Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Berita PB

Satgas Masyarakat Adat untuk Jembatan Rekonsiliasi

05 Jun 2015| Cetak Artikel Ini

 

Jakarta, 4 Juni 2015 Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat kunci penting untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat sehingga harus segera diwujudkan. Satgas Masyarakat Adat menjadi harapan utama menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang berjuang mempertahankan hak wilayah mereka, dan mewujudkan rekonsiliasi antara negara dan masyarakat adat.

Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam Diskus Publik "Membentuk Satgas Masyarakat Adat, Wujudkan Rekonsiliasi" pada Kamis (4/6). Hadir sebagai pembicara Abdon Nababan (Sekretaris Jenderal AMAN), Sandra Moniaga (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), dan Wimar Witoelar sebagai moderator.

Kehadiran Satgas Masyarakat Adat memiliki peran penting dalam menghentikan berbagai kriminalisasi masyarakat adat selama belum ada mekanisme permanen, dan UU Perlindungan Masyarakat Adat. Satgas akan berfungsi menyiapkan kerangka pasti terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk di dalamnya menangani pendaftaran dan pengakuan hukum wilayah adat.

Abdon Nababan mengatakan pengabaian hak konstitusional Masyarakat Adat selama hampir 70 tahun menghasilkan tumpukan masalah yang satu sama lain saling berlilit bagaikan benang kusut sektoralisme, tumpang-tindih peraturan perundangan dan rejim politik perizinan warisan Rejim Orde Baru. Tumpukan masalah dengan segala kerumitannya ini akan menjadi penghalang bagi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden untuk melaksanakan NAWACITA, bukan hanya komitmen Presiden Jokowi kepada masyarakat adat, tetapi akan menjadi hambatan bagi kelancaran pelaksanaan program prioritas.

Pemerintah baru untuk pembangunan infrastruktur nasional dan percepatan kedaulatan pangan dan energi nasional. "Satgas Masyarakat Adat yang diisi oleh percampuran antara cendikiawan dan praktisi yang kompeten akan menjadi kunci sukses yang akan menghantarkan Pemerintah dan Masyarakat Adat dalam situasi pemulihan relasi yang lebih produktif, saling percaya dan saling mendukung. Satgas ini bersifat sementara sampai terbentuknya lembaga yang permanen yang bersifat independen terhadap kepentingan sektoral" kata Abdon.

Menurut Sandra Moniaga, kondisi hak asasi masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia masih jauh dari ideal. Sebagian besar masyarakat hukum adat dan hak-hak adat mereka belum dihormati apalagi dilindungi dan seringkali diabaikan yang kemudian berdampak pada konflik dan/atau berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Amandemen UUD 1945 dan penetapan Ketetapan MPR No. IX/2001 telah berlangsung sekitar 14 tahun, kemudian Keputusan MK No. 35/2012 telah berlangsung dua tahun. Beberapa langkah penyelesaian masalah sudah mulai dilakukan oleh beberapa K/L sejak beberapa tahun terakhir tetapi masih jauh dari harapan masyarakat hukum adat dan berbagai konflik serta pelanggaran ham masih berlangsung sehingga membutuhkan penanganan khusus dibawah Presiden.

Komnas HAM menilai bahwa dasar Konstitusional pembentukan satuan tugas oleh Presiden adalah Pasal 4 Ayat (1) UUD 145 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Selain itu untuk memenuhi amanat konstitusi mengenai pengakuan dan penghormatan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan konstitusonalnya tersebut, sekaligus untuk merealisasikan visi-misi dan program aksi, maka Presiden perlu membentuk satuan tugas. Pembentukan satuan tugas yang bekerja selama-lamanya dua tahun yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang berisi mengenai kedudukan hukum, pertanggungjawaban, tugas, wewenang, keanggotaan dan pembiayaan.

Kehadiran Satgas Masyarakat Adat di pemerintahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi angin perubahan bagi masyarakat adat dan bangsa ini. Ini juga perwujudan Nawacita yang merupakan visi-misi Jokowi sebagai presiden. Nawacita yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat adat terdapat dalam poin tiga, yaitu tekad membangun Indonesia dari pinggiran. Membangun dari pinggiran ini juga berarti pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara.