Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Oslan Purba

Waspadai Perusak Lingkungan di Pemilu

Edisi 1132 | 11 Des 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita membicarakan mengenai apa yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat yang memiliki hak suara untuk dapat turut mewujudkan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat yang bersih, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kita membicarakanya dengan narasumber yang sangat aktif dan lama berkecimpung dalam pengelolaan kelestariaan lingkungan hidup yaitu Oslan Purba. Dia menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Program dan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME) di Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dan juga sebagai Ketua acara Temu Rakyat Pengelola Sumber Daya Alam dan Konferensi Lingkungan Hidup 2017.

Oslan Purba mengatakan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 tidak boleh dikotori oleh praktik-praktik politik yang tidak mendidik rakyat, mengeksploitasi SARA untuk tujuan-tujuan kemenangan politik dengan mengabaikan keutuhan bangsa dan negara kita.

Menurut Oslan, hal yang penting juga dan harus menjadi perhatian masyarakat adalah semua kandidat yang ingin maju dalam proses politik Pilkada 2018 di 171 daerah harus mempunyai komitmen untuk menjaga lingkungan. Juga komitmen mereka agar masyarakat dilibatkan secara luas di dalam tata kelola sumber daya alam. Ini penting untuk dikawal oleh masyarakat, komunitas, dan kalangan Civil Society Organization (CSO).

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan narasumber Oslan Purba sedangkan sebagai pewawancara Hayat Mansur.

Dua tahun ke depan yaitu 2018 dan 2019 akan menjadi tahun politik bagi Indonesia. Pada 2018 akan ada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah. Tahun depannya lagi yaitu 2019 ada Pemilu legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres). Apa yang harus menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam menghadapi dua event besar ini?

Pertama, menurut saya masyarakat tidak boleh lupa bahwa pemerintah yang sekarang berkuasa harus menuntaskan masa jabatannya sampai 2019, dan janji politiknya harus ditunaikan. Jadi kita tidak boleh lengah dan membiarkan mereka hanya berpikir soal bagaimana berpolitik pada 2018 dan 2019, tapi mengabaikan janji-janji politiknya.

Masyarakat juga tidak boleh hanya ikut di dalam hiruk pikuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 serta tidak lagi mempertanyakan janji politik pemerintah yang sekarang. Bagi kami, WALHI, komitmen-komitmen pemerintah, misalnya, untuk melakukan redistribusi lahan lewat program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan distribusi kawasan hutan untuk masyarakat lewat program perhutanan sosial harus ditagih dan diimplementasikan.

Kedua, konstalasi politik menuju Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 tidak boleh dikotori oleh praktik-praktik politik yang tidak mendidik rakyat, mengeksploitasi SARA untuk tujuan-tujuan kemenangan politik dengan mengabaikan keutuhan bangsa dan negara kita. Saya kira ini menjadi catatan penting, belajar dari pengalaman politik pada 2014, dan juga bagaimana Pilkada Jakarta dilakukan.

Sebetulnya kita tidak mau terpecah belah, dan menurut saya yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat tetap concern agar agenda-agenda penyelamatan, perlindungan lingkungan, dan keadilan ekologis menjadi satu topik atau isu yang diperbincangkan dalam politik elektoral pada 2018 maupun 2019.

Mengapa masyarakat harus memperhatikan platform lingkungan hidup dalam menggunakan hak suaranya pada Pemilu tahun depan?

Sepanjang yang kita ketahui bahwa dulu orang mendapatkan jabatan politik kemudian mereka merambah ke sektor bisnis atau sektor usaha, terutama industri ekstraktif seperti perkebunan sawit, tambang, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan sebagainya. Sekarang ada situasi yang berbeda yaitu banyak pengusaha-pengusaha yang ingin masuk ke sektor politik. Kepentingan mereka berada di dalam sektor politik tentu ingin melanggengkan eksploitasi maupun dominasi mereka.

