Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Aviliani

Hindari Kebijaksanaan Populis

Edisi 1087 | 13 Feb 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Jerman menghadapi pemilihan umum (Pemilu), Amerika Serikat (AS) telah memiliki presiden baru, Perancis juga akan ada Pemilu, Indonesia ada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Jadi dimana-mana banyak perubahan politik, tapi apakah perubahan tersebut akan berpengaruh ke ekonomi. Kita akan memperbincangkan mengenai prospek ekonomi tahun ini dengan Aviliani, seorang ekonom yang kredibel.

Aviliani mengatakan Pilkada serentak tahun ini bukan hanya DKI tapi seolah-olah hanya DKI, padahal ada ratusan Pilkada. Saya melihat kebanyakan kampanye dari calon-calon hanya bicara tentang kelas bawah. Padahal kalau kita bicara tentang gubernur sebenarnya pemimpin daerah untuk banyak kelas, ada kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah.

Kelas atas dan menengah inilah yang paling banyak bayar pajak dan itu tidak pernah dipikirkan. Artinya, mereka tidak butuh bantuan tapi mereka butuh policy yang konsisten untuk investasi. Mereka butuh ke depan seperti apa supaya mereka mau berinvestasi. Sayangnya, banyak kampanye lebih bersifat saat ini saja dan untuk kelas bawah. Kelas menengah atas yang kontribusi pajaknya paling tinggi kadang-kadang sering dirugikan dengan kebijakan yang gampang berubah-ubah. Ini bukan hanya di DKI, tetapi juga di beberapa daerah. Karena itu saya melihat ke depan harus ada perbaikan karena kalau tidak ada maka investasi kita makin turun karena tidak ada kepastian.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan nara sumber Aviliani.

Bagaimana ekonomi Indonesia pada 2017, apakah ada perbedaan dari yang lalu?

Tahun 2017 ekonomi Indonesia masih akan tumbuh sekitar 5,1%. Kalau kita lihat itu hampir sama tahun lalu, 2016. Tantangan terbesar untuk pemerintah adalah tahun ini, 2017, karena setelah Tax Amnesty maka pendapatan setelah Maret mungkin lebih rendah dari 2016. Pada 2016 pendapatan lebih banyak dari Tax Amnesty, sehingga baru recovery pada 2018. Jadi tantangan masih berat.

Jadi agar tumbuh 5,1% maka PDB kita sekarang yang Rp 13.000 triliun dengan sembilan persennya adalah anggaran pemerintah harus segera bisa dibelanjakan sebagai penggerak utama (prime mover) dari sektor-sektor lain. Swasta otomatis akan mengikuti kalau belanja pemerintah sesuai yang ditargetkan.

Apakah prime mover tersebut dalam bentuk konsumsi?

Prime mover adalah infrastruktur. Kalau pemerintah mengeluarkan Rp 400 triliun untuk infrastruktur maka swasta pasti akan ikut. Kalau tidak dikeluarkan akan cenderung membuat stagnasi.

Kedua, kita melihat target inflasi pemerintah hanya 4%. Kalau melihat hari ini negara-negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) mulai menurunkan produksi, maka harga minyak akan naik. Ada dua kemungkinan, pertama adalah pendapatan pemerintah bisa naik dari minyak, tetapi efek inflasinya bisa tinggi bagi masyarakat, apalagi kita sudah tidak menganut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ini berarti harus menjadi pemikiran pemerintah agar jangan sampai inflasinya tinggi gara-gara ini.

Kemudian kebijakan Presiden AS Donald Trump bisa berdampak buat Indonesia. Ada dua kemungkinan. Pertama, jika dia benar-benar melaksanakan janji kampanyenya berarti dia tidak akan impor, membangun insfrastruktur besar-besaran, dan dana-dana dari luar akan ditarik, maka kemungkinan sebagian besar obligasi pemerintah ataupun saham dari Indonesia akan dilepaskan. Ini berarti nilai tukar akan melemah. Itu artinya kita harus siap-siap.

