http://www.perspektifbaru.com Transkrip wawancara radio mingguan bersama Wimar Witoelar Copyright 2005 Yayasan Perspektif Baru webmaster@perspektifbaru.com Sun, 05 Feb 2012 12:29:49 GMT http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss http://www.perspektifbaru.com/html/images/pblogo.gif http://www.perspektifbaru.com http://www.perspektifbaru.com/wawancara/827 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/827#comments Salam Perspektif Baru, Kita akan bincang-bincang mengenai bahan bakar minyak (BBM) dan subsidinya bersama Dr. Kurtubi. Dia pengajar di pasca sarjana Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (UI) serta pengamat paling tersohor dalam perminyakan dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES). ; Menurut Kurtubi, upaya untuk menggiring rakyat secara masal pindah dari Premium ke Pertamax dan sejenisnya tidak tepat, bahkan boleh dibilang salah. Itu karena memindahkan pemakaian dari minyak ke minyak. ; Premium berasal dari crude oil atau minyak mentah, Pertamax juga asalnya sama minyak mentah. Padahal, semestinya ke depan kita sebagai bangsa harus bisa menjamin ketersediaan atau keamanan energi kita yang tangguh. Saat ini kita mengetahui produksi minyak kita terus turun. Jadi kebijakan energi yang benar adalah harus mengurangi ketergantungan pada minyak. ; Kurtubi mengatakan, yang tersedia sekarang untuk non-minyak adalah gas. Kita harus ; memilih mengalihkan ke gas karena harganya lebih murah dibandingkan dengan BBM bersubsidi. Jadi gas tanpa subsidi lebih murah dibanding dengan BBM. Kedua, di perut bumi Nusantara ini secara geologis cadangan gas kita 5-6 kali lipat jumlah cadangan minyak. Kita lebih kaya gas daripada minyak. Kita terbesar di kawasan Asia Timur untuk cadangan gas. ;Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Jaleswari Pramodhawardani dan Kurtubi. Mon, 30 Jan 2012 02:10:11 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/826 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/826#comments Salam Perspektif Baru, Selamat bertemu kembali pembaca Perspektif Baru di seluruh Indonesia, dari Barat sampai ke Timur. Kita bergembira bisa ketemu seperti sudah terjadi selama 15 tahun setiap minggu. Dan kebetulan minggu ini kita akan membicarakan satu topik yang akan penting untuk 15 tahun lagi. Apa yang kita simak hari ini dan kita kerjakan selanjutnya akan sangat menentukan negara yang kita akan miliki 15 tahun dari sekarang sampai 15 tahun yang akan datang. Kita akan membicarakannya dengan Rocky Gerung, Dosen ; Fakultas Filsafat Universitas Indonesia. Selain dosen, ;dia dari dulu memang aktifis politik dalam arti politik warga negara yang kita perlukan saat ini. ; Rocky Gerung mengatakan pluralisme memberi peluang kepada seluruh masyarakat untuk berkelahi di dalam konsep, apalagi konsep kebijakan publik. Kalau kebijakan publik dimonopoli oleh suatu lembaga, maka itu berarti kehidupan plural juga tidak berlangsung. Contohnya, sekarang ada ribut-ribut soal Badan Anggaran melakukan renovasi besar-besaran ruangannya, dan publik hanya bisa nyinyir karena terus-menerus diucapkan hal yang bertentangan. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana proses memutuskan untuk merenovasi kursi seorang anggota dewan seharga Rp 20 juta. ; Menurut Rocky Gerung, pluralisme menyodorkan suatu percakapan yang betul-betul bermutu. Kalau dimungkinkan ada debat publik, karena perdebatan itu seharusnya adalah hak warga negara. Sedangkan sekarang kita melihat perdebatan itu hanya hak komisi ini dan itu di DPR. Kalau kita sedikit cerewet kita dianggap tidak sopan sebagai warga negara. Padahal pluralisme menjamin itu. Jadi justru agar supaya kita saling merawat kepercayaan antar warga, kita mengadakan diskusi khusus kemajemukan. Dengan cara itu ada kontrol akal sehat terhadap kebijakan publik. Dengan cara itu korupsi bisa kita minimalisir. ;Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar dan Rocky Gerung. Thu, 19 Jan 2012 11:33:17 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/825 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/825#comments Salam Perspektif Baru, Tamu kita Dharsono Hartono, perintis dalam bisnis yang mengubah paradigma dari perusakan hutan ke pelestarian hutan. Saat ini ada satu skema yang diluncurkan secara international yaitu Reducing Emission from Deforestration and Degradation (REDD+). Ini upaya mengurangi emisi karbon dengan mengurangi deforestrasi dan perusakan hutan. ; Dharsono Hartono mengatakan saat melihat hutan, kita harus melihat asetnya bukan hanya kayunya. Kini kita harus melihat lingkungannya sebagai