Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Berita PB

Pilih Wali Kota Pro Lingkungan

08 Mar 2018| Cetak Artikel Ini

Radar Malang | Kamis, 1 Maret 2018

 

Kebijakan Yang Keliru Jadi Penyebab Utama Kerusakan Alam

 

Malang Kota- Ikut mencoblos di pesta demokrasi bisa di lakukan genersai muda untuk melawan isu perubahan iklim. Caranya dengan memilih calon kepala daerah yang memiliki komitmen menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Mencoblos kepala daerah yang memiliki visi lingkunagn bisa langsung dipraktikan dalam pilwali (pemilihan wali kota) malang 2018.

Hal itu dikupas dalam diskusi bertema Isu lingkungan Hidup dalam perspektif Demokrasi yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Kemarin (28/2). Tokoh pro demokrasi Wimar Witoelar serta CO Founder dan Core team gerakan Hutan Itu Indonesia Gita Syahrani tampil sebagai pembicara dalam diskusi yang diikuti ratusan mahasiswa tersebut.

Wimar menyatakan, kebijakan politik menjadi penyebab terbesar kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Ia menyebut, budaya korup dalam satu kebijakan sering kali memberi dampak buruk bagi lingkungan maupun manusia yang tinggal di lingkungan tersebut.

Dia mencotohkan kasus hutan lingdung yang dikonversi oleh perusahaan besar.”Saya kira Anda tahu mengapa satu kebijakan politik yang mengorbarkan hutan itu arahnya ke mana. Karena itu, gunakan hak pilih Anda untuk menyelamatkan lingkungan,” bebernya.

Wimar Menambahkan, lewat jalan demokrasi, anak-anak muda bisa mengunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin yang tepat. “jadi, jika yang membuat masalah adalah manusia, maka penanganannya ya harus dengan manusia. Generasi muda, silahkan pilih manusia yang bawa kebijakan lingkungan melalui pilkad,” tambahnya.

Sementara itu, Gita Syahrani juga menegaskan urgensi isu lingkungan hidup juga bisa diperjuangkan melalui jalur demokrasi. “Mahasiswa harus melihat intoleransi, korupsi,dan climate change ini memiliki link dan tidak bisa di pisahkan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, jika ada sisi intoleransi dalam di pejabat, tentunya akan membuat si pejabat tidaklagi memikirkan aspek sosial, alam, dan pada akhirnya menimbulkan budaya korup. “Jangan lagi menyalahkan pemerintah, namun mari bergerak dan sampaikan isu anda ke pemerintah, bergerak menjadi satu,” pesannya.

Gita yakin, salah satu cara menjaga lingkungan hidup bagi generasi muda adalah dengan menggunakan hak pilihnya. “tidak sekedar memilih, namun mempertimbangkan secara sadar untuk memilih pemimpin yang memiliki kebijakan lingkungan yang tepa,” bebernya.

Gita juga mencotohkan bagaimana mahasiswa bisa berpikir dalam menggali isu lingkungan hidup. Dia membawa dua artikel, satu dari situs pemerintah dan artikel lain diambil dari koran lokal. Terdapat perbedaan perspektif masyarakat dan pemerintah dalam melihat emisi gas yang menyebabkan polusi bisa di tangani dengan beberapa cara. Sementara masyarakat melihat pelestarian lingkungan hidup tidak akan jalan apabila aturan atau regulasi pemerintah tumpang tindih,” tandasnya. (nr2/c1/nay)