Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Anis Hamim

Indonesia Dibentuk oleh Konsensus Islam Mengenai Pluralisme

Edisi 1109 | 03 Jul 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Wilayah yang Anda tempati dari Sabang sampai Merauke merupakan wilayah yang penuh dengan keragaman yang perlu kita rawat. Tamu kita kali ini adalah Anis Hamim yang sehari-hari sebagai Program Koordinator di Wahid Institute. Seperti kita ketahui Wahid Institute adalah sebuah lembaga yang didirikan dengan mengambil nama dari Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang bergerak di bidang keragaman dan juga khusus untuk Islam yang Rahmatan lil Alamin.

Anis Hamim mengingatkan bahwa dalam konteks sejarah, para pendiri negara kita yang juga ada ulamanya seperti ayahanda K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yaitu K.H. Wahid Hasyim, K.H. Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Agus Salim sudah memperdebatkan apakah Indonesia harus mengaplikasikan hukum Islam atau tidak. Pada saat itu semua sudah sepakat bahwa mereka tidak tertarik dengan negara Islam, tidak tertarik dengan Khilafah, dan mereka sepakat untuk bersama-sama membangun Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Intinya adalah bahwa Indonesia didirikan dengan konsensus tidak akan ada kelompok agama manapun yang perlu mendapatkan posisi khusus dan semua setara. Mereka yang beragama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu tidak akan ditempatkan dalam posisi yang istimewa, tetapi semua sama di depan hukum dan pemerintahan.

Menurut Anis Hamim, kita sebagai umat Islam harus kembali kepada konsensus, khususnya umat Islam di Indonesia, bahwa konsensus kita adalah membangun solidaritas kewarganegaraan di Indonesia. Jadi Indonesia bisa berdiri karena konsensus umat Islam mau menerima untuk hidup setara dengan umat agama lain.

Berikut wawancara Perspektif Baru antara Hayat Mansur sebagai pewawancara dengan nara sumber Anis Hamim.

Saat ini keragaman kita sedang dalam perhatian khusus, artinya perlu kita berikan perhatian lebih karena kita mengambil pelajaran dari kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Saat Pilkada Jakarta 2017 saya sebagai muslim, Anda juga muslim dan banyak juga pembaca kita yang muslim diberikan ketakutan-ketakutan bahwa kita harus memilih pemimpin yang muslim dan itu sangat mencederai keragaman kita. Apakah memang kita sebagai pemilih Muslim harus memilih seorang pemimpin yang Muslim juga?

Dalam konteks sejarah saya kira para pendiri negara ini sudah menyelesaikan debat itu. Para pendiri negara kita yang juga ada ulamanya seperti ayahanda K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yaitu K.H. Wahid Hasyim, K.H. Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Agus Salim sudah memperdebatkan itu di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), bahkan juga di Panitia Sembilan sewaktu memunculkan Piagam Jakarta sampai menit-menit menjelang proklamasi.

Di situ memang sudah diperdebatkan apakah Indonesia harus mengaplikasikan hukum Islam atau tidak. Pada saat itu semua sudah sepakat bahwa mereka tidak tertarik dengan negara Islam, mereka tidak tertarik dengan Khilafah, dan mereka sepakat untuk bersama-sama membangun Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Intinya adalah bahwa Indonesia didirikan dengan konsensus tidak akan ada kelompok agama manapun yang perlu mendapatkan posisi khusus dan semua setara. Mereka yang beragama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu tidak akan ditempatkan dalam posisi yang istimewa, tetapi semua sama di depan hukum dan pemerintahan.

Mengapa isu ini sekarang muncul lagi kalau para pendiri bangsa ini saja sudah sepakat bahwa kita semua adalah beragam dan setara?

Pers asing juga banyak bertanya-tanya apakah ini menunjukkan sesuatu yang istimewa dalam konteks ini adalah Indonesia. Sebenarnya kita bisa membaca dengan perspektif seperti kemenangan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat (AS) dan kemenangan kelompok Brexit di Inggris.

Pertama, ini adalah soal kemenangan sentimen negatif. Kalau di AS, Presiden Trump menakut-nakuti tentang imigran, ekonomi Amerika atau menganggap bahwa penurunan ekonomi AS karena dirampok oleh para pendatang dari Mexico, dan kemudian menyalahkan China. Brexit juga begitu. Masuknya para pekerja dari negara-negara Eropa Timur seperti Polandia yang membuat sentimen orang memilih Brexit.

Di Indonesia konteksnya adalah sentimen agama dan itu berhasil dieksploitasi oleh mereka yang ingin menggunakan segala cara. Itulah yang sebenarnya kita sayangkan. 