aset utama dan aset jangka panjang dari hutan. Kalau kita menjaga hutan, tata kelola airnya berjalan, biodiversitas binatang-binatangnya juga ada, maka bisa menghasilkan uang. Ini merupakan peluang bisnis baru saat munculnya pemanasan global atau perubahan iklin. ; ; Dia mencontohkan, jika ada hutan seluas 1.000 hektar dan pohon-pohonnya tidak dijaga dan dirawat maka 20 tahun lagi hutan itu bakal hilang dan terbakar. Itu akan memberikan emisi yang cukup tinggi dalam 20 tahun ke depan. Kalau kita punya kegiatan untuk menjaga hutan agar tidak hilang, maka kita menurunkan emisi yang akan direncanakan oleh dunia. Jadi, yang kita perjualkan itu namanya service (jasa) karena kita menjaga hutan. Dalam hal ini ada pihak ketiga yang bernama validator. Mereka yang memvalidasi dan memverifikasi. Secara scientific itu sudah bisa. Di internasional sudah ada standarnya yaitu Verified Carbon Standard (VCS). ;Berikut wawancara Wimar Witoelar dan Dharsono Hartono. Mon, 16 Jan 2012 02:17:29 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/824 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/824#comments Salam Perspektif Baru, ; Hari ini kita mewawancarai salah seorang diplomat paling senior di Indonesia yang masih aktif. Dia pernah menduduki berbagai jabatan dan melaksanakan pekerjaan di berbagai hal termasuk menjadi Duta Besar RI di PBB, Duta Besar di Guatemala, dan negara lain. Dia juga pernah menjadi Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi di Kementerian Luar Negeri, serta berbagai jabatan instrumental di dalam pengembangan ASEAN dan dalam menyiapkan konferensi lingkungan COP 13 di Bali. Sekarang dia menjabat Direktur Eksekutif di ASEAN Foundation. Dia adalah Makarim Wibisono. ; Menurut Makarim Wibisono, kini dunia dihadapkan pada suatu sikap apakah kita melakukan langkah yang konkret untuk mengatasi kenaikan emisi gas rumah kaca, atau tidak berbuat apa-apa. Sekarang di hadapan kita adalah kalau kita tidak sepakat berarti tidak ada suatu usaha melakukan pengurangan gas rumah kaca sesudah Protokol Kyoto. Indonesia bisa memainkan peran besar dalam hal mengatasi perubahan iklim. Kepemimpinan ; atau leadership Indonesia termasuk diplomasi untuk terus membuka cakrawala dunia bahwa jika tidak melakukan sesuatu maka dunia akan menghadapi bencana dan semua akan menerima akibatnya. ; ; Kekuatan diplomasi menjadi salah satu kriteria kuat tidaknya suatu negara dalam hubungan internasional, setelah kriteria kesiapan militer, kemampuan ekonomi, dan kekompakan kaum elite. Kalau kita canggih dalam berdiplomasi, akan lebih baik.Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Makarim Wibisono. Fri, 06 Jan 2012 08:40:19 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/823 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/823#comments Salam Perspektif Baru, Saya gembira sekali menyambut tamu kita sekarang Djayadi Hanan yang pertama kali saya kenal di Palembang, Sumatera Selatan. Selain bertemu di Palembang, saya membaca berita mengenai dia di media massa. Saat ini sedang dalam proses meraih gelar Ph.D di Ohio State Columbus University, Amerika Serikat. Kita menemui dia di sela-sela menyusun disertai mengenai sistem multi partai presidensial. ; Menurut Djayadi Hanan, ;sistem multi partai presidensial kita secara makro bagus. Demokrasi kita stabil minimal sejak 2004 sampai sekarang. Sejak kita menerapkan sistem multi partai presidensial cukup bagus dan tidak ada gontok-gontokan terlalu tegang antara parlemen dan pemerintah yang sampai membuat pemerintahan gagal, kemudian militer juga tidak masuk lagi ke politik. Namun secara mikro, banyak keluhan tentang kualitas parlemen sekaligus juga keluhan tentang presiden kita baik di masa lalu, periode 2004 – 2009, maupun sekarang. Jadi, kita melihat ada dua hal. Pertama, sistem multi partai presidensial kita tampaknya berjalan. Namun di sisi performance, kinerja riilnya tampak lemah. Menurut sistem multi partai presidensial kita perlu dimodifikasi sedemikian rupa oleh Indonesia sehingga bisa berjalan dengan baik dan fokusnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara riil, sehingga orang-orang yang membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik dapat dijangkau, ; orang-orang yang membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi bisa mendapatkannya, orang-orang yang perlu pekerjaan ; bisa mendapatkan pekerjaannya, dan seterusnyaBerikut wawancara Wimar Witoelar dengan Djayadi Hanan. Fri, 30 Dec 2011 02:14:53 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/822 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/822#comments