Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Berita PB

Diskusi Publik INDC: Indonesia akan Pimpin Gerakan Global Mitigasi Perubahan Iklim

13 Aug 2015| Cetak Artikel Ini

Jakarta, 13 Agustus 2015 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya berkomitmen untuk menyerahkan INDC Indonesia ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada pekan kedua September 2015. Indonesia akan berupaya menjadi pioner untuk gerakan global mengatasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kementerian LHK bersama perwakilan beberapa kementerian kembali mengadakan diskusi publik untuk membahas Intended Nationally Determined Contributions (INDC) yaitu kontribusi yang diniatkan Indonesia dan ditetapkan secara nasional.

Diskusi publik tersebut diselenggarakan di KLHK pada Rabu, 12 Agustus 2015. Hadir dalam diskusi tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik, sebagai moderator Wimar Witoelar dari Yayasan Perspektif Baru.

Siti Nurbaya mengatakan Indonesia bisa menyiapkan INDC dengan baik. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 sudah disebutkan bahwa target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2019 sebesar 29%, disertai peningkatan ketahanan iklim di daerah. Dua hal ini yang menjadi dasar dalam pembuatan INDC. Ia juga berharap draft awal INDC bisa selesai pada 25 Agustus. 

INDC adalah rencana kontribusi masing-masing negara dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang akan dikompilasi dan kemudian ditargetkan menjadi kesepakatan global dalam pada event iklim internasional Conference of Parties (COP) 21 di Paris akhir tahun ini. Kesepakatan global tersebut adalah kerja bersama negara-negara dunia dalam menanggulangi perubahan iklim pasca 2020.

Wimar mengatakan bahwa ini kesempatan yang tidak pernah didapat sebelumnya dimana satu dimana dunia berusaha menyelamatkan dirinya dari ancaman gangguan alam yang bisa menuju pada kepunahan, Indonesia mendapat peluang untuk menjadi kontributor kuat dalam upaya penyelamatan bumi ini. Bila kesepakatan di COP 21 Paris nanti gagal dilaksanakan, maka kondisi seluruh dunia menjadi terancam. Bila Indonesia tampil di COP 21 Paris dengan pesan yang jelas mengenai urgensi perubahan iklim dan pentingnya kerjasama semua pihak, maka peranan Indonesia akan semakin bersinar dalam penyelamatan bumi.

Indonesia adalah pionir dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Jauh sebelum adanya INDC, Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26% atas upaya sendiri dan 41% dengan bantuan bersama. Komitmen itu sebetulnya adalah INDC dalam bentuk tuntas. Langkah maju ini jika ditambah dengan adanya Satgas Masyarakat Adat yang akan segera dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

"Masyarakat adat adalah komponen utama dalam penanggulangan deforestasi Indonesia. Mereka yang jumlahnya mencapai 70 juta jiwa merupakan penjaga dari hutan-hutan Indonesia yang 40 juta hektar di antaranya merupakan kawasan masyarakat adat atau biasa disebut hutan adat. Masyarakat adat jugalah yang merupakan contoh ideal bagaimana hidup berdampingan dengan hutan. Dari generasi nenek moyang mereka, masyarakat adat telah memanfaatkan hasil-hasil hutan namun hingga sekarang tidak merusaknya," kata Wimar.

Rachmat dalam sambutannya mengatakan bahwa ia menyambut gembira dan menyatakan apresiasi atas pelaksanaan diskusi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Agraria. "Perundingan di COP 21 di Paris sangat penting bagi dunia. Bila perundingan ini gagal, maka keberadaan satu hingga dua generasi mendatang akan terancam. COP 21 ini juga sebuah momen yang ditunggu dan akan menjadi tonggak sejarah karena disini akan disepakati sebuah dokumen global yang mengikat yaitu INDC. Rachmat berpesan agar INDC harus disusun secara realistis dan bisa dilaksanakan karena hal ini berhubungan dengan kehormatan negara.

Sedangkan Sarwono mengatakan diskusi ini bertujuan untuk menentukan niat dan upaya penurunan emisi Indonesia yang akan diserahkan ke UNFCC. Indonesia mempunyai banyak kelebihan dibandingan negara lainnya. Sebelum ada INDC, Indonesia sudah mempunyai program untuk penurunan tingkat emisi, seperti program REDD+, Bali Road Map dan Rencana Aksi Nasional-Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

"INDC adalah suatu pola pendekatan baru dalam upaya pencegahan pemanasan global. Bila dahulu metode yang digunakan adalah top-down, maka sekarang digunakan cara bottom-up. Masing-masing negara menyampaikan komitmen yang bisa mereka lakukan dalam mengatasi perubahan iklim untuk disepakati secara global," kata Sarwono.

Diskusi publik ini digelar untuk membahas berbagai program yang akan dan telah dilaksanakan berbagai kementerian, dunia usaha dan masyarakat sipil dalam upaya untuk penurunan emisi. Program-program tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam INDC Indonesia.

INDC yang disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC harus menggambarkan seberapa jauh Indonesia sebagai satu kesatuan nasional menetapkan targetnya, terutama target penurunan emisi GRK. Jika memungkinkan target upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam bentuk adaptasi, pasca 2020.

Target inilah yang nantinya akan menjadi kompas bagi proses perencanaan pembangunan nasional pasca 2020, yang akan dimulai dengan RPJMN 2019-2024. Optimalisasi proses dan hasilnya dalam bentuk target nasional 2030 diharapkan akan rnembuat INDC Indonesia menjadi lebih solid dan ambisius serta progresif tetapi tetap memberikan ruang gerak dalam perencanaan pembangunan nasional pasca 2020.