Bila terjadi hal itu maka kita harus mencari investor-investor baru yang berasal dari negara-negara non tradisional. Ciri-ciri non tradisional adalah pertumbuhan ekonominya masih bagus, dan jumlah penduduknya di atas 25 juta, seperti negara-negara Timur Tengah, Bangladesh, Afrika Selatan, yang sekarang belum menjadi market kita.

Tentunya kita mengetahui Donald Trump sudah terkenal akan ketidakkonsistenannya. Jadi kita tidak tahu apa yang sebetulnya kita hadapi dari segi AS?

Setuju. Artinya, itu kalau kebijkan ekstrim dilaksanakan. Namun biasanya kalau kita perhatikan calon-calon presiden seluruh dunia pada akhirnya melihat realitas. Jarang sekali yang populis, dilakukan, atau melakukan sesuai janji kampanye. Jika realitanya tidak mungkin terlaksana maka dia juga tidak akan melakukan seekstrim yang dia sampaikan. Misalnya, Trans Pacific Partnership (TPP) mungkin juga nanti akhirnya tidak dilepas. Kemudian kebijakan untuk membangun insfrastruktur dengan pinjaman besar-besaran belum tentu mendapatkan uang sebanyak itu karena orang menghitung risiko di AS juga.

Kalau Eropa sudah lepas sebelum Donal Trump, malah Eropa sudah ada brexit. Apakah ada atau tidak pengaruh Eropa untuk Indonesia?

Brexit atau Inggris ke luar dari Eropa yang perlu dilihat adalah Inggris memang memiliki pengaruh paling besar terhadap Uni Eropa, tapi sebenarnya 70% orang yang ikut referendum berusia di atas 65, itu adalah orang-orang yang tidak ingin bersaing sebetulnya. Anak-anak berusia muda yang usia produktif sebenarnya lebih cenderung ingin tetap dalam Uni Eropa. Jadi mungkin 15 tahun mendatang Inggris bisa bergabung lagi ke Uni Eropa.

Tadi bagaimana ekonomi Indonesia selintas sudah diceritakan oleh Aviliani dan efek-efek yang mungkin hanya sesaat, maksudnya tidak permanen. Namun yang sangat dinamis di Indonesia adalah politik yang menentukan ekonomi atau ditentukan ekonomi. Kalau kita melihat Pilkada sekarang kadang-kadang saya tidak tahu apakah ada perdebatan mengenai ekonomi. Bagaimana kesan Anda?

Pilkada serentak tahun ini bukan hanya DKI tapi seolah-olah hanya DKI, padahal ada ratusan Pilkada. Saya melihat kebanyakan kampanye dari calon-calon hanya bicara tentang kelas bawah. Padahal kalau kita bicara tentang gubernur sebenarnya pemimpin daerah untuk banyak kelas, ada kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah.

Kelas atas dan menengah inilah yang paling banyak bayar pajak dan itu tidak pernah dipikirkan. Artinya, mereka tidak butuh bantuan tapi mereka butuh policy yang konsisten untuk investasi. Mereka butuh ke depan seperti apa supaya mereka mau berinvestasi. Sayangnya, banyak kampanye lebih bersifat saat ini saja dan untuk kelas bawah. Kelas menengah atas yang kontribusi pajaknya paling tinggi kadang-kadang sering dirugikan dengan kebijakan yang gampang berubah-ubah. Ini bukan hanya di DKI, tetapi juga di beberapa daerah. Karena itu saya melihat ke depan harus ada perbaikan karena kalau tidak ada maka investasi kita makin turun karena tidak ada kepastian.

Perbaikan yang harus dilakukan, pertama, setiap daerah seharusnya punya Pembangunan Jangka Panjang (PJP) selain nasional supaya tidak sifatnya lima tahunan. Sekarang setiap lima tahun ganti kebijakan karena ganti gubernur, misalnya. Akibat setiap lima tahun ganti kebijakan membuat orang yang tadinya sudah investasi di satu tempat dirugikan karena policy berbeda. Ini yang menurut saya kurang diperhatikan di dalam kampanye, khususnya adalah jangka menengah panjang. Karena itu nanti di kampanye tidak boleh lagi bicara visi misi yang berbeda, tapi bicara tentang strategi yang berbeda.