Kedua, kerap kali relasi antara penguasa dan pengusaha semata-mata hanya bagaimana agar eksploitasi terhadap sumber daya alam bisa terus dilakukan tanpa ada gangguan. Berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, rakyat kerap kali yang menjadi korban yaitu hak-haknya dirampas dan lahannya pun dirampas. Kemudian mereka juga yang lebih banyak mengalami persoalan-persoalan bencana alam. Sekarang ini kita melihat begitu banyak bencana sedang terjadi dan ini merupakan dampak dari tata kelola sumber daya alam yang buruk di masa lalu.

Saya kira ini penting dan harus menjadi perhatian masyarakat bahwa semua kandidat yang ingin maju dalam proses politik Pilkada 2018 di 171 daerah harus mempunyai komitmen untuk menjaga lingkungan. Juga komitmen mereka agar masyarakat dilibatkan secara luas di dalam tata kelola sumber daya alam. Ini yang menurut saya penting untuk dikawal oleh masyarakat, komunitas, kalangan Civil Society Organization (CSO), sehingga kita tidak hanya bicara apa yang bisa diberikan oleh kandidat kepada kita misal uang Rp 50.000 atau 100.000, beras, peci, sajadah, dan lain-lain. Namun jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Komitmen ini yang saya kira penting untuk dipertegas, diminta, dan diperjuangkan oleh rakyat.

Bagaimana masyarakat atau rakyat bisa mengetahui bahwa kandidat ini bukan perusak lingkungan atau kandidat ini mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan?

Saya kira ini menjadi catatan penting. Pertama, kita meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik tentang profil kandidat. Jadi publik juga bisa mengetahui secara lebih utuh siapa yang akan maju menjadi calon kepala daerah di tempatnya. Nanti pada 2019 saat Pemilu legislatif juga demikian.

Kemudian kita perlu juga untuk melakukan tracking, terutama masyarakat di satu daerah pemilihan harus betul-betul mampu mengidentifikasi apakah kandidat yang muncul itu mempunyai track record yang baik atau buruk. Sekarang ada teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas dan masyarakat yang rata-rata sudah mempunyai handphone. Jadi mereka bisa membuka website dan segala macam, sehingga bisa menemukan perilaku mereka di media sosial atau media yang lainnya. CSO seharusnya juga memberikan informasi kepada masyarkaat sebagai pembanding.

CSO penting untuk memberikan informasi kandidat terutama track record-nya pada lingkungan. Bagaimana dengan WALHI, apakah sudah mempersiapkan data mengenai siapa saja kandidat-kandidat kepala daerah yang termasuk sebagai perusak lingkungan dan harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat?

WALHI memang secara khusus tidak melakukan itu karena memang masyaralat lah yang paling tahu dan dekat dengan calon-calon di daerahnya. Katakanlah untuk pemilihan legislatif pada 2019, saya kira semua calon itu paling dipahami oleh masyarakat di sekitarnya.

WALHI sebetulnya ingin memperkuat konsolidasi politik, agenda politik lingkungannya. Karena itu pada 11 13 Desember 2017 kita ingin melakukan satu kegiatan dimana kita mengundang perwakilan komunitas dari seluruh provinsi di Indonesia untuk berkumpul dan membangun satu agenda politik lingkungan yang sama dan bagaimana mereka nanti juga bisa mengambil peran di dalam proses-proses politik elektoral pada 2018 dan 2019. Bukan hanya komunitas, tetapi juga jejaringnya seperti mitra WALHI, sahabat WALHI, aktivis lingkungan juga kita undang agar bisa berkumpul supaya mereka bisa memainkan peran-peran yang signifikan agar agenda-agenda politik lingkungan betul-betul bisa dijalankan ke depan.

Apa agenda politik lingkungan atau komitmen mengenai lingkungan hidup yang harus ada pada masing-masing kandidat dan harus menjadi perhatian dari masyarakat ketika menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada maupun Pilpres?

