Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Helga J. N. Ndun

Sanitasi Hak Setiap Orang

Edisi 1113 | 31 Jul 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita akan membicarakan mengenai urusan belakang dari rumah tangga yaitu sanitasi toilet yang masih sering dianggap sebagai prioritas paling belakang oleh keluarga di Indonesia. Kita akan membicarakan mengenai sanitasi toilet dengan seorang dosen dan peneliti di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Nusa Tenggara Timur yaitu Helga Jilvera Nathalia Ndun. Dia juga adalah anggota dari Alpha-I yaitu Asosiasi Alumni Program Beasiswa Amerika Indonesia.

Helga mengatakan berpijak dari hasil penelitian diketahui akar permasalahan dari sanitasi yang belum layak, yaitu ekonomi dan akses air. Jadi cara untuk mengatasi masalah tersebut haruslah menargetkan kedua hal itu.

Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara melihat apa potensi masyarakat yang bisa dijadikan sesuatu bernilai ekonomi, dan ketika ekonomi masyarakat meningkat maka mereka akan mempunyai kemampuan untuk mengakses air.

Kemudian tentang akses air, cara meningkatkan akses air adalah terus bekerja sama dengan organisasi atau LSM, kemudian membuat jebakan-jebakan air. Ini merupakan salah satu kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat di dataran Timor atau di Kabupaten Kupang. Yang berikutnya bisa dilakukan juga dengan mendatangkan air tangki, caranya adalah dengan meminta bantuan dari pemerintah untuk menyediakan air.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayat Mansur sebagai pewawancara dengan nara sumber Helga Jilvera Nathalia Ndun.

Salah satu penelitian dari Helga adalah mengenai "Akses Sanitasi yang Bersih dan Layak". Sanitasi yang bersih dan layak merupakan cerminan atau salah satu indikator dari budaya suatu keluarga atau negara. Mengapa dalam kehidupan ini penting untuk kita memiliki akses sanitasi yang bersih dan layak?

Mengenai akses sanitasi yang layak, seharusnya setiap keluarga mempunyai jamban sendiri untuk digunakan. Ketika mereka tidak memiliki jamban, maka mereka akan memilih untuk pergi ke rumah tetangganya pada saat jamban mereka tidak digunakan. Kedua, ketika mereka tidak pergi ke tempat tetangganya, berarti mereka akan pergi ke luar rumah dan buang air besar sembarangan.

Kalau sebuah keluarga melakukan perilaku buang air besar sembarangan, maka akan berdampak buruk terhadap kesehatan keluarga itu sendiri maupun masyarakat di sekitar keluarga tersebut.

Apa contoh dampak kesehatan yang bisa muncul?

Misalnya, diare. Ketika ada lalat yang hinggap di kotoran manusia kemudian hinggap lagi ke makanan keluarga atau orang tertentu maka orang itu bisa menderita penyakit diare.

Apakah masih banyak keluarga di Indonesia yang tidak memiliki akses ke sanitasi atau toilet yang bersih sehingga masih harus menumpang ke tetangganya atau buang air besar di sembarang tempat?

Kalau untuk Indonesia secara umum, saya belum tahu secara spesifik. Tetapi di provinsi tempat saya berasal yaitu Nusa Tenggara Timur, kemungkinan di desa-desa kering air, akses terhadap jamban atau sanitasi layak cukup rendah. Hal tersebut terjadi karena masyarakat terhalang oleh tingkat sosial ekonomi maupun budaya. Yang lebih fatal yaitu karena desa kering sehingga tidak ada air. Jadi karena airnya tidak ada, jambannya pun tidak bisa digunakan karena jamban membutuhkan banyak air.

Tadi disebutkan bahwa salah satu faktornya adalah mengenai kondisi sosial ekonomi. Apakah sanitasi (toilet) yang bersih dan layak itu membutuhkan biaya yang besar bagi kita atau keluarga di Indonesia, khususnya di Kupang untuk membuatnya?

Saya melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat. Mereka mengeluhkan bahwa untuk jamban harus menyediakan lebih dari Rp 500.000. Pertama untuk membeli kloset, kemudian semen, dan dinding. Semua itu membutuhkan uang. Sedangkan pendapatan di desa kering yaitu desa penelitian kami rata-rata masyarakat atau kepala keluarga berpenghasilan sekitar Rp 200.000 per bulan. Jadi memang hal tersebut adalah benar-benar masalah yang nyata.

Selain faktor sosial ekonomi, tadi juga disebutkan mengenai ada faktor budaya. Bagaimana dengan budaya yang bisa mempengaruhi sanitasi ini sehingga mereka belum memiliki kesadaran untuk memiliki akses terhadap sanitasi tersebut?

Berangkat dari budaya, tetapi ini sudah berubah. Sebelumnya di daerah Ende, kalau pagi hari ibu-ibu akan duduk bercerita di pinggir pantai, kemudian buang air besar sembarangan di situ. Jadi hal itu sudah seperti suatu kebiasaan yang tidak dilakukan, maka akan terasa tidak lengkap hari itu.

Namun kemudian karena adanya program pemerintah dan kolaborasi dengan berbagai sektor termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga tokoh agama, sekarang di Ende benar-benar telah bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan.

Kalau di desa penelitian kami, budayanya lebih cenderung kepada tempat kerjaan dari warganya karena kebanyakan adalah petani atau pergi berkebun, dan di kebun sama sekali tidak ada jamban, jadi kebiasaan mereka saat di kebun adalah buang air sembarangan. Hal tersebut karena memang tidak pernah ada jamban sebelumnya. Bahkan salah satu responden pernah berkata "Kami adalah petani, jadi kalau di kebun ya kami buang air di situ. Kita tidak mungkin pulang lagi ke rumah." Jadi itulah budaya yang berkembang di sekitar warga dengan pekerjaan sebagai petani.

Apa dampak dari toilet yang tidak layak ini kepada kehidupan masyarakat di Kupang?

Di tempat penelitian kami yaitu di Kabupaten Kupang, secara spesifik jamban yang tadi disebutkan tidak layak itu terlihat tidak layak karena hanya berupa lubang dan ditutup oleh kayu di sekitarnya. Tetapi bagi masyarakat di sana, jamban itu merupakan jamban yang paling bisa diakses karena berkaitan dengan kondisi ekonomi dan juga air. Jadi, mungkin jamban tersebut tidak layak menurut orang lain, tetapi menurut warga adalah jamban yang paling bisa mereka dapatkan.

Bagaimana sebenarnya definisi jamban atau toilet yang layak itu?

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan juga Badan Pusat Statistik (BPS), jamban layak itu adalah jamban dengan leher angsa karena jamban dengan leher angsa dapat memutuskan kontak dengan vektor (pembawa penyakit), misalnya lalat, dan juga tidak menimbulkan bau. Sedangkan kalau cemplung ataupun plengsengan itu disebut sebagai jamban untuk sanitasi dasar, tetapi belum layak.

Apakah artinya kalau jamban tidak dengan leher angsa, maka masih ada kemungkinan untuk penyebaran penyakit?

Benar sekali. Menurut Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), jamban cemplung maupun jamban plengsengan disebut sebagai akses sanitasi dasar, dan seseorang akan bisa terus meningkatkan jenis jamban kalau ada faktor pendukungnya. Walaupun dasar dan mungkin tidak layak, tetapi itu merupakan stepping-stone. Jadi, setidaknya ada jamban dan tidak buang air besar sembarangan. Itu yang sebenarnya harus ditargetkan dari awal.

Apakah masyarakat di Kabupaten Kupang saat ini sudah makin banyak yang memiliki jamban?

Iya, yaitu jamban cemplung. Berdasarkan data dari lima desa kering yang kami wawancarai, sebagian besar warga memang memiliki jamban cemplung. Ada sekitar 25 persen di salah satu desa yang mempunyai jamban leher angsa. Itu berkaitan dengan lokasi mereka. Kalau warga yang tinggal di dekat sumber air, maka mereka kemungkinan besar akan mempunyai jamban leher angsa. Semakin jauh warga dari sumber air, kemungkinan besar mereka tidak akan mempunyai jamban leher angsa, tetapi mereka pasti akan mempunyai jamban cemplung.

Apakah ini artinya jamban cemplung adalah salah satu solusi untuk sanitasi yang bersih di daerah yang kering air?

Ya, untuk sanitasi dasar di wilayah yang kekurangan air yaitu jamban cemplung. Tetapi itu bukan berarti kita harus tetap berada di jamban cemplung. Kita harus berusaha meningkatkan tingkat yang dari awalnya jamban cemplung bisa naik ke leher angsa. Hal tersebut bisa terwujud kalau tingkat perekonomian masyarakat juga ditingkatkan atau airnya ditambahkan dan diberikan akses.

Bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap ketersediaan jamban ini?

