Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Hadi Daryanto

Hutan Negara Menjadi Hutan Adat Membuat Negara Kuat

Edisi 1086 | 13 Feb 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita kali ini adalah Hadi Daryanto, seorang pejabat teras di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah menjalankan berbagai jabatan, dan sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan.

Menurut Hadi Daryanto, surat keputusan pengakuan hutan adat adalah perubahan status kawasan hutan negara menjadi hutan adat. Fungsinya tetap. Karena itu sekarang di dalam peta kawasan hutan akan terlukiskan peta-peta hutan adat tersebut. Jadi betul-betul ini reformasi administrasi negara yang tadinya tidak pernah mengakui ada hutan adat, sekarang mengakui. Itu poin yang penting. Fungsinya hutan tidak boleh berubah, tidak boleh diperjual-belikan.

Hadi Daryanto mengatakan adanya pengakuan hutan adat sebenarnya akan memperkuat amanah kebhinekaan negara kita, dan mengunggah kembali kesadaran kita untuk saling berdialog, berpartisipasi aktif merajut kemajemukan sebagai modal sosial, membangun Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jadi dalam hal kemitraan, tanpa keterlibatan aktif seluruh warga Indonesia, kebhinekaan pasti rapuh, pudar, dan hilang. Kemarin hutan adat diserahkan oleh presiden merupakan sebagai salah satu indikasi bahwa kita menghargai perbedaan. Indonesia menjadi contoh bagi dunia internasional. Bukan hanya soal melawan climate change tapi juga kebhinnekaan.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan nara sumber Hadi Daryanto.

Beberapa hari sebelum tahun baru, pada 28 Desember 2016, pemerintah melalui presiden dan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan bahwa ada perubahan dalam kepemilikan hutan, yaitu dengan dikembalikannya sebagian wilayah hutan kepada masyarakat adat. Bagaimana ringkasan rangkaian kejadiannya mulai dari latar belakang, sejarah, serta rencana ke depannya?

Ketika kita merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menjadi UU No.41/1999 tentang Kehutanan di dalamnya kembali ditegaskan tentang hutan adat. Keberadaannya akan diakui bila juga keberadaan hutan masyarakat hukum adat memang ada (diakui). Sejak UU No.5/1967 lalu UU No.41/1999 ada mengenai hal tersebut. Jadi, setelah 17 tahun baru ada pecah telur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Memang banyak teman-teman lembaga swadaya masyarakat (LSM) terutama HuMa, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Qbar, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Akar Foundation, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Padi Indonesia, dan sebagainya yang mencoba memfasilitasi keberadaan masyarakat hukum adat dengan hutan adatnya mengikuti UU No.41/1999 sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 tahun 2012 dimana di situ disebutkan bahwa hutan adat bukan hutan negara.

Teman-teman tersebut yang mengadvokasi masyarakat hukum adat, terutama HuMa karena memang merekalah paralegal, untuk tetap berada di jalur UU No.41/1999 karena pasal 67 tidak dibatalkan oleh MK, yaitu tentang penyusunan peraturan daerah (Perda). Menyusun Perda membutuhkan waktu karena harus disertai naskah akademik, kemudian sosialisasi. Akhirnya beberapa Perda dapat selesai.

Mereka bertanya kepada saya, "Kapan Pak diluncurkan?" Itu karena untuk sebagai contoh. Misalnya, masyarakat hukum adat Wana Posangke di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, sudah ada Perdanya sejak 2012, tapi belum ada peta wilayah adatnya dan juga peta hutan adatnya. Kemudian, Kasepuhan Karang, Banten, dan Kajang Ammatoa, di Bulukamba, Sulawesi Selatan.

Pemerintah sekarang dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Anda sebetulnya sudah merealisasikan perjuangan yang sudah berlangsung sekian lama karena ini continue dari dulu. Apakah ini berarti nanti masyarakat adat akan mempunyai perasaan kepemilikan yang lebih besar terhadap hutan?