Dari WALHI kita bicara tentang keadilan ekologis. Jadi tata kelola sumber daya alam itu harus adil. Semua kandidat harus memberikan akses yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Jadi tidak boleh ada perusahaan yang mendominasi atau menguasai wilayah dengan mendapatkan izin konsesi sampai 500.000 hektar. Sementara ada masyarakat yang tidak mempunyai lahan sama sekali. Saya kira ini ada ketimpangan yang luar biasa di dalam tata kelola sumber daya alam ini.

Jadi, pertama, yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah bagaimana keadilan di dalam tata kelola sumber daya alam, atau WALHI menyebutnya sebagai keadilan ekologis. Perspektif ini harus dimiliki oleh kandidat.

Kedua adalah keberlanjutan lingkungan. Jadi kita harus melihat bagaimana perspektif kandidat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Kalau alam ini dieksploitasi habis-habisan, maka daya dukung terhadap kehidupan manusia bisa berkurang dan tidak terpenuhi. Inilah yang harus dijaga keseimbangannya. Sering kali ada banyak kepala daerah yang pada akhirnya bersaingan untuk mengeksploitasi wilayahnya tanpa berpikir tentang generasi berikutnya. Jadi keadilan antar generasi juga diabaikan, sehingga kita bisa menikmati alam ini sekarang tetapi besok anak cucu kita hanya bisa menikmati bencananya.

WALHI dalam upaya menyebarkan platform politik lingkungan kepada masyarakat agar menjadi perhatian utama dalam menggunakan hak suaranya di Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019 akan menggelar acara Temu Rakyat Pengelola Sumber Daya Alam dan Konferensi Lingkungan Hidup 2017 di Jakarta pada 11 13 Desember 2017. Mengapa acara ini harus digelar oleh WALHI?

Pertama, karena untuk melihat sejauh mana komitmen Pemerintah Jokowi sekarang dalam merealisasikan programnya atau janjinya untuk mendistribusikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat.

Menurut pantauan kami sebetulnya ini masih jauh dari apa yang sudah direncanakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Jadi sekarang ini implementasinya baru sekitar 1,2 juta hektar dan diharapkan pada tahun ini bisa mencapai dua juta. Saya kira jumlah prosentasi 10% masih belum terpenuhi dari yang sudah dicanangkan. Juga untuk redistribusi lahan sembilan juta hektar melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Apa faktor penyebabnya sehingga masih begitu lamban komitmen mengenai lingkungan hidup ini?

Ada beberapa faktor. Pertama adalah mengenai bagaimana sistem di pemerintahan beradaptasi dengan kebijakan baru yang dibuat oleh Pemerintahan Jokowi. Jadi birokrasi yang selama ini lamban, korup, dan senang dipuja kemudian harus bekerja keras untuk merealisasikan rencananya Pemerintahan Jokowi.

Kedua, kami melihat juga ada semacam fightback. Ternyata pengusaha-pengusaha itu juga tidak tinggal diam, mereka kemudian melakukan perlawanan karena ada begitu banyak upaya untuk mereview izin mereka atau menciutkan izin, dan itu didorong mendapatkan pengakuan negara lewat perhutanan sosial untuk masyarakat.

Misalnya, rencana mereka untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup terkait pasal strict liability (tanggung jawab mutlak). Meskipun kemudian mundur tapi kami melihat ini upaya fight back mereka. Juga bagaimana mereka sekarang ini secara gencar bahkan menggiring pemerintah atau presiden untuk menanam sawit, peremajaan, dan seterusnya. Ada begitu banyak kompleksitas kenapa agenda mendistribusikan kawasan hutan untuk rakyat ini mengalami begitu banyak kendala.

Acara kami sebetulnya momentum bagi kita untuk mempertanyakan dan menagih janji pemerintah. Kita berkumpul dan kemudian kita ingin menyatakan pendapat agar pemerintah segera merealisasikan janji-janjinya. Selain itu, kita juga bersama-sama untuk merumuskan agenda lingkungan kita di dalam proses-proses politik ke depan.