Salam Perspektif Baru, Sekarang kita akan bicara mengenai hal yang sangat penting. Dua minggu lalu kita diguncangkan oleh kejadian seorang pemuda aktifis bernama Sondang Hutagalung membakar diri di depan Istana Negara sampai meninggal. Kita akan membicarakannya dengan Chrisbiantoro, Staf Divisi Advokasi di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ; Chrisbiantoro mengatakan bahwa dari ketidak-adaan pesan, tidak ada kata-kata sebelum aksi Sondang Hutagalung membakar diri di depan Istana Negara, maka kami menyimpulkan bahwa sahabat kami ini melakukan aksi bakar diri karena dilatarbelakangi oleh profesi dia sebagai aktifis mahasiswa dan terutama kekecewaan dia terhadap pemerintahan SBY dan Boediono atas ketidakmauan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Itu karena sebelumnya Sondang termasuk orang yang paling “getol” mendampingi korban melakukan aksi dalam bentuk apapun, termasuk mendampingi aksi setiap hari kamis di depan Istana Negara. Kemudian kami menyimpulkan bahwa itulah bentuk kekecewaan seorang sahabat kami yang melihat tidak ada lagi celah bagi kita, bagi para korban untuk memperjuangkan keadilan. ; Menurut Chrisbiantoro, kalau kita membandingkan situasinya dengan beberapa presiden setelah Soeharto, memang HAM sempat memiliki harapan yang cukup tinggi sewaktu era Gus Dur. Ketika itu Gus Dur berani mengadili Kasus Tanjung Priok. Kemudian juga berani mendorong beberapa kasus pelanggaran HAM untuk diselidiki oleh Komnas HAM. sejak pasca era Gus Dur grafik penegakkan HAM menurun tajam sampai hari ini. Salah satu indikasinya adalah HAM tidak kunjung menjadi kebijakan politik. Sepanjang pemantauan kami, isu HAM ; muncul ketika mendekati Pemilu, ketika ada gesekan-gesekan antar kekuatan politik kemudian butuh pencitraan. ;Berikut wawancara Perspektif ;Baru dengan Wimar Witoelar dan Chrisbiantoro. Fri, 23 Dec 2011 11:44:02 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/821 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/821#comments Salam Perspektif Baru, Hari ini kita akan bicara secara benar bukan dari pinggir, yaitu masalah pencucian uang dan aspek kriminalitasnya. Tidak kurang usaha kami untuk mensosialisasikan dan memberitahukan hal-hal yang baru di masyarakat. Ini salah satu yang sangat baru dan saya rasa belum cukup dipahami orang. Masalah pencucian uang (money laundering) ini bukan seperti saya ketinggalan uang di kantong celana lalu dibawa ke laundry. Ini memang uangnya dicuci supaya kehilangan jejaknya. Tamu kita adalah Yanti Ganarsih, seorang ahli hukum yang terakhir melakukan riset di University of Washington di Seattle, Amerika Serikat. Dalam hubungan hari ini yang relevan adalah dia telah mendalami kira-kira 500 research literature mengenai kriminalitas dalam pencucian uang dan juga menerbitkan buku mengenai pencucian uang. ; Yenti Garnasih menjelaskan bahwa bentuk pencucian uang ada dua yaitu aktif dan pasif. Aktif adalah orang yang pelaku kejahatan utama yang menghasilkan uang, dan pencucian uangnya justru menempati the second crimes. Artinya, orang yang telah melakukan korupsi kemudian mengalirkannya. Kemudian orang-orang yang menerima aliran dana, contohnya para pegawai negeri sipil (PNS) “gendut” yang katanya ada rekening ke istri dan anak, dalam hal ini anak dan istri adalah pelaku pencucian uang pasif. Jadi masyarakat harus hati-hati ketika kita menerima uang karena ketika orang yang memberi uang kepada kita kemudian terungkap korupsinya dan ; menyatakan sebagian uangnya mengalir ke kita, maka kita juga akan kena. ; Menurut Yenti Garnasih, dalam hal ini yang penting juga adalah kita jangan kagum dengan orang yang kaya. Justru kalau orang itu tiba-tiba kaya, sebaiknya langsung mengatakan ini mungkin hasil pencucian uang. Kita belum tahu darimana asal uangnya, apakah itu dari penyelundupan, narkotika, atau korupsi. Yang jelas itu uang hasil kejahatan yang sudah dicuci. ; ;Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar dan Yenti Garnasih. Sun, 18 Dec 2011 10:10:39 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/820 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/820#comments Salam Perspektif Baru, Anda pasti sudah mengenal Prof. Dr. Juwono Sudarsono terutama karena dia mempunyai karier publik yang sangat panjang dan terhormat. Dia empat kali menjadi menteri di berbagai pemerintahan. Pemerintahan Soeharto, kemudian Habibie, dan terakhir di Kabinet pertama Gus Dur yaitu sebagai Menteri Pertahanan. Salah satu sebab Juwono bertahan dalam berbagai rezim adalah dia seorang ilmuwan yang tidak mempunyai partisanship politik. Jadi