Yang terjadi adalah perubahan status kawasan hutan negara menjadi hutan adat. Fungsinya tetap. Karena itu sekarang di dalam peta kawasan hutan akan terlukiskan peta-peta hutan adat tersebut. Jadi betul-betul ini reformasi administrasi negara yang tadinya tidak pernah mengakui ada hutan adat, sekarang mengakui. Itu poin yang penting. Fungsinya hutan tidak boleh berubah, tidak boleh diperjual-belikan.

Untuk itu Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal tersebut juga menetapkan Keputusan Menteri tentang Perlindungan dan Pengakuan Kearifan Tradisional. Di situ ada pengampu kearifan tradisional untuk melindungi hak-haknya, baik hutannya dengan plasma nutfah dan budanyanya. Itu karena di era yang serba global ini, masyarakat adat beserta hutannya harus dilindungi dari pasar bebas.

Secara teritori, keseluruhannya termasuk yang masih belum berubah status. Berapa luas hutan yang bisa dialihkan statusnya menjadi hutan adat?

Selain hutan negara, misalnya di Jambi, ada juga hutan-hutan yang statusnya areal perkebunan lain karena berhutan, atau juga seperti Badui yang berada di luar kawasan hutan. Itu ditetapkan juga menjadi hutan adat oleh bupati. Ini juga difasilitasi oleh Warsi di Jambi dan ini kita masukan di dalam peta kawasan hutan.

Jadi nanti misalnya yang semula hak pengelolaan lahan (HPL) di Jambi menjadi hutan adat. Ketika dipetakan dalam peta kawasan hutan sebagai reformasi administrasi kehutanan akan bertambah luas hutannya, baik hutan negara maupun hutan adat. Kalau dulu orang hanya melihat hutan negara saja. Jadi betul hutan akan bertambah luas. Kekhawatiran teman-teman Kementerian LHK bahwa hutan akan habis sebenarnya tidak juga karena nanti hanya akan membedakan statusnya saja.

Kalau dari sudut pandang internasional, dunia melihat peristiwa ini besar artinya. Selain sebagai reformasi pemerintahan, seiring juga dengan perjuangan untuk meredam efek perubahan iklim. Di mana letak perannya masyarakat adat dan pemerintah dalam hal melawan climate change disini?

Ini juga penting karena faktanya secara historis hutan-hutan adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat umumnya adalah hutan-hutan konservasi. Jadi otomatis menahan stok karbon di hutan itu. Terkait perubahan iklim, hutan adat akan menambah tutupan kawasan hutan kita karena secara kearifan tradisional mereka juga sudah berpikir global, yaitu menetapkan kawasan-kawasan konservasi, kalau bahasa Sundanya ehutan laranganf.

Secara tradisional mereka melihat sumber-sumber mata air dan plasma nutfah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Kalau kita nanti bisa petakan berkaitan dengan National Determined Contributions maka ini akan sangat membantu jumlah penutupan kawasan hutan kita atau negara kita, dan ini tentu berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Apakah di dunia internasional masih ada scope untuk kita meneruskan kegiatan kita dalam rangka COP selanjutnya dalam rangka climate change pada umumnya? Apakah pemerintah sekarang bisa bekerja sama yang baik dengan masyarakat adat dan sebagainya?

Kemarin di Marrakech, Maroko, kita mengundang perwakilan dari Ammatoa Kajang untuk ikut. Kemudian ada Alex Waisimon dari Papua sebagai salah satu perwakilan masyarakat hukum adat dan mitra pengelolaan hutan lestari. Bahkan kita bertemu salah seorang guru besar di Amerika, mereka malah heran di Indonesia masih ada hal-hal yang demikian.