Kami mengumpulkan komunitas-komunitas di acara Temu Rakyat Pengelola Sumber Daya Alam atau kita menyebut mereka sebagai pejuang lingkungan, bukan hanya bagaimana untuk mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan janjinya, tapi bagaimana kita juga mengkonsolidasi komunitas ini agar semua izin-izin perhutanan sosial yang sudah diperoleh itu bisa diselenggarakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan kita bersama untuk mensejahterakan masyarakat.

Jadi kita ingin memastikan agar apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah, juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini bisa benar-benar memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Kita ingin membangun agenda bersama bagaimana memastikan agar program perhutanan sosial ini juga bisa dapat wujud baiknya.

Sebetulnya kita juga ingin ada satu langkah atau gerak bersama. Kini WALHI sudah berusia 37 tahun, dan kami menyadari sudah banyak orang yang pernah terlibat di WALHI, banyak orang yang menjadi alumni WALHI, mereka sudah berdiaspora kemana-mana. Sekarang kita harus mulai berani menegakkan nilai-nilai WALHI, yaitu mendorong agar keadilan lingkungan itu betul-betul bisa diwujudkan. Sekarang WALHI memanggil dimana mereka harus berkumpul dan ke depan menegaskan posisinya untuk menjadi garda terdepan di dalam membela kepentingan lingkungan. Itu yang sebetulnya menjadi makna penting bagi pertemuan Desember 2017.

Berapa banyak total dari masyarakat atau komunitas yang akan hadir pada pertemuan tersebut dan siapa saja komunitas yang hadir dari Sabang sampai Merauke?

Kita mengundang perwakilan-perwakilan komunitas. Masing-masing provinsi kami harapkan mengirim lima komunitas atau lima perwakilannya, dan mereka diharapkan juga membawa produk-produk dari komunitas, sehingga nanti bisa dipamerkan karena dalam acara yang kami gelar di Cibubur akan ada pameran juga.

Sampai sejauh ini ada juga yang berencana untuk menggunakan bus karena mereka ingin datang dengan 30 orang. Mudah-mudahan kami sebagai panitia bisa menyiapkan akomodasi juga untuk mereka. Beberapa yang lain juga mengatakan bahwa akan datang dengan lebih dari lima orang. Kami juga menyiapkan panggung demokrasi dimana mereka bisa menggelar seni budaya daerah mereka, dan kami akan menyiapkan ruang bagi komunitas untuk juga menampilkan kearifan lokal dan budaya mereka.

Panggung demokrasi menjadi tempat dimana kami mengajak tokoh-tokoh politik dan tokoh lingkungan untuk memberikan orasi. Kami sangat berharap apa yang menjadi agenda WALHI ini bisa menjadi penyeimbang dari proses dinamika politik, yang menurut kami tidak pernah membicarakan kepentingan rakyat dan tidak pernah bicara kepentingan lingkungan.

Bagaimana pemantauan WALHI mengenai pemerintah-pemerintah daerah saat ini. Apakah mereka menjalankan platform politik lingkungan, artinya mereka dalam melakukan pembangunan dan membangun kesejahteraan masyarakat memperhatikan kelestarian lingkungan?

Sejauh ini kami menilai bahwa pemerintah daerah masih melihat lingkungan sebagai komoditas yang ingin dieksploitasi secara besar-besaran. Kedua, sering kali melihat lingkungan dalam perspektif yang berbeda. Misalnya, lingkungan ini kurang aman dan kurang tertib, anak mudanya suka kumpul malam-malam, itu adalah lingkungan yang dia maksud. Padahal lingkungan yang dimaksud oleh WALHI adalah jauh lebih besar dari itu.

Jadi kita bicara mengenai ekologis, keragaman hayati, sumber daya alam dan pengelolaannnya, manusianya, dan bagaimana kita bisa memproteksi kawasan-kawasan ekologis yang genting dan penting seperti kawasan gambut, kawasan karst, kawasan mangrove, dan sebagainya. Pemerintah kita memang gagal dalam memaknai persoalan lingkungan hidup secara lebih dalam.

 

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=TwP0uOm5Ajs&feature=youtu.be&ab_channel=PerspektifBaruOnline