Di Pilkada Jakarta ada pihak, yaitu calon pasangan yang akhirnya menang, menggunakan isu sentimen negatif yaitu sentimen agama. Mengapa sentimen agama bisa mengalahkan tingkat kewarasan kita untuk memahami bahwa Indonesia memang beragam dan setara?

Itu memang kenyataannya bahwa sentimen ini bisa dimainkan dan bisa bekerja efektif, tetapi daya rusaknya tinggi. Jadi ini adalah pengetahuan umum bahwa orang-orang, para politisi, para pebisnis, atau siapa pun bisa berkolaborasi dan menggunakan sentimen ini untuk political gains dia, dan itu masih menjadi persoalan kita. Sampai saat ini kita masih mempunyai isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) yang memang di satu sisi bisa dimainkan untuk political gains, tapi di sisi lain daya rusaknya luar biasa kepada masyarakat bangsa ini.

Mengapa di Indonesia yang dipilih adalah isu agama, padahal kalau di Amerika memakai isu ekonomi, pengangguran, dan sebagainya?

Bagi mereka yang melakukannya tentu melihat ini adalah cara yang efektif. Misalnya saat kita ingin memenangkan suatu kompetisi, ketika kita melihat ada jalan yang cerdas dalam arti negatif, bagi orang yang berorientasi hanya pada tujuan maka dapat menggunakan segala cara. Jadi inilah yang terjadi, ketika cara-cara yang sehat mereka pikir tidak akan efektif maka mereka menggunakan sentimen negatif ini. Dalam bahasa yang lebih sederhana yang kita sayangkan, ini adalah tindakan atau cara yang digunakan oleh mereka yang hanya memikirkan untuk menang.

Itu adalah dari sisi kandidatnya. Apabila kita melihat dari sisi pemilihnya, apakah ini menunjukkan bahwa tingkat beragama masyarakat muslim di Indonesia masih belum dewasa, sehingga mudah sekali untuk dijerumuskan oleh isu agama yang tidak benar?

Isu agama bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi energi untuk perbaikan, tetapi juga bisa menjadi energi orang untuk berbuat kekerasan. Survei kita di Wahid Foundation mengatakan dari 150 juta umat Islam, dengan sample 1.650 koresponden, ada 9% dari umat Islam bersedia melakukan kekerasan atas nama agama.

Berarti sekitar 13 juta orang. Itu angka yang cukup besar.

Betul, dan 0,5% dari jumlah tadi sudah pernah terlibat dalam kekerasan atas nama agama.

Apa yang menjadi faktornya?

Beragama ini kadang-kadang memang emosional dan memang di Islam ada banyak cerita tentang jihad dan memperlakukan non-muslim sedemikian rupa. Jadi ketika orang dicekoki, itu sangat berbahaya sekali. Yang dipersepsikan adalah orang-orang Islam diberi informasi atau pemahaman tentang adanya musuh yang kalau dibiarkan oleh umat muslim akan merusak atau akan membahayakan Islam. Jadi sentimen emosi seperti inilah yang selama ini banyak dilakukan.

Mengapa saudara-saudara kita yang di Nahdlatul Ulama (NU) ataupun di Muhammadiyah tidak terpengaruh dengan isu-isu seperti itu. Artinya, mereka tetap berpikiran bahwa agama Islam adalah Rahmatan lil Alamin, sehingga bisa saja memilih pemimpin yang non-muslim dan sebagainya?

Sebenarnya memang yang tersulut untuk melakukan kekerasan itu hanya 9%. Jadi mainstream umat Islam tidak setuju dengan kekerasan atas nama agama. Tetapi sentimen atau perasaan tentang keterancaman ini bukan hanya 9%. Survei lain menemukan hampir 40% mereka tidak senang dengan bertoleransi.

Apakah hal ini hanya untuk dikalangan umat Islam saja atau semuanya?

Umat Islam. Dari sample populasi 1.650 orang, yang kita proyeksikan dari 150 juta umat Islam, 40% mengatakan tidak suka ada umat agama lain melakukan perayaan keagamaan di sekitar mereka, tidak suka dengan kepemimpinan umat agama lain, dan sebagainya.

Apa alasan mereka untuk tidak suka?

Kembali lagi kepada sentimen terhadap kristenisasi, niat jahat, perbuatan yang akan tidak adil terhadap umat Islam, dan sebagainya.

Di Indonesia jumlah Pilkada sangat banyak dan ada kemungkinan Pilkada lainnya juga akan meniru pola-pola yang dilakukan di Jakarta. Apa yang harus dilakukan oleh kita terutama yang umat muslim dalam menghadapi Pilkada yang akan datang?

Pertama, kita sebagai umat Islam harus kembali kepada konsensus, khususnya umat Islam di Indonesia, bahwa konsensus kita adalah membangun solidaritas kewarganegaraan di Indonesia. Jadi Indonesia bisa berdiri karena konsensus umat Islam mau menerima untuk hidup setara dengan umat agama lain.