Sekarang pemerintah terutama pemerintah desa, di salah satu desa yang namanya Desa Passi, NTT, berusaha mendorong warganya untuk memiliki jamban dengan cara membuat peraturan desa.

Bagaimana bunyi peraturan desa tersebut?

Bunyinya secara umum adalah warga yang tidak mempunyai jamban di rumah, mereka harus membayar sanksi berupa babi, karena di Kupang atau Nusa Tenggara Timur biasanya hewan ternaknya adalah babi, atau membayar dengan beras. Karena harga babi dan juga beras sebenarnya jauh lebih mahal dari pada jamban, mereka lebih memilih untuk mulai bersama-sama membangun jamban. Sekarang akses ke sanitasi di Desa Passi lebih dari 90% warga sudah mempunyai jamban sehat.

Tadi Anda katakan salah satu faktor masyarakat di Kupang itu tidak memilik akses sanitasi toilet yang bersih adalah faktor kondisi ekonomi. Dan di desa yang tadi Anda sebutkan bahwa ada sanksi bagi masyarakat yang tidak memiliki jamban. Bagaimana cara mengatasi apabila ada warga yang tidak mempunyai dana untuk membuat jamban?

Data awal yang tadi saya sampaikan tentang penghasilan Rp 200.000 adalah data rata-rata. Namun di Desa Passi hal tersebut tidak terlalu berlaku karena desa ini juga mempunyai mata pencarian berkebun, sehingga mereka mempunyai penghasilan yang bisa membuat mereka mendapatkan akses jamban. Jadi penghasilan Rp 200.000 per bulan itu tidak berlaku untuk semua desa, rata-ratanya saja. Pemerintah hadir di situ sebagai pihak yang memastikan bahwa sekalipun ekonominya terbatas, mereka harus benar-benar mempunyai jamban sehingga dibuat lah peraturan itu.

Saya pernah wawancara juga beberapa warga di Desa Passi. Ketika saya tanyakan, "Bagaimana caranya kalau punya jamban sehat tetapi kemudian air tidak ada?" Lalu warga itu menjawab, "Kami pasti akan tetap mencari karena sudah ada jamban." Jadi pemerintah hadir di situ sebagai pihak yang memastikan bahwa warga harus tetap mempunyai jamban.

Bagaimana dengan pihak swasta? Apakah tidak ada yang tertarik untuk melakukan program penyediaan jamban murah ataupun pemberian gratis toilet yang bersih dan layak?

Tentang penyediaan toilet yang gratis, saya belum tahu secara pasti. Tetapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman di lembaga swadaya masyarakat (LSM), mereka sudah berubah arahnya. Jadi, awalnya mereka memberikan jamban, tapi sekarang mereka ingin warga sendiri yang mau dan juga menyediakannya. Pihak swasta yang di NTT lebih banyak membantu dalam bidang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Mereka sekarang bergerak ke airnya dulu. Untuk apa punya jamban kalau tidak ada air? Jadi sekarang pihak yang bergerak dengan benar-benar luar biasa adalah Pamsimas untuk menyediakan air ke desa-desa kering.

Pamsimas itu sejenis program untuk menyediakan air bagi masyarakat, untuk sanitasi masyarakat, dan penyediaan air minum untuk masyarakat.

Sanitasi yang bersih adalah kebutuhan dasar semua orang. Dan ini sudah menjadi target atau tujuan dari pembangunan berkelanjutan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau di seluruh dunia. Bagaimana upaya untuk mencapai target sanitasi yang bersih dan layak ini di Kabupaten Kupang?

Berpijak dari hasil penelitian kami, kami mendapati bahwa akar permasalahan dari sanitasi yang belum layak, seperti yang sempat saya sebutkan tadi, yaitu ekonomi dan akses air. Jadi cara untuk mengatasi masalah tersebut haruslah menargetkan kedua hal itu.

Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara melihat apa potensi masyarakat yang bisa dijadikan sesuatu bernilai ekonomi, dan ketika ekonomi masyarakat meningkat maka mereka akan mempunyai kemampuan untuk mengakses air.

Kemudian tentang akses air, cara meningkatkan akses air adalah terus bekerja sama dengan organisasi atau LSM seperti Pamsimas, kemudian membuat jebakan-jebakan air. Ini merupakan salah satu kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat di dataran Timor atau di Kabupaten Kupang. Jadi saat sebelum hujan mereka akan membuat lubang, kemudian setelah hujan datang lubang itu yang akan menampung air hujan. Yang berikutnya bisa dilakukan juga dengan mendatangkan air tangki, caranya adalah dengan meminta bantuan dari pemerintah untuk menyediakan air.