Itu yang menurut saya sekarang masih terjadi yaitu yang dikampanyekan lebih kepada visi misi, padahal visi misi tidak boleh tiap lima tahunan. Inilah yang membuat akhirnya mereka selalu kompromi dengan DPRD untuk melegalkan penggunaan APBD. Kalau ada pembangunan jangka menengah panjang seharusnya sudah jelas penggunaan anggaran. Itu sudah ada tempatnya sehingga tidak harus bernego lagi. Ini juga menjadi satu kelemahan yang kita hadapi.

Terakhir, kita melihat kampanye hanya untuk kelas bawah saja. Banyak pertanyaan dari kelas menegah atas, "Kita sebagai warga juga kok tidak pernah diperhatikan?" Itu karena setiap kelas berbeda-beda kebutuhannya. Misalnya berbicara transportasi umum, kita bicara tentang kelas menengah bawah, tapi bagaimana untuk kelas atas. Kalau nanti mereka mempunyai mobil apakah tidak boleh dipakai mobilnya, misalnya begitu.

Ini juga menjadi persoalan, misalnya, ada yang kampanye bahwa nanti mobil mewah tidak boleh. Padahal ada kecenderungan orang makin kaya makin ingin mobil mewah, jadi seharusnya tidak demikian, misalnya. Jadi menurut saya segmen-segmen ini yang kurang banyak dikampanyekan oleh mereka untuk bagaimana mereka mendapat policy yang sesuai dengan kebutuhannya.

Seberapa banyak dari isu itu yang merupakan isu nasional dan seberapa banyak isu propinsi karena kalau kita bicara stop impor barang mewah atau apa yang berbau nasional tetapi diterapkan di lokal?

Kalau saya lihat kebanyakan kampanye mereka populis, itu yang menjadi masalah. Populis ini yang banyak dijual di kelas bawah. Itu karena struktur masyarakat seperti segitiga yang kelas atas dan menengah lebih sedikit, pemilih terbanyak adalah kelas bawah. Jadi kampanyenya selalu di kelas bawah, mereka lupa bahwa pembayar pajak terbesar adalah justru kelas menengah ke atas. Ini artinya populis memang dilakukan di banyak daerah, bahkan termasuk Trump sebenarnya juga populis.

Jadi menurut saya hal semacam ini juga harus hari-hati. Sekarang Eropa dan AS mengalami defisit tinggi karena mereka terlalu populis. Semua pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan lain-lain gratis, akhirnya beban APBN mereka makin lama makin tinggi.

Kita juga harus hati-hati. Sekarang BPJS akan tambah lagi karena daerah juga akan membuat seperti DKI dengan mengkampanyekan akan membuat kartu sehat, kartu pintar, padahal di nasional sudah ada. Akhirnya nanti ini akan double dan membuat beban APBD makin tinggi. Akibatnya pajak ke masyarakat juga makin tinggi. Jadi jangan lupa, makin populis akan membuat beban pajak juga makin tinggi. Ini yang harus kita kritisi sebenarnya, jangan sampai karena populis membuat beban rakyat juga makin tinggi. Jadi sama saja bohong.

Yang juga signifikan tahun ini adalah bahwa suara populis atau suara lapisan bawah lebih mudah ke luar dan lebih keras dinyatakan, apalagi kalau digabungkan dengan isu-isu primordial, agama, dan sebagainya. Bukankah itu akan menyulitkan dialog yang cerdas karena orang akan tetap beradu dalam kiasan-kiasan populis?

Hal itu terjadi karena kemiskinan kita sudah cukup tinggi. Jadi sekarang kalau pemerintah mengatakan jumlah orang miskin secara total 29 juta, itu mencerminkan berapa persen juga di daerah hampir mirip antara 7 10 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Tapi jangan lupa, jumlah orang hampir miskin ada 79 juta. Jadi hampir miskin dan miskin ada sekitar 100 juta. Itulah yang gampang dimobilisir.