memang bisa dipercaya oleh siapapun yang memerlukan suara yang utuh. Itu juga karena di dunia internasional dia dikenal sebagai ahli politik. Dia lulus Ph.D dari London University. ; Juwono mengatakan, salah satu masalah besar pada 2014 adalah mencari seorang pemimpin bermakna nasional yang bisa diterima dalam “ramuan” budaya yang multi kultural. Seorang tokoh yang ternama dan dihormati secara integritas politik belum tentu ; mempunyai greget sebagai pemimpin, karena dia tidak memiliki mesin politik yang menerjemahkan visinya itu. Penokohan seseorang itu harus diisi dengan greget yang nyata. Melalui orang-orang yang ia sebut ‘sersan mayor’ yang menjalankan idenya menjadi sesuatu yang terandal di lapangan. Kalau tidak mempunyai itu maka nanti sebagai tokoh saja. Itu yang ia khawatirkan tentang SMI, Anies Baswedan dan Mahfud MD. ; Di lain pihak, banyak orang yang punya tongkrongan, sehingga kelihatan gregetnya dan juga punya duit, tapi belum tentu tongkrongan itu bisa diterima sebagai sesuatu yang menarik massa. Menurutnya ini dilema dari seorang Bakrie atau Surya Paloh atau siapapun yang punya uang banyak. Mereka bisa membeli banyak organisasi dalam partainya tapi belum tentu penerimaan tongkrongan itu di masyarakat mengena. ;Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar dan Juwono Sudarsono. Thu, 08 Dec 2011 09:38:59 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/819 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/819#comments Salam Perspektif Baru, Saat ini tarik-ulur proses seleksi pimpinan KPK kembali terjadi. Kali ini DPR mempermasalahkan kesalahan teknis dalam surat kuasa penelitian rekening dan pengumuman harta kekayaan calon pimpinan KPK. Tamu kita kali ini adalah Peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Donal Fariz. ; Donal Fariz mengungkapkan bahwa dari pengalaman pemilihan KPK jilid I dan jilid II kita selalu kecewa dengan pilihan DPR. Calon yang kita tolak malah justru yang terpilih. Sosok-sosok yang kontroversial itu yang disukai DPR. DPR mengharapkan kandidat-kandidat, sosok-sosok yang mampu dan mau mereka ajak kompromi terkait dengan kasus-kasus korupsi. Masyarakat tentu mengharapkan sosok pimpinan KPK yang memiliki integritas, leadership, dan komitmen pemberantasan korupsi yang tanpa tawar menawar. ; Menurut Fariz, Seharusnya, ini titik pelajaran bagi publik untuk memikirkan ke depan bagaimana proses seleksi anggota dan pimpinan KPK tidak lagi diikuti oleh DPR. Maksudnya, Fit & Proper Test tidak lagi dilakukan oleh DPR. Cukup hanya pada proses seleksi di panitia seleksi saja. Walaupun itu berat, tetapi beberapa politisi sudah menyampaikan keinginan yang sama. Mudah-mudahan bisa di-follow up dalam bentuk produk legislasi revisi UU No.30/2002. ;Berikut wawancara Melda Wita dengan Donal Fariz. Mon, 05 Dec 2011 03:14:02 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/818 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/818#comments Salam Perspektif Baru, Hari ini kami akan membahas topik pengertian-pengertian umum dan dasar untuk orang awam mengenai bagaimana negara mengelola hubungan dengan luar negeri. Itu karena wilayah Indonesia luas, sebagian besar orang tinggal jauh di perbatasan. Kalau kita tinggal di Luxemburg barangkali semua orang sering ke luar negeri. Di sini wilayah negaranya luas tapi sebaliknya kita menjadi orang yang berjiwa kerdil. Tidak sadar bahwa setiap hari kita ada interaksi dengan luar negeri, dan baru sadar kalau ada satu insiden. Kita akan mulai bicara dari insiden lalu diperluas pada soal hubungan luar negeri. Tamu kita adalah Hikmahanto Juwana, yang Anda sudah sering melihat dia di TV. Ia adalah dosen di Universitas Indonesia dengan menyandang PhD dari University of Nottingham, Inggris dan sebelumnya sekolah di Keio University, Jepang. ; Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa ; yang diributkan masyarakat kemarin ; dengan memakai istilah “pencaplokan” wilayah Indonesia oleh Malaysia sebenarnya tidak ada pencaplokan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia. Teman-teman di Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjaga perbatasan kita merasa sedih karena kalau itu benar pencaplokan maka seharusnya mereka berada di garda paling depan. Mereka tidak akan membiarkan negara lain “mencaplok” wilayah Indonesia. Jadi kemarin itu bukan masalah pencaplokan. Mungkin saja ada pihak-pihak tertentu yang tidak terlalu paham, lalu mengistilahkan sebagai satu pencaplokan. ; Menurut Hikmahanto Juwana, publik kita kelihatannya marah betul terhadap persoalan perbatasan Indonesia – Malaysia karena ; pemerintah kita tidak bisa menanganinya. Kalau saja pemerintah kita bisa menangani kemarahan publik, bisa menangani keinginan publik ketika berhadapan dengan Malaysia, mungkin publik akan tenang. Publik akan percaya bahwa pemerintah kita bisa berhadapan dengan pemerintah Malaysia. ;Berikut wawancara Wimar Witoelar dan Hikmahanto Juwana Fri, 25 Nov 2011 09:29:25 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/817 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/817#comments Salam Perspektif Baru, Kita akan bicara tentang serikat pekerja dan hubungannya dengan pengusaha sebagai mitra kerja profesional, serta persoalan-persoalannya. Tamu kita Sjukur Sarto, Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). ; Syukur Sarto memaparkan bahwa SPSI berharap semua serikat buruh/serikat pekerja di seluruh perusahaan harus sebagai organisasi profesional, yang dalam program mereka disebut Bina Lindung Sejahtera yaitu Pembinaan, Perlindungan dan Kesejahteraan. Serikat buruh/serikat pekerja harus menjalankan ketiganya. ; Menurut Syukur Sarto, hubungan antara pengusaha dan pekerja yang disebut dengan hubungan industrial diharapkan berupa hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Pengusaha dan pekerja harus punya perasaan bahwa perusahaan adalah masa depan mereka berdua. Si pekerja bekerja di perusahaan mempunyai masa depan. Jadi dia bukan hanya sebagai alat produksi tetapi memang punya masa depan di sana. Demikian juga si pengusaha membangun perusahaan karena dia punya masa depan di sana. Jadi ada harmonisasi pemahaman yang sama terhadap perusahaan sehingga mereka sama-sama produktif, memiliki inovasi dan motivasi kerja. ;Berikut wawancara Jeleswari Pramodhawardani dan Sjukur Sarto. Sun, 20 Nov 2011 03:19:52 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/816 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/816#comments Salam Perspektif Baru, Kita akan berbincang mengenai tema yang sangat fundamental dan juga penting bagi bangsa dan negara kita, yaitu kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Saat ini kita ingin berbincang seputar urgensi dan efektifitas serta peran dan fungsi dari Lembaga Kerjasama Tripartit yang melibatkan tiga unsur penting, yaitu perwakilan pekerja, pengusaha dan pemerintah. Kita akan ;membincangkan masalah ini dengan M. Aditya Warman, Director & Business Development Apindo Training Center yang juga pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). ; M. Aditya Warman mengatakan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sangat penting, baik bagi pengusaha maupun pekerja. Lembaga ini bukan pemadam kebakaran yang hanya berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan, tetapi sama-sama melihat sebagai satu lembaga yang sifatnya preventive action. Jadi harus mencoba melihat segala sesuatu sebelum sesuatu itu tejadi. ; Menurut Aditya Warman, Indonesia ke depan penting menjadikan pekerja sebagai partner, dan menjadikan pengusaha ; bagian dari proses partnership juga. Jadi partnership yang dibangun antara pekerja dan pengusaha mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaannya. Kita sadar bahwa pengusaha maupun pekerja ingin menghasilkan sesuatu melalui bekerja. Jika saya ditanya, apakah Anda setuju membayar gaji kemahalan atau membayar gaji mahal? Pengusaha tentu dengan senang hati akan membayar gaji mahal karena pekerja akan memberikan lebih terhadap produktifitasnya. Tetapi kalau kemahalan belum tentu produktivitasnya juga meningkat. ;Berikut wawancara Ansy Lema dan M. Aditya Warman. Sun, 13 Nov 2011 11:39:55 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/815 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/815#comments Salam Perspektif Baru, Tamu kita Dharsono Hartono, perintis dalam bisnis yang mengubah paradigma dari perusakan hutan ke pelestarian hutan. Saat ini ada satu skema yang diluncurkan secara international yaitu Reducing Emission from Deforestration and Degradation (REDD+). Ini upaya mengurangi emisi karbon dengan mengurangi deforestrasi dan perusakan hutan. ; Dharsono Hartono mengatakan saat melihat hutan, kita harus melihat asetnya bukan hanya kayunya. Kini kita harus melihat lingkungannya sebagai aset utama dan aset jangka panjang dari hutan. Kalau kita menjaga hutan, tata kelola airnya berjalan, biodiversitas binatang-binatangnya juga ada, maka bisa menghasilkan uang. Ini merupakan peluang bisnis baru saat munculnya pemanasan global atau perubahan iklin. ; ; Dia mencontohkan, jika ada hutan seluas 1.000 hektar dan pohon-pohonnya tidak dijaga dan dirawat maka 20 tahun lagi hutan itu bakal hilang