas akan terus mengawal.

Tantangan sebenarnya adalah karena di tiap K/L, pengertian atau pemahaman mereka akan isu disabilitas berbeda-beda. Ada kementerian dan lembaga yang sudah sensitif terhadap isu disabilitas, ada juga yang memang masih cenderung baru mengetahui isu disabilitas. Jadi memang approaching di tiap-tiap kementerian apalagi kementerian yang menyusun RPP memang perlu gencar dilakukan.

Selain membawa peraturan pada bentuk-bentuk yang lebih lengkap, juga ada masalah dalam sosialisasi pengertian disabilitas supaya orang menyadari masalah walaupun dia tidak menangani peraturan secara langsung. Siapa sebenarnya yang menjadi target untuk sosialisasi itu?

Kalau bicara mengenai sosialisasi atau advokasi memang sebenarnya ini adalah ranahnya dari teman-teman OPD. Kami mengapresiasi sekali bahwa sebenarnya di Bappenas cukup progresif karena kami sangat dekat dengan teman-teman OPD. Ketika mereka mempunyai semacam inisiatif atau mereka mempunyai suara, kemudian mereka sampaikan kepada kami, dan akhirnya itulah yang kami jadikan basis untuk menyusun RPP tersebut. Jadi memang teman-teman OPD yang sebenarnya sangat krusial untuk bisa mengadvokasikan atau mensosialisasikan isu-isu disabilitas.

Kami mengapresiasi mereka karena sebenarnya dalam penyusunan PP, teman-teman OPD sudah membuat draft. Jadi mereka mengajukan draft tersebut kepada K/L yang menyusunnya, dan nanti mereka yang akan me-review apakah ini mampu untuk dilakukan atau dimasukkan ke dalam peraturan, atau memang sudah ada peraturan operasional yang memenuhinya.

Kami melihat dari perspektif sebagai profesional di bidang komunikasi, kita sangat mengetahui peran OPD dan pemerintah. Namun selalu ada satu jembatan yang diperlukan dari orang-orang yang memang tugasnya di bidang komunikasi. Jembatan itu berbeda dari satu topik ke topik yang lain. Sebaiknya di sini kita masuk dari angle mana untuk memperkenalkan constraint bagi orang yang disable atau menjelaskan peraturan yang dipersepsikan kelambatannya. Dari manakah kita bisa memulainya?

Jadi, dari delapan PP itu sebenarnya yang tangible dan urgent untuk terwujud adalah RPP mengenai permukiman pelayanan publik dan penanggulangan bencana yang accessible. Sebenarnya setiap hari penyandang disabilitas membutuhkan transportasi, rumah yang layak, sanitasi layak, dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang paling urgent untuk disosialisasikan atau didorong adalah mengenai pelayanan publik.

Sekarang sudah masuk ke Kementerian PUPR. Kemarin kita baru saja melakukannya dan memang mereka baru terpapar dengan isunya. Meskipun mereka sudah punya banyak sekali peraturan operasional, tapi kita ingin satu RPP itu sudah membawahi tiga sektor yang fundamental bagi pemenuhan pelayanan publik penyandang disabilitas.

Saya berpikir sebenarnya pelayanan publik itu sangat esensial karena tidak menunggu-nunggu waktu. Tiap hari orang akan berinteraksi dan menggunakan transportasi dan pelayanan publik. Jadi itu yang paling urgent untuk didukung.

Apakah bangunan-bangunan publik seperti apartemen itu termasuk pelayanan publik, atau hanya gedung yang dipakai untuk fungsi publik saja?

Semuanya. Jadi ada yang kita namakan bangunan publik milik pemerintah dan bangunan publik milik swasta. Mau milik pemerintah maupun swasta sebenarnya peraturan yang digunakannya sama. Kalau melihat aksesibilitas berarti melihat dimensi yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial terhadap aksesibilitas bangunan atau gedung. Namun mengapa masih banyak yang tidak ramah terhadap disabilitas? Itu karena memang monitoring evaluasinya tidak ada.

Ketika bangunannya sudah berdiri, tidak ada yang namanya konsekuensi yang membuat mereka jera untuk membangun tanpa memperhatikan aksesibilitas. Jadi yang perlu disuarakan mungkin lebih kepada bangunan-bangunan yang baru agar lebih ramah terhadap disabilitas. Kalau untuk bangunan yang lama mungkin agak susah.

Apa ada kemungkinan di saat yang dekat ini ada peraturan yang mengikat untuk fasilitas publik, termasuk shopping center?

Kalau peraturan operasional sebenarnya sudah ada, tapi yang kita lihat adalah dalam proses implementasinya itu sering diabaikan.

Apakah ada kelompok institusi lain selain pemerintah dan CSO yang menangani masalah ini?

Kebetulan kemarin saya baru mengikuti suatu workshop yang diadakan oleh lembaga donor, mereka memang mengadakan riset aksi bagaimana terciptanya gender equality and social inclusion termasuk di dalamnya adalah CSO dalam proses pembangunan infrastruktur. Jadi sebenarnya penyandang disabilitas bukan hanya penerima manfaat dari infrastruktur atau pengguna infrastruktur publik, tetapi juga bisa terlibat di dalam kerangka penyusunan rencana pembangunan infrastruktur tersebut.

 

 

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=rEzW4MfiCac&feature=youtu.be