Sebenarnya yang kita lupa dulu mungkin zaman Soeharto ada institusi yang paling kecil, yang mungkin sekarang kita lupakan, bernama Karang Taruna dan PKK. Itu sebenarnya adalah tempat mengaktualisasikan orang-orang di kelas bawah supaya tidak membuat kelompok-kelompok tersendiri. Sekarang isu sara, agama menjadi muncul karena tidak di-touch oleh bagian kelembagaan desa, RT, RW, maka dia akan muncul sebagai orang-orang yang membentuk kelompok. Ini bahaya sebenarnya. Bahaya ini akan berkepanjangan menurut saya, bukan hanya DKI tapi seluruh daerah. Karena itu mungkin kita perlu memikirkan bagaimana membangun kembali institusi untuk keberadaan masyarakat yang miskin dan hampir miskin tadi.

Itu yang orang mengatakan risiko demokrasi yaitu bahwa demokrasi memungkinkan semua orang mempunyai suara yang sama termasuk yang bodoh.

Betul. Itu jadi masalah, apalagi kalau mereka memiliki banyak massa akan menjadi kuat dan itu yang berbahaya.

Apakah Pilkada DKI bisa dianggap satu microcosm, satu predictor untuk Pemilu 2019?

Katanya Pilkada rasa pilpres. Jadi memang sebagai contoh demokrasi. Namun kita harus mulai memikirkan bahwa jangan sampai terjadi fitnah karena permusuhannya akan menjadi jangka panjang. Itu yang berbahaya. Jadi setelah pemilihan mungkin permusuhannya bisa akan terus berlanjut. Ini yang menurut saya perlu diantisipasi.

Caranya adalah masyarakat yang tergolong gambang dimobilisir harus diurus, dalam arti, pemerintah harus mulai lagi punya proyek-proyek padat karya. Kemudian melibatkan swasta untuk meningkatkan kesempatan kerja karena sekarang angkatan kerja nasional berjumlah dua juta per tahun yang harus diserap. Kalau tidak terserap, mereka akan menjadi orang yang gampang dimobilisir. Jadi yang pertama adalah lapangan kerja.

Kedua, proyek padat karya menjadi penting. Ketika ekonomi sedang mengalami penurunan atau sedang stuck maka penciptaan lapangan kerja harus segera dan kemudian juga memobilisir. Yang lain adalah bagaimana melibatkan swasta untuk diberikan insentif agar bisa menyerap tenaga kerja.

Ketiga adalah berkaitan dengan pendidikan vokasional. Saat ini dari 128 juta angkatan kerja kita hanya 5% yang sudah tersertifikasi, berarti 95% orang Indonesia punya pendidikan tapi tidak diakui. Ini yang menurut saya perlu dipercepat sertifikasinya agar produktivitasnya meningkat. Kemudian kalau ada Tenaga Kerja kita ke luar negeri, maka tenaga kita bisa diakui dengan produktivitas yang tinggi. Ini yang mungkin perlu digarap dalam jangka pendek.

Keempat, ini paling gampang untuk mendapatkan devisa dan memberdayakan masyarakat yaitu meningkatkan pariwisata. Pemerintah sudah membuat 169 negara bebas visa tapi wisatawannya belum datang. Ini yang harus kita garap karena itu akan menghidupi juga ekonomi daerah dimana destinasi-destinasi itu akan mendapatkan pendapatan yang cukup besar, seperti Bali contohnya, dan itu bisa di daerah-daerah lain.

Empat hal itu yang menurut saya harus didahulukan oleh semua pemerintah dalam arti pemerintah daerah. Jadi jangan semuanya di pusat karena pusat merupakan penjumlahan dari daerah-daerah. Tidak bisa semuanya di pusat karena daerah mendapatkan kontribusi dana sudah lebih dari 50% anggaran pemerintah pusat. Yang kedua adalah di situ ada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memang untuk memberdayakan masyarakat, tapi belum bisa semua daerah menurunkan kemiskinan. Ini mungkin PR yang harus dilakukan.

Kalau kita melihat sektor yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan atau bahkan mendorong pertumbuhan antara lain ada pendidikan dan kesehatan. Tapi keduanya sangat perlu uang banyak. Dalam pandangan Anda, apakah mungkin atau tidak kita bisa menggalang dana cukup untuk mengatasi kedua hal itu secara berarti?