dan terbakar. Itu akan memberikan emisi yang cukup tinggi dalam 20 tahun ke depan. Kalau kita punya kegiatan untuk menjaga hutan agar tidak hilang, maka kita menurunkan emisi yang akan direncanakan oleh dunia. Jadi, yang kita perjualkan itu namanya service (jasa) karena kita menjaga hutan. Dalam hal ini ada pihak ketiga yang bernama validator. Mereka yang memvalidasi dan memverifikasi. Secara scientific itu sudah bisa. Di internasional sudah ada standarnya yaitu Verified Carbon Standard (VCS). ;Berikut wawancara Wimar Witoelar dan Dharsono Hartono Mon, 07 Nov 2011 01:30:57 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/814 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/814#comments Salam Perspektif Baru, Pada 2025 mendatang Indonesia harus semakin siap menghadapi kompetisi global. Kebijakan pasar akan diarahkan untuk mendorong terciptanya semakin banyak lapangan kerja formal, dan peningkatan kesejahteraan para pekerja di sektor informal. Kebijakan juga diarahkan untuk mengatasi persoalan hubungan industrial, terutama hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, selaku pelaku utama industri. Hubungan keduanya sangat menentukan kelancaran aktifitas industri. Kita akan membahas hubungan ketenagakerjaan di Indonesia yang terkadang masih menjadi masalah, dengan Myra Maria Hanartani, yang kini menjabat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Myra M. Hanartani mengatakan pentingnya regulasi (UU) yang melindungi bukan hanya tenaga kerja, tetapi juga pengusaha. Memang ada mandat ketika kita bicara masalah regulasi. Misal, ada ketentuan mengenai perubahan di UU No.13/2003, dan sekarang prosesnya terus bergulir. Nanti diharapkan pada satu titik, mau tidak mau, harus ada kesepakatan antara 2-3 stakeholders mengenai bagaimana yang pas untuk Indonesia. Namun kita juga jangan lupa agar jangan semuanya kita bebankan kepada UU No.13/2003. Kita berpikir juga bahwa ada UU lain yang terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan. Menurut Myra M. Hanartani, hubungan industrial di Indonesia sebaiknya dikembangkan sesuai filosofi kita, Pancasila. Kelima sila tersebut luar biasa kalau kita pegang. Berikut wawancara Ansy Lema dan Myra Maria Hanartani. Fri, 28 Oct 2011 02:23:50 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/813 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/813#comments Salam Perspektif Baru, Kita akan berbincang mengenai pencurian pulsa dan penipuan melalui layanan pesan singkat (short message service/SMS). Kita ketahui bahwa penipuan SMS dan pencurian pulsa ini sudah merugikan konsumen pengguna telepon seluler (handphone/HP). Kita akan mencari tahu pangkal persoalan mengenai pencurian pulsa dan penipuan SMS bisa terjadi, serta apa upaya yang harus dilakukan untuk mencari solusi dan melindungi kepentingan konsumen. Tamu kita adalah Sudaryatmo, Ketua Pelaksana Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI). Sudaryatmo mengatakan sejak dua tahun lalu YLKI sudah melihat ada praktek-praktek yang tidak fair di bisnis SMS konten. Kita tidak melihat adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap operator nakal. Yang terjadi adalah ketika operator lain melakukan hal tersebut maka hal sama ditiru oleh operator lain. Ini yang mengakibatkan masif. Kalau soal kerugian, YLKI punya hitungan yang sederhana. Revenue dari industri seluler per tahun sekitar Rp 100 trilyun. Kontribusi dari bisnis SMS konten mencapai 7% atau senilai Rp 7 trilyun. Kita asumsikan bahwa sebesar 10% dari total Rp 7 trilyun itu dihasilkan dari praktek-praktek tidak fair dalam bentuk pencurian pulsa, maka ada angka Rp 700 milyar per tahun. Menurut Sudaryatmo, dalam pandangan YLKI kasus maraknya pencurian pulsa bukan hanya problem di hilir. Tapi ini juga akibat dari problem hulu di struktur industri telekomunikasi yang tidak sehat. Hal yang tampak di depan mata adalah dari sisi jumlah operator. Sampai saat ini kita mempunyai 12 operator. Tidak ada negara yang punya operator sebanyak Indonesia. Rata-rata antara 3 – 7. Jumlah operator yang terlalu banyak di Indonesia memiliki dua implikasi. Pertama, ada persaingan tidak sehat. Kedua, terlalu banyak operator mengakibatkan juga kontrol dari regulator menjadi tidak maksimal. Berikut wawancara Ansy Lema dan Sudaryatmo. Thu, 20 Oct 2011 13:24:20 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/812 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/812#comments Salam Perspektif Baru, Beberapa minggu yang lalu, kita sudah bertemu dengan Yopie Hidayat, Juru Bicara Wakil Presiden Boediono, membicarakan berbagai hal dalam