Solusi yang Anda kemukakan dari hasil penelitian tadi itu sangat penting. Apakah Anda juga telah mensosialisasikan hasil penelitian Anda ke pemerintah daerah, swasta, maupun pihak-pihak terkait lainnya?

Minggu lalu kami sempat mempresentasikan penelitian kami dengan organisasi kami, dan masih dalam tahap revisi draft hasil penelitian. Ketika hasil penelitian sudah selesai kami tuliskan, salah satu output kami dari awal proposal adalah kami akan membuat suatu policy brief dan kami akan memberikan itu sebagai rekomendasi, dan itu memang salah satu tujuannya.

Kemana saja sudah Anda berikan?

Belum, karena masih dalam tahap revisi hasil penelitian dan juga penulisan akhir penelitian.

Mengapa Anda tertarik meneliti mengenai toilet. Jarang ada orang meneliti toilet karena itu adalah urusan belakang dan urusan yang dianggap remeh padahal sangat penting?

Saya dan teman peneliti saya yaitu Silvia Landa dari NTT memiliki pemikiran bahwa akses sanitasi masyarakat di NTT cenderung dinilai buruk dari standar sanitasi layak karena harus pakai jamban leher angsa. Padahal akses sanitasi sebenarnya harus disesuaikan dengan konteks dari lingkungan dimana warga itu tinggal.

Itu bukan berarti kami menyetujui bahwa jamban cemplung harus dipertahankan, tapi memperhatikan bahwa warga tidak memiliki akses air yang cukup dan tingkat perekonomian yang rendah, maka jamban dasar seperti jamban cemplung dan plengsengan bisa menjadi alternatif solusi sementera sebelum mereka berpindah ke jamban sehat ketika mereka punya tingkat ekonomi yang baik dan ketika ada akses air.

Anda sudah menjadi pemerhati toilet atau peneliti toilet. Dalam pengamatan Anda, apakah kondisi di Kupang banyak juga terjadi di daerah lain di Indonesia yaitu di kabupaten-kabupaten lain baik di NTT maupun di provinsi lainnya?

Kalau untuk provinsi lainnya saya belum tahu tentang akses jambannya, tapi saya pernah berjalan di Surabaya dan melihat di sungainya warga duduk dan kemudian melakukan buang air besar sembarangan, tapi saya belum tahu pasti tentang jambannya. Yang saya tahu persis di desa-desa kering di Kabupaten Kupang, masyarakat lebih cenderung memiliki jamban cemplung sebagai jamban mereka karena akses air yang terbatas.

Itu kalau untuk di kalangan keluarga. Kalau untuk toilet umum di Kupang, apakah bentuknya juga sama yaitu jamban cemplung atau sudah jamban leher angsa, dan apakah ketersediannya banyak?

Karena terletak di kota, saya merasa belum pernah menemukan jamban cemplung di situ. Kalau di desa kering yaitu lima desa yang kami datangi untuk penelitian (Tolnaku, Rabeka, Oefafi, Enoraen, dan Passi) kami belum melihat adanya jamban umum. Jadi hanya jamban keluarga, dan jamban keluarga itu sebagian warga di desa kering memiliki jamban cemplung.

Apa harapan Anda ke depannya terhadap ketersedian akses sanitasi bersih khususnya toilet yang layak di Kabupaten Kupang?

Salah satu hasil penelitian kami mendapati bahwa 72% warga menginginkan jamban dengan hanya menghabiskan kurang dari tiga liter air atau sekitar tiga gayung. Harapan kami pemerintah mulai memperhatikan, menyediakan, atau setidaknya menggerakan masyarakat untuk memiliki jamban yang dimodifikasi, yaitu modifikasi antara plengsengan dan juga saluran leher angsa. Itu membutuhkan hanya antara satu sampai 1,5 liter air.

Jadi ketika memiliki jamban modifikasi plengsengan dan juga leher angsa, air yang dihabiskan untuk membuang atau membersihkan atau menyiram kurang dari enam liter, sehingga bisa dipangkas atau dihemat. Kemudian karena salurannya adalah saluran leher angsa di bagian bawah, maka kontak antara vektor dan juga kotoran bisa diminimalisir.

 

 

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=yOdxWktFfgY&feature=youtu.be