Tentu ini sangat penting bagi kita untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sebagai negara yang bhinneka, menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat juga diakui, dilindungi di dalam administrasi negara, dan bisa berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Ini penting juga kalau kita melihat hak asasi manusia (HAM) karena di dalam Undang-Undang Dasar kita, di pasal 28 ada pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berkaitan juga dengan HAM. Kemarin kita dengan Kementerian Hukum dan HAM mencoba membangun paralegal yang sebenarnya sudah ada di masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti hukum-hukum adat, selain hukum negara, nanti kita akan latih bekerja sama dengan YLBI. Itu akan kita tambah pengetahuan-pengetahuan tentang hukum-hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Ini penting karena banyak teman-teman yang dulu berjuang di tanah adatnya kemudian berperkara hukum. Ada yang sudah lepas harus direhabilitasi, harus juga didampingi. Saya kira ini juga penting selain persoalan pengakuan hutan adat, lalu hak-hak tradisionalnya, kemampuan mereka menyumbang terhadap perubahan iklim, juga paralegal pendampingan hukum, sehingga nanti akan ada sustainability.

Dalam pandangan Anda, apakah pemerintahan sekarang dengan masyarakat adat memiliki hubungan kemitraan yang baik?

Kemitraan atau partnership ini lebih berkembang ketika pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang demokratis. Kita kembangkan kemitraan dalam tiga prinsip yaitu mutual recognition, mutual benefit, dan mutual respect. Kita mungkin ingat ketika Hillary Clinton pertama kali datang ke Indonesia, dia mengembangkan hubungan kemitraan dengan Indonesia. Jadi kemitraan ini menempatkan pemerintah dan masyarakat dalam posisi yang sama. Negara yang akan memayungi dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Kemitraan ini akan mensinergi semua kemampuan dan kompetensi yang ada di masyarakat. Saya dalam bekerja selalu berpegang pada tiga rule saja. Pertama, kalau orang yang datang ke saya dalam rapat, semua orang kompeten di bidangnya. Ada yang ahli matematika, sosial, macam-macam. Kedua, rule nya adalah semua orang boleh salah. Maksudnya adalah supaya bicara. Setelah semua sepakat, itulah kesepakatan yang kita ambil. Ini yang kita praktekan.

Saya mempunyai 4.700 volunteer yang bekerja di lapangan, lengkap dengan nomor handphone nya. Jadi ketika menteri LHK perlu berkunjung ke suatu desa, tinggal telepon saja mereka. Kadang gubernurnya terkaget-kaget kok ada menteri. Ini bukan model blusukan tapi memang seperti itulah yang terjadi. Komunikasi langsung. Kemitraan ini menjadikan mereka sejajar dan memberikan dampak positif sehingga pekerjaan menjadi lebih menyenangkan.

Apakah di provinsi-provinsi yang terdapat banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan suasana sosialnya cukup baik mengingat saat ini Indonesia sedang dilanda isu intoleransi?

Memang kohesi sosial di Indonesia sangat baik. Kita mempunyai pengalaman ketika krisis moneter pada 1998. Uni Soviet pecah, Indonesia hanya hilang hutan namun tetap utuh sebagai negara kesatuan. Kemudian dengan adanya pengakuan hutan adat sebenarnya akan memperkuat amanah kebhinekaan negara kita, dan mengunggah kembali kesadaran kita untuk saling berdialog, berpartisipasi aktif merajut kemajemukan sebagai modal sosial, membangun Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jadi dalam hal kemitraan, tanpa keterlibatan aktif seluruh warga Indonesia, kebhinekaan pasti rapuh, pudar, dan hilang. Kemarin hutan adat diserahkan oleh presiden merupakan sebagai salah satu indikasi bahwa kita menghargai perbedaan.

Uni Soviet pecah, Yugoslavia pecah, bahkan negara seperti Amerika Serikat pun terancam pecah karena isu intoleransi. Indonesia malah utuh.

Indonesia menjadi contoh bagi dunia internasional. Bukan hanya soal melawan climate change tapi juga kebhinnekaan.

@

---oo000oo---