Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Yossa Nainggolan

Pengakuan untuk Minoritas

Edisi 1121 | 26 Sep 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan setara tanpa memandang kita sebagai minoritas atau sebagai mayoritas. Hari ini kita membicarakan hal tersebut dengan narasumber Yossa Nainggolan, Peneliti di Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Yossa Nainggolan, yang paling urgent untuk teman-teman kelompok minoritas adalah mengenai pengakuan dan identitas. Contohnya, masyarakat hukum adat, teman-teman kelompok minoritas orientasi seksual, dan teman-teman minoritas agama. Sampai saat ini mereka masih sulit untuk diakui keberadaannya sebagai warga negara kalau kita mengacu pada kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Masih banyak sekali diantara teman-teman yang minoritas agama, misalnya, mereka tidak diakui agama atau keyakinannya. Teman-teman Parmalim (Sumatera Utara) dan Sunda Wiwitan (Banten) sampai saat ini masih berjuang keras agar agama dan keyakinan mereka bisa diakui oleh negara dan melalui KTP.

Selain pemahaman dan perspektif mengenai HAM bagi pejabat negara dan pemerintah, keinginan untuk melakukan sesuatu juga faktor penting. Jadi tidak cukup hanya perspektif, tetapi harus diturunkan dengan apa yang harus mereka lakukan segera. Menurut pengamatan saya, memang sampai saat ini belum ada nomenklatur yang jelas di pemerintahan mengenai program kebijakan bagi kelompok minoritas.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayat Mansur sebagai pewawancara dan narasumber Yossa Nainggolan.

Bagaimana perkembangan pelaksanaan oleh negara mengenai Hak Asasi Manusia dalam bidang hak kesetaraan bagi warga negara dalam tiga tahun terakhir?

Kalau bicara mengenai kelompok minoritas dan kesetaraan, saya bisa katakan masih cukup jauh untuk mereka bisa setara. Namun ada beberapa perkembangan yang cukup progresif yang dilakukan oleh negara.

Apa faktor yang mempengaruhinya sehingga kaum minoritas masih cukup jauh untuk bisa setara dengan kaum mayoritas?

Yang paling urgent untuk teman-teman kelompok minoritas adalah mengenai pengakuan dan identitas. Contohnya, masyarakat hukum adat, teman-teman kelompok minoritas orientasi seksual, dan teman-teman minoritas agama. Sampai saat ini mereka masih sulit untuk diakui keberadaannya sebagai warga negara kalau kita mengacu pada kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Masih banyak sekali diantara teman-teman yang minoritas agama, misalnya, mereka tidak diakui agama atau keyakinannya. Teman-teman Parmalim (Sumatera Utara) dan Sunda Wiwitan (Banten) sampai saat ini masih berjuang keras agar agama dan keyakinan mereka bisa diakui oleh negara dan melalui KTP tersebut.

Apa yang dimaksud dengan kelompok minoritas ini dan mengapa mereka sampai disebut dengan kelompok minoritas?

Memang untuk mencari definisi atau pengertian kelompok minoritas, itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan atau mencari referensi. Itu karena pengertian atau definisinya tidak ada yang rigid. Francesco Capotorti, salah satu pelapor khusus PBB, pada 1971 pernah mengeluarkan kriteria mengenai kelompok minoritas.

Ada tiga elemen kunci yang dipakai oleh dia untuk mengidentifikasi yang dimaksud sebagai kelompok minoritas. Pertama, kelompok tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan mempunyai ikatan solidaritas yang dibangun karena tradisi, budaya, agama, dan bahasa.

Kedua, kita melihat makna leksikalnya, minoritas yaitu terkait dengan jumlah atau kuantitas yang lebih sedikit dibandingkan penduduk pada umumnya dalam skala nasional dan bukan skala daerah. Kemudian yang ketiga adalah minoritas dalam arti posisi sosial bahwa dia tidak dominan dibandingkan dengan populasi lainnya dalam satu negara.

Jadi kriterianya itu berdasarkan secara nasional atau negara.