Kalau dana pendidikan sudah ada dalam undang-undang yaitu wajib 20% dari APBN. Jadi sekarang anggaran pendidikan sudah mencapai Rp 400 triliun. Menurut saya, itu sudah melebihi, malah Menteri Pendidikan masih bingung membiayainya untuk apa saja. Artinya, ini tinggal bagaimana memanfaatkan dana pendidikan itu termasuk untuk vokasional. Yang kedua, dari sisi kesehatan pun sekarang anggarannya luar biasa. Di BPJS ada 89 juta orang dibayari preminya oleh pemerintah. Berarti sebenarnya sudah cukup besar untuk pendidikan dan juga kesehatan.

Memang yang belum adalah kaitannya dengan bagaimana menciptakan lapangan kerja. Misalnya di swasta, kalau mereka tidak dikasih insentif maka mereka mengatakan makin efisien saja, tidak usah banyak-banyak tenaga kerja. Bahkan sekarang dengan adanya fintech, e-commerce malah mengurangi tenaga kerja. Ini yang menurut saya perlu dipikirkan juga bagaimana menciptakan manufaktur atau bisnis hilirisasi, misalnya. Itu yang kelihatannya perlu effort besar supaya memang ada perpektif baru terkait dengan penciptaan lapangan kerja.

Kalau penciptaan lapangan kerja melalui infrastruktur, apa itu punya lasting impact atau multiplier effect?

Saat ini dunia termasuk Donald Trump dalam kampanye mengatakan membangun infrastruktur karena dunia sedang kehilangan pasar sampai 50%. Jadi kalau suruh menciptakan pabrik baru rasa-rasanya sudah over produksi. Akibatnya memang banyak dunia yang mulai kembali ke infrastruktur.

Sekarang India tetap membangun infrastruktur walaupun sudah ada infrastruktur supaya menciptakan lapangan kerja. Trump juga begitu. Karena itu di Indonesia sebenarnya ada dua sektor yang paling bisa menjadi prime mover untuk 2017 sampai 2019 yaitu infrastruktur dan turunannya, kedua adalah sektor konstruksi. Konstruksi itu kaitannya adalah banyak kelas menengah yang belum punya rumah, sekarang diberikan rumah bersubsidi. Artinya, inilah dua sektor yang lima tahun ke depan masih menjadi tujuan utama sebagai prime mover.

Apakah selama 2 3 tahun pemerintah ini ada tanda-tanda penambahan wisdom atau kebijaksanaan dibandingkan yang dulu, apakah sudah lebih sadar atau tidak sekarang?

Kalau kita lihat setiap tahun anggaran infrastruktur naik. Dulu hanya Rp 100 triliunan, sekarang sudah Rp 400 triliun. Problemnya dalam lima tahun terakhir adalah pengadaan barang atau peraturan pengadaan barang sulit sekali. Jadi bisa membuat orang masuk penjara yang akhirnya membuat orang takut.

Padahal kalau ini bisa perbaiki, mempercepat pembelanjaan infrastruktur maka multiplier effect-nya akan lebih banyak. Jadi kalau dari sisi anggarannya sudah, tapi dari sisi belanjanya yang masih menjadi masalah atau implementasinya yang sering terlambat bahkan pada triwulan 3 atau 4 baru belanja. Pada triwulan 1 dan 2 yang dibutuhkan malah belanjanya lambat. Ini yang harus diubah oleh pemerintah, yaitu agar pada triwulan 1 dan 2 justru yang paling banyak belanja supaya pada triwulan 3 dan 4 swasta saja yang ikutan di belakangnya. Itu yang menurut saya masih menjadi kendala. Siapapun pemerintahannya masih ada problem dari sisi pengadaan barang.

Pemerintah itu power dan juga teknokrasi ketrampilan memanajemen. Anda sudah lama mempunyai solusi untuk berbagai hal, apa tidak gatel ingin ikut mengimplementasikan solusi itu?

Sebenarnya saya waktu itu ikut di Komite Ekonomi Nasional (KEN) zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian saya di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesi (ISEI) juga banyak meng-arrange masukan-masukan, dan kita sudah sampaikan, jadi tinggal para birokrat lah yang menjalankan.

---oo000oo---