Apakah di agama Islam juga diajarkan hal itu?

Tentu, ada dalil di dalam Al-Quran yang sudah jelas mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, perempuan dan laki-laki, agar saling mengenal dan bahwa yang terbaik di antara mereka itu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Itu adalah ayat kesetaraan.

Lalu yang kedua, berdirinya Indonesia sampai saat ini adalah kontribusi dari semua umat beragama. Semua umat beragama dan suku bangsa mempunyai kontribusi termasuk Tionghoa, Kristen Protestan, Katholik, Budha, Hindu, Khong Hu Cu, dan Islam. Karena itu kita semua harus menerima kenyataan bahwa sekarang kita adalah orang Indonesia. Kalau kata Gus Dur, kita adalah orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan mampir di Indonesia. Jadi kita sangat peduli terhadap Indonesia.

Apa bedanya antara orang Islam yang berada di Indonesia dengan orang Indonesia yang beragama Islam?

Kalau kita orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam, kita sangat peduli kepada masa depan Indonesia, keutuhan Indonesia, kerukunan Indonesia, perdamaian Indonesia, dan tidak ingin hanya karena sentimen keagamaan kemudian Indonesia menjadi seperti Syria. Kita tidak egois ingin masuk surga, tetapi Indonesia rusak. Sedangkan kalau kita orang Islam yang kebetulan merasa mampir saja di Indonesia, kita hanya peduli terhadap keislaman kita tetapi tidak peduli terhadap keindonesiaan kita.

Apa yang harus disiapkan oleh kita sebagai orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam dalam menghadapi Pilkada ke depan ketika menghadapi isu-isu negatif?

Tentunya akal sehat kita harus selalu dikedepankan. Jadi intinya adalah kalau kita terhanyut dengan sentimen keagamaan maka itu hanya akan menguntungkan politisi yang hanya berpikir fragmatis dan menang.

Sedangkan kita sebagai pemilih tidak akan diuntungkan.

Betul, kita malah akan berkelahi dan itu nampak sekali banyak luka-luka yang terjadi sebagai residu dari Pilkada DKI yang banyak memainkan isu agama. Kita melihat luka-luka itu masih ada sampai sekarang. Kami mendengar bahwa ini juga menimbulkan orang-orang non-muslim menjadi kurang, dan bahkan makin tidak senang sebagai minoritas di Indonesia karena mereka merasa orang-orang muslim di sekitarnya tidak akan melindungi mereka lagi. Inilah yang kami sangat sedihkan.

Padahal tidak semua umat muslim seperti itu, contohnya adalah NU dan Wahid Institute.

NU dan Muhammadiyah saya kira sangat jelas komitmennya bahwa mereka siap menerima sebagai warga negara yang setara dengan umat non-muslim, dan bahwa Indonesia adalah kontribusi dari semua golongan agama, suku, ras, dan sebagainya.

Apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Wahid Institute untuk mencegah residu-residu sentimen negatif ini menyebar di kalangan umat Islam?

Kami selalu mengingatkan bahwa bermain SARA sangat membahayakan. Jadi kepada para politisi, aktor-aktor yang ingin mencari keuntungan, baik politik maupun ekonomi dengan memainkan sentimen keagamaan mungkin akan membantu Anda, tetapi akan memberikan daya rusak yang luar biasa. Itu adalah pesan kami dan kami berharap di Pilkada berikutnya isu SARA tidak akan digunakan lagi karena hal tersebut mungkin akan membantu mereka dalam jangka pendek mendapatkan tujuannya, tetapi akan memberikan kerusakan yang hebat. Kalau tidak dikelola dengan baik maka itu bisa menjadi sumber konflik. Saya yakin kita semua tidak ingin Indonesia menjadi seperti Syria dan Irak.T

erakhir, apa arti keberagaman bagi kita agar kita semua tetap mau menjaga Indonesia kita?

Yang jelas kita sudah harus menerima kenyataan bahwa kita mungkin mempunyai perspektif yang berbeda, agama yang berbeda, suku bangsa berbeda, dan mengamalkan cara hidup yang berbeda, tetapi kita harus menerima bahwa mereka tetap mempunyai hak yang sama seperti kita. Sebagai muslim yang mayoritas kita juga diharapkan untuk sharing of power dengan mereka.

Jadi saya kira bangsa ini akan lebih maju kalau kita menerapkan bahwa yang baik diantara kita itulah yang berhak untuk dipilih, kita harus dapat meritokrasi (bentuk pemerintahan dimana para pemimpin berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka Red). Menurut saya, ini juga menjadi pertarungan antara Islam marah dengan Islam ramah. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Islam dan Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk Rahmatan lil Alamin.