perspektifnya sebagai Juru Bicara Wakil Presiden. Hari ini kita akan melakukan pembicaraan lain, kembali dengan Yopie Hidayat, Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat berpendapat pemerintah tidak membutuhkan mesin propaganda karena kalau informasi yang berguna untuk masyarakat dan perlu diketahui sekarang, mekanisme pasar yang ada akan mencarikan bursa. Yopie tetap melihat mekanisme "perlawanan" akan ada pada obyektifitas yang secara ideal akan muncul sendiri. Memang itu proses jangka panjang. Kalau sepanjang mereka menggunakan media untuk menyerang, mendiskreditkan pemerintah atau memfitnah, sepanjang faktanya tidak ada, akan seperti membuang uang ke sumur. Karena operasi media seperti itu amat sangat mahal sekali, dan secara komersial Yopie yakin tidak ada hasilnya. Dalam hal lain, Yopie Hidayat berpendapat bahwa perdebatan di antara menteri yang mempunyai pandangan berbeda-beda merupakan hal yang sangat bermutu. Itulah perdebatan publik yang harusnya di-encourage karena mereka mendebatkan konstruksi negara, misalnya sistem jaminan sosial merupakan perdebatan yang paling esensial bagi sebuah negara. Kalau kita bisa meng-encourage perdebatan seperti itu, buat Yopie jauh lebih bermutu daripada perdebatan Nazaruddin, misalnya. Berikut wawancara Wimar Witoelar dan Yopie Hidayat. Mon, 17 Oct 2011 02:26:24 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/811 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/811#comments Salam Perspektif Baru, Masyarakat Indonesia bukan tidak mau tahu kabar positif tapi terlalu dicekoki kabar negatif oleh beberapa stasiun televisi (TV) yang besar. Jadi melalui acara ini kami memberikan harapan-harapan yang bisa dipegang orang supaya jangan berhenti mencintai Indonesia. Bagaimana saya mau berhenti mencintai Indonesia atau berhenti menonton TV, kalau pada suatu Sabtu pagi di TV ada suara sangat lantang dan jernih dalam aksen daerah saya bercerita sangat jelas mengenai peradilan. Dia memaparkan mengenai hakim yang lurus dan bengkok, waktu itu khususnya mengenai Albertina Ho. Sekarang dia menjadi tamu kita yaitu DR. Asep Iwan Iriawan, SH. Dia adalah dosen di Universitas Parahyangan (Unpar) dan beberapa universitas lainnya, tapi dalam karier sebelumnya sempat menjadi hakim yang menangani banyak kasus-kasus sangat besar dan spektakuler, antara lain menghukum mati bandar Narkoba, menghukum Gubernur BI Syahril Sabirin dalam kasus Bank Bali, kemudian menangani kasus Hendra Rahardja. Menurut Asep Iwan Iriawan, dirinya kini memilih menjadi dosen karena di kampus dia bisa menghasilkan, minimal berharap lahir, orang-orang yang punya integritas, moralitas dari berbagai latar belakang. Jika setiap satu semester minimal ada lima mahasiswanya yang memiliki integritas, maka dalam 20 tahun dia mempunyai 100 pasukan untuk kelak mereka bisa bertempur habis-habisan di medan perang. Asep Iwan Iriawan mengatakan reformasi peradilan harus dimulai dari hakim. Itu karena ujung dari proses peradilan adalah hakim. Jika dari mulai penyidikan dan penuntutan ngawur semua, maka kunci terakhir ada di hakim. Apapun yang terjadi, kalau hakimnya sudah tidak mau ikut ngawur maka mereka mau bicara apa. Berikut wawancara Wimar Witoelar dan Asep Iwan Iriawan. Sun, 09 Oct 2011 12:59:33 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/810 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/810#comments Salam Perspektif Baru, Sekarang climate change sudah bukan lagi satu istilah, tapi suatu urgensi nyata yang akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Walaupun climate change nyata tapi tidak banyak orang yang menyadarinya. Kami di sini mengundang Chandra Kirana dari Climate Policy Institute yang bisa menjelaskan masalah ini dalam bentuk hal-hal yang bisa dimengerti urgensinya untuk masyarakat banyak. Chandra Kirana mengatakan program REDD+ memberi kesempatan kepada Indonesia mengembalikan peran hutan kita yang semula menjadi penyebab untuk berubah menjadi penyumbang solusi climate change. Namun di sisi lain kita tetap dapat melaksanakan pembangunan dengan baik untuk meningkatkan performa ekonomi negara. Menurut Chandra Kirana, melalui program REDD+ dan pengembangan ekonomi rendah karbon ini kita harus bisa mengubah cara kerja. Kalau dulu makin besar kemampuan kita untuk mengeksploitasi dan mengekstraksi sumber daya alam seperti kayu dan barang tambang, maka akan makin besar keuntungan yang kita peroleh. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa meraih keuntungan sambil menjaga sumber daya itu. Jadi bukan mengekstraksi, bahkan mungkin memperkuat basis sumber daya alam yang kita miliki. Berikut wawancara Wimar Witoelar dan Chandra Kirana Sun, 02 Oct 2011 23:50:46 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/809 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/809#comments Salam Perspektif Baru, Hari ini kita ada tamu yang sangat tepat untuk kasus yang menjengkelkan dan menggeramkan tapi juga penting. Dia adalah Taufik Basari, sarjana hukum yang juga sarjana filsafat dan menjadi dosen filsafat di Universitas Indonesia (UI). Saya kenal Taufik Basari karena sama-sama berada dalam Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (GERAM Hukum) yang sewaktu didirikan karena kita kesal melihat pekerjaan Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Hukum dibuat rancu. Selain dosen, dia pejuang, aktifis, dan lawyer yang sangat dihormati. Taufik Basari mengatakan saat ini ada gerakan corruptor fight back. Misalnya, yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan "nyanyiannya" Nazaruddin merupakan bagian dari gerakan corruptors fight back. Jadi kita harus memberikan satu peringatan juga kepada publik bahwa jangan terlalu mudah mempercayai sebuah "nyanyian", apalagi nyanyiannya diutarakan saat menjadi buron. Kemudian tindakan-tindakan perlawanan hukumnya juga banyak yang di luar koridor etik, dan sebagainya. Kita harus cerdas dalam melihat ini. Menurut Taufik Basari, gerakan corruptor fight back juga terlihat dari adanya politisasi proses seleksi pimpinan KPK. Mulai dari tarik ulur yang dilakukan oleh beberapa anggota Komisi III DPR yang mencoba membangkang putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap anggota DPR tersebut telah memberikan satu pendidikan hukum yang sangat buruk bagi masyarakat. Seyogyanya anggota DPR justru harus mendorong agar kita taat dan patuh terhadap hukum termasuk putusan oleh badan pengadilan seperti putusan MK. Anggota DPR yang nyatanya akan melakukan pembangkangan terhadap hukum seharusnya dicatat oleh para pemilih di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing sehingga menjadi satu memory bagi pemilih ke depan. Berikut wawancara Wimar Witoelar dan Taufik Basari. Mon, 26 Sep 2011 03:45:24 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/808 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/808#comments Salam Perspektif Baru, Saya selalu senang menyampaikan introduksi yang panjang untuk mengingatkan bahwa kita bekerja di Indonesia yang sangat luas, sangat heterogen dan sangat bersatu. Di luar gonjang-ganjing yang kita lihat dalam media, kita mempunyai negara yang manusianya sangat bersatu. Saat ini negara kita dipimpin oleh dua orang yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Terbayang betapa besarnya tanggung jawab yang ada pada tim mereka dan betapa besar peran komunikasi dalam merealisasikan kesatuan Indonesia. Kalau kita bicara komunikasi, salah satu aparat yang penting adalah juru bicara. Saya sangat beruntung sebab saya yang mempunyai minat sama juga bisa menerima orang yang bagi saya sangat vital dalam kelangsungan dialog publik yaitu Jopie Hidayat, juru bicara wakil presiden. Jopie Hidayat mengatakan salah satu elemen terpenting demokrasi adalah keterbukaan informasi. Kalau toh ada media yang secara tidak proporsional menyalahgunakan situasi ini untuk kepentingan sempit atau mengkritik secara berlebihan atau dipakai untuk kepentingan politik, maka dia lebih suka menyerahkan itu kepada "mekanisme pasar" atau publik. Dia yakin publik kita dalam waktu 14 tahun terakhir sudah makin cerdas karena elemen terpenting dari sebuah demokrasi adalah arus informasi yang baik. Kita tidak boleh merendahkan intelektualitas publik untuk menilai kualitas informasi. Kalau kita melihat hasil survei maupun riset SRI, TV yang kritis atau over selalu memiliki rating kecil. Menurut Jopie Hidayat, sejak awal Wakil Presiden Boediono selalu mengambil sikap yang jelas terhadap kritik. Kita menganggap semua itu sebagai kritik yang meskipun kadang-kadang tidak proporsional, tapi biarlah publik bisa menilai sendiri. Kalau tidak proporsional toh itu cuma kritik. Catatannya cuma satu, dalam situasi apapun yang terjadi jangan sampai persaingan politik atau kompetisi politik itu mengarah kepada sebuah tindakan yang tidak konstitusional dan tidak demokratis. Orang bisa saja memakai cara yang non demokratis dan itu tentu harus kita lawan secara bersama-sama karena kita sudah sepakat ada pemilihan umum (Pemilu) lima tahun sekali, ada pemilihan secara terbuka, dan kalau memang ada kritik bisa disalurkan lewat berbagai media. Berikut wawancara Wimar Witoelar dan Jopie Hidayat. Fri, 16 Sep 2011 04:34:47 GMT