Betul. Misalnya, teman-teman yang beragama Islam di Papua mungkin dia tidak menjadi kelompok minoritas karena ukurannya bukan daerah Papua tetapi nasional. Seperti juga umat Kristiani di Bali, dia sebetulnya minoritas di Bali tetapi secara nasional jumlahnya lebih besar dibandingkan Hindu. Jadi ukurannya harus skala nasional dan bukan daerah.

Apakah hak-hak yang dimiliki oleh kaum minoritas sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum mayoritas dan apakah kaum mayoritas harus memperhatikan hak-hak tersebut?

Deklarasi universal hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama, setara, dan tidak ada pengecualian termasuk teman-teman yang di kelompok minoritas. Jadi mereka diperlakukan sama dengan warga negara lainnya dan mempunyai hak yang sama. Namun kondisi di lapangan memang memperlihatkan bahwa ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi atau tidak terlindungi. Kemudian itu harus menjadi prioritas yang dilakukan negara, yaitu bagaimana supaya hak-hak mereka bisa dipenuhi dan dilindungi.

Apa contohnya?

Contohnya adalah hak untuk bisa menikmati budayanya sendiri, hak untuk memeluk dan memilih agamanya sendiri dan keyakinannya, hak untuk memiliki tanah adatnya sendiri, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan akses baik kesehatan maupun pendidikan. Itu adalah hak-hak yang prioritas yang sebetulnya harus dilakukan negara untuk kelompok minoritas.

Bukankah negara sudah menjamin hak-hak minoritas di dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, misalnya, negara menjamin hak kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan keyakinannya. Mengapa tadi dikatakan belum terpenuhi hak kaum minoritas itu untuk memeluk agamanya?

Ini pertanyaan yang seringkali dipertanyakan oleh banyak pihak. Kita sudah mempunyai UUD 1945 Pasal 29 bahwa setiap orang bisa memeluk agama dan keyakinannya serta melaksanakan agama dan keyakinannya. Tetapi di lapangan ternyata kondisinya tidak seperti sebagaimana dalam konstitusi. Persoalannya adalah banyak peraturan-peraturan di bawah UUD 1945 yang justru tidak inline dengan UUD 1945 tersebut, misalnya Penetapan Presiden Republik Indonesia (PNPS) No.1 Tahun 1965.

Salah satu bunyi pasal di PNPS tersebut terkait dengan penodaan agama. Itu salah satu peraturan yang dipakai oleh teman-teman anti toleransi untuk tidak mengakui agama dan keyakinan lokal. Jadi, apa yang mereka yakini dianggap menodai agama mainstream.

Selain mengenai peraturan, yang kedua adalah mengenai kebijakan. Kita mengenal Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai pendirian rumah ibadah. Itu sangat menyulitkan bagi teman-teman agama dan keyakinan lokal. Misalnya, teman-teman Parmalim di kota Medan yang pernah saya datangi, mereka masih sulit mendirikan rumah ibadah mereka karena dianggap rumah ibadah, agama, dan keyakinan mereka tidak bisa diakui oleh negara.

Mengapa peraturan dan kebijakan tersebut tidak dicabut oleh presiden sebagai kepala negara maupun presiden sebagai kepala pemerintahan karena sudah jelas tadi Anda sebutkan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak inline atau bertentangan dengan yang di atasnya, yaitu UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan menjamin untuk melaksanakan keyakinan kita?

Sebetulnya pada zamannya Presiden Gus Dur pernah ada upaya untuk merevisi PNPS supaya tidak diterapkan lagi atau Judicial Review, tetapi waktu itu gagal. Saya tidak tahu ceritanya mengapa bisa gagal di Mahkamah Konstitusi, dan itu salah satu momen yang memperburuk teman-teman minoritas agama untuk bisa diakui agama dan keyakinannya.

Judicial review tidak bisa berhasil dilakukan karena memang masih ada pemahaman, atau perspektif yang kurang maksimal dari aparat penegak hukum mengenai hak asasi manusia (HAM), terutama hak untuk memilih dan memeluk agama dan keyakinan. Mereka mungkin merasa ini tidak dianggap prioritas, bukan sebagai hak yang dasar sekali, sehingga bagi mereka ini tidak bisa diluluskan untuk judicial review.

Bagaimana dengan SKB 3 Menteri, bukankah itu bisa dicabut langsung oleh presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan karena levelnya berada di bawahnya?

Sebetulnya jika melihat ketentuan di dalam hirarki peraturan perundang-undangan kita yaitu berdasarkan UU No.12/2011, menurut saya, SKB 3 Menteri agak rancu juga. Itu karena kalau suatu peraturan tidak inline dengan aturan yang di atasnya maka otomatis itu tidak bisa berlaku. Jadi saya sendiri tidak tahu apakah teman-teman di legislasi, daerah, atau di kementerian bisa memahami soal hirarki peraturan perundang-undangan.

Menurut saya, SKB 3 Menteri memang sudah menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh presiden. Itu karena sudah banyak sekali kasus-kasus yang sekarang terjadi, seperti Gereja HKBP di Bogor dan Bekasi. Teman-teman jamaahnya masih sulit untuk beribadah di rumah ibadahnya. Dan mengenai perspektif, kembali lagi menurut saya aparat penegak hukum dan pemerintahan masih belum selesai urusannya mengenai HAM.

Apa rekomendasi atau yang telah dilakukan Komnas HAM untuk melindungi kaum minoritas agar terpenuhi hak-haknya sehingga bisa setara dengan kaum mayoritas?

Komnas HAM sejak 2014 menyadari bahwa isu atau persoalan-persoalan kelompok minoritas sangat penting, sehingga Komnas HAM membuat desk bernama Desk Minoritas yang bekerja untuk melihat seberapa jauh sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas.

Yang dilakukan oleh Desk Minoritas adalah melakukan research mengenai apa yang sudah dilakukan negara. Yang saya tahu, di dalam desk itu memang sangat banyak sekali laporan hak-hak yang telah dilanggar yang dilakukan oleh negara terkait dengan agama dan keyakinan.

Komnas HAM telah melakukan penelitian mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh negara untuk menjamin hak-hak kaum minoritas. Apa inti dari hasil penelitian tersebut?

Ada delapan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM terutama dalam Desk Minoritas. Pertama, ketika negara akan membuat program kebijakan, harus berdasarkan HAM atau yang disebut right desk approach. Kedua, harus dilakukan segera legislatif review. Semua peraturan-peraturan yang tidak inline dengan UUD 1945 harus direview. Ketiga, menjadikan kelompok minoritas sebagai penyandang hak dan subjek hukum yang memiliki hak dan kesempatan sama sebagaimana warga negara lainnya.

Keempat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan. Kelima, menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelompok minoritas untuk mengekspresikan karakteristiknya yang khas terkait dengan budaya, agama, tradisi, dan bahasa. Ketujuh, melakukan aspiratif action. Jadi program kebijakan yang khusus terutama untuk memajukan hak-hak kelompok minoritas. Kedelapan, menyediakan akses di semua layanan publik bagi kelompok minoritas.

Apakah sudah ada action dari pemerintah terhadap rekomendasi dari Komnas HAM ini?

Kalau saya bilang sampai saat ini masih dalam proses. Jadi belum ada progress yang cukup baik terkait dengan implementasi pemenuhan hak-hak. Namun dari segi peraturan perundang-undangan sudah ada yang cukup baik untuk memenuhi hak-hak kelompok minoritas terutama kelompok teman-teman penyandang disabilitas karena ada UU yang baru terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas.

Dimana faktor kendalanya mengingat progress-nya tidak secepat yang kita harapkan? Apakah para aparatur negara dan aparatur pemerintahan tidak mempunyai perspektif HAM, sehingga mereka masih mengabaikan hak-hak kaum minoritas ini untuk masuk ke kebijakan-kebijakan?

Sebetulnya selain mengenai pemahaman dan perspektif adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak cukup hanya perspektif, tetapi harus diturunkan dengan apa yang harus mereka lakukan segera. Menurut pengamatan saya, memang sampai saat ini belum ada nomenklatur yang jelas di pemerintahan mengenai program kebijakan bagi kelompok minoritas.

Saya kira ini pekerjaan rumah bersama yang harus dilakukan Komnas HAM untuk melakukan pendekatan dari sisi bagaimana menyusun strategi pembangunan ke depan terutama dalam membuat program dan kebijakan. Mungkin bisa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga ada program dan kebijakan yang jelas yang bisa menyasar pada kelompok minoritas. Jadi sekali lagi tidak hanya perspektif dan pemahaman yang perlu tetapi juga keinginan untuk membuat program dan kebijakan.

Itu dari sisi aparatur negara. Adanya kebijakan yang merugikan minoritas ternyata dimanfaatkan oleh kaum mayoritas untuk ‘menindas’ kaum minoritas. Mengapa masyarakat kita terutama kelompok mayoritas tidak memiliki perspektif HAM bahwa kita semua terlahir setara, kita semua terlahir tidak bisa memilih untuk lahir dari suku apa, untuk lahir dari orang tua apa, dan sebagainya?

Menurut saya salah satu senjata yang bisa dilakukan untuk bisa menyadarkan masyarakat adalah melalui pendidikan. Jadi di dunia pendidikan kita seharusnya bisa lebih tajam diajarkan bagaimana menghargai atau respect mengenai perbedaan.

Dari tingkat dasar sampai dengan universitas, saya bisa melihat saat ini sangat tidak ada upaya yang dilakukan negara untuk bagaimana kita melihat perbedaan itu sebagai suatu keragaman yang sangat kita hormati. Yang berbeda dianggap sesuatu yang salah dan yang berbeda dianggap bukan kita, padahal itu tidak boleh.

Menurut saya, dunia pendidikan adalah salah satu yang bisa kita jadikan senjata untuk kita bisa memberikan pemahaman dan penyadaran mengenai apa itu HAM. Jadi warganya juga akan menjadi tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap sekitarnya yang dimaksud dengan minoritas, tidak ada stigma, dan tidak ada diskriminasi.

Apakah lembaga pendidikan kita atau ajaran di pendidikan kita mengabaikan hal itu, sehingga tidak berkembang pemahaman masyarakat mengenai hak-hak minoritas yang setara dengan kaum mayoritas?

Saya pernah melihat semacam kurikulum atau silabus, memang ada mengenai apa itu HAM atau secara langsung mereka akan diajarkan mengenai adanya perbedaan budaya-budaya di sekitarnya atau wilayahnya. Sayangnya memang itu hanya sebatas tulisan. Seharusnya ada sebuah cara supaya mereka bisa mewujudkan apa yang sudah mereka pahami dalam bentuk praktik. Itulah yang menurut saya belum dibuat oleh dunia pendidikan.

Saya pernah mendengar beberapa tahun lalu sebetulnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk membuat semacam Teaching for All. Jadi, bagaimana pola pengajaran untuk semua dengan mengutamakan soal respect. Ini ada indikatornya, seperti apa yang harus dilakukan oleh dunia pengajar, pihak sekolah, dan siapapun orangnya untuk saling menghormati di lingkungan sekitarnya.

Apa yang harus dilakukan agar kita sebagai kaum minoritas bisa menuntut hak-hak tersebut agar tidak terus ditindas oleh kaum mayoritas?

Saya sebetulnya hanya sebagai peneliti yang mengetahui apa yang sebetulnya mereka inginkan. Salah satu keinginan kuat yang ingin mereka dapatkan adalah mengenai pengakuan. Mereka butuh sekali diakui bahwa mereka adalah Parmalim, Sunda Wiwitan, dan mempunyai orientasi yang berbeda dibanding orang lain. Yang harus dilakukan oleh teman-teman kelompok minoritas adalah memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Caranya adalah bisa melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang sudah selesai urusannya terkait dengan HAM. Kemudian mereka bisa menghubungi Komnas HAM kalau mereka memerlukan suatu kegiatan yang terkait dengan upaya penyadaran, pemahaman, dan sosialisasi mengenai HAM, dan mereka juga harus banyak menyuarakan keinginan mereka kepada aparat pemerintahan di daerahnya. Aparat pemerintahan mungkin juga tidak tahu kalau tidak ada suara yang datang dari mereka. Jadi mereka juga butuh masukan dari teman-teman kelompok minoritas supaya ada perubahan.